1.
225
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

2.
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

3.
1
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi badan
usaha dengan seleksi umum.
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
perorangan dgn seleksi umum.
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan
seleksi sederhana.
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan
penunjukkan / pengadaan langsung.
 Memahami proses pemilihan jasa konsultansi dengan sayembara.
 Melaksanakan kontrak dan pelaporan pekerjaan jasa konusltansi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

4.
1
Jasa Konsultansi adalah jasa layanan
profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir
(brainware)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4

5.
1
 Jasa konsultansi yang memiliki standar output
Perhitungan total gabungan biaya personil dan non
personil dapat berdasarkan proporsi (persentase)
tertentu dari suatu nilai, seperti perancanangan
bangunan gedung, pengawasan pekerjaan
konstruksi, dll
 Jasa konsultansi yang tidak dapat distandarkan
(non-standar)
Perhitungan total gabungan biaya personil dan non
personil didasarkan pada penggunaan tenaga ahli
dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan,
termasuk biaya-biaya yang timbul untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5

6.
1
• Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia
Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
• Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan
Tinggi Negeri?
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6

7.
No Metode Kriteria Metode Penyampaian
Pemilihan Evaluasi Penawaran
Kualitas 2 Sampul
Seleksi Prinisipnya setiap jasa Kualitas dan
1 2 Sampul
Umum konsultansi Biaya
Biaya Terendah 1 Sampul
Pagu Anggaran 1 Sampul
Seleksi Nilai Paket Pekerjaan
2
Sederhana (HPS) < Rp200 Juta
Biaya Terendah 1 Sampul
Penunjukan Pekerjaan Darurat -- 1 Sampul
3
Langsung
Pekerjaan Non Darurat -- 1 Sampul
Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan
4 -- 1 Sampul
Langsung (HPS) < Rp50 Juta
Gagasan, kreatifitas,
inovasi, metode
5 Sayembara pelaksanaan tertentu & -- 1 Sampul
tidak dapat ditentukan
Harga Satuannya

8.
2
1. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I
2. Pendaftaran dan pengambilan 14. Evaluasi sampul I
Dokumen Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis
3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman
Kualifikasi (apabila diperlukan) peringkat teknis
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Sanggahan
Kualifikasi 18. Sanggahan banding
5. Pembuktian kualifikasi 19. Undangan pembukaan sampul II
6. Penetapan hasil kualifikasi 20. Pembukaan dan evaluasi sampul II
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 21. Undangan klarifikasidan negosiasi
kualifikasi teknis dan biaya
8. Sanggahan kualifikasi 22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan
9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya
Daftar Pendek (short list) 23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
10. Pengambilan Dokumen Pemilihan (BAHS)
11. Pemberian penjelasan Dokumen 24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
Pemilihan
12. Pemasukan Dokumen Penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8

9.
3
KETENTUAN:
• Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender;
• DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam
pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang
lebih tinggi;
• Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan
identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas.
Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling
sedikit memuat:
a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan seleksi;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta seleksi;
e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

10.
2
KETENTUAN:
• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil
dokumen;
• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya;
• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih
dari satu perusahaan.
YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH:
• Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar;
• Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy;
• Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat diunduh
(download) oleh peserta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10

11.
0.5
KETENTUAN:
Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan
dokumen kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11

12.
2
KETENTUAN PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI:
• Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi sebanyak 3 rangkap (1 asli
dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket
pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen
kualifikasi;
• Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa
pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala resiko menjadi
tanggung jawab peserta.
YANG HARUS DILAKUKAN POKJA ULP DALAM PEMASUKAN DOKUMEN
KUALIFIKASI :
• Membuat tanda terima dokumen kualifikasi dan daftar peserta yang
memasukan dokumen kualifikasi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12

13.
1
KETENTUAN:
Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan
Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a) Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang
dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang
dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan
Calon Daftar Pendek.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

