Hukum Kesehatan

Materi Hukum Kesehatan Dan Etika Kesehatan Masyarakat
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
i
DAFTAR ISI ............................................................................................... i
1 : DISKRIPSI SINGKAT ........................................................... 1
2 : TUJUAN PEMBELAJARAN .................................................. 2
3 : POKOK BAHASAN/ SUB POKOK BAHASAN ...................... 2
4 : BAHAN AJAR ........................................................................ 3
5 : LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN ............................. 3
6 : URAIAN MATERI .................................................................. 4
7 : RANGKUMAN ........................................................................ 10
8 : LATIHAN ............................................................................... 11
9 : DAFTAR PUSTAKA ...............................................................

1
Sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, kepala SKPD dan
jabatan-jabatan struktural di bawah kepala dinas, dituntut memiliki kapasitas atau
kemampuan yang secara teknis yang dapat digunakan untuk membantu kepala
daerah dalam membuat dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan,
membuat perencanan strategik dan program pembangunan kesehatan daerah,
menyelenggarakan pelayanan umum bidang kesehatan di daerah dan melakukan
pembinaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesehatan di daerah
provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala SKPD dan jabatan-jabatan
struktural di bawah kepala dinas, Kepala Dinas Kesehatan dan jabatan-jabatan
struktural di bawahnya diharapkan dapat memahami proses legislasi dan penerapan
hokum kesehatan dan etika kesehatan masyarakat. Kajian mengenai proses legislasi
hokum kesehatan dalam tataran praktik membutuhkan kompetensi khusus di dalam
memahami regulasi kesehatan yang ada sehingga meminimalisir adanya multi
interpretasi.
Modul ini merupakan bahasan pengantar untuk memahami kajian mengenai konsep
proses legislasi terhadap hukum kesehatan dan etika kesehatan masyarakat. Hukum
kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relative masih baru
berkembang di Indonesia. Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang
sangat besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Hukum
kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum
administrasi, hukum pidana dan hokum disiplin yang tertuju pada sub sistem
kesehatan dalam masyarakat.
Begitu luasnya ruang lingkup hukum kesehatan tersebut, untuk itu perlu pemahaman
terkait kedudukan hukum kesehatan, subyek dan obyek hukum kesehatan, hubungan
hukum dan perlindungan dalam penegakan hukum kesehatan dalam masyarakat.
Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi secara khusus tugas
profesi kesehatan “provider” yaitu organisasi dan sarana-prasarana pelayanan, yang
1

2
juga harus diatur hak dan kewajibannya dalam program pelayanan kesehatan
manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for all” dan perlindungan secara
khusus terhadap pasien “receiver” (yang harus diatur hak dan kewajiban, baik
perorangan, kelompok atau masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan)

3
Kajian Hukum Kesehatan sangatlah dinamis sesuai dengan luas dan banyaknya pihak
dalam penyelenggara pelayanan kesehatan seperti pemerintah, tenaga kesehatan,
organisasi profesi, pasien dan fasilitas kesehatan. Untuk itu setelah peserta
mempelajari modul ini diharapkan mampu mengetahui, memahami dan menjelaskan
tentang:
1. Konsep Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan masyarakat
2. Kedudukan Hukum Kesehatan
3. Ruang lingkup dan prinsip Hukum Kesehatan.
Secara khusus setelah peserta mempelajari materi ini diharapkan dapat mengetahui,
memahami dan menjelaskan terkait:
1. Proses Legislasi Hukum Kesehatan
2. Menjelaskan Etika Kesehatan Masyarakat
2

4
1. Proses legislasi hukum kesehatan
a. Pengertian Hukum Kesehatan
b. Pembangunan kesehatan berdimensi hak asasi manusia
2. Etika Kesehatan
a. Pengertian etika kesehatan masyarakat
b. Argumentasi etikolegal dalam permasalahan kesehatan
1. Buku teks terkait Hukum Kesehatan
2. Buku teks terkait Etike Kesehatan
3. Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesehatan
Langkah 1: Pengkondisian
a. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat serta
memperkenalkan diri (apabila belum diperkenalkan). Setelah itu, Fasilitator
menyampaikan tujuan pembelajaran, sebaiknya menggunakan bahan
tayangan.
b. Fasilitator melakukan curah pendapat tentang materi yang akan di bahas
pada peserta.
3
5
4

5
Langkah 2: Uraian Materi
Fasilitator menyampaikan paparan tentang latar belakang penyelenggaraan usaha
kesehatan masyarakat, jenis-jenis penyelenggaraannya dan dilanjutkan dengan
langkah-langkah merumuskan strategi upaya kesehatan masyarakat. Materi dalam
sesi ini dijelaskan dengan melibatkan partisipasi aktif peserta.
Langkah 3 : Penutup
Fasilitator merangkum tentang pembahasan materi ini dengan mengajak seluruh
peserta untuk melakukan refleksi, dilanjutkan memberikan apresiasi atas
partisipasi aktif peserta.

6
1. Proses Legislasi Hukum Kesehatan
a. Konsep Hukum Kesehatan
Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum
(ibi societas ibi ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti
ada hukumnya.Hukum sebagaimana dikenal sebagian masyarakat adalah peraturan
atau undang-undang. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik
bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung
dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti,
hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi
pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Hukum
kesehatan tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara
pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan atau masyarakat.
Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkes RI menyebutkan:
“Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang
hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya
kesehatan maupun dari individu atau masyarakat yang menerima upaya
kesehatan tersebut dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana. Pedoman-
pedoman medis internasional, hukum kebiasaan dan hukum otonom di bidang
kesehatan, ilmu pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber hukum
kesehatan.”
Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi,
konsensus, traktat, dan pendapat para ahli (doktrin). Dilihat dari objeknya, maka
hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan
kesehatan (zorg voor de gezondheid)atau hukum kesehatan memiliki ruang lingkup
6

7
yang cukup luas dan kompleks. Jayasuriya mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh)
jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.
Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung
di dalam asasnya ialah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan
memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat
tercapai. Jayasuriya bertolak dari materi muatan yang mengatur masalah kesehatan
menyatakan ada lima fungsi yang mendasar hukum kesehatan, yaitu pemberian hak,
penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan
penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan.
Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan asas hukum kesehatan bertumpu pada hak
atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang
ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to
information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan
menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek
yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam
pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung
pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.
Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu:
a) “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya. Maksud
dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak
boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya
digunakan pada pengaturan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak
dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
b) “Agroti Salus Lex Suprema” artinya keselamatan pasien adalah hukum yang
tertinggi.
c) “Deminimis noncurat lex” artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele.
Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak
akan menuntut.
d) “Res Ipsa liquitur” artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-
kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih
lanjut karena faktanya terlihat jelas.

8
Hukum kesehatan terkait dengan peraturan perundang-undangan dibuat untuk
melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan
terkait dengan kesehatan adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2) Undang-Undang tentang Kesehatan, yang pernah berlaku di Indonesia :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
f.Dan lain sebagainya.
3) Peraturan Pemerintah
4) Keputusan Presiden
5) Keputusan Menteri Kesehatan.
6) Keputusan Dirjen/Sekjen
7) Keputusan Direktur/Kepala Pusat.
Konsep otonomi daerah yang kemudian diimplementasikan pada masing-masing
daerah baik provinsi maupun kabupaten juga mengeluarkan peraturan-peraturan atau
produk hukum kesehatan, seperti
1) Peraturan Daerah (Perda)
2) Keputusan Gubernur, Wali Kota atau Bupati
3) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Terkait informasi lebih lanjut mengenai produk hukum dapat mengakses
www.hukor.depkes.go.id
Ditinjau dari sudut pandang materi muatan peraturan hukum kesehatan mengandung
4 obyek, yaitu:
1) Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
2) Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
3) Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;
4) Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan.

9
b. Ruang Lingkup dan Kedudukan Hukum Kesehatan
Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan
mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan yang
saling berhubungan dengan yang lainnya, yakni :
a. hukum kedokteran atau hukum kedokteran gigi,
b. hukum keperawatan,
c. hukum farmasi,
d. hukum rumah sakit,
e. hukum kesehatan masyarakat,
f. hukum kesehatan lingkungan,
g. hukum kesehatan dan keselamatan kerja, dan berbagai macam peraturan lainnya
yang berkaitan dengan kesehatan manusia.
Hukum kesehatan adalah ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan
pemeliharaan kesehatan, seperti Peraturan-peraturan Departemen Kesehatan yang
berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan (farmasi, AIDS, wabahpenyakit,
dsb). Adanya unsur penting mengenai etika dan hukum kesehatan, serta adanya
penerapan kaidah hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi dalam
kajian hukum kesehatan maka terdapat pula berbagai badan yang melaksanakan
pengawasan, mengontrol dan memberi sanksi. Badan-badan peradilan tersebut
antara lain:
1. Peradilan Pidana – Perdata
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Administrasi / Tata Usaha Negara
5. Peradilan Hak Asasi Manusia
6. Peradilan Profesi Kesehatan
7. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
8. Badan Perlindungan Kesehatan Nasional
9. Majelis Pembinaan Pengawasan Etika Kesehatan Medis
10. Majelis Etika Profesi dan Rumah Sakit
Menelaah lebih lanjut dalam mengidentifikasi ruang lingkup keberlakuan hukum
kesehatan adalah dengan memahami konsep mengenai subjek hukum, objek hukum
dan peristiwa hukum. Ketika Anda telah selesai memahami ketiganya, maka ruang

10
lingkup hukum kesehatan yang luas dan kompleks akan mudah dipetakan dan
ditemukan solusiuntuk memecahkan permasalahannya.
Table berikut adalah konsep ruang lingkup dalam Hukum Kesehatan:
Konsep Konteks dalam Hukum Kesehatan
Subjek
Hukum
1. Orang (Persoon): Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat,
Rekam Medis, Gizi, dsb), Pasien (keluarga pasien),
2. Badan Hukum: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi
Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, institusi lainnya yang
aktifitas utamanya di bidang kesehatan baik langsung
maupun tidak langsung.
Objek
Hukum
Perjanjian terapeutik (jasa medis) dan mencakup upaya
pengobatan atau pelayanan kesehatan (tindakan pengobatan
atau tindakan pencegahan, promotive maupun rehabilitative)
atau inspanning verbintennis
Perjanjian lainnya resultaat verbintennis: misalnya perjanjian
pengadaan obat, alkes dan perjanjian kerja antara dokter atau
tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan atau pemda.
Peristiwa
Hukum
Kelalaian Medis atau kesalahan medis (dianalisis kembali
apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etis).
Sumber dari perikatan dalam hukum kesehatan adalah perjanjian atau verbintennis.
Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dan pasien dalam pelayanan
kesehatan lazim disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik
merupakan perjanjian antara pasien dengan dokter dan/atau rumah sakit, transaksi ini
berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Timbulnya hubungan hukum antara dokter-pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi
saat seorang pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan
dimulainya anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter.
Hubungan antara dokter dan pasien adalah bentuk dari perjanjian upaya (inspanning
verbintennis) di mana pasien mengharapkan dokter untuk melakukan tindakan tertentu
dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya. Seorang dokter tidak bisa
menjamin bahwa ia pasti akan menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu
pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor-faktor yang berkaitan (usia,
tingkat keseriusan penyakitnya, macam penyakit yang diderita, komplikasi, dan lain-
lain). Perjanjian antara dokter dan pasien itu secara yuridis dimasukkan ke dalam
golongan “perjanjian berusaha sebaik mungkin” (inspanningsverbintennis).

11
Berbeda dengan perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat, perjanjian
terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian
pada umumnya. Kekhususannya terletak pada atau mengenai objek yang
diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan ini berupa upaya atau terapi untuk
penyembuhan pasien. Jadi perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk menentukan
atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.
Menurut hukum, objek perjanjian ini bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari
upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana perjanjian suatu perikatan,
dalam perjanjian terapeutik juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam
suatu perikatan atau perjanjian, yaitu rumah sakit/dokter sebagai pihak yang
memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang
menerima pelayanan medis. Secara umum apa yang diatur di dalam perjanjian
menurut Buku III KUH Perdata, berlaku pula dalam perjanjian terapeutik, hanya saja
dalam perjanjian terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara
mereka mengadakan perjanjian. Sebab di dalam perjanjian terapeutik dijelaskan
bahwa dengan kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan
tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, telah dianggap adanya
suatu perjanjian terapeutik.
c. Politik Hukum dalam Proses Legislasi Hukum Kesehatan
Regulasi kesehatan adalah seperangkat aturan tertulis bidang kesehatan yang dibuat
oleh badan legislatif maupun stakeholder terkait. Regulasi di bidang kesehatan dibuat
dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang kesehatan
di Indonesia. Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai regulator di daerah yang
merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan memiliki peran ganda
dalam melakukan pembentukan regulasi kesehatan dan implementasinya di daerah.
Pembentukan regulasi kesehatan baik di level pusat maupun di daerah harus
menerapkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-
asas dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang perlu
dipahami yaitu:
a. Lex superiori derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan yang rendah (peraturan yang lebih tinggi
kedudukannya akan didahulukan).

