SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi)
Oleh: Nurul Purnamasari
Menghidupkan Desa
Indonesia memiliki 74.093 desa yang
terserak di gugusan kepulauan
nusantara. Artinya, negeri ini memiliki
lebih dari 70 ribu ciri khas dan potensi
yang mampu menghidupi.
Pembangunan yang selalu berfokus di
kota menghasilkan dampak urbanisasi
besar-besaran. Akibatnya, desa tidak
lagi menarik bagi warga usia produktif.
Magnet apa yang mampu menarik
gelombang urbanisasi? Menggelorakan
pengembangan ekonomi kreatif dan
produktif di desa-desa seluruh
Indonesia.
Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan
masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri
menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan
warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis
sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem
politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam.
Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan
warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha
yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan
warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan
perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu
menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa.
Kekuatan Desa yang Tersembunyi
Contoh:
Pengembangan BUMDes
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Pengelolaan air bersih dan irigasi
Pasar desa
Usaha jasa transportasi dan komunikasi
Industri kelompok rumah tangga
Perdagangan hasil pertanian, peternakan, perikanan
BUMDES dalam Urutan Regulasi
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 213
Bagian Kelima Keuangan Desa
BUMDes berdiri
sesuai kebutuhan
dan potensi desa
Berpedoman pada
peraturan
perundang-
undangan
BUMDes
diperkenankan
memberikan
pinjaman
Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes
Dasar Pembentukan
Paling lambat 1 tahun
sejak turunnya
Permendagri, Pemkab
mengeluarkan Perda
Pemkab menerbitkan
Perda tentang
pedoman dan tata
cara pendirian dan
pengelolaan BUMDes
Perdes yang
berpedoman pada
Perda dan
Permendagri
Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes
Syarat Pendirian
PASAL 5 Ayat (1)
Atas inisiatif pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
Ada potensi ekonomi masyarakat.
Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
Ada sumber daya desa yang belum termanfaatkan secara optimal.
Masyarakat bersedia mengelola BUM-Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
Ada unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUM-Desa
Syarat Pendirian
PASAL 5 Ayat (2)
1. Disepakati dalam musyawarah warga desa
2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART, minimal mencakup:
 Organisasi dan tata kerja
 Penetapan personel
 Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan
 Bagi hasil dan kepailitan
3. Hasil kesepakatan menjadi draft Peraturan Desa
4. Peraturan Desa diterbitkan sebagai pedoman BUM-Desa
PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa
Ayat (1) : BUMDes adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa.
Ayat (2) : Sumber permodalan BUMDes
1. Pemerintah desa
2. Tabungan masyarakat
3. Bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten
4. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar
bagi hasil
Ayat (3) : Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan
masyarakat
PASAL 79
Permodalan & Kepengurusan
Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUM-Desa
Pasal 12 Ayat (2)
Jenis usaha
Jasa
Penyaluran 9
bahan pokok
Perdagangan
hasil pertanian
Industri kecil &
rumah tangga
UU No. 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(provinsi dan kabupaten) memfasilitasi
pengembangan usaha dalam bidang:
1. Produksi dan pengolahan
2. Pemasaran
3. Kapasitas sumber daya manusia
4. Ketersediaan desan dan teknologi
PASAL 16 (1), Pengembangan Usaha
SKB Menkeu, Mendagri, Menegkop & UKM,
Gubernur BI tahun 2009
Inventarisasi lembaga keuangan mikro
(LKM) yang belum berbadan hukum
Kebijakan transformasi LKM yang
belum berbadan hukum menjadi
BUMDes, koperasi, BPR
Pembinaan dan pendampinganPeningkatan pengawasan
Pemantapan perkembangan LKM
Strategi Pengembangan LKM
UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
• BAB X : Pasal 87 – 90
• Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes.
• Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha,
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan
untuk masyarakat miskin.
• Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong
pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal,
pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan
BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa.
PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa
BAB VIII : Pasal 132 - 142
Mengatur tentang :
1. Pendirian dan organisasi pengelola.
2. Sumber modal dan kekayaan desa.
3. AD/ART.
4. Pengembangan kegiatan usaha.
5. Pendirian BUMDes bersama.
MENUJU DESA MANDIRI
Agenda Pokok Pengembangan BUMDes
1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan
• Pemerintah segera merivisi Permendagri No. 39 / 2010 agar menyesuaikan dengan UU
No. 6 / 2014
dan PP No. 43 / 2014.
• Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa.
2. Penguatan kapasitas
Kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi dilakukan berjenjang, dari Pemerintah kepada
Pemerintah Daerah, dan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pengelola
BUMDes.
3. Penguatan pasar
BUMDes mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar dan
mendapat fasilitas akses terhadap peningkatan sumber daya.
4. Keberlanjutan
BUMDes memiliki forum advokasi untuk mendapat dukungan masyarakat dan dunia usaha
diluar desa.
Dari Desa untuk Indonesia
Sesuai dengan amanat UU No. 6 / 2014 maka desa mendapat peluang besar
untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat
perdesaan. BUMDes pun dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan
perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
Menteri Desa dan PDT, Marwan Ja’far, “Desa perlu didorong mandiri dalam bidang
ekonomi dengan memanfaatkan produk unggulan lokal basis potensi ekonomi desa,
yang akan dikembangkan lebih produktif.” (Buton Pos – 13 Januari 2015)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesibnu istiawan
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015Munawar Kholil
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSyamsul Azha
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desakeuangandesa
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes Frans Dione
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desakeuangandesa
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasSupriadi Asia
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Agus hariyanto
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersamakeuangandesa
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraMukhrizal Effendi
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...keuangandesa
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...Adijaya Group
 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaPendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaUmi Arifah
 