14.
2
HAL-HAL YANG DIEVALUASI DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI:
a. formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak;
b. memiliki surat izin usaha jasa konsultansi;
c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;
d. tidak masuk dalam daftar hitam;
e. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f. memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia jasa
konsultansi dalam kurun waktu empat tahun terakhir;
g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai, kemampuan
menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan;
h. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
i. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO
atau persyaratan lain;
j. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajib mempunyai perjanjian
Kerja Sama Operasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14

15.
1.5
Evaluasi teknis kualifikasi:
a) pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang
sejenis dan kompleksitas yang setara dengan
bobot 50-60%;
(kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan)
b) kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur
komisaris/direksi yang berpengalaman pada
pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang
setara dengan bobot 40-50%.
(kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15

16.
2
HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP:
• Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi
peserta yang masuk Calon Daftar Pendek;
• Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen
apabila diperlukan;
• Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan
pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil
pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16

17.
2
KETENTUAN:
1. Peserta yang lulus Prakualifikasi yang dimasukan dalam daftar
pendek sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7. Jika
yang lulus 5 peserta, maka daftar pendek sebanyak 5. Apabila yang
lulus 6 maka daftar pendek 6, dan apabila yang lulus 7 maka daftar
pendek sebanyak 7 peserta;
2. Bila yang lulus lebih dari 7 peserta, maka penetapan daftar pendek
hanya 7 peserta berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil
penilaian kualifikasi;
3. Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses
prakualifikasi ulang;
4. Bila proses prakualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus masih
kurang dari 5, maka seleksi dinyatakan tetap dapat dilanjutkan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17

18.
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18

19.
2
Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari Perpres dan Dokumen kualifikasi.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
lainnya.
1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan
2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19

20.
2
 Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
atau masa sanggah telah berakhir
 Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
 Isi Undangan:
 Mencantumkan Hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan
dokumen Pemilihan;
• Disampaikan langsung
• Website K/L/D/I
• Melalui Fax, e-mail
• Jasa Pengiriman
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20

21.
1
Ketentuan dan hal-hal yang dilakukan sama dengan
pada pengambilan dokumen prakualifikasi.
Hanya Peserta yang
diundang yang berhak
mengambil dokumen
Pemilihan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21

22.
2
• Tujuan
Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa
• Yang harus dijelaskan:
1. Sistem Pengadaan
o Metode penyampaian penawaran
o Dokumen yang harus dilampirkan
o Acara pembukaan dokumen penawaran
o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
o Jenis kontrak
2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22

23.
2
Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:
 Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab
dan perubahan-perubahan yang diusulkan/disepakati terhadap dokumen
pemilihan (jika ada).
 Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
dokumen pemilihan oleh ULP.
 Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum
dan mengupload di website
Sebelum melakukan adendum dokumen pemilihan, apabila
perubahan tersebut menyangkut rancangan kontrak, ruang
lingkup dalam TOR, & HPS harus mendapat persetujuan dari PPK.
 Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk
mengikuti proses selanjutnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23

24.
2
KETENTUAN UMUM:
 Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
 Cara Penyampaian:
• Langsung atau
• melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
 Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap - 1 asli, 2 rekaman
 Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan
penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah
dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam
keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen
Pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24

25.
2
Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:
 Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
bersangkutan.
 Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
 Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran
 Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
akhir pemasukan dokumen penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25

26.
2
Jelaskan cara memasukan
dokumen penawaran dengan…
Satu Sampul ???
Dua Sampul ???
Dua Tahap ???
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26

27.
2
KETENTUAN UMUM:
 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari
terakhir penyampaian dokumen penawaran.
 Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak
ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.
 Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi,
maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
 Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan
miliknya.
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27

28.
1
KETENTUAN UMUM:
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
• Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
• Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
• Kelainan-kelainan yang dijumpai
• Keterangan lain yang dianggap perlu
• Tanggal Berita Acara
• Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta
atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP
• Dilampirkan Dokumen Penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28

29.
3
DOKUMEN PENAWARAN
Data Administrasi Data Teknis
•Surat penawaran tanpa
harga •Pengalaman Perusahaan
•Masa berlaku •Metodologi
penawaran •Kualifikasi Tenaga Ahli
•Surat Kuasa (apabila
dikuasakan)
•Surat Perjanjian
kemitraan (bila ada)
Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pemilihan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29

