1. PERJANJIAN USAHA BERSAMA
DAFTAS ISI
Pasal 1 Usaha Bersama
Pasal 2 Nama Usaha Bersama
Pasal 3 Tempat Kedudukan Usaha Bersama
Pasal 4 Jangka Waktu Berdirinya Usaha Bersama
Pasal 5 Kegiatan dan Produk Usaha
Pasal 6 Rencana Usaha (Business Plan)
Pasal 7 Manajemen Usaha Bersama
Pasal 8 Mengikatkan Para Pihak Dengan Pihak Lain
Pasal 9 Modal Usaha
Pasal 10 Pemasukan Modal Usaha
Pasal 11 Buku Kas dan Laporan Keuangan Tahunan
Pasal 12 Pembagian Keuntungan atau Kerugian Usaha Bersama
Pasal 13 Kerahasiaan Informasi
Pasal 14 Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 15 Berakhirnya Usaha Bersama
Pasal 16 Force Majeure
Pasal 17 Adendum
Pasal 18 Penyelesaian Perselisihan

2. PERJANJIAN USAHA BERSAMA
Nomor :
Tanggal :
Oleh dan diantara:
Pihak Pertama
Nama :
Alamat :
Pihak Kedua
Nama :
Alamat :
Pihak Ketiga
Nama :
Alamat :

3. PERJANJIAN USAHA BERSAMA
Nomor: _________________
PERJANJIAN USAHA BERSAMA Nomor: ___________________ ini dibuat pada hari ini,
__________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Perjanjian”), oleh
dan diantara:
(1) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Pertama”.
(2) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Kedua”.
(3) Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
No. KTP :
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Ketiga”.
Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga masing-masing selanjutnya disebut
sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak
dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga adalah perorangan yang
memiliki kebendaan, profesi, keahlian dan keterampilan khusus di bidang
tertentu.
b. Bahwa Para Pihak masing-masing sepakat untuk mendirikan dan menjalankan
suatu kegiatan usaha secara bersama-sama dengan memasukan kebendaan,
profesi, keahlian dan keterampilannya ke dalam kegiatan usaha tersebut dan
membagi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling
mengikatkan diri dalam Perjanjian ini untuk mendirikan dan menjalankan suatu
kegiatan usaha secara bersama-bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

4. Pasal 1
Usaha Bersama
Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan ini sepakat satu sama lain untuk
saling mengikatkan diri untuk mendirikan dan menjalankan usaha bersama, yaitu
kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh Para
Pihak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dengan ruang
lingkup kegiatan usaha yang bergerak di bidang ___________________________, yang pendirian
dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan persekutuan perdata dengan ketentuan-
ketentuan umum sebagai berikut:
(1) Para Pihak wajib untuk memasukan modal usaha ke dalam usaha bersama.
(2) Para Pihak wajib untuk mengurus dan menjalankan usaha bersama secara
bersama-sama.
(3) Para Pihak wajib untuk membagi keuntungan usaha bersama diantara Para
Pihak.
(“Usaha Bersama”)
Pasal 2
Nama Usaha Bersama
Para Pihak dengan ini sepakat bahwa nama Usaha Bersama adalah
___________________________ (“Nama Usaha Bersama”).
Pasal 3
Tempat Kedudukan Usaha Bersama
Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengambil tempat kedudukan hukum atas Usaha
Bersama di lokasi sebagai berikut:
Nama Gedung/Lantai :
Nama/Nomor Jalan :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
(“Tempat Kedudukan Usaha Bersama”)
Pasal 4
Jangka Waktu Berdirinya Usaha Bersama
Usaha Bersama didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu.
Pasal 5
Kegiatan dan Produk Usaha
(1) Ruang lingkup kegiatan usaha dari Usaha Bersama pada umumnya meliputi
kegiatan _____________________________________ yang secara khusus meliputi kegiatan
sebagai berikut:

