Dokumen tersebut membahas tentang sistem kesehatan nasional Indonesia, termasuk definisi kolaborasi tim kesehatan, tujuan, subsistem, dan peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar.

1. Nama: Khansa Asikasari
NPM: 1306375241
LTM 1/Kolaborasi Kesehatan/Kelompok 4/Soal Nomor 8-9
Fakultas Kesehatan Masyarakat/Ilmu Kesehatan Masyarakat
Kesepakatan Kerja Ontario Medical Association memberikan definisi berikut mengenai
hubungan kolaboratif; Sebuah hubungan kolaboratif memerlukan tenaga medis menggunakan
keterampilan yang lengkap untuk bekerja sama dalam memberikan perawatan kepada
pasien berdasarkan prinsip saling percaya, menghormati, dan memahami masing- masing
keterampilan dan pengetahuan orang lain. Melibatkan pembagian peran dan tanggung
jawab yang disepakati bersama yang mungkin berbeda sesuai dengan karakter
profesi dan keahlian dari individu-individu. Hubungan harus bermanfaat bagi tenaga
medis dan pasien.1
Pengetahuan yang berbeda maupun yang sama antar profesi yang berbeda untuk bekerja
secara sinergis untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada setiap pasien dan untuk
meningkatkan akses ke berbagai pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan
terapi yang efektif.1
Cara membangun kolaborasi tim kesehatan yang efektif2
:
 Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas atas dasar komitmen bersama.
 Pembagian peran kepemimpinan.
 Keterbukaan dan saling mempercayai antar anggota tim.
 Saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing.
 Anggota tim selalu mendukung keputusan, prosedur dan pengawasan yang dibuat
bersama-sama.
 Konflik yang terjadi diselesaikan dengan jalan konsensus, bersifat konstruktif
dan menerapkan pendekatan menang-menang (win-win approach).

2.  Tim dapat mengelola peningkatan penghargaan individu (individual self esteem).
 Kegiatan tim tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pada pada proses dan isi.
 Tim memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan
dengan baik.
 Kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan dengan baik.
Inti dari suatu hubungan kolaborasi adalah adanya perasaan saling ketergantungan
(interdepensasi) untuk kerjasama dan bekerjasama.3
Cara mempertahankan kolaborasi tim
kesehatan yang efektif3
:
 Komunikasi yang dilakukan harus rutin
 Saling percaya
 Saling mendukung dan menghormati
 Harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kedepannya
 Menghargai setiap pendapat & kontribusi semua anggota tim (tenaga kesehatan)
Sistem kesehatan menurut WHO adalah sebuah proses kumpulan berbagai faktor
kompleks yang berhubungan dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan
kebutuhan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada setiap saat
diutuhkan. Dalam sebuah sistem harus terdapat unsur-unsur input, proses, output, feedback,
impact dan lingkungan. Sistem kesehatan yang telah di sahkan sesuai SK Menkes bahwa tujuan
yang pasti adalah meningkatkan derajat yang optimal dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan
yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
Pengembangan sistem kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1982 ketika
Departemen Kesehatan menyusun dokumen sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian
Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004 ini telah melakukan suatu “penyesuaian” terhadap
SKN 1982. Didalam dokumen dikatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN ) didefinisikan
sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
mendukung , guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan

3. kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. (Depkes RI; 2004).4
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna
menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan
secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan
sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber
daya, kesadaran masyarakat, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut.
Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan
kesehatan dasar yang meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat,
3. Kebijakan pembangunan kesehatan, dan
4. Kepemimpinan. SKN juga disusun dengan memperhatikan inovasi/terobosan dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem
rujukan.
Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistem
SKN, maupun dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem
atau seluruh sektor terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan dan pendidikan perlu
berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional.
Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh
semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil
guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Landasan Sistem Kesehatan Nasional meliputi:
1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya: Pasal 28 A, 28 H ayat (1) dan ayat (3),
serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1),
3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan.

4. Mengacu pada substansi perkembangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan
dewasa ini serta pendekatan manajemen kesehatan tersebut diatas, maka subsistem yang
mempengaruhi pencapaian dan kinerja Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia meliputi:
a. Upaya Kesehatan : Upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang
bersifat peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), dan pemulihan (rehabilitasi)
masih dirasakan kurang. Memang jika kita pikirkan bahwa masalah Indonesia tidak
hanya masalah kesehatan bahkan lebih dari sekedar yang kita bayangkan, tapi jika tahu
bahwa dalam hal ini kita masih dalam proses dimana bagai sebuah ayunan yang mana
pasti akan menemukan titik temu dan kita dapat menunggu, tapi kapankah hal ini...kita
tunggu yang lebih baik. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun
seluruh potensi bangsa Indonesia.
b. Pembiayaan Kesehatan : Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu
hanya rata-rata 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18
per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan
Sedunia yakni paling sedikit 5% dari PDB per tahun. Sementara itu anggaran
pembangunan berbagai sektor lain belum sepenuhnya mendukung pembangunan
kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan
memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam
mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
c. SDM Kesehatan : Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya
manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta
terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pemerataannya masih belum merata, bahkan ada
beberapa puskesmas yang belum ada dokter, terutama di daerah terpencil. Bisa kita lihat,
rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap
tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk
1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap
jumlah penduduk 1:2.850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru,
dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan

5. oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas. Hal ini bisa menjadi refleksi bagi
Pemerintah dan tenaga medis, agar terciptanya pemerataan tenaga medis yang memadai.
d. Sumberdaya Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan : Meliputi berbagai
kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan
obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang
kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Industri farmasi di
Indonesia saat ini cukup berkembang seiring waktu. Hanya dalam hal ini pengawasan
dalam produk dan obat yang ada. Perlunya ada tindakan yang tegas, ketat dalam hal ini.
e. Pemberdayaan Masyarakat : Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal
apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk
swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif
masyarakat. Dalam hal ini agar tercapainya Indonesia Sehat 2010 juga dibutuhkan.
Sayangnya pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang
lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan
tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas. Kecuali itu lingkup pemberdayaan
masyarakat masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam
program pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan.
f. Manajemen Kesehatan : Meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan,
hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan.
Manajemen kesehatan sangatlah berpengaruh juga, karena dalam hal ini yang memanage
proses, tetapi keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh
tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan, dukungan hukum kesehatan serta administrasi kesehatan. Jika tidak
tersedianya hal ini maka bisa jadi proses manajemen akan terhambat/ bahkan tidak
berjalan. Sebenarnya, jika kita menengok sebentar bagaimana proses pemerintah bekerja,
selalu berusaha dan berupaya yang terbaik, baik juga tenaga medis. Hanya saja dalam

6. prosesnya terdapat sebuah kendala baik dalam SDM pribadi ataupun sebuah
pemerintahan itu. Bisa jadikan renungan bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem
yang lebih baik dengan input-proses-dan output yang bisa menghasilkan sebuah
kebanggaan dan sebuah tujuan bersama.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan
bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).7
SJSN ini diselenggarakan melalui
mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan UU No. 40
tahun 2004 tentang SJSN.7
Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam
sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang
layak.7
Ujung tombak penyelenggara UKM strata pertama adalah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas).6
Tiga fungsi utama Puskesmas6
:
 Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
 Pusat pemberdayaan masayarakat di bidang kesehatan
 Pusat pelayanan kesehatan di tingkat dasar
Sekurang-kurangnya ada enam jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan
oleh Puskesmas6
:
 Promosi kesehatan
 Kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana
 Perbaikan gizi
 Kesehatan lingkungan
 Pemberantasan penyakit menular
 Pengobatan dasar

7. Mengacu pada enam jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan oleh
Puskesmas, maka tentu akan terdapat kolaborasi tim kesehatan pada unit kesehatan masyarakat
(UKM) strata pertama tersebut.
Data UNDP 2003 menunjukkan bahwa Human Development Indeks (HDI) Indonesia
pada Posisi: 124 dari 187 Negara, Umur Harapan Hidup: 69.4 Tahun, Income Percapita: US$
3716, Jumlah Penduduk yang dihitung: 242.3 Juta orang.8
Masalah kesehatan di Indonesia;
derajat kesehatan manusia Indonesia masih rendah, kesehatan dipandang secara tradisional
sebagai konsumsi semata, upaya kesehatan tidak optimal, adanya jurang pemisah antara si kaya
dan si miskin dalam domain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan sepertinya sering tidak
sebanding dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan.
Suramnya wajah pelayanan kesehatan di Indonesia haruslah menjadi pelajaran bagi
semua pihak untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harus ada perubahan pandangan dalam
upaya untuk hidup sehat. Semua elemen tenaga kesehatan (nakes) harus lebih peduli terhadap
kesehatan masyarakat.

8. Daftar Pustaka
1. Lingard, L., et al. 2004. “Communication failures in the operating room: an observational
classification of recurrent types and effects”. Journal of Qual Saf Health Care. 1-2.
2. Scott., Kenneth., Walker, Alen. 1995. Teams, Teamwork & Teambuilding: The Manager’s
Complete Guide to Teams in Organisations. Prentice Hall Intl.,Inc. Singapore.
3. Katzenbach, Jon R. dan Douglas K. Smith. 1993. The Wisdow of Teams: Creating the High-
Performance Organization. Harvard Business School Press & Mc Graw-Hill Inc. Boston, USA.
4. Trisnantoro, Laksono. 2011. Memahami Sistem Kesehatan. Online.
http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/597-memahami-sistem-
kesehatan.html. (16 Februari 2014 pada pukul 20.45 WIB)
5. Depkes RI Jakarta. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Unduh.
http://pppl.depkes.go.id/_asset/_regulasi/KEPMENKES_374-2009_TTG_SKN-2009.pdf. (16
Februari 2014 pada pukul 20.30 WIB)
6. Menkes RI. Tidak ada. Bab IV: Subsistem Upaya Kesehatan. Unduh.
http://perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/799/8/FSKN-BAB4-
SUBSISUPYAKES.pdf. (16 Februari 2014 pada pukul 20.18 WIB)
7. Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN. Tidak ada. Buku Pegangan Sosialisasi
Jaminan Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Unduh.
http://www.depkes.go.id/pdf.php?pg=JKN-SOSIALISASI-ISI_FA_REV. (17 Februari 2014
pada pukul 05.51 WIB)
8. Menkokesra RI. 2011. Human Development Index 2011. Unduh.
http://datakesra.menkokesra.go.id/sites/default/files/pendidikan_file/human_developement_inde
x_2011.pdf. (17 Februari pada pukul 06.01 WIB)