30.
8
Penyedia yang tidak
Evaluasi lulus, dinyatakan gugur
Administrasi
Sebelum evaluasi
1
penawaran, dilakukan Sampul I
2
koreksi aritmetik (adm dan teknis)
3 EVALUASI Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik KUALITAS Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
4 • Pendekatan dan
Metodologi
Peserta yang diundang untuk
Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli
pembukaan penawaran harga Sampul II
(sampul II) adalah peserta
(dibuka setelah
dengan peringkat teknis terbaik
pengumuman hasil
dan lulus ambang batas nilai
evaluasi sampul I
teknis
→peringkat teknis)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30

31.
3
 Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi
Dokumen penawaran.
 Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
 Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau
pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul,
dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)
 Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara
peserta, ULP dan/atau PPK, maka :
1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada)
4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31

32.
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32

33.
2
 Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
 Ditujukan ke ULP
 Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
lainnya.
ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
Jika benar , ULP Jika Salah
menyatakan
Peserta tidak Puas ,
Pelelangan Gagal Peserta Puas, PPK
Ajukan Sanggah
membuat SPPBJ
Banding
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33

34.
2
Sanggah
Banding
 Menghentikan Proses Pemilihan
 Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima
jawaban sanggah
 Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
 Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 ‰ dari HPS atau
paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal
pengajuan.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah menerima surat sanggahan.banding
Jika diterima :
Jika ditolak:
• PA/KPA menyatakan Pelelangan
 PPK membuat SPPBJ
Gagal, dan memerintahkan evaluasi
 Jaminan sanggah disetor ke Kas
ulang atau pelelangan ulang
negara/daerah
• Jaminan Sanggah dikembalikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34

35.
1
 Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
atau masa sanggah telah berakhir
 Isi Undangan:
 Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
dokumen Pemilihan;
Bagi Peserta dengan
Peringkat Teknis terbaik
yang lulus ambang batas
nilai teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35

36.
2
 Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya:
a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
berlaku penawaran dan harga penawaran;
b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
ada; dan
c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila ada).
 Koreksi Aritmatik
 Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran
masing-masing peserta.
Pada tahap ini tidak boleh
menggugurkan penawaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36

37.
5
Kewajaran Penugasan Kewajaran Biaya
Kewajaran Biaya
Tenaga Ahli dan Langsung Non
Langsung Personil
Pendukung Personil
• Maksimum 3,2 kali Perhitungan biaya
gaji dasar bagi tenaga berdasarkan: Dasar penilaian
ahli tetap dan 2,5 kali • 1 bulan dihitung kewajaran adalah
penghasilan bagi minimal 22 hari kerja. HARGA PASAR yang
tenaga ahli tidak
• 1 hari dihitung berlaku.
tetap.
minimal 8 jam kerja.
• Didukung dengan
audit payroll dan
bukti pajak.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37

38.
2
 Ketentuan umum:
1. ULP menyampaikan undangan untuk klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya setelah acara pembukaan dan evaluasi
sampul II selesai.
2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38

39.
1
Ketentuan:
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukan
dengan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau yang diberi
kuasa yang sah.
Tujuan klarifikasi dan negosiasi:
1. Kesesuaian antara sumber daya yang tersedia terhadap bobot
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Mencapai biaya yang efisien dan efektif dengan tetap
memperhatikan hasil yang ingin dicapai.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39

40.
3
Hal-hal yang diklarifikasi dan negosiasi:
1. Aspek teknis: lingkup, metode, kualifikasi tenaga ahli, organisasi
pelaksana, jadwal, program alih pengetahuan, fasilitas penunjang, dll.
2. Aspek biaya: hal-hal yang tidak wajar berdasarkan hasil evaluasi
harga.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan
mengundang Peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk
menghadiri acara Pembukaan Sampul II.
4. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada peserta dengan peringkat
teknis pertama, kedua, dan ketiga, maka seleksi dinyatakan gagal.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40

41.
3
Ketentuan Umum:
 Merupakan kesimpulan hasil evaluasi seleksi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan
Negosiasi)
 Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja ULP.
 Bersifat Rahasia s.d Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
Contoh
BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut: BAHS
a) Nama semua peserta;
b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
c) Metode evaluasi yang digunakan;
d) Unsur-unsur yang dievaluasi;
e) Rumus yang dipergunakan;
f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
h) Tanggal dibuatnya berita acara.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41

42.
2
 BAHS merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
 Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri:
a. Mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk
menghadiri acara Pembukaan Sampul II (harga).
b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang
bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42

43.
2
Tahapan Pelaksanaan
1. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I.
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen 14. Evaluasi sampul I.
Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis.
3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat
Kualifikasi (apabila diperlukan) teknis.
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Undangan pembukaan sampul II.
Kualifikasi. 18. Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta
5. Pembuktian kualifikasi. perhitungan kombinasi teknis dan biaya.
6. Penetapan hasil kualifikasi. 19. Penetapan pemenang.
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 20. Pemberitahuan/pengumuman pemenang.
kualifikasi. 21. Sanggahan
8. Sanggahan kualifikasi. 22. Sanggahan banding.
9. Undangan kepada peserta yang masuk 23. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis
Daftar Pendek (short list). dan biaya.
10. Pengambilan Dokumen Pemilihan. 24. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
11. Pemberian penjelasan Dokumen 25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
Pemilihan. (BAHS).
12. Pemasukan Dokumen Penawaran. 26. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43

44.
1
KETENTUAN:
Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua
Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha
≈
Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul
Jasa Konsultansi Badan Usaha
PERBEDAANNYA pada:
1. Tidak ada masa sanggah setelah pengumuman peringkat
teknis. Masa sanggah ada setelah pembukaan sampul II
2. Undangan Pembukaan Sampul II kepada seluruh peserta yang
lulus evaluasi teknis.
3. Adanya evaluasi gabungan teknis dan biaya.
4. Periode klarifikasi dan negosiasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44

45.
1
 ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi
teknis untuk menghadiri acara pembukaan dokumen sampul II
segera setelah pengumuman peringkat teknis.
 Isi Undangan:
 Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
dokumen Pemilihan;
Bagi Peserta dengan
Peringkat Teknis yang lulus
ambang batas nilai teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45

46.
3
Yang dilakukan oleh Pokja ULP:
1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang
dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.
2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai
penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai
penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya:
• NBt = PBt/PBt x 100
• NBn = PBt/Pbn x 100
Dimana
• NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya
diatasnya.
• PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya
diatasnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46

47.
2
3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis
dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan
sebagai berikut:
Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X
Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya
terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)
Ketentuan:
Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47

48.
1
Dalam Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua
Sampul:
1. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilaksanakan setelah
Masa Sanggah dan/atau Sanggah Banding selesai, dimana
masa sanggah dan/atau sanggah banding setelah
pengumuman calon pemenang.
Sedangkan pada evaluasi kualitas, masa sanggah dan/atau
sanggah banding pada saat pengumuman peringkat teknis.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan
negosiasi maka langsung dilanjutkan dengan undangan
klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang urutan berikutnya.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48

49.
2
Tahapan Pelaksanaan
1. Pengumuman Prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran serta
2. Pendaftaran dan pengambilan koreksi aritmatik.
Dokumen Kualifikasi 13. Evaluasi penawaran administrasi,
3. Pemberian penjelasan Dokumen teknis, dan biaya
Kualifikasi (apabila diperlukan) 14. Penetapan Pemenang
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 15. Pemberitahuan/pengumuman
Kualifikasi. Pemenang
5. Pembuktian kualifikasi. 16. Sanggahan
6. Penetapan hasil kualifikasi. 17. Sanggahan banding.
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 18. Undangan klafirikasi dan negoisasi
kualifikasi. teknis dan biaya.
8. Sanggahan kualifikasi. 19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan
9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya.
Daftar Pendek (short list). 20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
10. Pemberian penjelasan Dokumen (BAHS).
Pemilihan. 21. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
11. Pemasukan Dokumen Penawaran.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49