12
b. Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan yang bersifat khusus
mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
c. Lex posteriori derogat legi lex priori yaitu peraturan baru mengesampingkan
peraturan yang lama.
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan mempunyai dampak hukum terhadap Undang-undang Nomor
10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana sesuai
dengan asas bahwa ketika ada suatu peraturan perundang-undangan yang sama,
maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini
dipertegas dalam Pasal 102 di mana berbunyi:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan
Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Perubahan
yang mencolok terdapat pada Hirarkhi Peraturan Perundang-undanganya di mana
dalam UU No 10 tahun 2004.
Gambar
Piramida Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia
Berdasarkan asas “lex superiori derogate lex inferiori” yang maknanya aturan hukum
yang tinggi akan mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

13
Maka penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang perlu
dipahami adalah sebagai berikut, definisi konsep:
1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi)
yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan
Peraturan Perundang-undangan nasional.
3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR,
yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
a. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar
majelis;
b. Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, dengan ketentuan:
a. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;
b. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
c. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
d. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.
7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan
Gubernur.
9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
dengan persetujuan Bupati/Walikota.

14
Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni Tingkat I (provinsi), Tingkat II
(kabupaten/kota) dan Tingkat III (desa). Dengan demikian peraturan daerah yang
dikeluarkan oleh desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden, begitu
pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan yang lebih tinggi sesuai dengan urutan di atas.
Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan perundang-undangan tersebut
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk
berdasarkan kewenangan.
Pada prakteknya, masih banyak produk peraturan perundang-undangan
nomenklatur yang digunakan oleh tiap Kementerian ataupun Badan setingkat
Menteri. Hal inilah yang menjadi multi tafsir pada tataran di level daerah saat
melakukan implementasi. Jenis peraturan perundang-undangan memiliki sifat
antara lain: 1) bersifat mengatur (Regelling), 2) penetapan (Beshikking), dan 3)
Kebijakan (Beleidregell).
Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah
berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan”.
Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.
Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:
1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
bersama dengan gubernur;

15
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau
nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pengertian
pembentukan produk hukum daerah adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah
adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari
tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Bentuk produk hukum daerah terdiri atas:
a. Peraturan Daerah atau nama lainnya, terdiri atas: Perda provinsi; dan Perda
kabupaten/kota.
b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas: Peraturan gubernur; dan
Peraturan bupati/walikota.
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), terdiri atas: Peraturan bersama
gubernur; dan Peraturan bersama bupati/walikota.
Perkembangan mengenai hukum kesehatan yang eksklusif dan dinamis, dapat
diprediksi akan adanya jeda kekosongan hukum dalam perjalanannya. Oleh karena
itu, pembentukan peraturan perundang-undangan hukum kesehatan tidak terlepas
dengan urgensi politik hukum yang melingkupi dua hal yaitu sebagai alasan mengapa
diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan untuk
menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi
perumusan pasal.
Dua hal tersebut menjadi penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan
dan perumusan pasal merupakan “jembatan‟ antara politik hukum yang ditetapkan
dengan pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan
perundang-undangan.
Politik hukum tersebut memiliki pengertian ialah suatu kajian hukum yang mencoba
untuk memberikan gambaran yang lebih luas eksistensi dari sistem hukum. Melalui
pendekatan politik hukum diharapkan hukum berfungsi secara efektif, dipatuhi dan
diterapkan dalam tindakan aktual sehari-hari. Politik hukum merespons cita hukum

16
dan mengupayakan hukum dapat diwujudkan sebagai kenyataan sehingga hukum
benar-benar memiliki sifat yang lebih adil.
Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum Konvensional ”Ajaran Imperative
dari Mazhab Hukum Positif” dapat di carikan pemecahannya lewat pendekatan
politik hukum. Politik hukum melihat faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi “Law in
the books“ menjadi “Law in the actions”.
Definisi Politik Hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, adalah politik hukum
sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan
secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu yang meliputi:
1. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan
pembuatan hukum-hukum baru;
3. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para
anggotanya; dan
4. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil
kebijakan.
Pembahasan mengenai politik hukum kesehatan akan dibahas lebih lanjut dan khusus
dengan memberikan contoh secara kontekstual, agar mudah dipahami dalam kasus
berikut:
2. Etika Kesehatan Masyarakat
Latar Belakang berlakunya etik sebagai norma dalam kehidupan manusia bahwa kata
etik atau etika, berasal dari dua kata yunani yang hampir sama bunyinya namun
berbeda artinya. Asal kata “etika” dapat terlihat sebagai berikut:
a) Etika berasal dari kata “ethos” yang berarti kebiasaan atau adat.
b) “ethos” atau “ethikos” , yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin
yang mendorong manusia dalam perilakunya.
Menurut Siagian menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 alasan mengapa mempelajari
etika itu sangat penting:
1. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi dalam
kehidupan;

