Dokumen tersebut membahas tentang pembiayaan dan pendanaan sanitasi yang mencakup aspek fiskal, pengelolaan keuangan daerah, dan komponen pendanaan lembaga pengelola prasarana sanitasi. Dokumen ini menjelaskan sumber pendanaan sanitasi dari APBN, APBD, hibah, kerjasama, dan pendapatan lain serta klasifikasi pengeluaran untuk biaya operasional dan non-operasional lembaga pengelola.
1. Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi
Air Limbah, Persampahan, Drainase
Aspek Fiskal, Pengelolaan Keuangan dan Aset,
Komponen Pendanaan dan Pembiayaan
2. Pokok Bahasan
1. Aspek Fiskal
2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Komponen Pendanaan dan Pembiayaan Lembaga Pengelola
Prasarana dan Sarana Sanitasi
4. Aspek Fiskal
Kebutuhan Fiskal
(Fiscal Needs)
Kapasitas Fiskal
(Fiscal Capacity)
• Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas
Fiskal ini biasanya dibahas dalam
perhitungan jumlah transfer dari
Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah (Inter-
governmental Grant Transfer).
• Disini selisih dari kebutuhan
Fiskal dikurangi dengan kapasitas
fiskal atau Fiscal Gap menjadi
patokan dalam menentukan
besarnya transfer dari Pusat
(contohnya DAU).
5. Persyaratan Alokasi
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Eksternal
•Harus membawa
dampak pada
pembangunan
sanitasi yang
diakibatkan dalam
penyelenggaraan
urusan kepeme-
rintahan tsb.
Akuntabilitas
•Tingkat pemerin-
tahan yang paling
dekat dengan
dampak yang timbul
menjadi paling
berwenang untuk
menyelenggarakan
urusan pemerin-
tahan tersebut
Efisiensi
•Agar
penyelenggaraan
pemerintahan
sedapat mungkin
mencapai skala
ekonomis
6. Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi
• Pendanaan untuk kegiatan NON-FISIK, yaitu kegiatan yang
menghasilkan keluaran (indikator output) yang tidak
menambah Aset Tetap.
• Contoh kegiatan:
– Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan
– Fasilitasi dan bimbingan teknis
– Pelatihan dan penyuluhan
– Supervisi
– Penelitian dan survei
– Pembinaan dan pengawasan,
serta pengendalian
7. Karakteristik Tugas Pembantuan
• Pelaksanaan kegiatan yang bersifat FISIK, yaitu kegiatan yang
menghasilkan keluaran (indikator output) berupa Aset Tetap.
• Contoh kegiatan:
– Pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin
– Jalan, irigasi, dan kegiatan fisik lainnya
– Pengadaan barang habis pakai seperti : pengadaan bibit, pupuk,
bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat.
• Untuk mendukung kegiatan ini maka sebagian kecil Dana
Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana
penunjang untuk pelaksanaan tugas administrasi, dll.
8. Program dan Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Program dan kegiatan yang akan
disusun dalam rangka Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, wajib
mengacu pada RKP dan dituangkan
dalam Renja Kementrian
9. Program dan Kegiatan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Perencanaan program dan kegiatan
Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
• Kriteria Utama:
– Kewenangan
– Efisiensi dan efektivitas
– Kemampuan Keuangan Negara
– Sinkronisasi antara Kegiatan Dekonsentrasi dan
atau Tugas Pembantuan dengan Rencana
Kegiatan Daerah
10. Skema Dekonsentrasi &Tugas Pembantuan
Menteri Pekerjaan Umum
Gubernur
Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria
PerMen ttp
Pelimpahan/Penugasan
Bupati/Walikota
SKPD SKPD
SKPD
Tugas Pembantuan:
1. Penugasan sebagian
wewenang
2. Kriteria : Eksternalitas,
Akuntabilitas, Efisiensi,
Keserasian hubungan
3. Pendanaan untuk
kegiatan fisik
Dekonsentrasi:
1. Penugasan sebagian
kewewenangan
2. Kriteria : Eksternalitas,
Akuntabilitas, Efisiensi,
Keserasian hubungan
3. Pendanaan untuk
kegiatan non-fisik
12. Komponen Pengeloalaan Keuangan Pemda
Perencanaan dan
Penganggaran
Pengelolaan
Keuangan Pemda
Pembiayaan
dan Akuntansi
Pelaporan
dan Audit
13. Prasarana & Sarana Sanitasi APBN
• Prasarana dan Sarana (PS) Sanitasi yang investasi
pembangunannya dibantu oleh Pemerintah Pusat
melalui APBN, Pemerintah Daerah diharapkan untuk
mengelola dan membiayai proses pengoperasian dan
pemeliharaannya.
• PS Sanitasi yang dananya berasal dari
APBN harus dipindah-tangankan
kepada Daerah (salah satu
mekanismenya adalah melalui
Hibah – lihat PP 6/2006).
14. KOMPONEN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
LEMBAGA PENGELOLA PS SANITASI
Pembiayaan dan Pendanaan Sanitasi
15. Sumber Pendanaan Lembaga Pengelola
• APBN
• APBD
• Hibah
• Kerjasama
• Jasa Layanan
• Pendapatan Lain
16. Klasifikasi Pengeluaran Lembaga Pengelola
(Biaya Operasional)
Biaya Pelayanan
• Biaya Pegawai
• Biaya Bahan
• Biaya Jasa Pelayanan
• Biaya Pemeliharaan
• Biaya Barang dan Jasa
• Biaya Pelayanan lain-
lain
Biaya Umum Administrasi
• Biaya Pegawai
• Biaya Administrasi Kantor
• Biaya Pemeliharaan
• Biaya Barang dan Jasa
17. Klasifikasi Pengeluaran Lembaga Pengelola
(Biaya Non-Operasional)
• Biaya Bunga
• Biaya Administrasi Bank
• Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
• Biaya Kerugian Penurunan Nilai
• Biaya Non-Opeasional Lain-lain
18. Sumber:
• Materi Diseminasi dan Sosialisasi
Keteknikan Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PLP),
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum