1. Makalah PPKN
“MANFAAT DAN FUNGSI WAWASAN NUSANTARA DAN
KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMBANGUN
NASIONAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BANGSA DAN
NEGARA”
Disusun oleh :
Umi Lestari 1103223
PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK POS INDONESIA
BANDUNG
2013

2. I. PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Ketahanan Nasional pastinya mempunyai rumusan dengan pengertian yang baku
dalam upayanya menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa. Kepastian
itu menjadi keharusan karena dipakai sebagai titik dasar atau titik tolak untuk gerak
implemetasi/penerapan di dalam hidup dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Pengertian baku Ketahanan Nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa
Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang
datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup
bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.
Oleh karena itu, Ketahanan Nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional
yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus serta sinergik. Hal
demikian itu, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu
mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan itu harus selalu didasari oleh
pemikiran geopolitik dan geostrategi sebagai sebuah konsepsi yang dirancang dan
dirumuskan dengan memperhatikan konstelasi yang ada disekitar Indonesia.
Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan
nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang
seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan
terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain,
konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan
(metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan
keamanan.
Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam
menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalnya, demi sebesar-besar kemakmuran yang adil
dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa
dan negara untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari
dalam.
Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang
mengandung kemampuan mengambangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

3. Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang , serasi dan selaras dalam
aspek hidup dan kehidupan nasional.atau secara ringkas dapat diartikan sebagai berikut
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan
serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi
segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari
dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan
dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.
Contoh Bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (catur dharma eka
karma) :
1. Ancaman di dalam negeri
Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat
indonesia.
2. Ancaman dari luar negeri
Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan
imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.
II. MACAM-MACAM KETAHANAN NASIONAL
Perwujudan ketahanan nasional terbagi :
1. Perwujudan Ketahanan Nasional Indonesia dalam Trigarta, terbagi menjadi :
a) Aspek lokasi dan posisi Geografis Wilayah Indonesia
b) Aspek Keadaan dan Sumber-sumber Kekayaaan Alam
c) Aspek Penduduk
2. Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Pancagatra, terbagi menjadi :
a) Ketahanan Nasional Dalam Bidang Ideologi
b) Ketahanan Nasional Dalam Bidang Politik
c) Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi
d) Ketahanan nasional dibidang social budaya
e) Ketahanan nasional dibidang pertahanan keamanan
Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang
mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan,
sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh

4. landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan
Nasional.
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap
warga Negara Indonesia, yaitu :
1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang berupa
keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan,
tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin
identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan
nasional.
2. Sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga Negara Indonesia
baik secara individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut, karena bangsa
Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal itu tercermin akan adanya
kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki
semangat perjuangan bangsa dan sadar serta peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat mengeliminir pengaruh-pengaruh
tersebut, maka akan tercermin keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk
mewujudkan ketahanan nasional diperlukan suatu kebijakan umum dari pengambil kebijakan
yang disebut Politik.
III. ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang
tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi
tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia8 yang mendasar dan esensial, baik
sebagai perorangan maupunkelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem
kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya
kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada
kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada
keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu
ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter
tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.

5. 2. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu Sistem kehidupan nasional mencakup
segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk
perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional
mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu
(komprehensif integral)
3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan
segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan
nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul
berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap
mawas ke dalam dan ke luar.
a. Mawas ke dalam
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu
sendiri berdasarkan nilainilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan
kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa
ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).
b. Mawas ke luar
Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan
mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling
interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan
nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar
memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian,
interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Asas kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-
royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi
dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat
antagonistik yang saling menghancurkan.
IV. SIFAT – SIFAT KETAHANAN NASIONAL
Ketahanan Nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai –nilai yang terkandung
dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu :

6. • Mandiri. Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta
pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah,
dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian
(independency) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling
menguntungkan dalam perkembangan global (independency).
• Dinamis. Ketahanan Nasional tidak tetap, namun dapat meningkat atau menurun
tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan
strategisnya. Karena itu upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa
diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai kondisi
kehidupan nasional yang lebih baik.
• Wibawa. Keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional yang berlanjut dan
berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa, yang
menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan
nasional Indonesia. Makin tinggi nilai kewibawaan nasional yang berarti makin tinggi
pula tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.
• Konsultasi dan Kerjasama. Ketahanan Nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap
konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik,
tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai
dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa
V. KETAHANAN NASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
Kehidupan bangsa Indonesia di Era Globalisasi, di tandai oleh era
perdagangan bebas, dimana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan di
perjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara
untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya, bangsa Indonesia
juga tidak terlepas dari tantangan itu. Ditengah-tengah usaha itu untuk memperbaiki
perekonomian, bangsa Indonesia juga ditantang untuk berjuang menempatkan bangsa
Indonesia sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia
yang baik tentu memiliki rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Kita harus sadar dan
bangga bahwa produksi dalam negeri tidak kalah dengan produksi luar negeri.
Di era globalisasi ini persaingan begitu ketat dan tajam pada semua aspek kehidupan.
Dibidang ideologi, kehancuran komunisme di Eropa Timur memungkinkan liberalisme –
kapitalisme mendominasi dunia. Di bidang politik, pengaruh negara-negara besar sulit di
elakan. Dibidang ekonomi, perdagangan bebas menyebabkan produksi lokal terpental. Di

7. bidang sosial budaya, pola hidup dan budaya hedonistic (maunya enak, senang saja)
mewarnai semua lapisan dan lingkungan masyarakat. Sedangkan dibidang pertahanan dan
keamanan penguasaan teknologi persenjataan bukan lagi jaminan keamanan melainkan
cenderung sebagai ancaman.
Dalam kondisi seperti itu, maka hanya orang, masyarakat bangsa dan negara yang
memiliki kualitas sajalah yang berpeluang memenangkan persaingan tersebut dan kunci
untuk mencapai itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan di dukung oleh
teguhnya pendirian, loyal pada bangsa dan negara. Terikat pada tekad, cinta pada tugas, dan
semua itu dilakukan sebagai wujud cinta pada tanah air.
PEMBANGUNAN NASIONAL
A.MAKNA DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan
negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai
pengalaman semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh,
yang meliputi:
1. Pegamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup
tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersamasama
meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara lain
mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negra
serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka
bumi.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan
pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa,

8. dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka
mamperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang anrtara lain mencakup upaya makin
menumbuhkan dan mengembangkn sistem politik Demokrasi Pancasila yang
makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan
kesdaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan
rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara
lain mancakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya
menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha
bersama berdasr atas asas kekeluargaan.
Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka hakikat pembangunan nasional adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman
pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh
tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat,
tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh
rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi
tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu,
terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain yang telah maju.
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat,
dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik,
ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus
merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan
Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan
diselaraskan dengan sasaran jangka pangjang yang ingin diwujudkan.

9. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan
merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara
yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional
diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk
terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya
kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat.
Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia
dengan Tuhannya, antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan
alam sekitarnya.
Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban
untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang.
Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi,
dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan
pembangunan nasional.
Pembangunan nasional diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 25
tahun dan jangka sedang 5 tahunan, dengan mendayagunakan seluruh sumber
daya nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
B. TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
C. ASAS PEMBANGUNAN NASIONAL

10. Asas pembangunan nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan
dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Asas-asas tersebut adalah:
1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhn Yang Maha Esa: bahwa segala
usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan
dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam
rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat: bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan
kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta
mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian
fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan
dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila: bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan
nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan
kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah
untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata: bahwa pembangunan nasional diselenggarakan sebagai
usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh
wilayah tanah air di mana setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan
nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan
negara.
5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan:
bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai
kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara
kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu,
masyarakat dan negara, pusat dan daerah serta antardaerahm kepentingan

