Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/ Dokumen Ketenagakerjaan Perusahaan (HRD) ini merupakan kumpulan files MS Word yang dikemas dalam format ZIP, yang berisi draf dokumen ketenagakerjaan perusahaan. Draf dokumen ketenagakerjaan ini dapat digunakan dan dimodifikasi oleh dan sesuai kebutuhan perusahaan, khususnya HRD, untuk mengatur hak dan kewajiban diantara perusahaan dan karyawan. Download selengkapnya di: http://www.legalakses.com/draf-dokumen-ketenagakerjaan/

1. DRAF DOKUMENTASI LEGAL
KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (HRD)
(1) Peraturan Perusahaan
(2) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
(3) Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
(4) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap
(5) Surat Kuasa Manajer HRD Untuk Mengurusi Hubungan
Ketenagakerjaan Perusahaan
(6) Surat Tugas
(7) Surat Keputusan Penunjukan Karyawan Sebagai Kepala Cabang
(8) Surat Permohonan Cuti
(9) Surat Peringatan Ke-1 (SP-1)
(10) Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(11) Surat Pengunduran Diri Karyawan
(12) Surat Keterangan Kerja Karyawan
(13) Surat Perintah Lembur (SPL)
(14) Surat Permohonan Permintaan Tenaga Kerja
(15) Surat Permohonan Car Ownership Program (COP)
(16) Surat Permohonan Sumber Daya IT (Informasi Teknologi)
(17) Surat Permohonan Peminjaman Barang Kepada Perusahaan
(18) Surat Permohonan Peminjaman Uang Kepada Perusahaan
(19) Surat Permohonan Penggantian Biaya Kepada Perusahaan
(20) Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan
(21) Minutes of Meeting (MOM)
(22) Surat Keterangan Kehadiran Karyawan
(23) Tanda Terima Barang Milik Perusahaan
(24) Tanda Terima Uang Perusahaan

2. Draf Peraturan Perusahaan
PERATURAN PERUSAHAAN
PT. ___________________
Menimbang:
1. Bahwa, dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, perlu dilakukan
kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak semata-mata bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan Pengusaha, tapi juga meningkatkan kesejahteraan
Karyawan;
2. Bahwa, Pengusaha dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya harus
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama baik Pengusaha maupun
Karyawan;
3. Bahwa, dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama antara Pengusaha dan
Karyawan, maka perlu diadakan suatu Peraturan Perusahaan yang mengatur
hubungan kerja diantara Pengusaha dan Karyawan;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Peraturan
Perusahaan PT. ______________.
Mengingat:
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan
pelaksananya.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PERUSAHAAN PT. ___________________________
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi
Dalam Peraturan Perusahaan ini yang dimaksud dengan:
1. “Perusahaan” adalah PT. ___________________, sebuah perusahaan berbentuk Badan
Hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang
_______________________________, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __
Tanggal __ ___________ ____ dibuat oleh _________________, S.H., Notaris di ______________, dan
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Nomor _____________ tanggal __ ___________ ____, serta
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor ______________ tanggal __ ____________
____;

3. 2. “Pekerjaan” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Karyawan untuk kepentingan
Perusahaan yang meliputi ruang lingkup usaha Perusahaan beserta pendukungnya
dan yang dilaksanakan berdasarkan Hubungan Kerja.
3. “Karyawan” adalah setiap orang yang bekerja bagi Perusahaan dengan menerima Gaji
atau imbalan dalam bentuk lain berdasarkan Perjanjian Kerja;
4. “Karyawan Masa Percobaan” adalah Karyawan yang menjalani Masa Percobaan;
5. “Masa Percobaan” adalah masa percobaan kerja bagi Karyawan selama 3 (tiga) bulan
pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja;
6. “Evaluasi Kerja Masa Percobaan” adalah evaluasi kinerja Karyawan Masa Percobaan
yang dilakukan oleh Perusahaan diakhir Masa Percobaan untuk menentukan dapat
tidaknya Karyawan Masa Percobaan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan
Tetap;
7. “Hubungan Kerja” adalah hubungan antara Perusahaan dan Karyawan berdasarkan
Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Gaji dan perintah;
8. “Perjanjian Kerja” adalah perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan yang memuat
syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban Perusahaan dan Karyawan;
9. “Keputusan Perusahaan” adalah keputusan yang dibuat oleh Perusahaan secara
tertulis sebagai pelaksanaan dari Peraturan Perusahaan ini;
10. “Gaji” adalah hak Karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Perusahaan kepada Karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Keputusan Perusahaan dan peraturan
perundang-undangan;
11. “Keluarga Karyawan” adalah 1 (orang) istri yang sah dan/atau maksimal 3 (tiga)
orang anak yang sah dari Karyawan yang belum dewasa dan menjadi tanggungan
orang tua dan terdaftar pada Perusahaan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan Peraturan Perusahaan
(1) Peraturan Perusahaan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban Perusahaan, hak dan kewajiban Karyawan, serta tata tertib
Karyawan;
(2) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Perusahaan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan Perusahaan dan
Perjanjian Kerja.
Pasal 3
Manajer Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan Peraturan Perusahaan ini dan semua urusan ketenagakerjaan yang
berkaitan dengan Perusahaan, Perusahaan mengangkat seorang Manajer Sumber Daya
Manusia sebagai wakil dari Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

4. BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN KARYAWAN
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Perusahaan
(1) Hak Perusahaan
a. Memberikan perintah kepada Karyawan untuk melakukan Pekerjaan;
b. Menerimadari Karyawan proses kerja dan hasil kerja yang baik sesuai dengan
standar kerja dan target hasil kerja yang telah ditentukan oleh Perusahaan;
c. Menetapkan tata tertib dalam Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahaan
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Melakukan penilaian proses kerja dan hasil kerja terhadap Karyawan;
e. Melakukan penempatan dan pemindahan Karyawan berdasarkan jabatan dan
lokasi Pekerjaan yang telah ditentukan oleh Perusahaan dengan
mempertimbangkan kemampuan Karyawan dan kebutuhan Perusahaan;
f. Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Karyawan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kewajiban Perusahaan
a. Memberikan Gaji dan Tunjangan yang layak kepada Karyawan;
b. Memberikan perlindungan yang layak kepada Karyawan sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaannya;
c. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di lingkungan kerja agar
Karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik;
d. Memberikan ganti rugi yang layak kepada Karyawan dalam hal Karyawan
mengalami kecelakaan kerja dan/atau kerugian lainnya yang diakibatkan
karena melaksanakan Pekerjaan.
…

5. Draf Perjanjian Kerja
PERJANJIAN KERJA
Nomor: _______________
PERJANJIAN KERJA (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, ________ tanggal __ __________________ ____ di
________________, oleh dan diantara:
1. _____________________ (nama Direktur), dalam hal ini bertindak sebagai Direktur, dari dan oleh
karenanya sah dan berwenang untuk mewakili PT. _______________________, suatu Badan Hukum
Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor __ yang dibuat di
hadapan Notaris _________, S.H. tanggal __ ____________ _______, dan telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
surat keputusannya tanggal __ __________ _____ Nomor: __________________, berkedudukan di
_________________________________________________________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
sebagai “PERUSAHAAN”;
2. _______________________ (nama karyawan), bertempat tinggal di
_____________________________________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
______________, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “KARYAWAN”.
PERUSAHAAN dan KARYAWAN secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “PARA PIHAK”.
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, PERUSAHAAN adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang
lingkup kegiatan usahanya bergerak dibidang ___________________;
2. Bahwa, untuk menjalankan ruang lingkup kegiatan usahanya tersebut, PERUSAHAAN
membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kecakapan dibidang
______________________ untuk bekerja bagi PERUSAHAAN;
3. Bahwa, KARYAWAN memiliki keahlian dan kecakapan dibidang __________________;
4. Bahwa, PERUSAHAAN dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya tersebut
bermaksud untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN juga
bersedia untuk bekerja bagi PERUSAHAAN.
Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat
PERJANJIAN KERJA ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

