Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, termasuk subjek pajak, objek pajak, penghitungan pajak penghasilan, dan pengurang penghasilan bruto."

1. PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI
Tunas Hariyulianto, SE., MSi.
1

2. PAJAK PENGHASILAN
Pajak yang dikenakan atas Penghasilan
2
Yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak
dalam Tahun Pajak

3. PAJAK
“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
3

4. SUBJEK PAJAK
a. 1) orang pribadi;
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan,menggantikan yang berhak;
b. badan;
c. bentuk usaha tetap.
4
Wujud Fisik
 Subjek Pajak Dalam Negeri;
 Subjek Pajak Luar Negeri
Tempat Tinggal/Kedudukan

5. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
a. - orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
atau
- orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada
di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia;
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
5

6. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
a.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia;
b.orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia.
6

7. WAJIB PAJAK
KEWAJIBAN PAJAK
SUBJEKTIF
7
KEWAJIBAN PAJAK
OBJEKTIF
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
“Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana
dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

8. PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
(PERMENKEU NO. 20/PMK.03/2008)
8
Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Menjalankan usaha /
kegiatan bebas
Tidak Menjalankan usaha / tidak
melakukan pekerjaan bebas
1 bulan sejak saat usaha
mulai dijalankan
apabila jumlah penghasilannya sampai
dengan suatu bulan yang
disetahunkan telah melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak
Akhir bulan berikutnya
•Saat Pendirian;
atau
•Saat usaha nyata2
mulai dijalankan

9. TEMPAT PENDAFTARAN
 TEMPAT TINGGAL;
 TEMPAT KEGIATAN USAHA.
9
KANTOR PELAYANAN PAJAK

10. PENGHAPUSAN NPWP
 Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak
meninggalkan warisan;
 Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan;
 Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan
sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
10
Dalam jangka waktu 6 bulan, DJP setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan.
“Penghapusan NPWP hanya untuk kepentingan Tata Usaha
Perpajakan dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan WP”.

11. OBJEK PAJAK PENGHASILAN
[PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
11
PENGHASILAN

12. PENGHASILAN OBJEK PPH
[PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]
a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam
bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan;
c. laba usaha;
12
Antara Lain :

13. PENGHASILAN OBJEK PPH
[PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]
d. keuntungan karena penjualan atau karena
pengalihan harta;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;
h. royalti;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta; 13

14. PENGHASILAN OBJEK PPH
[PASAL 4 AYAT (1) UU PPH]
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP
No.130/2000 : Utang Usaha < 350jt);
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak.
14

15. BUKAN OBJEK PPH
a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh para
penerima zakat yang berhak;
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
b. warisan;
c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari
Wajib Pajak atau Pemerintah;
d. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa;
e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
perkumpulan, firma, dan kongsi;
15
Pasal 4 (3) UU PPh

16. MEKANISME PENGENAAN PPH
Subjek Pajak Dalam Negeri
16
Subjek Pajak Luar Negeri
Worldwide Income
Tahun Berjalan Akhir Tahun
(PPh Pasal 29)
Setor Sendiri
(PPh Pasal 25)
Dipotong / dipungut Pihak Lain
(PPh Pasal 4(2),15, 21, 22, 23, 24, 26 (5))
PPh Pasal 26
BUT Non BUT
Penghasilan Bruto
dari Indonesia
Pasal 2 UU PPh
Penghasilan Kena Pajak
Subjek Pajak

17. PENGHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
 Penghasilan Bruto Rp.xxx
 Pengurangan/Biaya (Rp.xxx)
 Penghasilan Neto Rp.xxx
 Zakat Atas Penghasilan (Rp.xxx)
 Kompensasi Kerugian (Usaha) (Rp.xxx)
 PTKP (Rp.xxx)
 Penghasilan Kena Pajak Rp.xxx
 PPh Terutang (Tarif x PKP) Rp.xxx
 Kredit Pajak :
PPh Psl.21,22,23,24,25,26(5) (Rp.xxx)
 Jumlah PPh yang msh harus dibayar Rp.xxx
17

18. PENGHASILAN BRUTO
- dari pekerjaan/usaha bebas
- dari pekerjaan sebagai karyawan
- dari penghasilan lainnya (Passive Income)
- dari luar negeri
18
Bunga, Dividen, Royalty, Sewa,
Penghargaan & Hadiah,
Keuntungan penjualan aktiva.

