1. Dra. Rabiatul Adawiyah, M. SiK
E
L
O
M
P
O
K
5

3. Menurut Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum
Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai
berikut :
 Hak Asasi Manusia
 Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak
asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika.
 Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
 Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Menurut AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon
memberi ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:
 Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum.
 Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa
maupun bagi pejabat.
 Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau
keputusan pengadilan.

5. P
R
I
N
S
I
P
N
E
G
A
R
A
H
U
K
U
M

6. INDONESIA SEBAGAI NEGARA
HUKUM
Dasar pijakkan bahwa
Negara Indonesia adalah
Negara hukum tertuang
pada pasal 1 ayat 3 UUD
1945, yang menyebutkan
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara
hukum”. Sebelumnya, landasan Negara
hukum Indonesia ditemukan dalam bagian
Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sitem
Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut:

8. Negara hukum Indonesia menurut
UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip
sebagai berikut:
Norma hukumnya bersumber pada
pancasila sebagai hukum dasar
nasional.
System yang digunakan adalah system
konstitusi.
Kedaulatan rakyat atau prinsip
demokrasi.
Prinsip kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan (pasal 27 (1)
UUD 1945).
Adanya organ pembentuk undang-
undang (presiden dan DPR).

10. HAK ASASI
MANUSIA
HAM adalah hak dasar setiap manusia
yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian
manusia atau lembaga kekuasaan. Hak
asasi manusia ini teruang dalam UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. menurut UU ini, hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat
manusia.

11. Penjabaran Hak-hak Asasi
Manusia dalam UUD 1945
Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1 terkandung
pengakuan yurisdis hak-hak asasi manusia tentang
kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam Deklarasi
PBB pasal 1. Pernyataan berikutnya pada alinea III
pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa manusia
bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak-
hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan
kepercayaan masing-masing, hal ini sesuai dengan
deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18, adapun
dalam pasal 29 terutama ayat(2) UUD 1945. Melalui
pembukaan UUD 1945 dalam alinea IV dinyatakan
bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan hidup
bersama, brtujuan untuk melindungi warganya terutama
dalamkaitannya denganperlindunganhak-hakasasinya.

12. Tujuan negara Indonesia sebagai negara
hukum yang bersifat formal tersebut mengandung
konsekuensinya bahwa negara berkewajiban
untuk melindungi hak-hak asasinya demi
kesejahteraan hidup bersama. Berdasarkan tujuan
negara tersebut, maka negara Indonesia menjamin
dan melindungi hak-hak asasi manusia para
warganya, terutama dalam kaitannya dengan
kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun
rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak
asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan,
pendidikan, dan agama. Adapun
rincian hak-hak asasi manusia
dalam pasal UUD 1945 tertulis
pada pasal 28 A-J.

13. KESIMPULAN
Hak asasi manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan
yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu
gugat siapapun. Hak asasi manusia juga dapat
dipandang sebagai seperangkat hak yang melekat
pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
 Negara hukum adalah negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (machtsstaat) dan pemerintahannya berdasar
atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Negara
hukum dengan penegakan HAM tidak bisa dipisahkan.
Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan
pengertian HAM yang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 UU No.39/1999.

14. DAFTAR PUSTAKA
Azia,Azyumardi dan Hidayat,Komaruddin. 2008.
Pendidikan Kewargaan Edisi Ketiga. Jakarta:
Erlangga
Cassesse,Antonio. 1994. Hak Asasi Manusia di Dunia
yang Berubah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Kaelan dan Zubaidi,Ahmad. 2010. Pendidikan
Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma
Yogyakarta
Prinst,Darwan. 2001. Sosialisasi dan Dimensi
Penegakkan HAM. Bandung: Citra Aditya Bakti
Starke. 2001. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta:
Sinar Grafika
Chochokye (2010). Belajar Hukum Indonesia (online).
(http://chochokye.wordpress.com, diakses 9 April
2013)
Pebrian,Yogifajar (2011). Pengertian Negara Hukum