6. Pasal 1
Definisi
Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:
1. “Peraturan Perusahaan” berarti Peraturan Perusahaan PT. ____________________
sebagaimana yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi _______________ berdasarkan Surat Pengesahan Nomor:
___________ tanggal __ _______________ ____;
2. “Keputusan Perusahaan” berarti keputusan yang dibuat oleh PERUSAHAAN secara
tertulis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerja ini dan pelaksanaan dari Peraturan
Perusahaan;
3. “Masa Percobaan” berarti masa percobaan kerja bagi KARYAWAN selama 3 (tiga)
bulan pertama sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini.
Pasal 2
Hubungan Kerja
PERUSAHAAN dengan ini sepakat untuk mempekerjakan KARYAWAN sebagaimana KARYAWAN
dengan ini juga sepakat untuk bekerja bagi PERUSAHAAN, hubungan kerja mana berlangsung
untuk selama jangka waktu yang tidak tertentu.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN
(1) Hak PERUSAHAAN
a. PERUSAHAAN berhak untuk menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari
KARYAWAN dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal
6 Perjanjian Kerja ini;
b. PERUSAHAAN berhak untuk membuat Keputusan Perusahaan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja ini serta hubungan
ketenagakerjaan lainnya diantara PERUSAHAAN dan KARYAWAN;
c. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan penempatan, pemindahan dan
evaluasi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan;
d. PERUSAHAAN berhak untuk mememberikan Peringatan Lisan, Peringatan
Tertulis dan Sanksi kepada KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Perusahaan;
e. PERUSAHAAN berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan
KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan.
(2) Kewajiban PERUSAHAAN

7. a. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Remunerasi kepada
KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian
Kerja ini;
b. PERUSAHAAN berkewajiban untuk mengikutsertakan KARYAWAN dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;
c. PERUSAHAAN berkewajiban untuk memberikan Fasilitas Kesejahteraan kepada
KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban KARYAWAN
(1) Hak KARYAWAN
12. KARYAWAN berhak untuk menerima Remunerasi dari PERUSAHAAN dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Kerja ini;
13. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Waktu Istirahat Kerja, Waktu Libur
Kerja, Waktu Cuti Kerja, Izin Meninggalkan Jadwal Waktu Kerja dari
PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan;
14. KARYAWAN berhak untuk diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja oleh PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perusahaan;
15. KARYAWAN berhak untuk memperoleh Fasilitas Kesejahteraan dari
PERUSAHAAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Perusahaan;
16. KARYAWAN berhak untuk mengajukan Pengunduran Diri dari PERUSAHAAN
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.
(2) Kewajiban KARYAWAN
a. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Ruang Lingkup Pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja ini;
b. KARYAWAN berkewajiban untuk mematuhi seluruh Kewajiban dan Larangan
yang berlaku bagi KARYAWAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Perusahaan;
c. KARYAWAN berkewajiban untuk melaksanakan Jadwal Waktu Kerja dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan.
…

8. Draf Surat Kuasa Manajer HRD
SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
___________________, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang
untuk mewakili PT. _______________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian No. __tanggal __ ________________ ____ yang dibuat oleh ____________________, S.H.,
Notaris di ___________________, berkedudukan di ___________________________________________, selanjutnya disebut
sebagai “Pemberi Kuasa”.
Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:
___________________, karyawan swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.: ______________________, bertempat
tinggal di ______________________________, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manajer Sumber
Daya Manusia PT. __________________, selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.
----------------------------------------------------- KHUSUS -----------------------------------------------------
Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa, guna mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan
segala tindakan, tidak ada yang dikecualikan, dalam pengurusan hubungan ketenagakerjaan di PT.
______________________.
Selanjutnya, untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk:
1. Membuat dan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama PT. ________________________ kepada instansi terkait yang berwenang;
2. Melakukan rekrutmen karyawan bagi kebutuhan tenaga kerja Pemberi Kuasa serta untuk dan atas
nama Pemberi Kuasa melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja dengan para tenaga kerja yang
akan bekerja untuk Pemberi Kuasa;
3. Melakukan evaluasi kerja para tenaga kerja dan melaporkannya kepada Pemberi Kuasa;
4. Melakukan negosiasi dan/atau tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelesaikan perselisihan
ketenagakerjaan;
5. Mengajukan permohonan-permohonan kepada instansi-instansi terkait dalam rangka pengesahan
dokumen-dokumen ketenagakerjaan;
6. Membuat, minta dibuatkan dan menandatangani serta menerima surat-surat dan dokumen-dokumen
ketenagakerjaan yang diperlukan;
7. Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kerja serta membuat dan/atau menerima tanda
bukti pembayarannya;
8. Melaksanakan segala tindakan hukum lainnya yang dianggap baik serta diperlukan oleh Penerima
Kuasa dalam rangka diberikannya kuasa ini.
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
__________________, ____ _______________ ________
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
Direktur Utama Manajer HRD