11. perikehidupan darat, laut, udara, dan dirgantara serta kepentingan nasional dan
internasional.
6. Asas Hukum: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap
warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan
dan menjamin kepastian hukum.
7. Asas Kemansirian: bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada
kapribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan: bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional,
penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa,
dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: bahwa agar pembangunan nasional
dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang setinggi-tingginya,
penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab
dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
2.1 WAWASAN NUSANTARA
Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mancapai tujuan
pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan
nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang mencakup:

12. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:
a) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya
merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra
seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
b) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara
dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan
satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad
dalam mencapai cita-cita bangsa.
d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan
negara yang melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa menuju
tujuannya.
e) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu
kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
f) Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem
hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi
kepada kepentingan nasional.
g) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain
ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan
aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
2.2 Unsur - Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadaha.
a. Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya
terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu
Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan
didalamnya.Setelah bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa indonesia
memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagi kegiatn kenegaraan dalam

13. wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah
lembaga dalam wujud infrastruktur politik.Letak geografis negara berada di posisi dunia
antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara dua benua, yaitu
banua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan
poliyik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
b. Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang
menyangkut bentuk dan kedaulatan negara kekuasaaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan
sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
c. Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara
yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan
organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara. Yang dapat diwujudkan
demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan
dasar filsafat pancasila.
2 . Isi Wawasan Nusantara
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang
berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas,
bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan
dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang essensial, yaitu:
a) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan
tujuan nasional.
b) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan
nasional.
Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi :
a. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

14. kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
b. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh
meliputi: :
1. Satu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara
secara terpadu.
2. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu
ideologi dan identitas nasional.
3. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas
dasar “Bhinneka Tunggal Ika”, satu tertib sosial dan satu tertib hukum.
4. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas
kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.
5. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpadu, yaitu sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
6. Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata
laku tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan
mentalitas yang baik dari bangsa indonesia, sedang tata laku lahiriah tercermin dalam
tindakan , perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan
kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan. Meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian.
Kedua hal tersebut akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa
indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta
kepada bangga dan tanah air sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalm segala
aspek kehidupan nasional.
2.3 Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara
pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.
Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negar harus berpikir, bersikap,
dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia .
Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi

15. kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti
kepentingan daerah, golongan dan orang per orang.
2 . 4 Tantangan implementasi wawasan nusantara dengan adanya era Kapitalisme
Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal
bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut,
maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi
intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untung kepentingan-kepentingan
pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang
bisa diterima secara luas.Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin
pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok .
Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan
bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
sebagai berikut :
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai
dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa
Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan
dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban
dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif.
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan
iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak
dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun
sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan

16. menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan
peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di
samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab
pengelolaa sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat
antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan
milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia
secara merata.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa
mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing.
3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha
bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan
menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk
perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini
juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan
bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau
kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya . Budaya Indonesia
pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang
menggambarkan kekayaan budaya bangsa . Budaya Indonesia tidak menolak
nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa
sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
keamanan Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan
keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang
lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara
Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini
menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara
indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain :
1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya
adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

17. 2. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka
pembelaan negara dan bangsa.
3. Penerapan Wawasan Nusantara
a) Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan
nusantara. Khususnya di bidang wilayah. Adalah diterimanya
konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga terjaminlah
integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang
semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah
Indonesia.
b) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut
menghasilkan sumber daya alam yang mencakup besar untuk
kesejahteraan bangsa Indonesia.
c) Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia
internasional terutama negara tetangga yang dinyatakan dengan
persetujuan yang dicapai.
d) Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan negara di
berbagai bidang tampak pada berbagai proyek pembangunan
sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan transportasi.
e) Penerapan di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan
untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika
tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan
dengan asas pancasila.
f) Penerapan wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan
terlihat pada kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat
melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta untuk
menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.
4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap
mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu
landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawsan
nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan
tujuan nasional.

18. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara
yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional
menuju tujuan nasional. sedangkan ketahanan nasional merupakan
kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan
nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas
dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional
merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai
pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara agar tetap jaya dan berkembang seteru .