SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Baixar para ler offline
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PEMERINTAH
Perencanaan pembangunan dan
Penganggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia
LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
2
Lingkungan
Strategis
yang
Berpengaruh
Jenis
Perencanaan
di Indonesia
Proses
Perencanaan dan
Penganggaran di
Indonesia
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
SUB POKOK BAHASAN
PRINSIP
DALAM
DISIPLIN
ANGGARAN
FAKTOR
INTERNAL
FAKTOR
EKSTERNAL
3
Lingkungan Strategis yang
Berpengaruh
4
q Mengkaitkan Perencanaan dan Penganggaran dengan
Mengendalikan Pengambilan keputusan untuk :
1) Memastikan perencanaan kebijakan, program, dan
kegiatan telah mempertimbangkankendala anggaran
2) Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
diharapkan
3) Memberikan informasi yang diperlukan untuk
mengevaluasi hasil dan menkaji kembali kebijakan
5
LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG
(Sesuai PP Nomor 20/2004)
q Memberikan media/forum bagi alternatif
kebijakan untuk berkompetisi satu sama lainnya.
Hal ini sangat penting bagi tumbuhnya dukungan
pada tahap pelaksanaan nantinya
q Menyediakan kapasitas dan kesediaan untuk
melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi
sumber daya
6
Jenis Perencanaan di Indonesia
Perencanaan Menurut Jangka
Waktu
Perencanaan Menurut Dimensi
Pendekatan dan Koordinasi
PERENCANAAN MENURUT
PROSES/HIRARKHI PENYUSUNAN
7
Proses Perencanaan dan
Penganggaran di Indonesia
PENDEKATAN POLITIS
PENDEKATAN TEKNOKRATIK
PENDEKATAN PARTISIPASI
PENDEKATAN BOTTOM-UP
PENDEKATAN TOP-DOWN
8
Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
q Perencanaan Pembangunan Didasarkan Pada Data dan
I n f o r m a s i y a n g a k u r a t d a n D a p a t
Dipertanggungjawabkan (Pasal 31, UU No 32/2004)
q Data Adalah Keterangan objektif tentang suatu
fakta, baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif,
maupun gambar visual, yang diperoleh baik melalui
observasi langsun maupun dari yang sudah terkumpul
dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan
lainnya.
q Informasi adalah data yang sudah diolah, yang
digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang
suatu fakta
9
PERANAN DATA
Sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan
pembangunan, mulai dari perencanaan sampai
pengukuran pencapaian pembangunan
Sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan
(Decision Support System)
Sebagai alat kontrol untuk mencegah
pengulangan kesalahan dalam pengulangan
program/kegiatan
Sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan partisipasi
Sebagai pemberi gambaran pasti mengenai apa yang
telah dicapai yang masih dibutuhkan
10
DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Menurut UU Nomor 32/2004, Pasal 152)
q Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
q Organisasi Dan Tata laksana pemerintah daerah
q Kepala daerah, dprd, perangkat daerah, dan pns daerah
q Keuangan daerah
q Potensi sumberdaya daerah
q Produk hukum daerah
q Kependudukan
q Informasi dasar kewilayahan
q Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
11
PRINSIP DALAM DISIPLIN
ANGGARAN
PRINSIP KEMANDIRIAN
PRINSIP PRIORITAS
PRINSIP EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS ANGGARAN
12
SYARAT PENYUSUNAN ANGGARAN YANG BAIK
Berdasarkan program
Berdasarkan pusat
pertanggungjawaban, Pusat
Biaya, Pusat Laba, dan Pusat
Investasi
Sebagai alat
perencanaan dan
pengendalian
Sebagai alat motivasi
kinerja
13
Tugas
Studi Kasus:
Pemenuhan Anggaran Infrastruktur Di daerah dan tantangannya
Kementerian Keuangan RI 27/08/2020 18:50:36
Oleh Irfan Sofi, DJPK
Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui
pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih
kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik.
Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang
biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil
jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pada belanja APBD Tahun 2020, belanja modal pemerintah
daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kotamadya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang
mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%.
Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan
beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta
Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan
DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
14
Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika
dibandingan pada tahun 2018 yaitu dari 248 daerah menjadi 354 daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban
terkait pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sekitar 34% dari total 542 pemerintah daerah.
Ke depannya diharapkan lebih banyak daerah yang dapat memenuhi kewajiban tersebut agar pembangunan infrastruktur di
daerah lebih baik lagi dan mampu memberikan dampak multiplier effect utamanya untuk masyarakat.
Berdasarkan data APBD tahun 2019, provinsi yang telah memenuhi anggaran infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum (DAU
dan DBH) sejumlah 29 provinsi dimana Provinsi Banten merupakan provinsi dengan alokasi persentase tertinggi yaitu 62,79%.
Untuk kabupaten, ada 263 kabupaten. Kabupaten yang tertinggi mengalokasikan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi
Sumatera Selatan dengan 95,52%. Untuk kotamadya tertinggi dengan alokasi belanja infrastruktur dari DTU adalah Kota Batam
dengan 52,84%.
Sedangkan untuk provinsi yang terendah mengalokasikan dan termasuk 5 daerah yang belum memenuhi kewajiban tersebut
adalah Provinsi Papua hanya dengan 3,56%. Sebagai informasi, Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun mendapatkan
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Untuk
tahun 2019, total alokasi DTI untuk Papua dan Papua Barat berjumlah Rp4,2 triliun.
Selain Provinsi Papua, provinsi yang belum memenuhi adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan
Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Kabupaten dengan persentase terkecil pemenuhan belanja infastruktur dari DTU adalah
Kabupaten Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153 daerah yang belum memenuhi. Berikutnya untuk
kotamadya dengan persentase terkecil adalah Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan besaran alokasi 6,05% dari total daerah
yang belum memenuhi sebanyak 31 kota. Banyaknya daerah kabupaten dan kota yang belum memenuhi atau hampir sepertiga
dari keseluruhan daerah kabupaten/kota hal ini perlu menjadikan perhatian.
15
Belum terpenuhinya kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan anggaran infrastruktur daerah
bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Sebagian besar daerah masih menggantungkan
pada transfer dari pemerintah pusat sehingga sedikit sekali daerah yang mengandalkan penerimaan dari pendapatan asli
daerah (PAD).
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal,
baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Daerah dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan
menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari
pemanfaatan kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan dividen dari BUMD.
Selain itu, begitu pandemi Covid-19 muncul di kuartal I tahun 2020, pemerintah pusat telah menginstruksikan daerah untuk
merealokasi dan merefocusing APBD-nya untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga berkontribusi mengurangi ruang fiskal untuk
anggaran infrastruktur.
Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah efisiensi sehingga
dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan akan mandatory spending sebaiknya tidak diberlakukan secara sama namun dengan variasi yang berbeda atau
skema prorata. Bisa dengan melihat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau dengan melihat besaran jumlah APBD-nya.
Daerah dengan APBD yang besar utamanya yang PAD besar, mungkin bisa dengan mudah memenuhi ketentuan belanja yang
diatur tersebut. Berbeda halnya dengan daerah yang ukuran APBD-nya kecil sehingga ruang untuk memenuhi semua ketentuan
tersebut sempit. Namun, dari semua hal tersebut, kebijakan mandatory spending tujuannya sangat baik untuk kesejahteraan
masyarakat.
Semoga ke depannya semua daerah bisa memenuhi kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan
anggaran infrastruktur daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah bisa lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat
bisa lebih baik.
16
Mahasiswa diwajibkan mempelajari materi yang disampaikan dalam kuliah
hari ini dengan baik, dan dianjurkan untuk membaca lebih banyak materi
tentang topik “Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia” dari berbagai sumber informasi lainnya, sehingga
dapat menyelesaikan tugas ini.
TUGAS:
1. Ungkapkanlah opini Anda tentang berbagai pendekatan yang dilakukan
pemerintah dalam alokasi anggaran APBN 2020.
2. Bagaimana dampak yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Pendekatan apa yg sebaiknya di lakukan.
PERTANYAAN
thanks!
17

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)PEMPROP JABAR
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranAbdul Hadi
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021pandirambo900
 
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmdPandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmdapotek agam farma
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Panembahan Senopati Sudarmanto
 
SPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPDSPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPDPSEKP - UGM
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Ade Suerani
 
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020ZulfiSuhendra
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANTri Damri
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013davidfirdha
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Dadang Solihin
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 pandianganedu
 

Mais procurados (19)

DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
DRAF REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019
 
Laporan apbd fix
Laporan apbd fixLaporan apbd fix
Laporan apbd fix
 
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
D. konsep pengembangan pagu indikatif di kabupaten sumedang (mas wal)
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
2. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 20212. renstra bpkad 2017 2021
2. renstra bpkad 2017 2021
 
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmdPandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
Pandangan umum fraksi pan tt ranperda rpjmd
 
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
Sambutan Kementrian PPN RI/Bappenas pada Musrenbag Prov Jambi
 
SPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPDSPM dalam Akuntablititas SKPD
SPM dalam Akuntablititas SKPD
 
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010 Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
Rekomendasi DPRD Sultra atas LKPJ Gubernur TA 2010
 
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
Salinan perpres nomor 109 tahun 2020
 
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAANKEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DI BIDANG ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
Arah dan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2015
 
LKjIP Kab. Ponrogo 2019
LKjIP Kab. Ponrogo 2019LKjIP Kab. Ponrogo 2019
LKjIP Kab. Ponrogo 2019
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018
 

Semelhante a Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia

15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf
15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf
15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdfLaOdeMuhammadElwan
 
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptx
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptxBAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptx
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptxAzruddinSitompulSSiM1
 
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...Putrajab
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya MakassarJulian209999
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptZaenChannel1
 
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Mulyadi Yusuf
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanmanafhsb
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasiinfosanitasi
 
Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Yustus Rona
 
Keuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahKeuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahEfry Ghani
 
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019Arman Ibsal
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaraninfosanitasi
 
renja dishub 2019
renja dishub 2019renja dishub 2019
renja dishub 2019Web Master
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxAbinul1
 

Semelhante a Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia (20)

15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf
15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf
15 AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA.pdf
 
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptx
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptxBAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptx
BAHAN PBD KEGIATAN ADVOKASI PEMDA .pptx
 
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptxPAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
PAPARAN SDS TEMETIK 83.pptx
 
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
1_2_Bahan_Paparan_Direktur_-_Undangan_FGD_Forum_Komunikasi_Pendidikan_dan_Keb...
 
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan DaerahStrategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah
 
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSRPaparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
 
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
01 Arahan Dirjen Cipta Karya Makassar
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
 
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
Desentralisasi fiskla arah kebijakan 2014
 
Data kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuanData kota padangsidimpuan
Data kota padangsidimpuan
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
 
Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713Bahan paparan papua 050713
Bahan paparan papua 050713
 
Keuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahKeuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerah
 
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019Laporan kegiatan rakor readsi desember  2019
Laporan kegiatan rakor readsi desember 2019
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
Komitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan AnggaranKomitmen atas Program dan Anggaran
Komitmen atas Program dan Anggaran
 
renja dishub 2019
renja dishub 2019renja dishub 2019
renja dishub 2019
 
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
Membangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB BerdampakMembangun Kolaborasi &  Pemetaan Potensi untuk  RB Berdampak
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB Berdampak
 
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumenSumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
Sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
 
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptxABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
ABI Paparan Pengelolaan Dana BOSP 2023 - Dirjen Bina Keuda.pptx
 

Mais de Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura

Mais de Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)

SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
 
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
 
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAANANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
 
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
 
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIALANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
 
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
 
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANPELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
 
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYAPENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
 
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANTINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
 
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan KursManajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
 