9. Draf Surat Peringatan ke-1 (SP-1)
SURAT PERINGATAN KE – 1 (SP-1)
Nomor: ___________________
Untuk dan atas nama PT. ____________________, dengan ini memberikan Peringatan Ke - 1 kepada karyawan PT.
______________________ sebagai berikut:
Nama :
Nomor Induk Karyawan :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
Peringatan Ke-1 ini diberikan karena Karyawan tersebut telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:
Perbuatan :
Pada Hari/Tanggal/Jam : / /
Pelanggaran Peraturan Perusahaan : Pasal __ Ayat (__)
Keterangan Lain :
Atas perbuatan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini
Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi dan
memperbaiki diri sehingga Karyawan tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran atas Peraturan Perusahaan
dalam bentuk apapun. Peringatan Ke-1 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Peringatan Ke-1 ini berlaku untuk selama jangka waktu __ (________) bulan sejak tanggal diterbitkannya
Surat Peringatan Ke-1 ini (“Jangka Waktu SP-1”);
(2) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan
Perusahaan, maka Surat Peringatan Ke-1 ini secara hukum menjadi berakhir;
(3) Dalam hal selama Jangka Waktu SP-1 Karyawan melakukan lagi pelanggaran terhadap Peraturan
Perusahaan, maka Perusahaan akan menyampaikan Surat Peringatan Ke-2 kepada Karyawan;
(4) Atas pelanggaran Peraturan Perusahaan tersebut, perusahaan dengan ini memberikan sanksi kepada
Karyawan sebagai berikut:
a. ________________________________________________________________;
b. ________________________________________________________________;
c. ________________________________________________________________.
Demikian Surat Peringatan Ke-1 ini disampaikan.
___________, ___ ________________ ___
Untuk dan atas nama
PT. ___________________
Mengetahui,
Manajer HRD Atasan

10. Draf Berita Acara Kehilangan Barang Milik Perusahaan
BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN
BERITA ACARA KEHILANGAN BARANG MILIK PERUSAHAAN ini dibuat pada hari ini, __________
tanggal __ ___________ ______ bertempat di ____________ (“Berita Acara”) oleh Saya:
Nama Karyawan :
Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan
Terbatas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota
__________________ (“Perusahaan”)
Nomor Induk Karyawan :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
(“Karyawan”)
Yang dengan ini menyatakan bahwa Saya telah kehilangan barang milik perusahaan yang
dipercayakan kepada Saya sebagai berikut:
 Nama Barang :
 Jenis Barang :
 Tipe Barang :
 Merek Barang :
 Nomor Aset Perusahaan :
(“Barang”)
Adapun kronologi kehilangan Barang tersebut adalah sebagai berikut:
WAKTU TEMPAT KEJADIAN





Demikian Berita Acara ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
________________, ___ ____________ ______
Yang Menyatakan Kehilangan, Mengetahui,

11. Draf Surat Permohonan Car Ownership Program (COP)
PERMOHONAN CAR OWNERSHIP PROGRAM
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Karyawan :
Nama Perusahaan : PT. ___________________, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas
yang berkedudukan di Kabupaten/Kota __________________
(“Perusahaan”)
Nomor Induk Karyawan :
Golongan :
Jabatan :
Departemen :
Divisi :
Tanggal Mulai Kerja :
(“Karyawan”)
Dengan ini mengajukan permohonan program kepemilikan kendaraan Karyawan oleh Perusahaan (“Car
Ownership Program (COP)”) yang diselenggarakan oleh Perusahaan, dengan spesifikasi kendaraan
sebagai berikut:
 Jenis Kendaraan : Baru Bekas
 Tipe Kendaraan :
 Merek Kendaraan :
 Tahun Pembuatan :
 Harga Kendaraan :
(“Kendaraan”)
Demikian permohonan ini saya ajukan.
___________, ___ ______________ _____
Karyawan,
Menyetujui,
Atasan, Atasan Dari Atasan, Manajer HRD, Direktur Utama,

12. Full Download Dalam Format MS Word (.doc) dan Siap Edit:
http://www.legalakses.com/draf-dokumen-ketenagakerjaan/