19. PPH = TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAK
ACTIVE INCOME
19
PASSIVE INCOME
INCOME
BUSINESS INCOME
EMPLOYMENT INCOME
Netto = Bruto – (Biaya
Jabatan + Iuran Pensiun)
Netto = Bruto – Biaya2
Netto = Bruto – Biaya
Pensiun
Netto = Bruto X % Norma

20. PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS
20
Omzet Rp.4,8 M atau lebih
Penghasilan Bruto Rp.xxx
Biaya2 yang diperbolehkan (Psl 6 & 9 UU PPh) (Rp.xxx)
Penghasilan Neto Rp.xxx
Dapat Menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
Penghasilan Neto = % Norma x Penghasilan Bruto
Kep-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000
1
Omzet di bawah Rp.4,8 M
(Pasal 28 UU PPh Jo. PMK No.01/PMK.03/2007)
Pembukuan
Pencatatan

21. PEMBUKUAN
Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak berakhir. (Pasal 1 angka 26 UU KUP)
21
Pencatatan
Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau
penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar
untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan
pajak yang bersifat final. (Pasal 28 ayat (9) UU PPh)

22. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
(PASAL 6 UU PPH)
a. biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa,
royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi
asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan;
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud
dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas
biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan;
22
Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih, dan
Memelihara Penghasilan Objek PPh, a.l :

23. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
(PASAL 6 UU PPH)
d.kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau
yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan;
e.kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan
yang dilakukan di Indonesia;
g.biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
23

24. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
(PASAL 6 UU PPH)
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;
2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan;
3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
24
h.piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan
syarat :

25. BIAYA YANG TIDAK BOLEH SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN BRUTO
(PASAL 9 UU PPH)
a. pembentukan atau pemupukan dana cadangan
b. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh
Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi
kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan;
c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan;
25

26. BIAYA YANG TIDAK BOLEH SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN BRUTO
(PASAL 9 UU PPH)
d. Pajak Penghasilan;
e. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya;
f. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang
berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
26

27. PERSYARATAN ADMINISTRATIF PENGGUNAAN
NORMA
 Wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal
Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari
tahun pajak ybs.
 Wajib menyelenggarakan pencatatan.
27
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, tetapi
tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan.
Penghasilan Netonya dihitung dengan Norma + Sanksi Kenaikan sebesar
50% dari PPh yang kurang dibayar

28. PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
 Penghasilan Bruto Rp.xxx
 Biaya Jabatan/Pensiun (Rp.xxx)
 Iuran Pensiun Rp.xxx)
 Penghasilan Neto Rp.xxx
28
2

29. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
(PERMENKEU NO.250/PMK.03/2008 TGL. 31 DESEMBER 2008)
29
 Hanya untuk Pegawai Tetap.
 5% X Penghasilan Bruto sbg Karyawan.
 Setinggi-tingginya Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan
yang dihitung menurut banyaknya bulan perolehan dalam tahun
yang bersangkutan
 untuk satu pemberi kerja.
 5% X Penghasilan Bruto Pensiun;
 Tidak boleh melebihi Rp.2.400.000 setahun Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) dalam sebulan yang dihitung menurut banyaknya
bulan perolehan dalam tahun yang bersangkutan
 untuk satu pemberi kerja;
Biaya Jabatan
Biaya Pensiun

30. CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA JABATAN
30
1. Penghasilan Bruto = Rp.150 jt.
Biaya Jabatan = 5% x Rp.150 jt. = Rp.7.500.000,00
Biaya Jabatan yang diperbolehkan = Rp.6.000.000,00
2. Penghasilan Bruto = Rp.100 jt.
Biaya Jabatan = 5% x Rp.100 jt. = Rp.5 jt.
Biaya jabatan yang diperbolehkan = Rp.5 jt.
3. Penghasilan Bruto dari PT A = 100 jt.
Penghasilan Bruto dari PT B = 100 jt.
Biaya Jabatan di PT A = Rp.5.000.000,00
Biaya Jabatan di PT B = Rp.5.000.000,00
Jumlah Biaya Jabatan = Rp.10.000.000,00