50.
2
Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya
Terendah Satu Sampul.
≈
Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas
dan Biaya Dua Sampul
PERBEDAANNYA pada:
1. Pemasukan penawaran dan evaluasi.
2. Pembukaan sampul sekaligus
3. Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran terendah
dari peserta yang lulus administrasi dan teknis.
4. Pengumuman Pemenang.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50

51.
1
Ketentuan:
Peserta yang diundang untuk memasukan penawaran,
memasukan penawarannya yang berisi data administrasi,
teknis, dan biaya secara bersama-sama dalam 1(satu)
Sampul pada waktu yang telah ditetapkan dalam
undangan pemasukan penawaran.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51

52.
3
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi Penawaran yang dilakukan
Sebelum evaluasi evaluasi teknis hanya dilakukan
1 pada penawaran yang
penawaran, dilakukan memenuhi persyaratan
2
koreksi aritmetik administrasi
3 EVALUASI
BIAYA Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik
TERENDAH Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
4 • Pendekatan dan
Metodologi
Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya dilakukan
pada penawaran yang lulus
ambang batas nilai teknis
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52

53.
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53

54.
1
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54

55.
2
• Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya
Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah-
langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI dengan sistem Seleksi
Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul,
• PERBEDAANNYA adalah sebagai berikut :
Pengumuman • Waktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling
Prakualifikasi kurang 3 (tiga) hari kerja
Penetapan Hasil • Dalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan
paling banyak 5 (lima). Bila kuraang dari 3 (tiga), maka
Kualifikasi seleksi dinyatakan gagal
• Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah
Metode Evaluasi • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55

56.
3
Penyedia yang tidak
lulus, dinyatakan gugur
Evaluasi
Administrasi
Sebelum evaluasi
1
penawaran, dilakukan
koreksi aritmetik 3
EVALUASI
PAGU Evaluasi Teknis
Koreksi Aritmatik
ANGGARAN Hal-hal yang dinilai adalah :
• Pengalaman Perusahaan
2 • Pendekatan dan
Metodologi
Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli
Peserta yang lulus evaluasi harga
adalah yang mempunyai harga Pemenangnya adalah yang
penawaran dibawah pagu mempunyai peringkat teknis
anggaran terbaik
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56

57.
• Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan
30 soal dalam bentuk tabel
• 2 kel. pertama, melakukan evaluasi kualitas dan evaluasi
kualitas & biaya
• 2 kel. kedua, melakukan evaluasi pagu anggaran dan
evaluasi biaya terendah
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& bandingkan dengan jawaban kelompok lain
• diskusikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57

58.
2
 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang
berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
 ULPmenunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu untuk melaksanakan
pekerjaan.
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.
 Proses secara simultan
PPK, ULP/PP, dan
Opname ULP/PP Menetapkan Disampaikan ke
Penyedia membahas
pekerjaan Dokumen Pengadan Penyedia
jenis, spek, volume, dan
waktu
PPK Susun HPS
ULP/PP Penyedia
ULP/PP ULP/PP menyampaikan
PPK membuka dan
menetapkan menyusun Dokumen
menerbitkan mengevaluasi
penyedia dan Berita Acara Penawaran dalam
SPPB/J adm, teknis,
mengumumkan Evaluasi 1 sampul ke
dan harga
Masyarakat dapat Dapat melakukan ULP/PP
menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi
pengaduan harga
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58

