2. Arahan Umum dalam Hal Analisis dan Perhitungan
Kebutuhan Pembiayaan
1. Menghitung Kebutuhan Biaya/ Anggaran
2. Memperhitungkan Sumber Biaya/ Anggaran
3. Mendokumentasikan Hasil Penghitungan Kebutuhan dan
Sumber Pembiayaan.
4. Kebutuhan Biaya dalam Rincian
5. Pentingnya Standar dalam menjaga kualitas layanan dan
Penghitungan Kebutuhan Biaya
3. Menghitung Kebutuhan Anggaran
• Menghitung dan menyajikan kebutuhan biaya pelayanan
bagi:
– seluruh penduduk sasaran,
– sasaran atas 12 (dua belas) JPD SPM Kesehatan,
– satu tahunan,
– berdasarkan :
• data dasar tahun lalu (2017), dan
• capaian sampai dg tengah tahun berjalan (2018), untuk
• menyusun rencana kebutuhan tahun depan (2019), bahkan beberapa
tahun ke depan (2020-2023)
Bedanya 100 %
4. Dapat dilihat berapa besar kebutuhan
keseluruhan biaya bagi pelaksanaan
pelayanan dasar bagi seluruh sasaran.
Dalam kondisi belum memperhitungkan:
• Sasaran dilayani oleh Fasyankes Pemerintah – Non
Pemerintah
• BMHP/Obat/ Reagen disediakan oleh Pusat (karena
ketentuan UU) atau sendiri oleh Daerah
• Dibiayai dari berbagai Sumber yg didokumen-tasikan ke
APBD atau Bukan
5. Memperhitungkan Sumber Anggaran
• setiap tahun Permendagri terbit mengatur tentang sumber-
sumber biaya ini
• satu atau beberapa kemungkinan/ peluang sumber
– APBN
– APBD, dari Penerimaan Klaim BPJS
– APBD, dari Penerimaan Kapitasi BPJS
– APBD, dari DAK Non-Fisik
– APBD, dari DAK Fisik
– APBD, dari DAU dan DBH, serta Sumber Lain (Cukai-Pajak Rokok,
misalnya).
– Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha
6. Mendokumentasikan Hasil Penghitungan
Kebutuhan dan Sumber Pembiayaan
• Dalam dokumen APBD dikenal : Urusan, Sub-Urusan,
Program, Kegiatan, Pelayanan, Komponen Input
• Rencana Belanja SPM-Kes harus dimasukkan dalam
kelompok-kelompok istilah itu secara seragam, se-
kabupaten/ kota atau se-provinsi, malahan seharusnya
secara nasional
7. Memudahkan melakukan analisis, antara lain
• Mendagri menyetujui atau tidak menyetujui RAPBD
Provinsi menjadi APBD Provinsi
• Gubernur menyetujui atau tidak menyetujui RAPBD
Kab/Kota menjadi APBD Kab/ Kota
• Mendagri melakukan analisa antar provinsi, atau
Gubernur antar kab/ kota di provinsinya
• Analisa perbandingan antar waktu dalam satu provinsi
atau secara nasional;
• Atau bahkan antar Generasi SPM
8. Kebutuhan Biaya dalam Rincian
Menghitung biaya penyediaan pelayanan dlm rincian
meliputi :
– Pengadaan BMHP/Obat/Reagen/Formulir Sasaran/ Penduduk
– Penyediaan Biaya Transportasi
– Pengadaan Alat dan Pedoman Kerja
– Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM Kesehatan
Jenis Pelatihan, Kurikulum Pelatihan, Materi Pelatihan, Lamanya Pelatihan, Persyaratan
Penyelenggara Pelatihan, Persyaratan Peserta Pelatihan; semua ditentukan terstandar, oleh
Pusat, dengan tetap memberikan peluang bagi daerah untuk menambahkan materi lokal
9. Pentingnya Standar dalam menjaga kualitas
layanan dan Penghitungan Kebutuhan Biaya
• Perlu diingat bahwa semuanya harus terstandar, sebagai
bagian dari Menjaga Mutu Pelayanan Dasar SPM
Kesehatan
10. 1. Setiap JPD terdiri dari Langkah-langkah atau prosedur-
prosedur standar
2. Satu Kinerja satu JPD, tidak selalu dapat dicapai dalam: 1)
satu pertemuan pelayanan, 2) satu lokasi PPD, bahkan 3)
satu Jenis PPD SPM Kesehatan
3. Setiap langkah atau prosedur membutuhkan dukungan
BMHP/ Obat/ Reagen/ Formulir utk Per-Sasaran
4. Setiap JPD memerlukan Jumlah dan Jenis Alat dan Pedoman
Kerja tertentu
5. Setiap JPD memerlukan Jumlah dan Jenis SDM dengan
kepemilikan pelatihan tertentu
Satu Alkes atau Satu Jenis SDM bisa utk melayani Lebih dr
satu JPD pd PPD yg sama