17
2. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai
sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai;
3. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral
sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang;
4. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk
sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki.
Pelajaran mengenai etika tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk
pencarian/penguasaan ilmu. Etik dapat dilihat sebagai norma dan juga dapat dilihat
sebagai ilmu tentang kesusilaan.Etik sebagai ilmu, berarti etik adalah ilmu yang
obyeknya kesusilaan, karena penilaian mengenai baik dan buruknya tindakan atau
perilaku manusia disebut kesusilaan.
Etik sebagai Norma, etik menilai manusia dengan norma baik atas dasar kodrat
manusia. Etika dan Hukum bersumber pada nilai yang kodrati. Etika Medik dan
Hukum Medik bertitik tolak pada Kewajiban Moral yang bersumber pada Nilai-nilai
Manusiawi.
Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat
sekarang ini. Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat
untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini perilaku etis selalu diabaikan.
Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan
tindakan yang menyimpang dari hukum.
Profesi pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa
seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti
biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut.
Suatu profesi bukanlah dimaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri,
melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti profesi tidak boleh
sampai merugikan, merusak atau menimbulkan kerugian bagi orang dan masyarakat.
Sebaliknya profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan dan
kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Ini berarti seorang tenaga
kesehatan harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan
produktifitas fasilitas pelayanan kesehatan.

18
Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu
filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia
sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada
umumnya (seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia
(seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain). Pengertian profesi lebih
khusus dari pengertian pekerjaan.
Selain ketentuan mengenai aturan hukum sebagaimana dikemukakan dalam konsep
hukum kesehatan sebelumnya, terdapat pula etika kesehatan pengaturannya berupa:
a) Lafal sumpah dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga keperawatan, kebidanan dan
teknisi kesehatan
b) Kode Etik Kedokteran, kedokteran gigi dan apoteker, keperawatan, kebidanan
dan teknisi kesehatan
c) Kode etik Rumah Sakit
Sedangkan hukum dan etik terkait dengan hukum kesehatan yaitu:
a) Hukum Pidana,
b) Hukum Perdata
c) Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara)
d) Hukum Agama, Militer
e) Etika Umum dan bisnis
f) Etika tenaga profesi lain (Hukum, Wartawan)
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil
oleh manusia. Oleh karena itu, etika merupakan bidang kajian yang sangat luas. Salah
satunya etika kesehatan, yang merupakan salah satu cabang dari etika yang
berhubungan dengan masalah-masalah moral yang timbul dalam praktek
pengobatan/pelayanan kesehatan.
Etika kedokteran tentunya memiliki keterkaitan dengan hukum. Hampir di semua
negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak,
berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Badan
yang mengatur dan memberikan ijin praktek medis di setiap negara dimungkinkan
untukmemberi punishment dokter yang melanggar etika. Namun, etika dan hukum

