Lingkup pengawasan apip
•
0 likes•3,357 views
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Lingkup pengawasan apip
Similar to Lingkup pengawasan apip (20)
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
Lingkup pengawasan apip
- 1. LINGKUP PENGAWASAN APIP & PERMASALAHANNYA Dibawakan oleh: H. Pery Soeparman, SH., MM., M.Si Jakarta, November 2016
- 2. 2
- 3. PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan di Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 21 1. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib; 2. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan 3. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan Terhadap Pemerintah Daerah Kab/Kota Pasal 26 Ayat 3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 1
- 4. • Pasal 379 (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi 4 • Pasal 378 (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota diakomodir 2
- 5. (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan. (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 385 UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- 6. PP 60/2008 tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Ps. 49 Ayat 5 • Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. 3
- 7. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah PENYALAHGU NAAAN WEWENANG UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 ayat 1: 7 Pasal 20 ayat 4: 4
- 8. RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH Pemeriksan terhadap: Adm Umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan; Bantuan Keuangan ; Belanja Hibah dan Bansos Pengaduan Masyarakat/Kasus; EKPPD; Pemeriksaan Reguler OPD; Reviu LKPD, LKIP, RKA; Evaluasi SAKIP; Monitoring Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Kasus. Pemerintah Kab/Kota OPD Provinsi PKPT Kebijakan Pengawasan Ruang Lingkup PP 79 / 2005 PP 60 Tahun 2008 PMDN No. 23 / 2007 Jo 8 / 2009 PMDN No. 25 / 2007 PMDN No. 52 / 2015 PP No. 6 / 2008 Entitas Jabar: 1) 56 OPD 2) 130 UPTD /Balai 3) 27 Kab /Kota
- 9. 9
- 10. UU no.6 / 2014 (pasal112) Pembinaan dan Pengawasan 10 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. UU 15/2014 Pasal 2 Ayat (2) “BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara” 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 11. 11
- 12. REVIU PENYERAPAN APBD & PENGADAAN BARANG JASA 12 FGD Pembahasan Reviu Tender Pra DIPA/DPA Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 KEPPRES 20/2015 tentang Tim Evaluasi & Pengawasan Realisasi APBN & APBD PERPRES 3/2016 & INPRES 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 1) Mengetahui jml/posisi belanja modal & barang APBD yg telah dilakukan pelelangan sebelum terbitnya DPA & telah ditetapkannya pemenang per 5 Januari 2) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran, agar Pemda dpt melaksanakan lelang segera setelah terbit DPA 3) Memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dlm pelaksanaan lelang Pra-DPA
- 13. PERPRES 3/2016 13 4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 6) Dalam hal hasil pemeriksaan APIPberupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan. 7) Dalam hal hasil pemeriksaan APIP berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan APIP disampaikan. . 8) Penyelesaian hasil pemeriksaan APIP disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja 9) Dalam hal hasil pemeriksaan APIP berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan kepada Kejagung atau Kepolisian Negara RI untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 14. • Lampiran Poin IV. Uraian Teknis Penyusunan APBD, nomor 9 Pelaksanaan Reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah reviu atas RKPD/Perubahan RKPD reviu atas RK SKPD/Perubahan RK SKPD reviu atas KUA PPAS/Perubahan KUPA PPAS reviu atas RKA SKPD &PPKD /Perubahan RKA SKPD &PPKD “DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN MENJAMIN KEPATUHAN TERHADAP KAIDAH – KAIDAH PENGANGGARAN, KEPALA DAERAH HARUS MENUGASKAN APIP UNTUK MELAKUKAN REVIU ATAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (RKA-PPKD)”.
- 15. 15 • Lampiran Poin III. Uraian Kebijakan Penyusunan APBD, nomor 3 Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah & Bantuan Sosial APBD Bantuan Keuangan ke Kab/Kota Bantuan Keuangan Parpol PP 60/2008 tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Ps. 49 ayat 5
- 16. 16 INSTRUKSI MENDAGRI 180/3935/SJ Th. 2016 Ttg Pengawasan Pungli dlm Penyelenggaraan PD INSPEKTUR PROV/KAB/KOTA melakukan pengawasan berkesinambungan utk mencegah & menghapus pungli: 1) AREA PERIZINAN 2) AREA HIBAH BANSOS 3) AREA KEPEGAWAIAN 4) AREA PENDIDIKAN 5) AREA DANA DESA 6) AREA PELAYANAN PUBLIK 7) AREA PENGADAAN BARJAS 8) KEGIATAN LAINNYA BERISIKO PENYIMPANGAN
- 17. I STRUKTUR ORGANISASI SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI JAWA BARAT KETUA PELAKS ANA : IRWASDA POLDA JABAR WAKET PELAKSANA I : INSPEKTUR PROV JAWA BARAT WAKET PELAKSANA II : ASWAS KEJATI PENANGGUNG JWB : GUBERNUR JAWA BARAT WAKIL P. JAWAB I : KAPOLDA JAWA BARAT WAKIL P. JAWAB II : KAJATI JAWA BARAT WAKIL P. JAWAB III : SEKDA PROV JABAR FORKOMPINDA POK AHLI : KETUA POKJA UNIT PENINDAKAN KETUA POKJA UNIT YUSTISI SEKRETARIS KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN UNIT SABER PUNGLI KAB/KOTA KETUA POKJA UNIT INTELIJEN
- 18. 18 PENGAWASAN & PEMANTAUAN DANA BANTUAN DI BID. PENDIDIKAN: 1. Dana Bantuan Peningkatan Mutu Guru; 2. DAK; 3. Dana BOS.
