SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
BAB II
Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam
kehidupan Berbangsa dan Bernegara
01 Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
02
Warga Negara dan kehidupan Beragama
03 Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara
Republik Indonesia
BAB II
01
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan Pertama
BAB II
Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mengenai Batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam Pasal 25 A
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
nusantara dengan wilayah yang batas
 batas dan hak-haknya ditetapkan oleh
undang-undang.
Disebut NUSANTARA
Wilayah --> tempat menetap rakyatnya
Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial.
Wilayah perairan
Wilayah perairan atau wilayah lautan, wilayah laut yang berada dalam
wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Pada tanggal 10
desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica
mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian ini dirumuskan :
a. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut.
b. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil.
c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur
jaraknya 200 mil dari pantai. Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak
mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau
memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi,
misalnya menggali kekayaan laut.
d. Landas benua atau landas kontinen, batasnya 200 mil. Negara bersangkutan dapat
mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat
internasional.
Wilayah Daratan
Wilayah daratan, wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan
tempat menyelenggarakan pemerintahan.
Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung,
sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan.
Batas
 batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian
antar dua negara atau banyak negara.
Wilayah udara
Wilayah udara, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang
terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara,
umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak
terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara
dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan.
Misalnya antara Iran dan Amerika.
Deklarasi Djuanda
Deklarasi Djuanda
 Deklarasi Djuanda
 13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan
wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam
yang dikandungnya.
 Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri
dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wlayah
lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas
tersebut, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara
Sabang hingga Merauke. Artinya seluruh wilayah dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-
besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan
kesejahteraan bangsa Indonesia.
 Isi Deklarasi Djuanda menyatakan: “Bahwa segala
perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan
pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik
Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya,
adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara
Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan
bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional
yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik
Indonesia.
 Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri
Nusantara
Batas Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pertemuan Minggu Depan
Pelajari Bab II -2 Warga Negara dan kehidupan Beragama.
Tugas :
1. Tuliskan pokok-pokok pelajaran pada materi : Warga Negara dan kehidupan Beragama
2. Poin-poin/pokok materi dapat ditulis dalam powerpoin / pdf / peta materi yang ditulis di kertas.
3. Pengiriman file bisa mulai hari Senin, 30 Agustus 2021 melalui elearning.
02
Warga Negara dan kehidupan Beragama
THANKS

More Related Content

What's hot

Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Rama Putra
 
Unclos 1982
Unclos 1982Unclos 1982
Unclos 1982Sei Enim
 
Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2ahmad akhyar
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaMuhammad Fikri Pratama
 
Makalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaMakalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaahmad akhyar
 
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negaraBab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negaraDeta Rahmaputri
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriaudy ayu
 
Batas Negara Indonesia
Batas Negara IndonesiaBatas Negara Indonesia
Batas Negara IndonesiaHaikal Tales
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Luhur Moekti Prayogo
 
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaSei Enim
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)Luhur Moekti Prayogo
 

What's hot (19)

1 uu-32-2014
1 uu-32-20141 uu-32-2014
1 uu-32-2014
 
Batas wilayah
Batas wilayahBatas wilayah
Batas wilayah
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
Bab 2 tentang wilayah nkri p.1
 
Unclos 1982
Unclos 1982Unclos 1982
Unclos 1982
 
Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2Penyelesaian sengketa perbatasan2
Penyelesaian sengketa perbatasan2
 
PPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRIPPKN Batas batas wilayah NKRI
PPKN Batas batas wilayah NKRI
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Pkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkriPkn menjelajah nkri
Pkn menjelajah nkri
 
PKN Indonesia
PKN IndonesiaPKN Indonesia
PKN Indonesia
 
Makalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesiaMakalah batas wilayah laut indonesia
Makalah batas wilayah laut indonesia
 
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negaraBab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
Bab iI(1) pkn pentingnya keutuhan negara
 
Menjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkriMenjelajah wilayah nkri
Menjelajah wilayah nkri
 
Batas Negara Indonesia
Batas Negara IndonesiaBatas Negara Indonesia
Batas Negara Indonesia
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
 
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesiaUu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
Uu 6 tahun 1996 tentang perairan indonesia
 
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Saiful Mukminin)
 
Tugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesiaTugas final hukum laut indonesia
Tugas final hukum laut indonesia
 

Similar to Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Geografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahGeografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahSerepina
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfkakayeuis
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptsangkurayi18
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraHakman Hamdani
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia ahmad akhyar
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Lutfi Nast
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)AkbarYahyaYogerasi2
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxLauraComputer
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxKelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxijawati
 
ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxssuserfbe7ba
 
Wilayah negara kesatuan republik indonesia
Wilayah negara kesatuan republik indonesiaWilayah negara kesatuan republik indonesia
Wilayah negara kesatuan republik indonesiakakayeuis
 
Uu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautanUu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautanhendrik sombo
 
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...SolihinShaqiqcalonsa
 
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...SolihinShaqiqcalonsa
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalMohammad Taufan
 
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxbatas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxrisdiantikaspdi87
 

Similar to Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (20)

Geografi Batas Wilayah
Geografi Batas WilayahGeografi Batas Wilayah
Geografi Batas Wilayah
 
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdfWilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan BernegaraBAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
BAB II Bab 2 Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah IndonesiaKel4 Batas Wilayah Indonesia
Kel4 Batas Wilayah Indonesia
 
Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia Dasar hukum laut indonesia
Dasar hukum laut indonesia
 
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
Kebijakan Maritim Indonesia Setelah UNCLOS 1982
 
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS)
 
Deklarasi Juanda sabrina.pptx
Deklarasi Juanda sabrina.pptxDeklarasi Juanda sabrina.pptx
Deklarasi Juanda sabrina.pptx
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptxKelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
Kelompok 4 LANDASAN KONTINEN.pptx
 
ppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptxppt bab 2 kelas x.pptx
ppt bab 2 kelas x.pptx
 
Wilayah negara kesatuan republik indonesia
Wilayah negara kesatuan republik indonesiaWilayah negara kesatuan republik indonesia
Wilayah negara kesatuan republik indonesia
 
Uu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautanUu 32 2014 tentang kelautan
Uu 32 2014 tentang kelautan
 
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
 
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
Bab 2 Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (1...
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasional
 
Landasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen IndonesiaLandasan Kontinen Indonesia
Landasan Kontinen Indonesia
 
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptxbatas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
batas wilayah darat dan laut indonesia.pptx
 

More from Leonardus Munanto

Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022
Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022
Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022Leonardus Munanto
 
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasiUpaya mengatasi ancaman terhadap integrasi
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasiLeonardus Munanto
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3Leonardus Munanto
 
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copy
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copyPkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copy
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copyLeonardus Munanto
 
Teknik menggambar proforsional
Teknik menggambar proforsionalTeknik menggambar proforsional
Teknik menggambar proforsionalLeonardus Munanto
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaLeonardus Munanto
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3Leonardus Munanto
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2Leonardus Munanto
 
Presentasi materi pameran karya seni rupa
Presentasi materi pameran karya seni rupaPresentasi materi pameran karya seni rupa
Presentasi materi pameran karya seni rupaLeonardus Munanto
 
Presentasi STIPRAM Yogyakarta
Presentasi STIPRAM YogyakartaPresentasi STIPRAM Yogyakarta
Presentasi STIPRAM YogyakartaLeonardus Munanto
 
Brosur STIKES Karya Husada Semarang
Brosur STIKES Karya Husada SemarangBrosur STIKES Karya Husada Semarang
Brosur STIKES Karya Husada SemarangLeonardus Munanto
 
Informasi pendaftaran uksw 2021
Informasi pendaftaran uksw 2021Informasi pendaftaran uksw 2021
Informasi pendaftaran uksw 2021Leonardus Munanto
 

More from Leonardus Munanto (20)

Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022
Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022
Kisi kisi ujian sekolah seni budaya 2021-2022
 
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasiUpaya mengatasi ancaman terhadap integrasi
Upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi
 
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
X ppkn kd 3.6_final_ bagian 3
 
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copy
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copyPkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copy
Pkn10 evaluasi bab iii rabu 17 nov 2021 jam 18.00 - 22.00-grades (1) - copy
 
Teknik menggambar proforsional
Teknik menggambar proforsionalTeknik menggambar proforsional
Teknik menggambar proforsional
 
Warna
WarnaWarna
Warna
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 3
 
Nilai evaluasi 1
Nilai evaluasi 1Nilai evaluasi 1
Nilai evaluasi 1
 
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
X ppkn kd 3.2_bab ii bagian 2
 
Prinsip senirupa
Prinsip senirupaPrinsip senirupa
Prinsip senirupa
 
Prinsip keseimbangan 21 22
Prinsip keseimbangan 21 22Prinsip keseimbangan 21 22
Prinsip keseimbangan 21 22
 
Pameran karya seni rupa
Pameran karya seni rupaPameran karya seni rupa
Pameran karya seni rupa
 
Presentasi materi pameran karya seni rupa
Presentasi materi pameran karya seni rupaPresentasi materi pameran karya seni rupa
Presentasi materi pameran karya seni rupa
 
Brosur 2021 2022 ATMI Solo
Brosur 2021 2022 ATMI SoloBrosur 2021 2022 ATMI Solo
Brosur 2021 2022 ATMI Solo
 
Presentasi STIPRAM Yogyakarta
Presentasi STIPRAM YogyakartaPresentasi STIPRAM Yogyakarta
Presentasi STIPRAM Yogyakarta
 
E brosur ATPIKA
E brosur ATPIKAE brosur ATPIKA
E brosur ATPIKA
 
Brosur STIKES Karya Husada Semarang
Brosur STIKES Karya Husada SemarangBrosur STIKES Karya Husada Semarang
Brosur STIKES Karya Husada Semarang
 
Booklet STIKes Panti Rapih
Booklet STIKes Panti Rapih Booklet STIKes Panti Rapih
Booklet STIKes Panti Rapih
 
Informasi pendaftaran uksw 2021
Informasi pendaftaran uksw 2021Informasi pendaftaran uksw 2021
Informasi pendaftaran uksw 2021
 

Recently uploaded

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajarHafidRanggasi
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptAgusRahmat39
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfsdn3jatiblora
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasarrenihartanti
 

Recently uploaded (20)

Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 

Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  • 1. BAB II Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara
  • 2. 01 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 02 Warga Negara dan kehidupan Beragama 03 Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia BAB II
  • 3. 01 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pertemuan Pertama BAB II
  • 4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 5.
  • 6. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengenai Batasan wilayah dan bentuk negara kita ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Disebut NUSANTARA Wilayah --> tempat menetap rakyatnya Wilayah negara terdiri atas daratan, perairan, udara dan wilayah ekstra teritorial.
  • 7. Wilayah perairan Wilayah perairan atau wilayah lautan, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Pada tanggal 10 desember 1982 diadakan traktat atau perjanjian multilateral di Jamaica mengenai laut teritorial. Dalam perjanjian ini dirumuskan : a. Laut teritorial ditetapkan sejauh 12 mil, yang diukur dari pantai ketika surut. b. Batas zona bersebelahan antara dua negara yang jaraknya 24 mil. c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut, negara, pantai (perairan), diukur jaraknya 200 mil dari pantai. Diperairan itu negara yang bersangkutan berhak mengambil manfaat ekonomi, sedangkan negara lain hanya boleh mengarungi atau memakai daerah tersebut. Jadi negara lain tidak boleh mengambil manfaat ekonomi, misalnya menggali kekayaan laut. d. Landas benua atau landas kontinen, batasnya 200 mil. Negara bersangkutan dapat mengambil manfaat ekonomi, tetapi berkewajiban bagi untung dengan masyarakat internasional.
  • 8.
  • 9. Wilayah Daratan Wilayah daratan, wilayah daratan merupakan tempat bermukim dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Batas darat dapat diukur dengan menetapkan batas alam (gunung, sungai), garis lintang dan garis bujur dan batas buatan. Batas batas tersebut kemudian dikukuhkan melalui perjanjian antar dua negara atau banyak negara.
  • 10. Wilayah udara Wilayah udara, wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan suatu negara, umumnya diukur secara tegak lurus keatas sampai dengan tidak terbatas. Namun ada juga negara yang menerapkan batas negara dengan perjanjian karena kompetisi kemajuan teknik penerbangan. Misalnya antara Iran dan Amerika.
  • 12. Deklarasi Djuanda  Deklarasi Djuanda  13 Desember 1957, bangsa Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.  Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km2, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dan wlayah lautan seluas 3.257.483 km2. Di wilayah yang seluas tersebut, tersebar 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke. Artinya seluruh wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar- besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.  Isi Deklarasi Djuanda menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.  Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara
  • 13. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 14. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 15. Pertemuan Minggu Depan Pelajari Bab II -2 Warga Negara dan kehidupan Beragama. Tugas : 1. Tuliskan pokok-pokok pelajaran pada materi : Warga Negara dan kehidupan Beragama 2. Poin-poin/pokok materi dapat ditulis dalam powerpoin / pdf / peta materi yang ditulis di kertas. 3. Pengiriman file bisa mulai hari Senin, 30 Agustus 2021 melalui elearning. 02 Warga Negara dan kehidupan Beragama