Modul pelatihan ini membahas tentang penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa untuk memfasilitasi integrasi program PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam sistem pembangunan reguler serta memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Modul ini mencakup konsep integrasi, peran kader dalam integrasi, panduan penyusunan RPJMDesa, dan tahapan-tahap
2.
KATA PENGANTAR
Menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan, pemangku kedaulatan, penentu arah dan
manfaat pembangunan adalah sebuah perjuangan. Ini harus diperjuangkan karena proses eksploitasi
terhadap berbagai sumber daya masyarakat telah menempatkan mereka pada posisi marginal.
Rakyat perdesaan, secara keseluruhan, butuh penguatan kembali, re‐empowerment, dalam berbagai
dimensi. Pelatihan adalah salah satu pilihan pendekatan untuk keperluan tersebut. Peserta pelatihan
dibekali pemahaman yang komprehensif tentang pembangunan yang berpihak kepada kepentingan
rakyat.
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan maju ke tahap selanjutnya. Kita menyebutnya tahap
Integrasi. Tahap ini merupakan pilihan strategis. Bila bertekad menempatkan pembangunan
partisipatif sebagai esensi pembangunan perdesaan maka ia harus diintegrasikan ke dalam
pembangunan reguler.Program program kegiatannya harus menjadi begian integral dalam
pembangunan perdesaan. Ini tidak mudah ,mengingat pola dan corak pembangunan politis
tehnokratis yang selama ini berjalan sudah sedemikian mengilhami pelaku dan penentu
pembangunan pada semua level.
Tapi, itulah tantangannya. Itu pula dasarnya pokok bahasan mengenai Kaderisasi dan kemampuan
“Merencanakan Pembangunan” disatukan dalam modul pelatihan yang sama ini. Rakyat harus
menjadi pelaku, bukan sekedar penyerta apalagi penderita akibat utama ataupun akibat sampingan
proses pembangunan yang elitis.
Untuk mampu merebut kembali hak nya dalam merumuskan permasalahan, merencanakan,
melaksanakan dan memantau seluruh proses dan hasil pembangunan kita harus melakukan
kegiatan yang secara prinsipiil terencana dan bertujuan me ningkatkan kapasitas masyarakat
perdesaan. Peningkatan kapasitasnya mulai dari aspek pengetahuan, sikap dan ideologi kerakyatan
yang mendasarinya.Kelompok antara yang menjadi terget kita adalah para kader atau peserta
pelatihan. Melalui pelatihan mereka diharapkan memiliki kesadaran kritis, bersimpati dan berempati
terhadap penderitaan sesamanya. Pada gilirannya akan menjadi penggerak komunitas perdesaan
secara lebih luas.
Buku panduan pelatihan yang diajukan ini merupakan bagian dari serial modul pelatihan. Pencapaian
hasil pengetrapannya selama pelatihan sangat tergantung juga pada kreativitas pelatih untuk
menggunakannya sebagai media dalam pendidikan orang dewasa. Kritikan dan saran untuk semakin
menyempurnakan kualitas buku panduan pelatihan ini akan selalu diterima dengan lapang dada.
Jakarta
PNPM Mandiri Perdesaan
3.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..........................................................................................................................
URAIAN MODUL..............................................................................................................................
ALUR PELATIHAN KPMD LANJUTAN.................................................................................................
A. KONSEP INTEGRASI..........................................................................................................
1. Konsep IntegrasI
B. REVIEW RPJM‐DESA.........................................................................................................
1. Review RPJM‐Desa
C. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI....................................................................
1. Kader dan Kaderisasi untuk Integrasi
D. KONSEP RPJMDesa............................................................................................................
1. Konsep RPJMDesa
E. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RPJMDesa.....................
1. Panduan Bagi desa untuk Mempersiapkan Penyusunan RPJMDesa
F. SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDesa..............................................................................
1. Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa
G. MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN.....................................................
1. Ketentuan Pembentukan Tim penyusun
2. Proses Pembentukan Tim Penyusun
H. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN.....................................................................
1. Proses Pelaksanaan Rapat Persiapan
2. Materi Pembahasan Rapat
I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA..............................................................................................
1. Mekanisme Pelaksaan PKD
2. Sketsa Desa
3. Kalender Musim
4. Diagram Kelembagaan
J.PENYUSUNAN DRAF RPJMDesa...........................................................................................
1. Mekanisme Penyusunan Draf RPJMDesa
2. Penetapan Masalah dan Potensi
3. Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Draf Dokumen RPJM‐Desa
K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJMDesa...............................................................
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Rencana Kerja Tindak Lanjut
L.PERBAIKAN/FINALISA RPJMDesa........................................................................................
1. Perbaikan/Finalisasi RPJMDesa
M. RAPAT PENETAPAN RPJMDesa DI FORUM BPD.................................................................
5.
URAIAN MODUL PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMD)
LANJUTAN
(i) Tujuan:
Pelatihan bagi KPM‐D/K dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan
kemampuan serta ketrampilan KPM‐D/K dalam memfasilitasi masyarakat untuk mampu
mengawal proses pengintegrasian, pembentukan kader dimasyarakat dan pembangunan
partisipatif yang diujudkan dengan pengawalan penyusunan RPJMDesa.
(ii) Peserta :
Seluruh KPM‐D/K sekecamatan
(iii) Pemandu/ pelatih:
Fasilitator Kecamatan, Setrawan dan PjOK, dapat dibantu Fasilitator Kabupaten
(iv) Hasil yang diharapkan:
1) KPM‐D/K mengetahui dan memahami tentang pengintegrasian PNPM Mandiri
Perdesaan kedalam sistim pembangunan reguler
2) KPM‐D/K memiliki kemempuan untuk menemukan dan memfasilitasi terbentunya
kader di masyarakat.
3) KPM‐D/K memiliki kemampuan dalam memfasilitasi penyusunan RPJM Desa
4) KPM‐D/K memiliki kemampuan memfasilitasi PKD dimasyaranat
(v) Materi Pelatihan
P. KONSEP INTEGRASI
2. Konsep IntegrasI
Q. REVIEW RPJM‐DESA
1. Review RPJM‐Desa
R. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
1. Kader dan Kaderisasi untuk Integrasi
S. KONSEP RPJMDesa
2. Konsep RPJMDesa
T. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RPJMDesa
2. Panduan Bagi desa untuk Mempersiapkan Penyusunan RPJMDesa
U. SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDesa
2. Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa
V. MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
3. Ketentuan Pembentukan Tim penyusun
4. Proses Pembentukan Tim Penyusun
W. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
3. Proses Pelaksanaan Rapat Persiapan
4. Materi Pembahasan Rapat
6. X. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
5. Mekanisme Pelaksaan PKD
6. Sketsa Desa
7. Kalender Musim
8. Diagram Kelembagaan
Y. PENYUSUNAN DRAF RPJMDesa
5. Mekanisme Penyusunan Draf RPJMDesa
6. Penetapan Masalah dan Potensi
7. Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah
8. Penyusunan Draf Dokumen RPJM‐Desa
Z. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJMDesa
4. Persiapan
5. Pelaksanaan
6. Rencana Kerja Tindak Lanjut
AA. PERBAIKAN/FINALISA RPJMDesa
2. Perbaikan/Finalisasi RPJMDesa
BB. RAPAT PENETAPAN RPJMDesa DI FORUM BPD
3. Persiapan
4. Pelaksanaan
CC. SOSIALISASI PERDES RPJMDesa
2. Sosialisasi Perdes RPJM‐Desa
DD.PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMDesa
2. Pelaporan Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa
7.
ALUR PELATIHAN KPMD LANJUTAN
A. KONSEP INTEGRASI
1. Konsep IntegrasI
B. KADER DAN KADERISASI
UNTUK INTEGRASI
1. Kader dan Kaderisasi untuk
integrasi
C. KONSEP RPJMDesa
1. Konsep RPJMDesa
D. PANDUAN BAGI DESA DALAM
MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN
RPJMDesa
1. Panduan Bagi desa Dalam
Mempersiapkan Penyusunan
RPJMDesa
E. FASILITASI PENYUSUNAN
RPJMDesa
1. Sosialisasi Penyusunan
RPJMDesa
2. Musyawarah desa
Pembentukan Tim Penyusun
3. Rapat Persiapan Tugas Tim
Penyusun
4. PKD
5. Penyususnan Draf RPJMDesa
6. Musrenbang Pembahasan Draf
RPJMDesa
7. Perbaikan Finalisasi RPJMDesa
8. Rapat Penetapan RPJM Desa di
Forum BPD
9. Sosialisasi Perdes RPJMDesa
10. Laporan Pelaksanaan
penyusunan RPJMDesa
8.