Mais procurados (18)

Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Badan usaha milik desa (bum des) ok
Badan usaha milik desa (bum des)  okBadan usaha milik desa (bum des)  ok
Badan usaha milik desa (bum des) ok
 
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
BUMDes Berdasarkan Permendesa Nomor 4 Th 2015
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 
10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa10. organisasi bum desa
10. organisasi bum desa
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa11. pengelolaan bum desa
11. pengelolaan bum desa
 
Balap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model CanvasBalap BUMDes Model Canvas
Balap BUMDes Model Canvas
 
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 4 tahun 2015
 
13. bum desa bersama
13. bum desa bersama13. bum desa bersama
13. bum desa bersama
 
Peresentasi bumdes rembug desa
Peresentasi bumdes rembug desaPeresentasi bumdes rembug desa
Peresentasi bumdes rembug desa
 
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu UtaraBUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
BUMDes Kabupaten Labuhanbatu Utara
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
Koordinasi penyusunan rpjmn 2015 2019 dan rkp 2015 bidang pembangunan perdesa...
 
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...
 
Panduan BUMDes
Panduan BUMDesPanduan BUMDes
Panduan BUMDes
 
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesaPendirian dan Pengelolaan BUMDesa
Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
 

Destaque

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desariyanto apri
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desakeuangandesa
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaibnu istiawan
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAdzikry muhammad
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desakeuangandesa
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desakeuangandesa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpkgunawankusumo
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015keuangandesa
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015keuangandesa
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaankeuangandesa
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desakeuangandesa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desakeuangandesa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desakeuangandesa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaEndra Yustiamada
 

Destaque (20)

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 
09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa09. pendirian bum desa
09. pendirian bum desa
 
21. hutan desa
21. hutan desa21. hutan desa
21. hutan desa
 
15. apbnp 2015
15. apbnp 201515. apbnp 2015
15. apbnp 2015
 
Akuntansi koperasi
Akuntansi koperasiAkuntansi koperasi
Akuntansi koperasi
 
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
08. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban apb desa
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 201514. prioritas pengajuan dana desa 2015
14. prioritas pengajuan dana desa 2015
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015Final peraturan pemerintah no.22.2015
Final peraturan pemerintah no.22.2015
 
01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan01. asas & kekuasaan
01. asas & kekuasaan
 
04. belanja desa
04. belanja desa04. belanja desa
04. belanja desa
 
03. pendapatan desa
03. pendapatan desa03. pendapatan desa
03. pendapatan desa
 
05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa05. pembiayaan desa
05. pembiayaan desa
 
06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa06. perencanaan apb desa
06. perencanaan apb desa
 
02. apb desa
02. apb desa02. apb desa
02. apb desa
 
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desaPaparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
Paparan verlap pembangunan desa paska diberlakukannya uu 6 2014 desa
 

Semelhante a 22. bumdes dalam alur regulasi

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Sutardjo ( Mang Ojo )
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
 
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01TV Desa
 
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptx
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptxperanbumdes-110709110419-phpapp01.pptx
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptxUdinBentrok
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01 TV Desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
 
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59Ariono Saja
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...sekolahdesa
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016yusfi wawan sepriyadi
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016desa karangkemiri
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 

Semelhante a 22. bumdes dalam alur regulasi (20)

Kesiapan Desa menghadapi MEA
Kesiapan Desa menghadapi MEAKesiapan Desa menghadapi MEA
Kesiapan Desa menghadapi MEA
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Badan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik DesaBadan Usaha Milik Desa
Badan Usaha Milik Desa
 
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
RUU BUMDes, Untuk Apa ? | KADES Iwan #01
 
Modul BUM Desa
Modul BUM DesaModul BUM Desa
Modul BUM Desa
 
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 
SKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptxSKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptx
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
 
BUMDes 2.pptx
BUMDes 2.pptxBUMDes 2.pptx
BUMDes 2.pptx
 
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptx
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptxperanbumdes-110709110419-phpapp01.pptx
peranbumdes-110709110419-phpapp01.pptx
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
Bumdes dan-jenis-usaha-bumdesa-59
 
BUMDES.pptx
BUMDES.pptxBUMDES.pptx
BUMDES.pptx
 
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
Pembangunan Desa Berbasis Aset dan Potensi Desa untuk Mewujudkan Desa Maju, M...
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
Permen desapdt trans nomor 22 tahun 2016
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 

Mais de keuangandesa

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015keuangandesa
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desakeuangandesa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desakeuangandesa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desakeuangandesa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desakeuangandesa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desakeuangandesa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desakeuangandesa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)keuangandesa
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...keuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfokeuangandesa
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...keuangandesa
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikokeuangandesa
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandikeuangandesa
 

Mais de keuangandesa (20)

Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
Konsep desa lestari, penabulu alliance 2015
 
24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa24. pencalonan kepala desa
24. pencalonan kepala desa
 
23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa23. persiapan pemilihan kepala desa
23. persiapan pemilihan kepala desa
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 
19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa19. alur pembuatan peraturan desa
19. alur pembuatan peraturan desa
 
18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa18. penyusunan rpjm desa
18. penyusunan rpjm desa
 
17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa17. persiapan musyawarah desa
17. persiapan musyawarah desa
 
16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)16. musyawarah desa (pendahuluan)
16. musyawarah desa (pendahuluan)
 
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmikoSkema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn   budiman sudjatmiko
Skema dan besar pendapatan desa yang bersumber dari apbn budiman sudjatmiko
 
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa   tnp2 k (bahan disk...
Pengaturan dan pedoman masa transisi pelaksanaan uu desa tnp2 k (bahan disk...
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan   kamala c...
Peluang dan tantangan dalam pemenuhan hak individual atas keadilan kamala c...
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...Masa transisi pelaksanaan uu desa   pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...
 
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfoLatar belakang dan kebijakan warent desa   gpoba, kemkominfo
Latar belakang dan kebijakan warent desa gpoba, kemkominfo
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa   pandiDesa.id dalam implementasi uu desa   pandi
Desa.id dalam implementasi uu desa pandi
 