19
tidaklah sama. Etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum,
dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang
menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis. Hukum juga berbeda untuk tiap-tiap
negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas negara.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis memunculkan masalah etis baru
yang tidak dapat dijawab oleh etika kedokteran tradisional. Reproduksi buatan,
genetika, informatika kesehatan serta teknologi perbaikan kehidupan dan teknologi
untuk memperpanjang kehidupan, kesemuanya memerlukan keterlibatan dokter,
sangat berpotensi menguntungkan pasien namun juga sangat berpotensi merugikan
pasien tergantung bagaimana menerapkannya.
Untuk membantu bagaimana memutuskan dan dalam kondisi apa dokter dapat
melakukan hal tersebut, ikatan dokter harus menggunakan metode analisis yang
berbeda tidak hanya berdasarkan kode etik yang telah ada. Selain perubahan dalam
etika kedokteran yang jelas memang terjadi, sudah ada persetujuan diantara dokter
bahwa nilai fundamental dan prinsip-prinsip etis tidaklah, dan memang seharusnya
tidak berubah. Karena tidak bisa dihindari bahwa manusia akan selalu memiliki
masalah kesehatan, mereka akan terus memerlukan dokter-dokter yang otonom,
kompeten, dan berbelas kasih untuk merawat mereka.
Asas-asas etika medis seperti yang ditemukan dalam Sumpah Hippokrates
dinamakan asas tradisional. Asas-asas itu sudah berumur lebih dari pada 24 abad.
Asas-asas tradisional ini masih dihormati, namun dalam paruh kedua abad ini telah
hadir sebagai tambahan asas-asas etika medis baru (kontemporer). Kehadiran asas-
asas etika medis baru ini adalah akibat dari perubahan luar biasadalam banyak aspek
kehidupan manusia di seluruh dunia setelah Perang Dunia Kedua usai dalam tahun
1945.
Perubahan besar terjadi dalam bidang-bidang politik dan ketatanegaraan, sosial,
budaya, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, teknologi informasi hak-
hak asasi manusia, gaya hidup, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini telah
melahirkan asas-asas etika medis kontemporer (masa kini) sebagai berikut;
1. Asas Menghormati Otonomi Pasien. Otonomi secara umum adalah hak untuk
memutuskan sendiri dalam hal-hal yang menyangkut diri sendiri. Hak otonomi
pasien adalah hak pasien untuk mengambil keputusan dan menentukan sendiri

20
tentang kesehatan, kehidupan, dan malahan secara ekstrim tentang kematiannya.
Ini berlawanan dengan budaya tradisional Hippokrates, di mana umumnya
dokterlah yang menentukan apa yang dianggapnya paling baik untuk pasien.
Perkembangan hak-hak otonomi sebagai manusia (juga hak-hak otonomi sebagai
pasien) secara berarti baru terjadi sejak paruh kedua abad kedua puluh.
Beberapa faktor yang memicu dan mempengaruhi perkembangan itu adalah:
a) Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh
PBB tahun 1948.
b) Keberhasilan perjuangan golongan minoritas kulit hitam di Amerika Serikat
menuntut hak-hak sipil yang sama dengan warga negara, kulit putih.
c) Pengakuan hukum atas hak-hak konsumen di negara-negara industri.
d) Perkembangan sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat.
e) Perkembangan demokrasi.
f)Perkembangan media masa dan teknologi informasi, yang mengakibatkan
informasi tentang kesehatan, penyakit, dan pengobatan tidak lagi hanya
menjadi monopoli para dokter saja.
g) Di negara-negara industri makin marak terjadi tuntutan malpraktik oleh pasien
terhadap dokter dan rumah sakit. Di Amerika, dalam tahun 1970-an orang
sampai berbicara tentang krisis malpraktik, karena seringnya kasus hubungan
dokter-pasien berlanjut menjadi sengketa hukum. Di negara kita sendiri,
pasien makin 'berani' menuntut dokter ke pengadilan, didukung dan mungkin
juga didorong oleh para ahli hukum. Bahkan akhir-akhir ini dunia kedokteran
(kesehatan) digemparkan dengan kasus dokter X dkk yang diduga melakukan
malpraktik tetapi dari hasil keputusan terakhir memutuskan tidak bersalah.
h) Di Indonesia, sejak krisis nasional tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang
menuntut demokratisasi dan diberlakukannya HAM dalam kehidupan sehari-
hari, termasuk hak asasi sebagai pasien.
Perkembangan ilmu kesehatan dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai
memunculkanhubungan teraupetik antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi
seimbang atau sejajar (hubungan paternalistik). Tidak ada superior dan inferior
karena tanpa adanya pasien atau pasien tidak dapat bekerja sama, seorang
dokter atau perawat tidak bisa memaksimalkan pelayanannya.
2. Asas Keadilan (Justice), Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan
demokrasi. Asas keadilan lahir dari hak asasi manusia; setiap orang berhak untuk