- 19. 19 Pelimpahan SMA/SMK dari Pemda Kab/Kota ke Pemda Provinsi (738 SMA/SMK & sekitar 28.000 guru) UU 23/2014 Lampiran Pembagian urusan pemerintahan Bidang Pendidikan DAERAH PROVINSI 1. Pengelolaan pendidikan menengah 2. Pengelolaan pendidikan khusus Penambahan Obyek Pemeriksaan
- 20. 20 • Join audit dengan Itjen Kemendikbud • Join audit dengan Itjen Kementerian PU • Join audit dengan Itjen Kementerian lainnya
- 21. 21 8. PELIMPAHAN KASUS PENGADUAN DARI ITJEN KEMENTERIAN Permendagri 25/2007 Ttg Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri & Pemda Ps. 3 Sumber pengaduan: 1. Lembaga-Lembaga Negara; 2. Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah & Pemda; 3. Badan Hukum; 4. Partai Politik; 5. Organisasi Masyarakat; 6. Media Masa; dan 7. Perorangan.
- 22. 8. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PERMENDAGRI 13/2010 ttg Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap TLHP BPK Ps. 8 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab; b. Inspektur Propinsi/Kabupaten /Kota selaku sekretaris; dan c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota.
- 23. 23
- 24. PERMENDAGRI 23/2007 Pedoman Tata Cara atas Penyelenggaraan PD PP 79/2005 Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan PD Ps.34 (1) Pimpinan Satuan Kerja penyelenggara PD provinsi, kab/kota dan desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Ps.17 (1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi Ps.18 SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dlm Pasal 17 ayat (1) dpt dikenakan sanksi sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 60/2008 SPIP Ps.43 (2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, & tindak lanjut rekomendasi hasil audit & reviu lainnya
- 25. ??? PERATURAN TERKAIT SANKSI Pasal 5 ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPKdapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Pasal 26 ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3. SANKSI 25 BPK APIP UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keu Negara Peraturan BPK-RI 2/2010 Pemantauan Pelaksanaan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Ps.18 SKPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dlm Pasal 17 ayat (1) dpt dikenakan sanksi sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan. PERMENDAGRI 23/2007 Pedoman Tata Cara atas Penyelenggara an PD DISIPLIN PNS (PP 53/2010)
- 26. 26 DISIPLIN PNS (PP 53/2010) PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN Ps. 3 Setiap PNS wajib: 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS dll….
- 27. Pasal 3 ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Pasal 3 ayat (3) Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima Pasal 5 ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPKdapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Pasal 20 ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan Pasal 23 ayat (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati /walikota/direksi perusahaan negara dan badanbadan Lain Yang Mengelola Keuangan Negara Melaporkan Penyelesaian Kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud. Pasal 26 ayat (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). UU No 15/2004 Peraturan BPK RI Nomor 2/2010 BPK-RI SEDANG MELAKUKAN PROSES REVISI
- 28. VERIFIKATOR SIPTL BPK Penerimaan LHP Tim TLHP Prov/Kab/Kota manual SIPTL Penyusunan rencana aksi Admin & Inputers SIPTL Entry data terima LHP, temuan & rekomendasi Pembuatan surat Kepala Daerah Perangkat Daerah Penyerahan dokumen & bukti TL Validasi oleh Tim TLHP Softcopy/scanned document TL Input TL & Upload data pendukung BPK Lapor memadai Belum memadai Penyusunan TLHP TELAH SESUAI/ BELUM SESUAI PROSES Penyerahan dokumen TL PROSES 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mekanisme Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI
- 29. Konsolidasi Internal April 2016 Juli 2016 Final Aplikasi SIPTL Piloting Agustus 2016 September2016 5/9 TOT pemeriksa di BPK Pwk Jabar 14/9 Pelatihan Admin Se Jabar 29 -30/9 Pelatihan Admin Se Jateng Januari 2017 Launching di Magelang Implementasi penuh TOT pemeriksa di seluruh AKN dan Perwakilan Diseminasi seluruh Inspektorat Kementerian/Lembaga/Provinsi/ Kab/Kota/BUMN Oktober-Nov-Des 2016
- 31. NO PERMASALAHAN SOLUSI RENCANA AKSI 1 Belum ada peraturan yang mengatur sanksi terkait dengan TLHP APIP Diterbitkannya peraturan pengawasan yang mengatur sanksi terkait dengan TLHP APIP (RUU Pengawasan) 1) AAIPI ikut serta secara aktif dalam mewujudkan RUU Pengawasan; 2) Penerbitan SOP Mandiri berkenaan dengan sanksi 2 Beban amanat pengawasan yang sangat tinggi, sementara SDM APIP terbatas Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM APIP Peningkatan Level Kapabilitas APIP 31