22. bumdes dalam alur regulasi

  • 1. Serial: BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi) Oleh: Nurul Purnamasari
  • 2. Menghidupkan Desa Indonesia memiliki 74.093 desa yang terserak di gugusan kepulauan nusantara. Artinya, negeri ini memiliki lebih dari 70 ribu ciri khas dan potensi yang mampu menghidupi. Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif. Magnet apa yang mampu menarik gelombang urbanisasi? Menggelorakan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia.
  • 3. Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa yang kokoh untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa. Kekuatan Desa yang Tersembunyi
  • 4. Contoh: Pengembangan BUMDes Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelolaan air bersih dan irigasi Pasar desa Usaha jasa transportasi dan komunikasi Industri kelompok rumah tangga Perdagangan hasil pertanian, peternakan, perikanan
  • 6. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Bagian Kelima Keuangan Desa BUMDes berdiri sesuai kebutuhan dan potensi desa Berpedoman pada peraturan perundang- undangan BUMDes diperkenankan memberikan pinjaman
  • 7. Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes Dasar Pembentukan Paling lambat 1 tahun sejak turunnya Permendagri, Pemkab mengeluarkan Perda Pemkab menerbitkan Perda tentang pedoman dan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes Perdes yang berpedoman pada Perda dan Permendagri
  • 8. Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUMDes Syarat Pendirian PASAL 5 Ayat (1) Atas inisiatif pemerintah dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. Ada potensi ekonomi masyarakat. Sesuai kebutuhan masyarakat dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ada sumber daya desa yang belum termanfaatkan secara optimal. Masyarakat bersedia mengelola BUM-Desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal. Ada unit kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
  • 9. Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUM-Desa Syarat Pendirian PASAL 5 Ayat (2) 1. Disepakati dalam musyawarah warga desa 2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART, minimal mencakup:  Organisasi dan tata kerja  Penetapan personel  Sistem pertanggungjawaban dan pelaporan  Bagi hasil dan kepailitan 3. Hasil kesepakatan menjadi draft Peraturan Desa 4. Peraturan Desa diterbitkan sebagai pedoman BUM-Desa
  • 10. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa Ayat (1) : BUMDes adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa. Ayat (2) : Sumber permodalan BUMDes 1. Pemerintah desa 2. Tabungan masyarakat 3. Bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten 4. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil Ayat (3) : Kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat PASAL 79 Permodalan & Kepengurusan
  • 11. Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang BUM-Desa Pasal 12 Ayat (2) Jenis usaha Jasa Penyaluran 9 bahan pokok Perdagangan hasil pertanian Industri kecil & rumah tangga
  • 12. UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten) memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: 1. Produksi dan pengolahan 2. Pemasaran 3. Kapasitas sumber daya manusia 4. Ketersediaan desan dan teknologi PASAL 16 (1), Pengembangan Usaha
  • 13. SKB Menkeu, Mendagri, Menegkop & UKM, Gubernur BI tahun 2009 Inventarisasi lembaga keuangan mikro (LKM) yang belum berbadan hukum Kebijakan transformasi LKM yang belum berbadan hukum menjadi BUMDes, koperasi, BPR Pembinaan dan pendampinganPeningkatan pengawasan Pemantapan perkembangan LKM Strategi Pengembangan LKM
  • 14. UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa • BAB X : Pasal 87 – 90 • Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes. • Hasil usaha BUMDes digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan untuk masyarakat miskin. • Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes dengan memberi akses modal, pendampingan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan SDA di desa. PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa BAB VIII : Pasal 132 - 142 Mengatur tentang : 1. Pendirian dan organisasi pengelola. 2. Sumber modal dan kekayaan desa. 3. AD/ART. 4. Pengembangan kegiatan usaha. 5. Pendirian BUMDes bersama.
  • 16. Agenda Pokok Pengembangan BUMDes 1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan • Pemerintah segera merivisi Permendagri No. 39 / 2010 agar menyesuaikan dengan UU No. 6 / 2014 dan PP No. 43 / 2014. • Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa. 2. Penguatan kapasitas Kegiatan pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi dilakukan berjenjang, dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, dan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDes. 3. Penguatan pasar BUMDes mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pasar dan mendapat fasilitas akses terhadap peningkatan sumber daya. 4. Keberlanjutan BUMDes memiliki forum advokasi untuk mendapat dukungan masyarakat dan dunia usaha diluar desa.
  • 17. Dari Desa untuk Indonesia Sesuai dengan amanat UU No. 6 / 2014 maka desa mendapat peluang besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. BUMDes pun dapat menjadi instrumen dan mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Menteri Desa dan PDT, Marwan Ja’far, “Desa perlu didorong mandiri dalam bidang ekonomi dengan memanfaatkan produk unggulan lokal basis potensi ekonomi desa, yang akan dikembangkan lebih produktif.” (Buton Pos – 13 Januari 2015)