21
mendapat pelayanan kesehatan yang adil, karena kesehatan adalah hak yang
sama bagi setiap warga negara. Hak ini dijamin dalam amendemen konstitusi
negara(UUD1945).
3. Asas Berkata Benar (Truth Telling, Veracity) Salah satu ciri hubungan tenaga
kesehatan/paramedik dengan pasien merupakan hubungan kepercayaan. Tenaga
kesehatan harus selalu berkata benar tentang keadaan pasiennya begitu juga
pasien salah satu hak pasien adalah memberikan informasi tentang keadaaan
dirinya dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai adanya dalil merahasiakan
keadaan pasien karena untuk menjaga perasaan atau takut terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan tentang keadaan pasien.
Veronika Komalawati, menyebutkan etika dalah pedoman, patokan, ukuran untuk
menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam
kehidupan bersama. Secara sistematis, etika dibedakan menjadi 2 jenis:
a. Etika Umum, membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari masyarakat.
b. Etika Khusus, menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral masing-masing bidang
kehidupan manusia.
Kajian etika dan hukum kesehatan mengharuskan Anda memahami perbedaan yang
tidak sederhana antara etika dan hukum kesehatan. Di mana teknologi yang
berkembang semakin canggih mengakibatkan arus informasi mudah akses. Namun,
juga turut menyumbang persepsi yang seringnya keliru memaknai mengenai etika dan
hukum dalam bidang kesehatan. Etika dan Hukum kesehatan memiliki perbedaan dan
persamaan tentunya.

22
No. Perbandingan Etika dan Hukum Kesehatan
Persamaan Perbedaan
1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama
merupakan alat untuk mengatur
tertibnya hidup bermasyarakat dalam
bidang kesehatan.
Etika kesehatan hanya berlaku
dilingkungan masing-masing profesi
kesehatan, sedangkan hukum
kesehatan berlaku untuk umum.
2. Sebagai objeknya adalah sama yakni
masyarakat baik yang sakit maupun
yang tidak sakit (sehat).
Etika kesehatan disusun berdasarakan
kesepakatan anggota masingmasing
profesi, sedangkan hukum kesehatan
disusun oleh badan pemerintahan, baik
legislative (Undang-Undang =UU,
Peraturan Daerah = Perda), maupun
oleh eksekutif ( Peraturan Pemerintah /
PP, Kepres. Kepmen, dan sebagainya).
3. Masing-masing mengatur kedua belah
pihak antara hak dan kewajiban, baik
pihak yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan maupun yang menerima
pelayanan kesehatan agar tidak saling
merugikan.
Etika kesehatan tidak semuanya tertulis,
sedangkan hukum kesehatan tercantum
atau tertulis secara rinci dalam kitab
undang-undang atau lembaran Negara
lainnya.
4. Keduanya menggugah kesadaran untuk
bersikap manusiawi, baik peyelenggara
maupun penerima pelayanan kesehatan.
Sanksi terhadap penyelenggaraan etika
kesehatan berupa tuntunan, biasanya
dari organisasi profesi, sedangkan
sanksi pelanggaran hukum kesehatan
adalah “ tuntutan “, yang berujung pada
pidana atau hukuman.
5. Baik etika maupun hukum kesehatan
merupakan hasil pemikiran dari para
pakar serta pengalaman para praktisi
bidang kesehatan.
Pelanggaran etika kesehatan
diselesaikan oleh Majelis Kehormatan
Etik Profesi dari masing-masing
organisasi profesi, sedangkan
pelanggaran hukum kesehatan
diselesaikan lewat pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak
selalu disertai bukti fisik, sedangkan
untuk pelanggaran hukum
pembuktiannya memerlukan bukti fisik.

23
1. Pemahaman tentang Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan sangat
penting untuk menangani kasus-kasus yang ada di masyarakat.
2. Proses identifikasi ruang lingkup keberlakuan hukum kesehatan dilakukan
dengan memahami konsep mengenai subjek hukum, objek hukum dan
peristiwa hukum.
3.
Bacalah dan pahami kasus yang diberikan berikut ini, kemudian gunakan analisis dan
interpretasi untuk penyelesaian kasus berdasarkan teori yang diberikan pada materi
modul ini.
8
7