MATRIK KURIKULUM PELATIHAN KPMD LANJUTAN
NO.
POKOK /SUB
POKOK BAHASAN
TUJUAN METODE / MEDIA LANGKAH FASILITASI
ASUMSI
WAKTU
A KONSEP INTEGRASI
A.1 KONSEP INTEGRASI Peserta mengetahui dasar
pemikiran
pengintegrasian
Dampak positif integrasi
terhadap PNPM
Peserta mengetahui
konsep integrasi baik
secara horisontal maupun
vertikal.
Peserta mengetahui dan
paham tentang tugas
desa dalam integrasi
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
kelompok
Media :
• PTO PNPM
Mandiri
Perdesaan
• Buku Panduan
Pengintegrasia
n
• Powerpoint
“Panduan
Pengintegrasia
n”
• Buka sesi dengan
mengucapkan salam,
jelaskan mengenai
tujuan pokok bahasan.
• Berikan pertanyaan
pada peserta “
mengapa ada
pemikiran integrasi
PNPM MPd ke dalam
pembangunan
reguler?” beri
kesempatan 3 peserta
menjawab.
• Fasilitator memberikan
kesimpulan atas
jawaban peserta, beri
penegasan kenapa ada
integrasi PPNPM MPd
ke dalam
pembangunan reguler
• Lakukan curah
pendapat pada peserta
latih tentang
manfaat/dampak
positif integrasi
terhadap PNPM
Mandiri Perdesaan,
hasil curah pendapat di
rekap dan dijadikan
kesimpulan, fasilitator
memberikan
penegasan.
• Jelaskan mengenai
pedoman
pengintegrasian
dengan menayangkan
“Powerpoint “ panduan
pengintegrasian.
• Bagilah peserta
menjadi beberapa
kelompok sesuai
jumlah peserta. Tiap‐
tiap kelompok
membahas tentang
tugas desa dan
perannya dalam
pengintegrasian
• Tiap‐tiap kelompok
diminta untuk
menempelkan hasil
120
Menit
9. diskusi di dinding,
Semua kelompok
berkeliling untuk
mengoreksi dan
menambahkan hasil
diskusi kelompok lain.
• Salah satu kelompok
mempresentasikan
hasil diskusi kelompok
yang sudah dikoreksi
dan ditambahkan oleh
kelompok lain
• Fasilitator
menyimpulkan dan
memberi penegasan
tentang tugas desa
dalam pengintegrasian
B REVIEW RPJM‐DESA
B.1 REVIEW RPJM‐DESA Peserta mengetahui
manfaat dilakukannya
review RPJM‐Desa
Peserta mengetahui
aspek aspek melakukan
review RPJM‐Desa
Peserta dapat
menerapkan langkah
review kelayakan RPJM‐
Desa
Metode :
• Ceramah
• Tanya jawab
• Curah
pendapat
• Penugasan
kelompok
Media :
• PTO PNPM
Mandiri
Perdesaan
• Juknis PPD
• Formulir
khusus
penilaian
RPJM‐Desa
• PTO Integrasi
• Buka sesi dengan
mengucapkan salam,
jelaskan mengenai
tujuan pokok bahasan.
• Penjelasan oleh
fasilitator tentang
manfaat dilakukan
review RPJM‐Desa.
• Berikan kesempatan
pada peserta untuk
bertanya tentang
manfaat dilakukan
review RPJM‐Desa
• Lakukan curah
pendapat bagi peserta
yang pernah
melakukan review
RPJM‐Desa
• Jelaskan oleh fasilitator
tahapan dalam
melakukan review
RPJM‐Desa
• Peserta latih
melakukan simulasi
review RPJM‐Desa
• Berikan penegasan
untuk materi ini dan
kemungkinan kendala
yang ada dilapangan
dalam melakukan
review i RPJM‐Desa
120
Menit
C. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
C.1. KADER DAN
KADERISASI UNTUK
INTEGRASI
Peserta memahami / dapat
menjelaskan perlunya kader
dan integrasi.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan tugas kader.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Buka sessi dengan
mengucapkan salam,
dan jelaskan tujuan
pertemuan kali ini.
• Jelaskan seputar
120
Menit
10. Peserta memahami / dapat
menjelaskan karakter kader.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan cara
membangun kader
(kaderisasi).
Peserta dapat melaksanakan
kaderisasi.
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
kader dan
kaderisasi
• Panduan
Integrasi
strategi
Pengintegrasian
Perencanaan
pembangunan PNPM
MP
• Lakukan tanya jawab
seputar strategi
Pengintegrasian
Perencanaan
Pembangunan PNPM
MP ke dalam
Perencanaan
Pembangunan Reguler
• Lakukan diskusi tentang
:
‐ Identifikasi nilai‐nilai
yang melekat pada
kader pemberdayaan
masyarakat
‐ Gambaran ruang kerja
sebagai ruang
pembelajaran bagi
kader.
‐ Proses‐proses
pembentukan dirinya
sebagai kader
pemberdayaan
masyarakat
• Lakukan pembahasan
dan tanya jawab
tentang tiga hal
tersebut di atas.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan.
D KONSEP RPJM DESA
D.1 KONSEP RPJM DESA Peserta mengetahui
Peraturan perundangan
sebagai dasar RPJM Desa
Peserta mengetahui tentang
hirarki pembangunan
nasional
Peserta mengetahui
manfaat dari RPJM Desa
Peserta tahu tentang kisi
kisi/format dokumen
RPJMDesa
Peserta mengetahui
mekanisme tahapan
penyusunan RPJMDesa
Peserta mengetahui pelaku
pelaku yang terlibat dalam
penyusunan RPJMDesa
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
kelompok
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Buka sesi ini dengan
salam dan jeleskan
mengenai tujuan pokok
bahasan.
• Fasilitator menjelaskan
mengenai perundang
undangan yang
mendasari pembuatan
RPJM Desa
• Fasilitator menjelaskan
tentang hirarki
pembangunan
nasional, penugasan
kepada peserta untuk
membaca UU no 25
tahun 2004 tetang
sistem perencanaan
pembangunan
nasional.
• Bagi menjadi beberapa
120
Menit
12. , jawaban peserta
ditulis dan diberi
penyipulan dan
penegasan oleh
fasilitator tentang siapa
saja yang terlibat dalam
penyusunan RPJMDesa
• Akhiri pokok bahasan
ini dengan membesikan
kesimpulan dan
penegasan pokok
bahasan.
E PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN RPJMDESA
E.1 PANDUAN BAGI
DESA DALAM
MEMPERSIAPKAN
RPJMDESA
Peserta mengetahui
persyaratan‐persyaratan
yang perlu disediakan dalam
persiapan pembuatan RPJM
Desa
Peserta mengetahui
dinamika masyarakat yang
perlu dibangun untuk
pelaksanaan penyusunan
RPJMDesa
Peserta mengetahui kendala
yang perlu diantisipasi/titik
kritis dalam mempersiapkan
penyusunan RPJMDesa
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
kelompok
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Buka sesi ini dengan
salam dan jelaskan
mengenai tujuan dari
pokok bahasan
• Bagi peserta manjadi 3
kelompok,
kelompok satu
membahas tentang
hal hal apa saja
yang perlu
disediakan dalam
persiapan
pembuatan
RPJMDesa
Kelompok dua
membahas
dinamika
masyarakat yang
perlu dibangun
untuk pelaksanaan
penyususnan
RPJMDesa
Kelompok tiga
membahas tentang
titik kritis dalam
mempersiapkan
penyusunan
RPJMDesa
• Presentasi hasil
pembahasan dari
kelompok satu,
kelompok dua dan tiga
memberi masukan
untuk memperkaya
hasil diskusi kelompok
satu, fasilitator
menyimpulkan dan
memberi penegasan
tentang hal hal apa
saja yang perlu
disediakan dalam
persiapan penyusunan
RPJMDesa
120
Menit
15. • Fasilitator
memberikan
penegasan sekali lagi
tentang pokok
bahasan, tutup pokok
bahasan ini dengan
salam
G MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
G.1 KETENTUAN
PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN
Peserta mengetahui unsur
unsur anggota yang masuk
dalam tim penyususun
Peserta mengetahui tugas
tim penyusun
Peserta mengetahui
mekanisme pembentukan
tim penyusun
Peserta mengetahui kriteria
tim penyusun
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
Peserta
• Penugasan
kelompok
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Fasilitator membuka
sesi dengan salam
jelaskan tujuan dari
pokok bahasan.
• Penugasan peserta
untuk membaca Buku
Perencanaan
Pembangunan Desa
dan Permendagri 66
tahun 2007.
• Bagi peserta manjadi 4
kelompok,
kelompok satu
membahas tentang
unsur unsur
anggota yang
masuk dalam tim
penyususun
penyusunan
RPJMDesa
Kelompok dua
membahas tugas
tim penyususun
penyusunan
RPJMDesa
Kelompok tiga
membahas tentang
mekanisme
pembentukan tim
penyusun
penyusunan
RPJMDesa
Kelompok empat
membahas tentang
kriteria tim
penyususn
penyusunan
RPJMDesa
• Presentasi hasil
pembahasan dari
kelompok satu,
kelompok dua, tiga
dan empat memberi
masukan untuk
memperkaya hasil
diskusi kelompok satu,
fasilitator
menyimpulkan dan
120
menit
17. PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN
persiapan pembentukan tim
penyusun
Peserta mengetahui proses
pelaksanaan musdes
pembentukan tim penyusun
Peserta mengetahui hasil
musdes pembentukan tim
penyusun dan tindak
lanjutnya
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
Peserta
• Penugasan
kelompok
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
penjelasan singkat
tentang tujuan pokok
bahasan.
• Lakukan brainstorming.
Pertanyaan penggerak:
apa saja yang perlu
dipersiapkan untuk
pembentukan tim
penyusun? (bisa dicari
peserta yang sudah
pernah terlibat untuk
menjawab)
• Jawaban‐jawaban
peserta ditulis pada
kertas plano, dibahas
dan dibuat suatu
rumusan tentang
persiapan
pembentukan tim
penyusun.
• Fasilitasi peserta untuk
membahas proses
pelaksanaan musdes.
Sambil diselingi dengan
tanya jawab, fasilitator
menjelaskan proses
pelaksanaan musdes
pembentukan tim
penyusun
• Lakukan diskusi
kelompok untuk
membahas hasil
musdes pembentukan
tim penyusun serta
tindak lanjutnya
• Salah satu kelompok
diminta untuk
mempresentasikan
hasil diskusi, kelompok
lain untuk memberi
masukan untuk
memperkaya hasil
diskusi.
• Pada akhir sesi,
ingatkan kembali
semua proses
pembentukan tim
penyusun harus
dikuasai oleh peserta
dan Output musdes
pembentukan tim
penyusun RPJMDesa
Menit
H RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
H.1 RAPAT PERSIAPAN
TUGAS TIM
PENYUSUN
Peserta mengetahui apa saja
yang dipersiapkan dalam
rapat persiapan tim
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Buka sesi dengan
salam dan penjelasan
singkat tentang tujuan
120
menit
20. pelaksanaan tugas tim
penyusun oleh
fasilitator, buka tanya
jawab tentang
maksimal dua penanya,
fasilitator memberi
penegasan
• Tutup sesi ini dengan
salam
I PENGKAJIAAN KEADAAN DESA
I.1 MEKANISME
PELAKSANAAN PKD
Peserta mengetahui output
dari proses PKD
Pesera mengetahui urutan
langkah PKD
Peserta mengetahui siapa
saja yang memfasilitasi
proses PKD
Peserta mengetahui
kelompok sasaran proses
PKD yang dilakukan
Peserta mengetahui waktu
yang tepat untuk melakukan
proses PKD
Peserta mengetahui tempat
yang ideal untuk melakukan
proses PKD
Pesera mengetahui
peeralatan dan proses
persiapan yang dilakukan
untuk melakukan proses
PKD
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
perorangan
• Brainstorming
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Buka sesi dengan
memberi salam dan
memberi penjelasan
singkat tentang tujuan
pokok bahasan
• Penjelasan singkat
tentang output dari
proses PKD, buka tanya
jawab tentang
maksimal dua penanya,
fasilitator memberi
penegasan.
• Penjelasan singkat
tentang urutan langkah
PKD, buka tanya jawab
tentang maksimal dua
penanya, fasilitator
memberi penegasan.
• Lakukan brainstorming.
Pertanyaan penggerak:
Siapa saja yang
memfasilitasi proses
PKD?
• Jawaban‐jawaban
peserta ditulis pada
kertas plano, dibahas
dan dibuat suatu
penegasan siapa yang
memfasilitasi proses
PKD.
• Lakukan brainstorming.
Pertanyaan penggerak:
Siapa saja yang menjadi
sasaran proses PKD
yang dilakukan?
• Jawaban‐jawaban
peserta ditulis pada
kertas plano, dibahas
dan dibuat suatu
rumusan menjadi
kelompok sasaran
proses PKD.
• Setelah mengetahui
kelompok sasaran
lakukan brainstorming.
120
menit
21. Pertanyaan penggerak:
kapan waktu yang
tepat proses PKD yang
dilakukan?
• Jawaban‐jawaban
peserta ditulis pada
kertas plano, dibahas
dan dibuat suatu
rumusan waktu yang
tepat proses PKD.
• Setelah mengetahui
kelompok sasaran
lakukan brainstorming.
Pertanyaan penggerak:
tempat yang tepat
proses PKD yang
dilakukan?
• Jawaban‐jawaban
peserta ditulis pada
kertas plano, dibahas
dan dibuat suatu
rumusan tempat yang
tepat proses PKD
• Tutup sesi ini dengan
salam
I.2 SKETSA DESA Peserta mengetahui tahapan
menyusun sketsa desa
Peserta mampu
merumuskan masalah
dengan media sketsa desa
Peserta mampu
merumuskan potensi
berdasarkan masalah yang
sudah dirumuskan dengan
sketsa desa
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
perorangan
• Penugasan
kelompok
• Simulasi
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Contoh Sketsa
Dusun/Desa
• Buka dengan salam
jelaskan tentang
tujuan pokok bahasan
• Fasilitator menjelaskan
tentang langkah‐
langkah pembuatan
sketsa dusun/desa.
• Bagi peserta dalam
beberapa kelompok,
tiap kelompok antara
5 s/d 7 peserta, tiap
kelompok membuat
sketsa desa sesuai
dengan langkah‐
langkah yang sudah
dijelaskan, fasilitator
dan pendamping meja
memastikan langkah
langkah pembuatan
sketsa desa benar
yang dilakukan oleh
peserta
• Jelaskan oleh
fasilitator cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa mengacu pada
masalah yang ada
berdasarkan sketsa
dusun/desa
120
menit
22. • Tunjuk dengan
sukarela satu atau dua
orang peserta untuk
memsimulasikan cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa mengacu pada
masalah yang muncul
berdasarkan sketsa
desa/dusun
• Tutup sesi ini dengan
salam
I.3 KALENDER MUSIM Peserta mengetahui tahapan
menyusun kalender musim
Peserta mampu
merumuskan masalah
dengan media kalender
musim
Peserta mampu
merumuskan potensi
berdasarkan masalah yang
sudah dirumuskan dengan
kalender musim
Metode :
• Ceramah
• Tanya Jawab
• Penugasan
perorangan
• Penugasan
kelompok
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Contoh
Kalender
Musim
• Buka dengan salam
jelaskan tentang
tujuan pokok bahasan
• Fasilitator menjelaskan
tentang langkah‐
langkah pembuatan
kalender musim
• Bagi peserta dalam
beberapa kelompok,
tiap kelompok antara
5 s/d 7 peserta, tiap
kelompok membuat
kalender musim sesuai
dengan langkah‐
langkah yang sudah
dijelaskan. Fasilitator
dan pendamping meja
memastikan langkah‐
langkah benar
pembuatan kalender
musim yang dilakukan
oleh peserta
• Jelaskan oleh
fasilitator cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa/dusun mengacu
pada masalah yang
ada berdasarkan
kalender musim
• Tunjuk dengan
sukarela satu atau dua
orang peserta untuk
memsimulasikan cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa/dusun mengacu
pada masalah yang
muncul berdasarkan
kalender musim
• Tutup sesi ini dengan
salam
120
menit
I.4 DIAGRAM
KELEMBAGAAN
Peserta mengetahui tahapan
menyusun diagram
Metode :
• Ceramah
• Buka dengan salam,
jelaskan tentang
120
menit
23. kelembagaan
Peserta mampu
merumuskan masalah
dengan media diagaram
kelembagaan
Peserta mampu
merumuskan potensi
berdasarkan masalah yang
sudah dirumuskan dengan
diagram kelembagaan
• Tanya Jawab
• Penugasan
perorangan
• Penugasan
kelompok
• Simulasi
Media :
• UU No 25
tahun 2004
• Buku
Perencanaan
Pembangunan
Desa
• Permendagri
No 66 Tahun
2007
• Contoh
Diagram Ven
Kelembagaan
tujuan pokok bahasan
• Fasilitator menjelaskan
tentang langkah‐
langkah pembuatan
Diagram Ven
Kelembagaan
• Bagi peserta dalam
beberapa kelompok,
tiap kelompok antara
5 s/d 7 peserta, tiap
kelompok membuat
kalender musim sesuai
dengan langkah‐
langkah yang sudah
dijelaskan, fasilitator
dan pendamping meja
memastikan langkah
langkah pembuatan
Diagram Ven
Kelembagaan benar
yang dilakukan oleh
peserta
• Jelaskan oleh
fasilitator cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa mengacu
masalah yang ada
berdasarkan Diagram
Ven Kelembagaan
• Tunjuk dengan
sukarela satu atau dua
orang peserta untuk
memsimulasikan cara
menggali masalah dan
potensi yang dimiliki
desa mengacu pada
masalah yang muncul
berdasarkan Diagram
Ven Kelembagaan
• Tutup sesi ini dengan
salam
J. PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA
J.1. MEKANISME
PENYUSUNAN
DRAFT RPJM DESA
Peserta memahami / dapat
menjelaskan urutan kerja TP
mulai dari pengelompokan
masalah sampai draft RPJM
Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan penjadwalan
pelaksanaan penyusunan
draft RPJM Desa.
Peserta dapat melaksanakan
mekanisme penyusunan
draft RPJM Desa.
Metode :
• Ceramah
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
• Buka sesi ini dengan
mengucapkan salam,
dan jelaskan apa yang
menjadi tujuan dan
target dari materi ini.
• Jelaskan tentang
mekanisme
penyusunan draft RPJM
Desa
• Lakukan curah
pendapat tentang
mekanismepenyusunan
draft RPJM Desa
60 Menit
24. Permendagri
37 Thn 2007
• Menguji daya ingat
• Tanyakan kepada
mereka yang dapat
sempurna membuat
alur mekanisme
penyusunan draft RPJM
Desa. Kepada yang
belum sempurna
menuliskan alur
kegiatannya minta
mengingat kembali.
• Speed reading.
• Penegasan &
pembulatan
J.2. PENETAPAN
MASALAH DAN
POTENSI
Peserta memahami / dapat
menjelaskan
pengelompokan masalah
beserta potensinya.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pemeringkatan
masalah beserta potensinya.
Peserta dapat melaksanakan
penetapan masalah dan
potensi.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
pengertian penetapan
masalah beserta
potensinya.
• Curah pendapat
tentang manfaat dari
kegiatan penetapan
masalah beserta
potensinya.
• Dibagi kelompok untuk
membahas dan
membuat kegiatan
penetapan masalah
beserta potensinya.
• Masing‐masing
kelompok
mempresentasikan,
saling melengkapi hasil
pembahasan di
kelompok, fasilitator
memberikan
penegasan kegiatan
penetapan masalah
beserta potensinya.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
120
Menit
J.3. PENETAPAN
TINDAKAN
PEMECAHAN
MASALAH
Peserta memahami / dapat
menjelaskan rangkuman
sejarah desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pelaksanaan
revive visi / misi desa dan
sinergi dengan visi
kabupaten.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pengkajian
tindakan pemecahan
masalah.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
pengertian penetapan
tindakan pemecahan
masalah beserta
potensinya.
• Curah pendapat
tentang manfaat dari
kegiatan penetapan
tindakan pemecahan
masalah beserta
120
Menit
25. Peserta memahami / dapat
menjelaskan pemeringkatan
tindakan pemecahan
masalah.
Peserta dapat melaksanakan
penetapan tindakan
pemecahan masalah.
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
potensinya.
• Peserta dibagi dalam
kelompok‐kelompok
untuk membahas dan
membuat penetapan
tindakan pemecahan
masalah beserta
potensinya.
• Masing‐masing
kelompok
mempresentasikan dan
saling melengkapi hasil
pembahasan di
kelompok, fasilitator
memberikan
penegasan kegiatan
penetapan tindakan
pemecahan masalah
beserta potensinya.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
J.4. PENYUSUNAN
DRAFT DOKUMEN
RPJM DESA
Peserta memahami / dapat
menjelaskan outline
dokumen RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pengisian
matrik rencana tindakan.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan penjadualan
pertahun.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan prediksi
pendanaan.
Peserta dapat melaksanakan
penyusunan dokumen RPJM
Desa.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
pengertian penyusunan
draft dokumen RPJM
Desa.
• Curah pendapat
tentang manfaat dari
kegiatan penyusunan
draft dokumen RPJM
Desa.
• Peserta dibagi
kelompok untuk
membahas penyusunan
draf dokumen RPJM
Desa mulai dari
pengisian matrik
rencana tindakan,
penjadwalan pertahun,
prediksi pendanaan
serta dokumen lain
yang mendukung
penyusunan draf
dokumen RPJM Desa.
• Masing‐masing
kelompok
mempresentasikan,
saling melengkapi hasil
pembahasan di
kelompok, fasilitator
memberikan
penegasan kegiatan
penyusunan draf
dokumen RPJM Desa.
120
Menit
26. • Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAFT RPJM DESA
K.1. PERSIAPAN Peserta memahami / dapat
menjelaskan persiapan yang
perlu dilakukan dalam
pembahasan draf pada
Musrenbang Desa.
Peserta dapat melaksanakan
persiapan yang perlu
dilakukan dalam
pembahasan draf pada
Musrenbang Desa.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang hal‐
hal yang perlu
dipersiapkan dalam
Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa.
• Jelaskan tentang pelaku
dalam persiapan
Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa.
• Lakukan curah
pendapat tentang
persiapan Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa terkait hal‐hal apa
saja yang perlu
diperbaiki dan
disempurnakan
terutama terkait
dengan tradisi, kondisi
dan karakteristik di
lokasi peserta.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
60 Menit
K.2. PELAKSANAAN Peserta memahami / dapat
menjelaskan pelaksanaan
dalam pembahasan draf
pada Musrenbang Desa.
Peserta dapat berpartisipasi
secara aktif dalam
pembahasan draf pada
Musrenbang Desa.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
pelaksanaan
Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa.
• Jelaskan tentang
pelaku, pemandu,
materi, metode dan
media dalam
pelaksanaan
Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa.
• Lakukan curah
pendapat tentang
pelaksanaan
Musrenbang
pembahasan draf RPJM
Desa.
• Minta peserta untuk
menjadi sukarelawan
dalam proses
pelaksanaan
120
Menit
28. ‐ Apakah kita dapat
mengukur secara jelas
hasil yang mau
dicapai?
‐ Bagaimana kita tahu
bahwa tujuan sudah
tercapai?
‐ Apakah tujuan sudah
realistis dan bisa
dicapai?
‐ Kapan waktu
pelaksanaannya,
berapa lama?
‐ Apakah sudah ditulis
dalam kalimat positif
(apa yang diinginkan,
bukan apa yang tidak
diinginkan)?
‐ Apakah mereka bisa
membayangkan proses
dan hasilnya (apa yang
terlihat, terdengar,
terasa, dan lain‐lain)
• Setiap kelompok
mempresentasikan
hasil kelompoknya, dan
peserta lain
menanggapinya untuk
penyempurnaan.
• Berikan penegasan,
bahwa perlu
diperhatikan aspek
yang menjadi dasar
dalam menyusun RKTL
L. FINALISASI RPJM DESA
L.1. FINALISASI RPJM
DESA
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pembahasan
hasil Musrenbang sebelum
finalisasi RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan finalisasi
dokumen RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan proses asistensi
ke BPD setelah finalisasi
RPJM Desa.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
finalisasi RPJM Desa.
• Curah pendapat
manfaat dari kegiatan
finalisasi RPJM Desa.
• Lakukan diskusi tentang
pelaksanaan finalisasi
RPJM Desa mulai dari
proses awal finalisasi
sampai asistensi ke
BPD, gali juga hal hal
apa saja yang perlu
diperbaiki dan
disempurnakan
terutama terkait
dengan tradisi, kondisi
dan karakteristik di
lokasi peserta.
60 Menit
29. • Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
M. RAPAT PENETAPAN RPJM DESA DI FORUM BPD
M.1. PERSIAPAN Peserta memahami / dapat
menjelaskan persiapan yang
perlu dilakukan dalam rapat
penetapan RPJM Desa di
Forum BPD.
Peserta dapat melaksanakan
persiapan yang perlu
dilakukan dalam rapat
penetapan RPJM Desa di
Forum BPD.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang hal‐
hal yang perlu
dipersiapkan dalam
rapat penetapan RPJM
di Forum BPD.
• Jelaskan tentang pelaku
dalam persiapan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD.
• Lakukan curah
pendapat tentang
persiapan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD terkait hal
hal apa saja yang perlu
diperbaiki dan
disempurnakan
terutama terkait
dengan tradisi, kondisi
dan karakteristik di
lokasi peserta.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
60 Menit
M.2. PELAKSANAAN Peserta memahami / dapat
menjelaskan pelaksanaan
dalam rapat penetapan
RPJM Desa di Forum BPD.
Peserta dapat berpartisipasi
secara aktif dalam rapat
penetapan RPJM Desa di
Forum BPD.
Metode :
• Ceramah
• Diskusi
Kelompok
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan tentang
pelaksanaan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD.
• Jelaskan tentang
pelaku, pemandu,
materi, metode dan
media dalam
pelaksanaan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD.
• Lakukan curah
pendapat tentang
pelaksanaan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD.
• Minta peserta untuk
menjadi sukarelawan
dalam proses
pelaksanaan rapat
penetapan RPJM di
Forum BPD, baik yang
berperan sebagai
pemandu maupun
peserta. Proses
pelaksanaan rapat
120
Menit
31. realistis dan bisa
dicapai?
‐ Kapan waktu
pelaksanaannya,
berapa lama?
‐ Apakah sudah ditulis
dalam kalimat positif
(apa yang diinginkan,
bukan apa yang tidak
diinginkan)?
‐ Apakah mereka bisa
membayangkan proses
dan hasilnya (apa yang
terlihat, terdengar,
terasa, dan lain‐lain)
• Setiap kelompok
mempresentasikan
hasil kelompoknya, dan
peserta lain
menanggapinya untuk
penyempurnaan.
• Berikan penegasan,
bahwa perlu
diperhatikan aspek
yang menjadi dasar
dalam menyusun RKTL
N. SOSIALISASI PERDES RPJM DESA
N.1. SOSIALISASI
PERDES RPJM DESA
Peserta memahami / dapat
menjelaskan penyusunan
Perdes RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan isi sosialisasi
Perdes RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan cara‐cara
sosilisasi Perdes RPJM Desa.
Peserta memahami / dapat
menjelaskan pembagian
peran pelaksanaan
sosialisasi Perdes RPJM
Desa.
Peserta mampu
melaksanakan sosialisasi
Perdes RPJM Desa.
Metode :
• Ceramah
• Presentasi
• Curah
Pendapat
• Tanya Jawab
Media :
• Bahan bacaan
• PPD,
Permendagri
66 Thn 2007,
Permendagri
37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan
jelaskan tujuan PB.
• Jelaskan penyusunan
Perdes RPJM Desa.
• Curah pendapat dan
buat penegasan
manfaat sosialisasi
Perdes RPJM Desa di
desa.
• Jelaskan pelaku
sosialisasi Perdes RPJM
Desa.
• Lakukan curah
pendapat cara‐cara
melakukan sosialisasi
Perdes RPJM Desa di
desa.
• Bahas isi dari sosialisasi
Perdes RPJM Desa
• Lakukan pembahasan
media yang digunakan
untuk sosialisasi dan
cara menggunakannya.
• Lakukan Penyimpulan
dan Penegasan
90 Menit
O. PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA
O.1. PELAPORAN Peserta memahami / Metode : • Buka dengan salam, 120
33.
POKOK BAHASAN : A.KONSEPSI INTEGRASI
SUB POKOK BAHASAN : A.1. KONSEPSI INTEGRASI
TUJUAN :
• Peserta mengetahui dasar pemikiran pengintegrasian
• Peserta mengetahui dampak positif pengintegrasian terhadap
PNPM Mandiri Perdesaan
• Peserta mengetahui konsep integrasi baik secara horisontal
maupun vertikal.
• Peserta mengetahui dan paham tentang tugas desa dalam
integrasi
DURASI : 120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • PTO PNPM Mandiri Perdesaan
• Buku Panduan Pengintegrasian
• Powerpoint “Panduan Pengintegrasian”
PENGANTAR:
Integrasi Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri
Perdesaan dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintergasian perencanaan partisipatif
dengan perencanaan teknokratis dan politis melalui mekanisme Musrenbang.
PANDUAN FASILITASI:
• Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan.
• Berikan pertanyaan pada peserta “ mengapa ada pemikiran integrasi PNPM MPd ke dalam pembangunan
reguler?” beri kesempatan 3 peserta menjawab.
• Fasilitator memberikan kesimpulan atas jawaban peserta, beri penegasan kenapa ada integrasi PPNPM
MPd ke dalam pembangunan reguler
• Jelaskan mengenai pedoman pengintegrasian dengan menayangkan “powerpoint “ panduan
pengintegrasian.
• Bagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuaikan jumlah peserta, tiap‐tiap kelompok membahas tentang
tugas desa dan perannya dalam pengintegrasian
• Tiap‐tiap kelompok untuk menempelkan hasil diskusi di dinding, kelompok berkeliling untuk mengoreksi
dan menambahkan hasil diskusi kelompok lain.
• Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah d koreksi dan ditambahkan oleh
kelompok lain
• Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang tugas desa dalam pengintegrasian
PENJELASAN MATERI:
TUJUAN UMUM
Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Integrasi Program
TUJUAN KHUSUS
1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa.
34. 2. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.
3. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten
kepada pemerintah desa.
MANFAAT :
1. Tidak terjadi pengulangan terhadap perencanaan di desa
2. Penyelarasan perencanaan kegiatan yang ada di desa dengan anggaran yang masuk di desa
3. Keberlanjutan kegiatan yang ada di desa lebih terjamin
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegitan hanya dilakukan oleh kepala desa satu kali dalam satu
tahun dalam forum BPD
SASARAN :
1. SASARAN STRATEGIS
2. SASARAN OPERATIF
3. SASARAN PRAKTIS
SASARAN STRATEGIS
a. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan
pembangunan
b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa.
c. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa.
d. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah
SYARAT DAN KETENTUAN
Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan PNPM‐MP yang memenuhi syarat‐syarat sebagai
berikut:
1. Memiliki sarana/kantor/sekretariat pemerintah desa yang dianggap layak.
2. Perangkat Pemerintah Desa sekurang‐kurangnya terdiri atas: Sekretaris Desa, dan
Sekurang‐kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur).
3. Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Langkah‐langkah Integrasi :
1. Sosialisasi
2. Pelatihan Pelaku
3. Penyusunan RPJM Desa
a. Bagi Desa yang sudah mempunyai RPJM Desa harus melakukan peninjauan ulang dan
penyempurnaan sesuai petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa, dimana musyawarah
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip‐prinsip PNPM‐MP
b. Bagi Desa yang belum mempunyai RPJMDesa harus menyusun RPJMDesa.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi /
ditambahkan:
35.
POKOK BAHASAN : B.REVIEW RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN : B.1. REVIEW RPJM‐DESA
TUJUAN :
• Peserta mengetahui tujuan dilakukannya review RPJM‐Desa
• Peserta mengetahui tahapan melakukan review RPJM‐Desa
• Peserta mampu melakukan penilaian kelayakan RPJM‐Desa
DURASI : 120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • PTO PNPM Mandiri Perdesaan
• Juknis PPD
• Formulir penilaian dan evaluasi RPJM‐DESA
PENGANTAR:
Kegiatan penilaian dan Evaluasi RPJM‐Desa yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa
penyusunan RPJM‐Desa benar dilakukan dengan proses sesuai Junis yang ada, telah dilakukan pengkajian
keadaan di desa dengan benar dan menghasilkan dokumen yang baik
PANDUAN FASILITASI:
• Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan.
• Penjelasan oleh fasilitator tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa.
• Berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa
• Lakukan curah pendapat bagi peserta yang pernah melakukan review RPJM‐Desa
• Jelaskan oleh fasilitator tahapan dalam melakukan review RPJM‐Desa
• Peserta latih melakukan simulasi review RPJM‐Desa
• Berikan penegasan untuk materi ini dan kemungkinan kendala yang ada dilapangan dalam melakukan
review i RPJM‐Desa
PENJELASAN MATERI:
Tahapan Review RPJM‐Desa
a. SK Kepala Desa untuk tim perumus/review
b. Melakukan penilaian terhadap RPJM Desa yang ada
c. Menyusun hasil penilaian
d. Pelaksanaan hasil penilaian aspek yang perlu diperbaiki
e. Memperdeskan kembali RPJM‐Desa
Manfaat
Manfaat dari review RPJM‐Desa:
a. Menetapkan masalah di desa secara tepat
b. Menetapkan potensi yang ada di desa secara tepat
c. Merumuskan Visi dan Misi desa yang realistis
d. Menyusun jenis kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah
e. Susunan kegiatan tiap tahun yang sesuai dengan prioritas dan kemampuan
Ruang Lingkup
Ruang lingkup review mencakup:
36. a. Kualitas proses penyusunan RPJM‐Desa
‐ Pemilihan tim penyusun
‐ Pelaksanaan PKD
‐ Sosilalisasi ke masyarakat
‐ Musdes pembuatan rancangan RPJM‐Desa
‐ Penetapan RPJM‐Desa
‐ Sosialisasi perdes RPJM‐desa
b. Kualitas dokumen
‐ Profil desa
i. Pemetaan masalah
ii. Pemetaan potensi
‐ Perumusan visi dan misi
‐ Pemilihan kegiatan strategis
‐ Penyusunan prioritaskegitan dalam RKP tahunan
Tata Cara Penilaian
A. Yang terlibat dalam melakukan review adalan tim penyusun/review
a. Kepala desa
b. Sekertaris desa
c. LPMD
d. Tokoh masyarakat
e. Wakil perempuan dan
f. KPMD
B. Persiapan Review
a. Menyiapkan RPJM‐Desa yang telah dibuat
b. Menyususn tugas tim penyusun/review
c. Menyiapakan form penilaian kualitas RPJM‐Desa
A. Teknik review
a. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan
b. Setiap "Indikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
c. Rentang nilai Skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100.
d. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek tertentu,
dihitung berdasarkan Sub‐bobot (Indikator) kali Skor kali Bobot (Aspek)
e. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua
indikator.
f. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
55: Tidak layak
• 56‐59: Kurang
• 60‐65: Cukup
• 66‐74: Layak
• 75‐90: Memuaskan
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi /
ditambahkan:
37.
POKOK BAHASAN : C. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
SUB POKOK BAHASAN : C.1. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
TUJUAN : • Peserta memahami / dapat menjelaskan perlunya kader dan
integrasi.
• Peserta memahami / dapat menjelaskan tugas kader.
• Peserta memahami / dapat menjelaskan karakter kekaderan.
• Peserta memahami / dapat menjelaskan cara membangun kader
(kaderisasi).
• Peserta dapat melaksanakan kaderisasi.
DURASI : 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • Bahan bacaan kader dan kaderisasi
• Panduan Integrasi
PENGANTAR:
KPMD yang berperan sebagai kader utama diharapkan mampu menemukan calon kader yang dapat
diharapkan untuk memiliki karakter, keikhlasan, kerelaan dan menjadikan kader pemberdayaan masyarakat
sebagai pilihan tentu menjadi syarat utama (?). Situasi kondusif diharapkan memunculkan para calon kader
sehingga keteladanan dalam pelaksanaan PNPM MP perlu dihadirkan. Tak dapat dipungkiri bahwa perluasan
wawasan penanaman kesadaran kritis bagi para calon kader adalah agenda penting kaderisasi. Stimulasi dan
pengujian‐pengujian yang terus‐menerus dibutuhkan untuk membentuk para penerus yang dapat diandalkan.
Untuk itu pembekalan melalui pengalaman adalah bagian tak terpisahkan dari pembekalan melalui olah pikir
dan mental yang direncanakan.
PANDUAN FASILITASI:
• Buka sessi dengan mengucapkan salam, dan jelaskan tujuan pertemuan kali ini.
• Jelaskan seputar strategi Pengintegrasian Perencanaan pembangunan PNPM MP
• Lakukan tanya‐jawab seputar strategi Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan PNPM MP ke
dalam Perencanaan Pembangunan Reguler
• Lakukan diskusi tentang :
‐ Identifikasi nilai‐nilai yang melekat pada kader pemberdayaan masyarakat
‐ Gambaran ruang kerja sebagai ruang pembelajaran bagi kader.
‐ Proses‐proses pembentukan dirinya sebagai kader pemberdayaan masyarakat
• Lakukan pembahasan dan tanya jawab tiga hal tersebut di atas.
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan.
PENJELASAN MATERI:
lntelektualitas dan kemampuan teknis sebagai hasil pendidikan formal nampaknya tidak serta merta menjamin
muncul dan berkembangnya integritas sosial dan integritas nasional.
Analisis kritis tentu akan sangat membantu menjelaskan fenomena‐fenomena dan dapat menjelaskan
hubungan kausal (tentang apa?). Walau demikianl pengambilan kesimpulan tentang benar‐salah (rasio) baik‐
buruk (etika), pantas‐tidak pantas (estetika) akan sangat ditentukan oleh nilai‐nilai dan perspektif yang dianut
seseorang. Dengan kata lain nilai yang diyakini sebagai ideologi akan menentukan kesimpulan, tidak terlepas
dari pemihakan secara ideologis, walau tidak serta merta melahirkan manusia‐manusia bertindak.
Manusia bertindak hanya akan lahir bila nilai‐nilai yang diyakini kebenarannya diperjuangkan ke dalam ranah
realitas.
38. Kiranya dapat ditierima secara umum bahwa analisis kritis dapat memicu tumbuhnya kesadaran kritis dan
kesadaran kritis dapat mendorong munculnya tindakan. Akan tetapi munculnya tindakan nyata dan disadari
hanya akan terjadi bila ada rasa tanggung jawab, rasa malu dan rasa bersalah. Selain itu, juga akan muncul bila
memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah kewajiban dan tindakan bernilai yang
terlepas dari kepentingan‐kepentingan pribadi. Posisi ini menempatkan seseorang atau kelompok memiliki
predikat kader yang selalu berupaya mewujudkan hal ideal dalam kenyataan, memecah kebekuan, pelopor
pembaharuan dan mencegah penyimpangan amanah.
PNPM MP telah meluncurkan pembangunan partisipatif yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan
pembangunan yang pro rakyat miskin. Dalam rangka itu pula perencanaan partisipatif diintegrasikan ke dalam
sistem pembangunan reguler. Integrasi tentunya tidaklah dapat diartikan hanya sebagai penyamaan jadual,
kebersamaan dalam forum Musrenbang. lntegrasi hendaknya dipahami sebagai meletakkan dan
memfungsikan perencanaan berbasis rakyat desa ke dalam ranah perencanaan publik. Tidak saja dituntut
kompetensi untuk mencapai tujuan ini. Pemusatan sasaran dan perluasan dukungan lingkungan strategis
diperlukan; yang di dalamnya akan mencakup penyamaan tujuan, persepsi, pemikiran dan tindakan di tengah
kelompok‐kelompok sosial yang berbeda.
Pengorganisiran kelompok‐kelompok sosial menuju terbangunnya norma‐norma yang selaras dengan nilai,
tujuan dan norma‐norma yang membuka lahirnya tata aturan (rules) permanen bagi pembangunan partisipatif
sejati menjadi agenda dan sebuah tantangan khusus. Fasilitator sebagai garda terdepan dan yang dipersepsi
sebagai kader pemberdayaan masyarakat akan berada pada posisi dan situasi ini; yang dalam saat yang sama
berperan sebagai pemberdaya masyarakat desa.
Adalah layak kiranya untuk mempersepsi desa adalah sebuah "Negara" kecil. Dengan pemahaman ini maka
dalam rangka menegakkan kemandirian desa dan otonomi desa maka setiap kelompok sosial di desa atau
pihak‐pihak yang berpengaruh dalam perubahan sosial dalam masyarakat desa perlu dipandang sebagai
sebuah potensi. Perbedaanperbedaan kepentingan dan pemahaman dalam masyarakat desa dengan demikian
harus dapat dikelola dan dikondisikan hingga dapat dikelola oleh masyarakat sendiri. Rakyat desa sesuai
konstitusi harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek yang memiliki otoritas yang bertanggung jawab
dan berdaulat secara nyata sehingga keputusan‐keputusan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan
pengawasan berbasis rakyat dapat diwujudkan.
Norma‐norma yang adil yang menyangkut hak‐hak rakyat desa secara menyeluruh patut dibangun. Hak atas
kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas perlakuan yang adil termasuk
relasinya dengan desa‐desa lain dalam "Negara" ini perlu dibangun. Upaya pembangunan yang di antaranya
menyangkut pembangunan kecerdasan umum, kesamaan derajat tanpa membedakan status sosial atau jenis
kelamin, pembangunan martabat dan harga diri yang akan dapat berhadapan dengan berbagai kepentingan,
pandangan dan kebiasaan atau bahkan tradisi yang telah mengakar.
KADERISASI
Upaya pencapaian cita‐cita sebagaimana yang diutarakan di atas tidaklah akan terwujud dalam waktu singkat.
Upaya terus menerus dapat saja tanpa mengenal batas waktu. Hal ini tidak berarti bahwa upaya intervensi
sosial tidak memberikan hasil akan tetapi setiap perkembangan akan juga akan disertai oleh permasalahannya
sendiri. Oleh karena itu estafet dari satu angkatan atau bahkan regenerasi perlu dirancang.
Untuk itu pilihan‐pilihan yang dianggap tepat dan strategis perlu diputuskan. Akankah diperlukan kader yang
bersifat massif ataukah kader yang lebih kualitatif dan efisien ?
Perlukah penjenjangan secara kualitatif ataukah penjenjangan menurut kebutuhan wilayah administrasi
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dsb. Keputusan‐keputusan ini sangat ditentukan oleh kondisi dan
situasi nyata.
Kiranya tidak perlu diulas lanjut bahwa para penerus harus tetap dalam koridor tujuan dan cita‐cita yang
selaras dengan sifat‐sifat dan kiprah PNPM MP. Namun kiranya perlu kiranya dicamkan bersama bahwa kader
dan kader penerus yang dibangun dalam PNPM MP sama sekali tidak diarahkan untuk gerakan massa atau aksi
massa. Kaderisasi kader pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menjadi manusia pembangun yang
mencerahkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat dalam rangka membangun kecerdasan umum
yang akan menggunakan kelembagaan masyarakat sebagai alat pengembangan norma‐norma dalam koridor
konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan bagi masyarakat perdesaan.
PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Fungsi utama yang metekat datam diri seorang Kader minimal mencakup 3 (tiga) bagian yaitu :
a. Sebagai pendobrak kebekuan atau kemandegan
39. Kebekuan atau kemandegan akan terkait dengan aspek pemikiran, stagnasi atau tidak dapat
berjatannya sebuah kebijakan, kebiasaan atau tradisi yang menghambat dan sudut dan cara
pandang atau pemahaman yang menghambat pencapaian cita‐cita.
b. Pelopor pembaharuan atau perubahan
Seorang kader menjadi garda terdepan datam upaya mewujudkan perubahan‐perubahan
yang dipertukan datam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk metakukan fungsi ini
maka kader pertu metakukan analisa lingkungan, aspek momen, penggatangan potensi dan
pemitihan tangkah strategis.
c. Meneruskan cita‐cita atau ideotogi.
Pencapaian sebuah cita‐cita atau ideotogi dapat merupakan sebuah jatan panjang yang didalamnya akan
memiliki dinamika yang membutuhkan jawaban dan antisipasi setalas dengan perubahan dan
perkembangan. Regenerasi pertu dilakukan agar tujuan‐tujuan dasar tetap lestari dan perubahan‐
perubahan taktis dapat disetaraskan dengan perkembangan.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi /
ditambahkan:
Note: Apa tidak lebih baik kalau penjelasan materi di atas dibuat lebih ringkas, atau dibuat dalam bentuk
pointers ?
POKOK BAHASAN : D.KONSEP RPJM‐DESA
40.
SUB POKOK BAHASAN : D.1. KONSEP RPJM‐DESA
TUJUAN :
• Peserta mengetahui Peraturan perundangan sebagai dasar RPJM Desa
• Peserta mengetahui tentang hirarki pembangunan nasional
• Peserta mengetahui manfaat dari RPJM Desa
• Peserta tahu tentang kisi kisi/format dokumen RPJMDesa
• Peserta mengetahui mekanisme tahapan penyusunan RPJMDesa
• Peserta mengetahui pelaku pelaku yang terlibat dalam penyusunan
RPJMDesa
DURASI : 120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • UU No 25 tahun 2004
• Buku Perencanaan Pembangunan Desa
• Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR:
Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan
menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat
meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan
kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan
membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional
secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas
masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam
pengelolaan pembangunan, yang mencakup, antara lain:
a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan.
pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.
Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen
perencanaan pembangunan desa (RPJM‐Desa). Karena RPJM‐Desa merupakan dokumen yang menunjukkan
arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa, maka kualitas RPJM‐Desa menjadi sangat penting untuk
diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen mau pun kesesuaiannya dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM‐Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri
dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM‐Desa. Untuk mengakomodasi
kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM‐Desa, yang merupakan
turunan dari serta penjabaran secara rinci Permendagri No. 66 Tahun 2007.
.
PANDUAN FASILITASI:
• Buka sesi ini dengan salam dan jeleskan mengenai tujuan pokok bahasan.
• Fasilitator menjelaskan mengenai perundang undangan yang mendasari pembuatan RPJM Desa
• Fasilitator menjelaskan tentang hirarki pembangunan nasional, penugasan kepada peserta untuk membaca
UU no 25 tahun 2004 tetang sistem perencanaan pembangunan nasional.
• Bagi peserta menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 5 s/d 7 orang peserta, dan masing masing
kelompok diminta untuk membahas tentang manfaat dari RPJMDesa
• Hasil diskusi ditempel pada dinding, tiap kelompok berkeliling untuk menambahkan dan mengoreksi hasil
diskusi dari kelompok lain. Fasilitator menunjuk kelompok yang paling lengkap dan benar hasil diskusinya
untuk memaparkan di depan, hasil masih bisa ditambahkan dan dikoreksi kelompok lain
41. • Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan memberi penegasan tentang manfaaf dari RPJMDesa
• Fasilitator menjelaskan kisi‐kisi RPJM Desa yang berkualitas, dengan mengacu pada Buku Perencanaan
Pembangunan Desa (PPD) dan Permendafri no 66 tahun 2007
• Penugasan pada peserta untuk membaca Buku PPD dan Permendagri 66 tahun 2007, kemudian dibagi
menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 5 s/d 7 peserta, tiap‐tiap kelompok mendiskusikan tentang
mekanisme penyusunan RPJMDesa. Bagi peserta yang sudah faham dan pernah terlibat dalam penyusunan
untuk ada di tiap‐tiap kelompok
• Tanyakan pada peserta unsur apa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa , jawaban peserta ditulis
dan diberi penyimpulan dan penegasan oleh fasilitator tentang siapa saja yang terlibat dalam penyusunan
RPJMDesa
• Akhiri pokok bahasan ini dengan memberikan kesimpulan dan penegasan pokok bahasan.
PENJELASAN MATERI:
A. Peraturan Perundangan
Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa antara lain:
1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421):
4. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan
Desa.
B. Pengertian
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan
Desa.
2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas‐batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat.
42. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa)
adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para
pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa
dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di
desa 1 (satu) tahunan.
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan
manusia.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan
Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM‐Desa) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan
pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas
kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP‐Desa) adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM‐Desa
yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan
pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM‐Desa.
12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang undangan
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
C. Tujuan
Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa adalah:
1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan RPJM Desa — RKP Desa;
2. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses
penyusunan dan dokumen RPJM‐Desa — RKPDesa;
3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk
mengevaluasi dan menemukenali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan
pembangunan desa:
4. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM
Desa — RKP‐Desa, dan
5. Mendorong terwujudnya RPJM‐Desa — RKP‐Desa sebagai dokumen perencanaan yang
penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.
D. SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM‐Desa
44. II. Pengkajian Keadaan Desa
II.1 Pengertian
Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai
keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.
II.2 Tujuan
Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:
a. Potensi desa.
b. Permasalahan yang dihadapi.
c. Kebutuhan masyarakat.
II.3 Fasilitator
Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD.
II.4 Pendekatan dan Metode
Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode
P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).
II.5 AIat Kaji dan Instrumen
Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form‐form B
(Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007.
III. Proses
1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas.
2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melaku kan pengelompokan dan penentuan
peringkat masalah.
3. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan
Masalah.
4. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan.
IV. Waktu Pelaksanaan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan.
V. Hasil
Hasil dari kegiatan ini adalah:
a. Data Potensi Desa.
b. Data Permasalahan.
c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun
2007.
F. Tim Penyusun RPJM‐Desa
Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang‐kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas:
1. Kepala Desa.
2. Sekretaris Desa.
3. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka
digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang
bersangkutan.
4. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan.
5. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Kepala dusun,dan
46. SUB POKOK BAHASAN : E.1.PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN RPJM‐DESA
TUJUAN :
• Peserta mengetahui persyaratan‐persyaratan yang perlu
disediakan dalam persiapan pembuatan RPJM Desa
• Peserta mengetahui dinamika masyarakat yang perlu dibangun
untuk pelaksanaan penyusunan RPJMDesa
• Peserta mengetahui kendala yang perlu diantisipasi/titik kritis
dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDes.
DURASI : 120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • UU No 25 tahun 2004
• Buku Perencanaan Pembangunan Desa
• Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR:
Pembuatan RPJMDesa perlu persiapan pembuatannya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan
dari segi kualitas. Kondisi masyarakat yang dinamis menerima peubahan dan partisipatif sangat
membantu.
PANDUAN FASILITASI:
• Buka sesi ini dengan salam dan jelaskan mengenai tujuan dari pokok bahasan
• Bagi peserta manjadi 3 kelompok,
kelompok satu membahas tentang hal‐hal apa saja yang perlu disediakan dalam persiapan
pembuatan RPJMDesa
Kelompok dua membahas dinamika masyarakat yang perlu dibangun untuk pelaksanaan
penyususnan RPJMDesa
Kelompok tiga membahas tentang titik kritis dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDesa
• Presentasi hasil pembahasan kelompok satu.Kelompok dua dan tiga memberi masukan untuk
memperkaya hasil diskusi kelompok satu. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan
tentang hal‐hal apa saja yang perlu disediakan dalam persiapan penyusunan RPJMDesa
• Presentasi hasil pembahasan kelompok dua. Kelompok satu dan tiga memberi masukan untuk
memperkaya hasil diskusi kelompok dua. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan
tentang dinamika masyarakat yang perlu dibangun dalam persiapan penyusunan RPJMDes
• Presentasi hasil pembahasan kelompok tiga. Kelompok satu dan dua memberi masukan untuk
memperkaya hasil diskusi kelompok tiga. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan
tentang titik kritis dalam persiapan penyusunan RPJMDesa
• Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan ini, kemudian tutup sesi ini
dengan salam
PENJELASAN MATERI:
I. PERSIAPAN YANG PERLU DISEDIAKAN DALAM PEMBUATAN RPJMDesa
1. Kelembagaan didesa telah terbentuk dengan berfungsi dengan baik
2. Hubungan antar lenbaga sudah berjalan dengan baik
3. Fungsi pemerintahan di desa sudah berjalan dengan baik
47. 4. Adanya KPMD yang menguasai/mengerti tahapan pelaksanaan kegiatan penyususnan
RPJMDesa
II. DINAMIKA MASYARAKAT YANG PERLU DIBANGUN DALAM PERSIAPAN PEMBUATAN
RPJMDesa
1. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sudah berjalan dengan baik.
2. Rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kegiatan dan progran yang ada di desa telah
berjalan dengan baik
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah baik.
4. Kepala desa yang telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar
5. Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan di desa
6. Kelembagaan desa yang berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya
III. TITIK KRITIS YANG HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa
1. Pemerinta desa belum mempunyai perangkat sesuai dengan ketentuan minimal
2. Belum terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Masyarakat apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya
4. Kelembagaan desa lainya belum terbentuk, kalau pun sudah terbentuk belum berfungsi
secara optimal
5. Kepala desa hanya berorientasi membuat dokumen RPJMDesa yang bagus tetapi tidak
memperhatikan proses, sehingga banyak kepala desa yang menyerahkan begitu saja
pembuatan dokumen RPJMDesa kepada organisasi atau perorangan.
6. Kepala desa menyusun RPJM Desa hanya dengan elit desa
7. Fasilitasi pegas dilakukan oleh KPMD tanpa melibatkan LPMD
8. Penggalian gagasan dilakukan di desa/dusun ketika dibawa ke Musrengbang tingkat
kabupaten tidak relevan dengan program yang dibuat SKPD.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan
identifikasi / ditambahkan:
48.
POKOK BAHASAN : F.SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN : F.1.SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM‐DESA
TUJUAN :
• Peserta mengetahui Standar Informasi yang perlu
disosialisasikan
• Peserta mengetahui cara‐cara sosialisasi penyusunan RPJMDesa
• Peserta mengetahui pembagian tugas para pelaku sosialisasi
rencana penyusunan RPJMDesa
DURASI : 120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA : • UU No 25 tahun 2004
• Buku Perencanaan Pembangunan Desa
• Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR:
Kegiatan penyusunan RPJM‐Desa di atas disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan
kelompok masyarakat di Desa
PANDUAN FASILITASI:
• Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian jelaskan tujuan dari pokok bahasan.
• Penugasan peserta untuk membaca buku perencanaan pembangunan desa dan Permendagri 66
tahun 2007
• Bagi peserta manjadi 3 kelompok,
kelompok satu membahas tentang standar informasi yang perlu disosialisasikan dalam
sosialisasi penyusunan RPJMDesa
Kelompok dua membahas cara‐cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDesa
Kelompok tiga membahas tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan
RPJMDesa
• Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu. Kelompok dua dan tiga memberi masukan
untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu. Fasilitator menyimpulkan dan memberi
penegasan tentang standar informasi yang perlu disosialisasikan dalam sosialisasi penyusunan
RPJMDesa
• Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua. Kelompok satu dan tiga memberi masukan
untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua. Fasilitator menyimpulkan dan memberi
penegasan tentang cara cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDes
• Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga. Kelompok satu dan dua memberi masukan
untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga. Fasilitator menyimpulkan dan memberi
penegasan tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan RPJMDesa
• Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan dan menutup pokok
bahasan ini dengan salam
PENJELASAN MATERI:
I. Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang
1. Rencana penyusunan RPJM‐Desa