59.
2
 Untuk Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1(satu) Penyedia dan 1 (satu) pemegang
Hak cipta atau pihak yang mendapat izin pemegang hak cipta
 Proses Pemilihan
ULP/PP
ULP/PP mengundang evaluasi dan Penyedia menyampaikan
Penyedia ULP/PP
dan menyampaikan pembuktian Dokumen Penawaran
menyampaikan memberikan
Dok. Pengadaan kepada kualifikasi dalam 1 sampul ke
dok. kualifikasi Penjelasan
Penyedia yg akan seperti pada ULP/PP
ditunjuk seleksi Umum
Tidak memenuhi syarat,
HPS di susun tunjuk Penyedia Lain
oleh PPK ULP/PP
PPK menyusun ULP/PP membuka dan
ULP/PP mengevaluasi adm,
menerbitkan Berita Acara
menetapkan teknis, harga
SPPB/J dan Evaluasi
penyedia dan
memproses
mengumumkan
ikatan Melakukan klarifikasi dan
perjanjian Masyarakat dapat Negosiasi teknis and biaya
menyampaikan
pengaduan Tidak memenuhi syarat,
tunjuk Penyedia Lain
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 59

60.
2
 Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi????
 Tahapan Pelaksanaan
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Mencari Informasi membandingkan biaya Mengundang calon
Pekejaan Konsultansi dan kualitas, minimal Penyedia
yang dibutuhkan dari 2(dua) sumber
Informasi Melampirkan KAK
dan dokumen lain
HPS disusun
PPK
Pejabat Pengadaan
Pejabat membuka, mengevaluasi,
PPK Pengadaan dan melakukan klarifikasi Penyedia
melakukan membuat BAHPL dan Negosiasi teknis serta menyampaikan
ikatan dan mendapatkan harga yang penawaran
Perjanjian menyampaikan ke wajar
Jika tdk Melampirkan
PPK Negosiasi Usulan Teknis
sepakat/gagal, PL
Ulang menggunakan HPS
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60

61.
2
No Metode Kriteria Metode Penyampaian
Pemilihan Evaluasi Penawaran
Seleksi Prinisipnya setiap jasa
1 Kualitas
Umum konsultansi
Seleksi Nilai Paket Pekerjaan
2 Kualitas
Sederhana (HPS) < Rp200 Juta
Penunjukan Pekerjaan Darurat --
3
Langsung Pekerjaan Non Darurat --
1 Sampul
Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan
4 --
Langsung (HPS) < Rp50 Juta
Gagasan, kreatifitas,
inovasi, metode
5 Sayembara pelaksanaan tertentu & --
tidak dapat ditentukan
Harga Satuannya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61

62.
2
Tahapan Pelaksanaan
1. Pengumuman 9. Pembuatan Berita Acara Hasil
Pascakualifikasi. Evaluasi.
2. Pendaftaran dan 10. Penetapan pemenang.
Pengambilan Dokumen 11. Pengumuman pemenang.
Pengadaan. 12. Sanggahan.
3. Pemberian Penjelasan. 13. Sanggahan Banding.
4. Pemasukan Dokumen 14. Undangan klarifikasi dan
Penawaran. negosiasi teknis dan biaya.
5. Pembukaan Dokumen 15. Klarifikasi dan negosiasi teknis
dan biaya.
Penawaran.
16. Pembuatan Berita Acara Hasil
6. Evaluasi Penawaran. Seleksi (BAHS).
7. Evaluasi Kualifikasi. 17. Penunjukan Penyedia
8. Pembuktian Kualifikasi. Barang/Jasa.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62

63.
1
Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
Perorangan
≈
Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul Jasa Konsultansi
Badan Usaha
PERBEDAANNYA pada:
1. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
Perorangan tidak dilakukan prakualifikasi, tetapi dengan pascakualifikasi.
2. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63

64.
1
Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
Perorangan
≈
Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
Perorangan
PERBEDAANNYA pada:
Lamanya pengumuman pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi
Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan minimal 3(tiga)
hari.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 64

65.
Penanganan Darurat 1
Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
Perorangan
=
Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
Badan Usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 65

66.
Bukan Penanganan Darurat 1
Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
Perorangan
≈
Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan
Usaha
PERBEDAANNYA pada:
Penilaian kualifikasi dalam penunjukan langsung bukan untuk penanganan
darurat Jasa Konsultansi Perorangan, penilaian kualifikasi dilakukan setelah
dilakukannya evaluasi penawaran (pascakualifikasi).
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 66

67.
1
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan
≈
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 67

68.
1
Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Konsultansi
≈
Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Lainnya
PERBEDAANNYA pada:
Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Ahli.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 68

69.
1
Kewenangan untuk menyatakan dan
menetapkan bahwa pelaksanaan seleksi
dinyatakan gagal :
• ULP
• KPA/PA
• Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi
Lainnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 69

70.
3
ULP menyatakan seleksi gagal bila :
• Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi
Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
• Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam
pembuktian kualifikasi;
• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
• Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui
pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;
• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.
• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam
klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau
• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang
cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 70

71.
2
PA/KPA menyatakan Seleksi gagal
• Ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya
menyatakan Seleksi gagal
• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal
• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 71

72.
2
Seleksi
ULP menyatakan seleksi gagal bila :
• Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga);
• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3
(tiga);
• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak
sehat;
• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.
• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir
dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau
• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang
cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 72

73.
1
PA/ KPA menyatakan Seleksi gagal
• ketentuannya sama dengan ketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa
konsultansi berbentuk badan usaha
Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya
menyatakan seleksi gagal
• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa
konsultansi berbentuk badan usaha
Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal
• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa
konsultansi berbentuk badan usaha
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 73

74.
2
ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa
seleksi dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab
kegagalan seleksi
PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab
terjadinya kegagalan
Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi
gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen
Pengadaan, maka seleksi diproses seperti pelelangan baru
Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
menindaklanjutinya, yaitu melakukan : (1) Evaluasi ulang; (2)
Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Seleksi ulang; atau
(4) Penghentian proses seleksi
PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi
dinyatakan gagal
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 74

75.
3
 Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan
 Bila dokumen kontrak penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka,
maka bila penyedia meminta uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka
 Urutan kontrak:
– Surat perjanjian;
– Syarat umum kontrak;
– Syarat khusus kontrak;
– Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
• Surat penunjukan;
• Surat penawaran;
• Spesifikasi umum;
• Spesifikasi khusus;
• Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya;
• Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
• Dokumen lainnya
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 75

76.
3
Ketentuan Pelaporan Pekerjaan Jasa Konsultansi
Jika terdapat
Menyerahkan
kekurangan-
Penyedia semua
kekurangan PPK Penyedia
wajib rancangan,
maka menerima paling lambat
menyerahkan gambar,
PPK bersama penyedia kembali pada waktu
laporan dan spesifikasi,
penyedia harus penyerahan pemutusan
dokumen desain,
melakukan PPK dan memperbaiki laporan yang atau akhir
sesuai Laporan laporan, dan
pembahasan penyedia dan telah masa kontrak
dengan Akhir dibuat dokumen-
dan penilaian membuat menyelesaika diperbaiki berkewajiban
ketentuan dalam bentuk dokumen lain
terhadap berita acara n oleh untuk
yang telah cetakan serta piranti
laporan dan hasil kekurangan- penyedia menyerahkan
diatur dalam (hardcopy) lunak yang
dokumen pembahasan kekurangan (bila ada), semua
Kontrak. Atas dan/atau file dipersiapkan
yang dan penilaian sesuai yang dan dokumen
penerimaan (softcopy). oleh
diserahkan laporan. diinstruksika membuat tersebut
laporan dan penyedia
oleh n oleh PPK berita acara beserta
dokumen berdasarkan
penyedia. dan serah terima daftar
tersebut kontrak ini
menyerahkan laporan hasil rinciannya
dibuatkan dan menjadi
laporan hasil perbaikan. kepada PPK.
tanda terima. hak milik
perbaikan
PPK.
kepada PPK.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 76

77.
2
Langkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan
1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah
seluruh pekerjaan diselesaikan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 77

78.
• Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan
40 soal isian kualifikasi 2 perusahaan
• 2 kel. pertama, melakukan evaluasi teknis tentang
pengalaman perusahaan
• 2 kel. kedua, melakukan evaluasi teknis tentang
kualifikasi tenaga ahli perusahaan
• 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
& bandingkan dengan jawaban kelompok lain
• diskusikan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 78

79.
15
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 79