SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Baixar para ler offline
Pkpu 24 2013
-22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat
Jenderal
Komisi
Pemilihan
Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012
tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Rakyat Daerah;

17 Tahun
Kampanye
Perwakilan
Perwakilan

MEMUTUSKAN ...
-3MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana
Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang,
dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai
kegiatan kampanye Pemilu.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
4. Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk
menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai dana
kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan
prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan
pengeluaran Dana Kampanye.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.
7. Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan
Pemilu
di
kabupaten/kota.
8. Kantor ...
-48. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah
Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin
usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Akuntan Publik.
9. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah
seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan
jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
10. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak
untuk digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah
pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu.
Pasal 2
Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi AP dalam
melaksanakan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang
disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
Pasal 3
(1) Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah untuk menilai kesesuaian asersi Peserta
Pemilu mengenai kepatuhan Peserta Pemilu terhadap
peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana
Kampanyenya.
(2) Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk melaporkan fakta
dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas
laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Peserta Pemilu.
(3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pendapat mengenai kepatuhan atau
ketidakpatuhan Peserta Pemilu dalam melaporkan Dana
Kampanyenya.
(4) Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran
mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilu.
BAB II
BENTUK PERIKATAN, PROSEDUR, DAN
TANGGUNG JAWAB
Pasal 4
Dalam melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye, KAP
berpedoman pada bentuk perikatan audit kepatuhan dan
penerapan ...
-5penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
Pasal 5
Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mencakup kepatuhan:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan
c. Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, prosedur, dan bentuk
perikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur
dalam Keputusan KPU.
BAB III
PELAKSANAAN AUDIT
Pasal 7
(1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur pengadaan barang dan jasa.
(2) KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU dan/atau
asosiasi profesi akuntan publik.
Pasal 8
(1) Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai
tingkatannya paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah
hari pemungutan suara.
(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari setelah
menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dari Peserta Pemilu.
(3) Laporan ...
-6(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
yang telah diterima kepada KAP yang ditunjuk KPU dan
KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 9
(1) KAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye selama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU dan KPU
Provinsi/KIP Aceh.
(2) KAP melaksanakan Audit Laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat
standar profesi akuntan publik.

Dana Kampanye
(1), berdasarkan

Pasal 10
(1) AP yang melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye
wajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari KAP yang
ditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
(2) AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat
pernyataan tertulis seperti berikut:
a. tidak berafiliasi secara langsung
langsung dengan Peserta Pemilu;

ataupun

tidak

b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai
Politik Peserta Pemilu;
c. tidak menjadi AP yang membantu penyusunan
Laporan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu yang
diaudit.
Pasal 11
(1) KAP wajib menyampaikan laporan Audit Laporan Dana
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
sesuai dengan standar profesi akuntan publik.
(2) AP bertanggung jawab
dimaksud pada ayat (1).

atas

laporan

sebagaimana

BAB IV ...
-7-

BAB IV
SANKSI
Pasal 12
(1) Dalam hal KAP yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye diketahui tidak
memberikan informasi yang benar, KPU atau KPU
Provinsi/KIP Aceh membatalkan penunjukan KAP yang
bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP pengganti
untuk melanjutkan pelaksanaan Audit laporan Dana
Kampanye Peserta Pemilu.
(3) KAP
yang
dibatalkan
pekerjaannya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan
pembayaran jasa.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman
Audit Laporan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi,
dan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar ...
Pkpu 24 2013

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Lesmana Putra
 
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanPerbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanMTs DARUSSALAM
 
PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015 PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015 Arifuddin Ali.
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Lesmana Putra
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Dede Muhidin
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015Arifuddin Ali.
 
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1Dede Muhidin
 
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Dede Muhidin
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanLesmana Putra
 
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihan
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihanPerbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihan
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanMTs DARUSSALAM
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihsundulangit
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Lesmana Putra
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihLesmana Putra
 

Mais procurados (17)

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...
 