31. 31
Penghasilan Lainnya
Bunga, Dividen, Royalty, Sewa, Penghargaan
& Hadiah; keuntungan penjualan aktiva.
3
Final Tidak Final
• Bunga Tabungan /Deposito
• Hadiah Undian
• Bunga Simpanan Koperasi
• Sewa Tanah / Bangunan
• Penjualan Tanah / Bangunan
• Bunga selain Tabungan /
Deposito
• Dividen;
• Royalty;
• Sewa Kendaraan/Alat;
• Hadiah & Penghargaan;
• Keuntungan Penjualan Aktiva
selain tanah / bangunan.

32. PENGURANGAN BAGI SELURUH
ORANG PRIBADI
 Zakat Atas Penghasilan, untuk pemeluk agama
islam, yang dibayarkan kepada badan/lembaga
amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh
Pemerintah;
 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
32

33. PTKP S.D. 2008 (PASAL 7 UU PPH)
 Untuk diri WP Rp.13.200.000
 Tambahan utk WP yang kawin Rp.1.200.000
 Tambahan utk setiap anggota keluarga
Sedarah dan semenda dlm garis keturunan
Lurus serta anak angkat, yg mjd tanggungan
Sepenuhnya, paling banyak 3 orang Rp.1.200.000
 Tambahan utk seorang isteri
yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami (WP) Rp.13.200.000
33

34. PTKP MULAI 2009 (PASAL 7 UU PPH)
 Untuk diri WP Rp.15.840.000
 Tambahan utk WP yang kawin Rp. 1.320.000
 Tambahan utk setiap anggota keluarga
Sedarah dan semenda dlm garis keturunan
Lurus serta anak angkat, yg mjd tanggungan
Sepenuhnya, paling banyak 3 orang Rp. 1.320.000
 Tambahan utk seorang isteri
yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami (WP) Rp.15.840.000
34

35. PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA
AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK.
Misalnya :
pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus
kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak.
Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1
Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak
2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan
1 (satu) anak.
35

36. ANAK ANGKAT
 Belum dewasa (belum berumur 18 thn dan
belum pernah menikah);
 Tidak mempunyai penghasilan; dan
 Seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh kepala
keluarga / Tidak dibantu oleh keluarga lainnya.
36

37. TABEL PTKP S.D. 2008
37
 Tidak Kawin (TK/0)
 Kawin (K/0)
 Kawin + 1 anak (K/1)
 Kawin + 2 anak (K/2)
 Kawin + 3 anak (K/3)
 Kawin + 3 anak + Isteri
berpenghasilan
 Rp.13.200.000,00
 Rp.14.400.000,00
 Rp.15.600.000,00
 Rp.16.800.000,00
 Rp.17.000.000,00
 Rp.30.200.000,00

38. TARIF PPH PASAL 17 (S.D. 2008)
 Jumlah s.d. 25 jt  5%
 Di atas 25 jt s.d. 50jt  10%
 Di atas 50jt s.d. 100jt  15%
 Di atas 100jt s.d. 200 jt.  25%
 Di atas 200 jt.  35%
38

39. TARIF PPH PASAL 17 (MULAI 2009)
 s.d. 50 jt  5%
 Di atas 50jt s.d. 250jt  15%
 Di atas 250jt s.d. 500 jt.  25%
 Di atas 500 jt.  30%
39

40. KOMPENSASI KERUGIAN
 Kerugian berasal dari kegiatan usaha di Indonesia;
 Dikompensasikan dengan penghasilan (Laba) Tahun
Pajak berikutnya;
 Dikompensasikan secara berturut-turut sampai
dengan 5 tahun;
 Kerugian yang tidak habis dikompensasi selama 5
tahun tersebut menjadi hangus.
40

41. PENGGABUNGAN PENGHASILAN
41
Seluruh Penghasilan isteri dan anak yang belum dewasa
digabung dengan penghasilan kepala keluarga.
(Pasal 8 UU PPh)
Keluarga = Satu Kesatuan Ekonomis
Kewajiban PPh dihitung, disetor, dan dilaporkan
oleh Kepala Keluarga
Anak yang belum dewasa Anak yang belum berumur 18 tahun dan
belum pernah menikah

42. - hanya dari 1 pemberi kerja;
- telah dipotong PPh Psl 21; dan
- pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami
atau anggota keluarga lainnya;
42
PPh ATAS PENGHASILAN ISTERI DIKENAKAN TERPISAH
(Psl. 8 ayat (1) UU PPh).
Bersifat Final
1. Suami atau istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan; atau
3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri.
(Psl. 8 ayat (2) UU PPh).
Dikenai pajak secara terpisah
Penghasilan neto suami istri pada angka 2 dan 3 dikenai pajak berdasarkan
penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus
dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan
penghasilan neto.

43. CONTOH PENGHITUNGAN ISTERI TERPISAH
Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) per tahun mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan
penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per tahun. Selain
menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha salon kecantikan dengan penghasilan
neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun. Seluruh penghasilan
isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan
dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan
neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 +
Rp80.000.000,00).
Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan
secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban
perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut:
Apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung
berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar
Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-
masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut:
- Suami: 100.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp11.020.000,00
250.000.000,00
- Isteri : 150.000.000,00 x Rp27.550.000,00 = Rp16.530.000,00
250.000.000,00 43

44. CONTOH 1
Wajib Pajak Adul, memperoleh penghasilan dari usaha
sebesar Rp.100.000.000,00, mempunyai seorang isteri
yang menjadi pegawai dengan penghasilan sebesar
Rp.50.000.000,00. Apabila penghasilan isteri tersebut
diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong
pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak
ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota
keluarga lainnya, maka penghasilan sebesar Rp
50.000.000,00 tidak digabung dengan penghasilan A
dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut
bersifat final.
44

45. CONTOH 2
45
Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan
usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan sebesar
Rp75.000.000,00, maka seluruh penghasilan isteri sebesar
Rp125.000.000,00 (Rp 50.000.000,00 + Rp.75.000.000,00 )
digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan
tersebut A dikenakan pajak atas penghasilan sebesar Rp
225.000.000,00 (Rp.100.000.000,00 + Rp 50.000.000,00 + Rp
75.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak
bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang
terutang atas penghasilan sebesar Rp 225.000.000,00 tersebut
yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan suami.

46. 46
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI MULAI/BERHENTI
BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN
PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan
yang sebenarnya diterima (tidak disetahunkan).
Seorang WP Dalam Negeri status tidak kawin, mulai bekerja pada Oktober
2006. Penghasilan bulan Oktober s.d. Desember 2006 adalah
Rp.23.000.920.
Penghasilan bruto = Rp.23.000.920
PTKP = Rp.13.200.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.800.000
PPh terutang = 5% x Rp.9.800.000 = Rp.490.000
Contoh :

47. 47
PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan
yang disetahunkan, kemudian dibagi dengan 12 dan
dikalikan banyaknya bulan diterimanya penghasilan.
Contoh :
Seorang WP status tidak kawin, baru datang dan mempunyai niat
untuk menetap di Indonesia pada Oktober 2006. Penghasilan bulan
Oktober s.d. Desember 2006 adalah Rp.5.750.230.
Penghasilan disetahunkan
= (Rp.5.750.230 : 3) X 12 = Rp.23.000.920
PTKP = Rp.13.200.000
Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.800.000
PPh terutang setahun = 5% x Rp.9.800.000 = Rp.490.000
PPh terutang 3 bulan = 3/12 x Rp.490.000 = Rp.122.500
KEWAJIBAN SUBJEKTIF DALAM NEGERI
MULAI/BERAKHIR DALAM TAHUN BERJALAN

48. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
ORANG PRIBADI
48

49. PELUNASAN PPH
49
Dalam Tahun Berjalan Pada Akhir Tahun
Pembayaran
Sendiri
PPh Pasal 25
Pemotongan / Pemungutan
Oleh Pihak Lain
PPh Pasal 4 (2), 21, 22, 23, 24
PPh Pasal 29

50. CARA MENGHITUNG PPH PASAL 25
PPh terutang atas penghasilan teratur menurut SPT
Tahunan Tahun pajak yang lalu
50
Dikurangi
• PPh yang dipungut/dipotong Pihak lain  Pasal 21, 22 dan 23;
• PPh yang dibayar/terutang di luar negeri  Pasal 24.
Dibagi 12
PPh yang harus dibayar sendiri
PPh Pasal 25

51. CONTOH PENGHITUNGAN PPH PASAL 25
PPh terutang cfm SPT Tahunan Th 2005 Rp.50.000.000,00
 Kredit Pajak Tahun 2005
- PPh Pasal 21 Rp.25.000.000,00
- PPh Pasal 22 Rp. 2.500.000,00
- PPh Pasal 23 Rp. 7.500.000,00
- PPh Pasal 25 Rp. 10.000.000,00
Jumlah Kredit Pajak (Rp.45.000.000,00)
PPh yang masih harus dibayar Rp. 5.000.000,00
51
Dasar penghitungan PPh Pasal 25 :
= Rp.50.000.000,00 – (Rp.25.000.000+Rp.2.500.000+Rp.7.500.000)
= Rp.15.000.000,00.
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2006 :
= Rp.15.000.000,00 : 12 = Rp.1.250.000,00.

52. PPH PASAL 25
 Berlaku mulai bulan terakhir batas waktu
penyampaian SPT Tahunan (Bulan Maret);
 Untuk Bulan sebelum batas waktu penyampaian
SPT Tahunan (Bulan Januari dan Februari)  sama
dengan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir
dari tahun pajak yang lalu (Bulan Desember).
52

53. PPH PSL 25
WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang
pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha
 Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang
baik secara grosir maupun eceran dan/atau penyerahan jasa, melalui suatu
tempat usaha.
53
(255/PMK.03/2008 stdd 208/PMK.03/2009
Jo. Per-32/PJ./2010)
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
 Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada setiap tempat usaha
dan tempat tinggal Wajib Pajak.
 Ketentuan ini juga berlaku dalam hal tempat usaha dan tempat tinggal WP
berada dalam wilayah kerja KPP yang sama.
Kewajiban ber NPWP

54. PPH PSL 25
WP ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
 Sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing
tempat usaha.
 Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSP.
 Merupakan kredit pajak atas PPh yang terutang untuk Tahun Pajak ybs.
54
Besarnya angsuran PPh Pasal 25
 Pembayaran dengan SSP yang divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN), dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh 25.
 Pembayaran dengan SSP yang tidak divalidasi dengan NTPN, tetap harus
menyampaikan SPT Masa PPh 25.
 WP yang tidak melakukan kegiatan usaha di tempat tinggalnya, tidak wajib
menyampaikan SPT Masa PPh 25.
 Keterlambatan pembayaran dan pelaporan PPh 25, dikenakan sanksi bunga dan
atau denda sesuai Pasal 7 dan 9 (2a) UU KUP.
 WP wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dengan melampirkan “Daftar
Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh 25 dari setiap tempat usaha”.
Pelaporan Pembayaran

55. 55

56. PERLAKUAN PPH ATAS PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
(PER-2/PJ/2009 TGL. 12 JANUARI 09
Pekerja Indonesia di Luar Negeri
56
Orang Pribadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Subjek Pajak Luar Negeri
Penghasilan dari pekerjaan di
Luar Negeri dan telah
dikenakan pajak di Luar Negeri.
Penghasilan
dari
Indonesia
Tidak Dikenakan PPh Dikenakan PPh

57. PPH PASAL 24
57
Pajak atas penghasilan di Luar Negeri
Ordinary Credit Method
Kredit pajak tidak melebihi penghitungan PPh yang terutang
menurut UU PPh Indonesia.
Kredit Pajak

58. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
 Menyampaikan permohonan Kredit Pajak Luar Negeri,
bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh;
 Melampirkan :
- Laporan Keuangan atas penghasilan dari luar negeri;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak di luar negeri;
- Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
58

59. CONTOH PENGHITUNGAN 1
Ferry Salim, di Jakarta, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2006 sebagai berikut
:
Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00 (dengan tarif pajak 20%)
Rugi usaha di luar negeri (Rp.200.000.000,00 ]
Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
1. Penghasilan luar negeri Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan dalam negeri Rp. 1.000.000.000,00 (+)
Jumlah penghasilan neto Rp. 2.000.000.000,00
2. Pajak Penghasilan yang terutang adalah Rp.582.500.000,00.
3. Batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah :
Rp. 1.000.000.000,00 X Rp.582.500.000,00 = Rp. 291.250.000,00
Rp. 2.000.000.000,00
Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar Rp.291.250.000,00 lebih
besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri yaitu
sebesar Rp.200.000.000,00, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan
adalah sebesar Rp.200.000.000,00.
59

60. Lutuye EGP, di Kebumen, dalam tahun 2006 memperoleh panghasilan neto sebagai
berikut :
Penghasilan dari dalam negeri= Rp. 2.000.000.000,00
Penghasilan dari negara X
(dengan tarif pajak 40%) = Rp. 1.000.000.000,00
Penghasilan dari negara Y
(dengan tarif pajak 30%) = Rp. 2.000.000.000,00 (+)
Jumlah penghasilan neto = Rp. 5.000.000.000,00
Pajak Penghasilan yang terutang menurut tarif Pasal 17 adalah Rp.1.482.500.000,00
Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk setiap negara adalah :
1) Untuk negara X =
Rp. 1.000.000.000,00 X Rp. 1.482.500.000,00 = Rp. 296.500.000,00
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar Rp. 296.250.000,00.
2) Untuk negara Y =
Rp. 2.000.000.000,00 X Rp. 1.482.500.000,00 = Rp.593.000.000,00
Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah Rp.593.000.000,00.
60
Contoh Penghitungan 2

61. CONTOH KASUS I
Komarudin bekerja sebagai karyawan pada PT Subur Makmur
dengan penghasilan bruto tahun 2005 sebesar Rp.60.000.000,00.
Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 oleh PT
Subur Makmur sebesar Rp.2.000.000,00. Selama tahun 2005
Komarudin telah membayar iuran pensiun sebesar Rp.1.500.000,00.
Komarudin telah menikah dengan dikaruniai 2 anak dan istri tidak
bekerja. Komarudin memiliki sebuah mobil yang disewakan dengan
nilai sewa pertahun Rp.10.000.000,00. Atas penghasilan sewa
tersebut, telah dipotong PPh Pasal 23 oleh Penyewa sebesar 3%
yaitu Rp.300.000,00.
Komarudin juga telah menunaikan zakat atas penghasilannya (2,5%)
kepada Badan Amil Zakat sebesar Rp.1.500.000,00.
Hitunglah PPh yang terutang dan yang masih harus dibayar oleh
Komarudin dalam tahun 2005. Laporkanlah dalam SPT Tahunan.
61

62. PENGHITUNGAN PPH
Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 60.000.000,00.
Biaya Jabatan = 5% x Rp.60.000.000,00 = Rp.3.000.000,00
Biaya Jabatan yang diperkenankan Rp. 1.296.000,00
Iuran Pensiun Rp. 1.500.000,00 (-)
Penghasilan Neto dari Pekerjaan Rp. 57.204.000,00
Penghasilan lain (Sewa) Rp. 10.000.000,00 (+)
Jumlah Penghasilan Neto Rp. 67.204.000,00
Dikurangi :
- Zakat Rp. 1.500.000,00
- PTKP Rp. 16.800.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 48.904.000,00
PPh terutang :
5% x Rp.25.000.000,00 = Rp.1.250.000,00
10% x Rp.23.904.000,00 = Rp.2.390.400,00 (+)
Jumlah PPh terutang Rp.3.640.400,00
Dikurangi Kredit Pajak :
- PPh Pasal 21 (Rp.2.000.000,00)
- PPh Pasal 23 (Rp. 300.000,00)
PPh yang masih harus dibayar Rp.1.340.400,00
62

63. SPT 1770
63
SPT PPh OP
SPT 1770 S
Menerima / memperoleh
penghasilan dari usaha
/kegiatan/pekerjaan
bebas
Menerima / memperoleh penghasilan :
• dari satu/lebih pemberi kerja; dan/
• Dikenakan PPh Final; dan /
• Dikenakan PPh tersendiri; dan /
• Tidak termasuk Objek PPh
SPT 1770 SS
 Pegawai Tetap
 Penghasilan < 60 juta;
 dari satu pemberi kerja;
 Tidak ada Penghasilan lain, kecuali
bunga bank dan bunga koperasi

64. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)
95001  Pegawai Negeri Sipil
Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai
negeri sipil pada instansi pemerintah.
95002  Anggota Militer
Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
95003  Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai
pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
95004  Pegawai Swasta
Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa sebagai pegawai
pada suatu perusahaan swasta.
95005  Pegawai Lepas lainnya, termasuk jasa perorangan yang melayani
rumah tangga
Kelompok ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa dan tidak
termasuk dalam kelompok 95001 sampai 85004, termasuk jasa perorangan yang
melayani rumah tangga.
64

65. NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
 Keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung
Biaya Hidup dan diakui oleh Penanggung Biaya Hidup berdasarkan
hukum yang berlaku, termasuk anak yang belum dewasa serta
memiliki penghasilan darimanapun sumber penghasilannya dan
apapun sifat pekerjaannya;
 Wanita Kawin (Isteri) yang :
a. Menjalankan usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan/atau
b. Tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas
dan memiliki penghasilan sampai suatu bulan yang disetahunkan
telah melebihi PTKP.
dan tidak terikat perjanjian pisah harta, serta tidak menghendaki
untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
65
Anggota Keluarga :
Penanggung Biaya Hidup = Suami ber-NPWP
(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)

66. NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
a. Meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian NPWP kepada anggota
keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis;
b. Mendukung pelaksanaan pembebasan Fiskal Luar Negeri bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Memberikan kepastian hukum untuk tidak dipotong/dipungut pajak dengan
tarif lebih tinggi dan tarif yang seharusnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
66
Tujuan :
(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)
Anggota Keluarga :
Isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat
yang menjadi tanggungan sepenuhnya Penanggung Biaya Hidup dan diakui oleh
Penanggung Biaya Hidup berdasarkan hukum yang berlaku.

67. NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga
(Lampiran II Per-51/PJ/2008);
 Kartu Keluarga;
 Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga;
 KTP atau Paspor bagi orang asing;
 NPWP Penanggung Biaya Hidup.
67
DOKUMEN PENDAFTARAN
Anggota Keluarga / Penanggung Biaya Hidup / Kuasa
Mendaftarkan diri ke KPP tempat Penanggung
Biaya Hidup Terdaftar.
• NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
• SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

68. PENOMORAN NPWP
68
NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
00.000.000.0-000.999
Sama dengan NPWP
Penanggung Biaya Hidup
Kode Cabang, dimulai dari 999
untuk anggota keluarga yang
pertama, 998 untuk yang kedua
dan seterusnya.
(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)

69. NPWP BAGI ANGGOTA KELUARGA
 Anggota Keluarga yang tidak mengajukan permohonan NPWP
harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau pihak yang
berkepentingan :
a. Fotokopi NPWP Penanggung Biaya Hidup;
b. Kartu Keluarga;
c. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga.
 Bagi suami yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya
hidupnya ditanggung oleh isteri, tidak dapat mengajukan
permohonan NPWP bagi anggota keluarga, tetapi harus
mengajukan permohonan NPWP sendiri.
69
KETENTUAN LAIN
(Per-51/PJ/2008 Jo.SE-83/PJ/2008)