Instrumen Derivatif
Instrumen DerivatifInstrumen Derivatif
Instrumen Derivatif
 
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia

  • 1. PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMERINTAH Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
  • 2. 2 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh Jenis Perencanaan di Indonesia Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SUB POKOK BAHASAN PRINSIP DALAM DISIPLIN ANGGARAN
  • 4. 4 q Mengkaitkan Perencanaan dan Penganggaran dengan Mengendalikan Pengambilan keputusan untuk : 1) Memastikan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan telah mempertimbangkankendala anggaran 2) Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang diharapkan 3) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil dan menkaji kembali kebijakan
  • 5. 5 LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG (Sesuai PP Nomor 20/2004) q Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan untuk berkompetisi satu sama lainnya. Hal ini sangat penting bagi tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan nantinya q Menyediakan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi sumber daya
  • 6. 6 Jenis Perencanaan di Indonesia Perencanaan Menurut Jangka Waktu Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi PERENCANAAN MENURUT PROSES/HIRARKHI PENYUSUNAN
  • 7. 7 Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia PENDEKATAN POLITIS PENDEKATAN TEKNOKRATIK PENDEKATAN PARTISIPASI PENDEKATAN BOTTOM-UP PENDEKATAN TOP-DOWN
  • 8. 8 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan q Perencanaan Pembangunan Didasarkan Pada Data dan I n f o r m a s i y a n g a k u r a t d a n D a p a t Dipertanggungjawabkan (Pasal 31, UU No 32/2004) q Data Adalah Keterangan objektif tentang suatu fakta, baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual, yang diperoleh baik melalui observasi langsun maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. q Informasi adalah data yang sudah diolah, yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta
  • 9. 9 PERANAN DATA Sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pengukuran pencapaian pembangunan Sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan (Decision Support System) Sebagai alat kontrol untuk mencegah pengulangan kesalahan dalam pengulangan program/kegiatan Sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipasi Sebagai pemberi gambaran pasti mengenai apa yang telah dicapai yang masih dibutuhkan
  • 10. 10 DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Menurut UU Nomor 32/2004, Pasal 152) q Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah q Organisasi Dan Tata laksana pemerintah daerah q Kepala daerah, dprd, perangkat daerah, dan pns daerah q Keuangan daerah q Potensi sumberdaya daerah q Produk hukum daerah q Kependudukan q Informasi dasar kewilayahan q Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
  • 11. 11 PRINSIP DALAM DISIPLIN ANGGARAN PRINSIP KEMANDIRIAN PRINSIP PRIORITAS PRINSIP EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN
  • 12. 12 SYARAT PENYUSUNAN ANGGARAN YANG BAIK Berdasarkan program Berdasarkan pusat pertanggungjawaban, Pusat Biaya, Pusat Laba, dan Pusat Investasi Sebagai alat perencanaan dan pengendalian Sebagai alat motivasi kinerja
  • 13. 13 Tugas Studi Kasus: Pemenuhan Anggaran Infrastruktur Di daerah dan tantangannya Kementerian Keuangan RI 27/08/2020 18:50:36 Oleh Irfan Sofi, DJPK Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pada belanja APBD Tahun 2020, belanja modal pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kotamadya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%. Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
  • 14. 14 Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingan pada tahun 2018 yaitu dari 248 daerah menjadi 354 daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban terkait pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sekitar 34% dari total 542 pemerintah daerah. Ke depannya diharapkan lebih banyak daerah yang dapat memenuhi kewajiban tersebut agar pembangunan infrastruktur di daerah lebih baik lagi dan mampu memberikan dampak multiplier effect utamanya untuk masyarakat. Berdasarkan data APBD tahun 2019, provinsi yang telah memenuhi anggaran infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) sejumlah 29 provinsi dimana Provinsi Banten merupakan provinsi dengan alokasi persentase tertinggi yaitu 62,79%. Untuk kabupaten, ada 263 kabupaten. Kabupaten yang tertinggi mengalokasikan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan dengan 95,52%. Untuk kotamadya tertinggi dengan alokasi belanja infrastruktur dari DTU adalah Kota Batam dengan 52,84%. Sedangkan untuk provinsi yang terendah mengalokasikan dan termasuk 5 daerah yang belum memenuhi kewajiban tersebut adalah Provinsi Papua hanya dengan 3,56%. Sebagai informasi, Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun mendapatkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Untuk tahun 2019, total alokasi DTI untuk Papua dan Papua Barat berjumlah Rp4,2 triliun. Selain Provinsi Papua, provinsi yang belum memenuhi adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Kabupaten dengan persentase terkecil pemenuhan belanja infastruktur dari DTU adalah Kabupaten Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153 daerah yang belum memenuhi. Berikutnya untuk kotamadya dengan persentase terkecil adalah Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan besaran alokasi 6,05% dari total daerah yang belum memenuhi sebanyak 31 kota. Banyaknya daerah kabupaten dan kota yang belum memenuhi atau hampir sepertiga dari keseluruhan daerah kabupaten/kota hal ini perlu menjadikan perhatian.
  • 15. 15 Belum terpenuhinya kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan anggaran infrastruktur daerah bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pada transfer dari pemerintah pusat sehingga sedikit sekali daerah yang mengandalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Daerah dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan dividen dari BUMD. Selain itu, begitu pandemi Covid-19 muncul di kuartal I tahun 2020, pemerintah pusat telah menginstruksikan daerah untuk merealokasi dan merefocusing APBD-nya untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga berkontribusi mengurangi ruang fiskal untuk anggaran infrastruktur. Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah efisiensi sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan akan mandatory spending sebaiknya tidak diberlakukan secara sama namun dengan variasi yang berbeda atau skema prorata. Bisa dengan melihat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau dengan melihat besaran jumlah APBD-nya. Daerah dengan APBD yang besar utamanya yang PAD besar, mungkin bisa dengan mudah memenuhi ketentuan belanja yang diatur tersebut. Berbeda halnya dengan daerah yang ukuran APBD-nya kecil sehingga ruang untuk memenuhi semua ketentuan tersebut sempit. Namun, dari semua hal tersebut, kebijakan mandatory spending tujuannya sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga ke depannya semua daerah bisa memenuhi kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan anggaran infrastruktur daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah bisa lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik.
  • 16. 16 Mahasiswa diwajibkan mempelajari materi yang disampaikan dalam kuliah hari ini dengan baik, dan dianjurkan untuk membaca lebih banyak materi tentang topik “Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia” dari berbagai sumber informasi lainnya, sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. TUGAS: 1. Ungkapkanlah opini Anda tentang berbagai pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam alokasi anggaran APBN 2020. 2. Bagaimana dampak yang terjadi di dalam masyarakat. 3. Pendekatan apa yg sebaiknya di lakukan. PERTANYAAN