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihanPerbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
Perbawaslu no. 11 tahun 2015 ttg pengawasan dana kampanye pemilihan
 
PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015 PKPU nomor 11 tahun 2015
PKPU nomor 11 tahun 2015
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015
 
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
 
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
Pkpu 15 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 20...
 
PKPU 07 2012
PKPU 07 2012PKPU 07 2012
PKPU 07 2012
 
SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012SE 282 kpu-vii-2012
SE 282 kpu-vii-2012
 
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan PencalonanPerbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan
 
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihan
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihanPerbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihan
Perbawaslu no. 14 tahun 2015 ttg pengawasan rekapitulasi dan penetapan pemilihan
 
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihanPerbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
Perbawaslu no. 12 tahun 2015 ttg pengawasan logistik pemilihan
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilihPengawasan pemutakhiran data pemilih
Pengawasan pemutakhiran data pemilih
 
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...
 
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data PemilihPanduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 

Destaque (9)

Pkpu 20 2013
Pkpu 20 2013Pkpu 20 2013
Pkpu 20 2013
 
Pkpu 25 2013
Pkpu 25 2013Pkpu 25 2013
Pkpu 25 2013
 
Pkpu 05 2013 dapil-ok
Pkpu 05 2013 dapil-okPkpu 05 2013 dapil-ok
Pkpu 05 2013 dapil-ok
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 
Pkpu 27 tahun 2013
Pkpu 27 tahun 2013Pkpu 27 tahun 2013
Pkpu 27 tahun 2013
 
Pkpu 26 2013_2114_2
Pkpu 26 2013_2114_2Pkpu 26 2013_2114_2
Pkpu 26 2013_2114_2
 
pkpu 29 2013
pkpu 29 2013pkpu 29 2013
pkpu 29 2013
 
(25.2.2013) pkpu 03 2013
(25.2.2013) pkpu 03 2013(25.2.2013) pkpu 03 2013
(25.2.2013) pkpu 03 2013
 
pkpu 02 th 2013 seleksi kpu
pkpu 02 th 2013 seleksi kpupkpu 02 th 2013 seleksi kpu
pkpu 02 th 2013 seleksi kpu
 

Semelhante a Pkpu 24 2013

Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Dede Muhidin
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaAgus ST
 
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_Albar Lulung
 
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Lesmana Putra
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranMTs DARUSSALAM
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKHelmi Irfansah
 
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013Deny Poerhadiyanto
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadWak Wak
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfMARYONSWPOHWAIN
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Wak Wak
 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Lesmana Putra
 
PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 Arifuddin Ali.
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfshirizkiku
 

Semelhante a Pkpu 24 2013 (20)

PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018PKPU Nomor 9 Tahun 2018
PKPU Nomor 9 Tahun 2018
 
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017PKPU Nomor 8 Tahun 2017
PKPU Nomor 8 Tahun 2017
 
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
 
PKPU Nomor 5 Tahun 2017
PKPU Nomor 5 Tahun 2017PKPU Nomor 5 Tahun 2017
PKPU Nomor 5 Tahun 2017
 
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
 
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...
 
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaranPerbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
Perbawaslu no.2 2012_tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
 
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no  17 th 2013
peraturan terupdate laporn dana kampanye pemilu 2014 Pkpu no 17 th 2013
 
Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013Pkpu no. 17 th 2013
Pkpu no. 17 th 2013
 
2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017PKPU Nomor 2 Tahun 2017
PKPU Nomor 2 Tahun 2017
 
Pkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 uploadPkpu 2 2017 upload
Pkpu 2 2017 upload
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyus...
 
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...
 
PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015
 
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdfV.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
V.17_ RPKPUPencalonanPPWP_Bahan Uji Publik.pdf
 

Mais de KPU KOTA KENDARI (20)

Pkpu 16 th_2013
Pkpu 16 th_2013Pkpu 16 th_2013
Pkpu 16 th_2013
 
Pkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanyePkpu 15 2013_kampanye
Pkpu 15 2013_kampanye
 
Pkpu 23 tahun_2013 pdf
Pkpu 23 tahun_2013 pdfPkpu 23 tahun_2013 pdf
Pkpu 23 tahun_2013 pdf
 
TPS 13 Kambu
TPS 13 KambuTPS 13 Kambu
TPS 13 Kambu
 
TPS 11 Kambu
TPS 11 KambuTPS 11 Kambu
TPS 11 Kambu
 
TPS 10 Kambu
TPS 10 KambuTPS 10 Kambu
TPS 10 Kambu
 
TPS 9 Kambu
TPS 9 KambuTPS 9 Kambu
TPS 9 Kambu
 
TPS 8 Kambu
TPS 8 KambuTPS 8 Kambu
TPS 8 Kambu
 
TPS 7 Kambu
TPS 7 KambuTPS 7 Kambu
TPS 7 Kambu
 
TPS 6 Kambu
TPS 6 KambuTPS 6 Kambu
TPS 6 Kambu
 
TPS 5 Kambu
TPS 5 KambuTPS 5 Kambu
TPS 5 Kambu
 
TPS 3 kambu
TPS 3 kambuTPS 3 kambu
TPS 3 kambu
 
TPS 4 kambu
TPS 4 kambuTPS 4 kambu
TPS 4 kambu
 
TPS 2 Kambu
TPS 2 KambuTPS 2 Kambu
TPS 2 Kambu
 
TPS 1 Kambu
TPS 1 KambuTPS 1 Kambu
TPS 1 Kambu
 
TPS 8 Wundudopi
TPS 8 WundudopiTPS 8 Wundudopi
TPS 8 Wundudopi
 
TPS 7 Wundudopi
TPS 7 WundudopiTPS 7 Wundudopi
TPS 7 Wundudopi
 
TPS 6 Wundudopi
TPS 6 WundudopiTPS 6 Wundudopi
TPS 6 Wundudopi
 
TPS 5 Wundudopi
TPS 5 WundudopiTPS 5 Wundudopi
TPS 5 Wundudopi
 
TPS 4 Wundudopi
TPS 4 WundudopiTPS 4 Wundudopi
TPS 4 Wundudopi
 

Último

Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 

Último (20)

Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 

Pkpu 24 2013

  • 2. -22. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Rakyat Daerah; 17 Tahun Kampanye Perwakilan Perwakilan MEMUTUSKAN ...
  • 3. -3MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilu. 3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 4. Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. 5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 8. Kantor ...
  • 4. -48. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 9. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 10. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu. Pasal 2 Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pasal 3 (1) Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menilai kesesuaian asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan Peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanyenya. (2) Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu. (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendapat mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Peserta Pemilu dalam melaporkan Dana Kampanyenya. (4) Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. BAB II BENTUK PERIKATAN, PROSEDUR, DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 Dalam melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye, KAP berpedoman pada bentuk perikatan audit kepatuhan dan penerapan ...
  • 5. -5penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 5 Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup kepatuhan: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan c. Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, prosedur, dan bentuk perikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Keputusan KPU. BAB III PELAKSANAAN AUDIT Pasal 7 (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa. (2) KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU dan/atau asosiasi profesi akuntan publik. Pasal 8 (1) Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Peserta Pemilu. (3) Laporan ...
  • 6. -6(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterima kepada KAP yang ditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. Pasal 9 (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) KAP melaksanakan Audit Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat standar profesi akuntan publik. Dana Kampanye (1), berdasarkan Pasal 10 (1) AP yang melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye wajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari KAP yang ditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis seperti berikut: a. tidak berafiliasi secara langsung langsung dengan Peserta Pemilu; ataupun tidak b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; c. tidak menjadi AP yang membantu penyusunan Laporan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu yang diaudit. Pasal 11 (1) KAP wajib menyampaikan laporan Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan standar profesi akuntan publik. (2) AP bertanggung jawab dimaksud pada ayat (1). atas laporan sebagaimana BAB IV ...
  • 7. -7- BAB IV SANKSI Pasal 12 (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye diketahui tidak memberikan informasi yang benar, KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi. (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. (3) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar ...