O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Tindak Pidana Pencucian Uang
Money Laundering
Nama kelompok 7
• Kasmawati
• M. Afrizal rizki
• M....
Kewajiban Penyedian Jasa Keuangan
Bank sebagai lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang
menyediakan jasa dalam bidang perbankan...
Peraturan perundang-undangan
mewajibkan PJK
• Melaksanakan prosedur identifikasi nasabah, atau biasa
disebut Prinsip Menge...
Pasal 17 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat pihak pelapor
dalam kasus pencucian uang, yaitu penyedi...
Peranan PPATK
PPATK?????
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan
• The Indonesian Financial Transaction Reports
and Analysis C...
• lembaga independen yang dibentuk dalam
rangka mencegah dan memberantas tindak
pidana Pencucian Uang.
Tugas PPATK
1. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis,
serta mengevaluasi informasi yang
diperolehnya.
2. melakukan pem...
3. membuat pedoman mengenai tata cara
pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
kepada Penyedia Jasa Keuangan.
4. memberik...
6. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah
mengenai upaya-upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang...
Wewenang PPATK
• meminta dan menerima laporan dari Penyedia
Jasa Keuangan;
• meminta informasi mengenai perkembangan
penyi...
• melakukan audit terhadap Penyedia Jasa
Keuangan
• dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak
berlaku ketentuan kerahasia...
Peranan PPATK
• mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian
uang
• membantu penegakan hukum yang berkaitan
dengan pencuc...
Perlindungan Pelapor & Saksi
Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelopor dan saksi
dalam UU TPPU. Ada 5 (lima) pasal yan...
SEKILAS TENTANG PP NOMOR 57
TAHUN 2003
PP No.57/2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan
Saksi TPPU ditetapkan pa...
Terimah Kasih
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Pencucian Uang (Money Laundering)

AS 2013 A STEI SEBI

  • Seja o primeiro a comentar

Pencucian Uang (Money Laundering)

  1. 1. Aspek Hukum Dalam Bisnis Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering Nama kelompok 7 • Kasmawati • M. Afrizal rizki • M. Zaid
  2. 2. Kewajiban Penyedian Jasa Keuangan Bank sebagai lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang menyediakan jasa dalam bidang perbankan, memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat Perkembangan teknologi dan informasi global, menjadikan dunia perbankan terus berkembang, namun perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang perbankan tidak selamanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif.
  3. 3. Peraturan perundang-undangan mewajibkan PJK • Melaksanakan prosedur identifikasi nasabah, atau biasa disebut Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principles), merupakan hal yang sangat penting. • Menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas nasabah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan PJK. • Menyampaikan laporan kepada PPATK.
  4. 4. Pasal 17 Ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat pihak pelapor dalam kasus pencucian uang, yaitu penyedia jasa keuangan yang dimaksud terdiri dari : 1. Bank 2. Perusahaan pembiayaan 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi 4. Dana pensiun lembaga keuangan 5. Perusahaan efek 6. Manajer investasi 7. Mustodian 8. Wali amanat 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro 10. Pedagang valuta asing 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu 12. Penyelenggara e-money 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam 14. Pegadaian 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi. 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
  5. 5. Peranan PPATK
  6. 6. PPATK????? • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan • The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) • Didirikan 17 April 2002
  7. 7. • lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
  8. 8. Tugas PPATK 1. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperolehnya. 2. melakukan pemantauan terhadap catatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan.
  9. 9. 3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan. 4. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya. 5. membantu PJK dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan
  10. 10. 6. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 7. Melaporkan setiap transaksi keuangan yang terindikasi terlibat pencucian uang kepada penegak hukum. 8. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali
  11. 11. Wewenang PPATK • meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; • meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
  12. 12. • melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan • dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak berlaku ketentuan kerahasian bank dan kerahasian transaksi keuangan lainnya.
  13. 13. Peranan PPATK • mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang • membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crime).
  14. 14. Perlindungan Pelapor & Saksi Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelopor dan saksi dalam UU TPPU. Ada 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai permasalahan tersebu • Pasal 39 ayat (1) dan (2). • Pasal 40 ayat (1). • Pasal 41 ayat (1) dan (2). • Pasal 42 ayat (1). • Pasal 43
  15. 15. SEKILAS TENTANG PP NOMOR 57 TAHUN 2003 PP No.57/2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi TPPU ditetapkan pada tanggal 11 November 2003. PP ini terdiri atas 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) Pasal. Dalam Bab I dimuat beberapa pengertian, antara lain pengertian mengenai Perlindungan Khusus, Pelapor, dan Saksi.
  16. 16. Terimah Kasih

×