6. Pasal 8
Mengikatkan Para Pihak Dengan Pihak Lain
(1). Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Para Pihak berhak untuk menggunakan
Nama Usaha Bersama dengan ketentuan, penggunaan Nama Usaha Bersama
tersebut hanya untuk menjalankan fungsi masing-masing Pihak di dalam
Manajemen Usaha Bersama dan untuk kepentingan Usaha Bersama, dan masing-
masing Pihak dilarang untuk menggunakan Nama Usaha Bersama untuk
kegiatan lain di luar fungsinya di dalam Manajemen Usaha Bersama dan/atau
yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan Usaha Bersama.
(2). Untuk tindakan, urusan dan kepentingan apapun, masing-masing Pihak dilarang
untuk mengikatkan diri dengan pihak-pihak lain di luar Para Pihak (“Pihak
Lain”) atas nama Usaha Bersama, atau mengikatkan Para Pihak dalam Perjanjian
ini dengan Pihak Lain, kecuali pengikatan-pengikatan tersebut dilakukan dengan
pemberian kuasa berdasarkan surat kuasa khusus dari Para Pihak kepada Pihak
yang mengikatkan diri tersebut dengan ketentuan, tanpa adanya surat kuasa
khusus tersebut maka pengikatan-pengikatan tersebut secara hukum tidak
mengikat Usaha Bersama dan/atau Para Pihak.
(3). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini,
Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan ini sepakat untuk memberikan kuasa
kepada Pihak Pertama sebagai Manajer Umum sebagai berikut:
Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan ini memberikan kuasa kepada Pihak
Pertama:
-------------------------------------------- KHUSUS --------------------------------------------
Untuk dan atas nama serta kepentingan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga,
memimpin jalannya pengurusan Usaha Bersama dan melakukan
koordinasi terhadap fungsi-fungsi dalam Manajemen Usaha Bersama serta
mengikat Pihak Kedua dan Pihak Ketiga atas nama Usaha Bersama dengan
Pihak Lain dalam menjalankan Kegiatan Usaha serta untuk menjalankan
dan melaksanakan segala hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
Untuk melaksanakan pemberian kuasa tersebut di atas, Pihak Pertama
dengan ini berhak dan berwenang untuk:
a. Mengikatkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Pihak Lain
untuk kepentingan Usaha Bersama, baik berdasarkan Perjanjian
atau berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Membuat, menandatangani, menyerahkan serta menerima segala
perjanjian, akta, dokumen dan/atau surat-surat lainnya yang
diperlukan.
c. Menghadap kepada segala pejabat dan/atau instansi yang
berwenang dan kepada siapapun dan di manapun juga serta
memberi dan menerima segala informasi dan/atau keterangan yang
diperlukan, termasuk untuk mengajukan permohonan-permohonan
yang diperlukan untuk kepentingan Usaha Bersama.
d. Memberi kuasa kepada Pihak Lain atas nama Para Pihak untuk
melaksanakan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban dalam
Perjanjian ini.

7. e. Serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan
dianggap baik oleh Pihak Pertama sebagai Penerima Kuasa untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas.
(4). Segala tindakan yang dilakukan oleh Pihak Pertama berdasarkan pemberian
kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dilaporkan oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan bentuk laporan dan
tata cara penyampaian laporan sebagaimana yang diatur dalam Rencana Usaha.
Pasal 9
Modal Usaha
(1) Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Kegiatan Usaha akan dilakukan dengan
modal yang seluruhnya berasal dari pemasukan modal yang dilakukan oleh Para
Pihak ke dalam Usaha Bersama, yang pada saat dilakukannya pendirian Usaha
Bersama ini jumlah modal usaha tersebut adalah sebesar Rp. ___________________
(_________________________________ rupiah) (“Modal Usaha”).
(2) Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
a. Jenis Modal Uang
Bentuk Modal -
Bukti Kepemilikan -
Nilai Rp. _________________
Presentase __% dari Modal Usaha
(“Modal Uang”)
b. Jenis Modal Barang Bergerak
Bentuk Modal Kendaraan roda empat
Bukti Kepemilikan BPKB Nomor: ________________ tanggal ___
_______________ ____ atas nama _______________
Nilai Rp. _________________
Presentase __% dari Modal Usaha
(“Modal Barang”)
c. Jenis Modal Tempat Usaha
Bentuk Modal Hak menggunakan tanah dan bangunan
Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak ___ (SH__) No. ___/__________________
atas nama _________________ yang setempat
dikenal sebagai Jalan ___________________ No. ___
RT ___ RW ____, Kelurahan/Desa
__________________, Kecamatan _________________,
Kabupaten/Kota _________________, Propinsi
_______________________ (“Tanah dan Bangunan”).
d. Nilai Rp. _________________
Presentase __% dari Modal Usaha
(“Modal Tempat Usaha”)
e. Jenis Modal Tenaga
Bentuk Modal Keahlian dan keterampilan kerja
Bukti Kepemilikan -
Nilai Rp. _________________

9. Pasal 17
Adendum
Segala perubahan ketentuan termasuk pengurangan atau penambahan ketentuan
yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati
lebih lanjut oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu adendum
yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 18
Penyelesaian Perselisihan
(1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak sebagai akibat
dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak
mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka Para Pihak dengan ini
sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri
______________________.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan pada waktu
sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) dan
bermeterai cukup, masing-masing Pihak memeroleh 1 (satu) rangkap asli yang
kesemuanya memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.
Para Pihak
Pihak Pertama Pihak Kedua Pihak Ketiga
Meterai Tempel
Rp. 6.000