24
I. Kasus 1
Purworejo – Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan, jika pengelolaan RSUD Dr
Tjitrowardojo jadi ditarik ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pihaknya akan membangun 2
rumah sakit tipe C sekaligus. Hal itu untuk mengantisipasi diberlakukannya ketentuan dalam
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. RSUD Dr Tjitrowardojo saat ini berstatus Tipe B.
“Satu di Purworejo bagian utara, untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Bener,
Bruno, Loano. Satunya lagi di Kecamatan Purwodadi, untuk melayani masyarakat wilayah
selatan dan barat,” tandas Agus Bastian pada Penutupan Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Pendopo Kabupaten, Kamis (31/03/2016).
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 26 angka 3 dan angka 4 UU No. 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, izin rumah sakit tipe B diberikan kepada Pemerintah Provinsi, sedangkan izin
rumah sakit tipe C dan D diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
Namun, Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo, drg. H. Gustanul Arifin, M.Kes, dalam kesempatan
terpisah menyatakan jika boleh memilih, pihaknya lebih memilih tetap di bawah naungan
Pemkab Purworejo. Hal itu karena keberadaan RSUD sangat dibutuhkan oleh Pemkab dan
masyarakat Purworejo.
Di bagian lain Agus Bastian mengatakan, pemerintah dan masyarakat Purworejo harus
berbenah diri menghadapi berdirinya bandara internasional Kulon Progo.
“Purworejo tidak boleh hanya jadi penonton, melainkan harus jadi pemain. Oleh karena itu
mulai 2017 border city harus mulai dibangun di wilayah perbatasan Jateng-Jogja,” katanya.
(sumber: http://sorotpurworejo.com)
Berdasarkan kasus 1 di atas berikan argumentasi analisis kasus terkait:
Fungsi Dinas Kesehatan sebagai regulator dalam menerapkan hokum kerumahsakitan dalam
hal ini memberikan rekomendasi terhadap ijin rumah sakit.
Kaitkan analisis dengan regulasi berikut:
Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 serta Permenkes No. 56 Tahun
2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
II. Kasus 2
Dinas Kesehatan sebagai regulator di daerah memiliki kewenangan dalam hal menyusun
produk hokum bidang kesehatan di daerah. Berikan argumentasi Bapak dan ibu, solusi apa
yang akan dilakukan jika pada saat penyampaian usulan produk hukum bidang kesehatan
yang merupakan inisiatif eksekutif ditentang oleh DPRD.
Kaitkan analisis kasus 2 dengan politik hukum daerah dan kewenangan Dinas Kesehatan
sebagai regulator bidang kesehatan

25
III. Kasus 3
Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang tergolong wilayah 3T. Kondisi sarana dan
prasarana kesehatan sangat terbatas. Saat ini Kabupaten X melalui pemerintah Daerah dan
Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan penerimaan tenaga kesehatan dengan dasar kontrak
kerja. Di mana Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat) yang dikontrak akan
ditempatkan di seluruh unit kerja Puskesmas dan RS yang ada di wilayah Kabupaten X.
Berikan argumentasi dan analisis bapak dan ibu terkait:
4. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dapat melindungi para pihak dalam
kasus di atas?
5. Bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum Pemda dan Dinas
Kesehatan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dikontrak tersebut
dalam rangka memberikan perlindungan dalam aspek hukum kesehatan?
6. Bagaimana dinas Kesehatan menginterpretasikan penyusunan produk hukum daerah
dari kebijakan pemerintah pusat terkait kewenangan lebih yang diberikan kepada
tenaga kesehatan yanga da di wilayah 3T?
9

26
Buku
1. Abing, Roscam, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move
Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe” dalam journal
International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve.
2. Amin, Yanuar 2017, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Asyhadie, Zaeni, 2017, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia,
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
4. Bahan Kuliah “Politik dan Sistem Hukum” Oleh Rimawati, 2016, Fakultas
Hukum, UGM.
5. D.C., Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives,
Har-Anand Publication PUT Ltd, New Delhi India.
6. Dirdjosisworo, Soedjono 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
7. Guwandi, J., 2004, Hukum Medical, Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Jakarta.
8. Hadiati, Hermien Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang
Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.
9. Hendrik, 2012, Etika dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC,
Jakarta.
10. Indriyanti, Alexandra Dewi, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book
Publisher, Yogyakarta.
11. Is, Muhammad Sadi, 2017, Etika Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di
Indonesia, Kencana, Jakarta.
12. John, R. Williams, 2005, Medical Ethic Manual, Pusat Studi Kedokteran Islam
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyyah Yogyakarta.
13. Mahfud, Moh. M.D., 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
14. Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.
15. Notoatmodjo, Soekidjo 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta,
Jakarta.
16. Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.

27
17. S., Siagian, P., 1996, Etika Bisnis, PT Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta.
18. Siswati, Sri, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-
Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta.
19. Triwibowo, Cecep, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika,
Yogyakarta.
20. Triwulan, Titik Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan
21. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
22. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
23. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
24. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
25. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5072)
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
28. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
29. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5612)

28
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medis
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin
Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite
Keperawatan Rumah Sakit.
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban
Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan
Produk Hukum Daerah
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
40. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/666/2017 tentang Program Legislasi
Kesehatan tahun 2018

Hukum Kesehatan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Hukum Kesehatan

Similar to Hukum Kesehatan (20)

More from ljjkadinkes

More from ljjkadinkes (7)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Hukum Kesehatan