1. MANAJEMEN PB
Disampaikan Pada Acara Bimbingan Organisasi RAPI
Wilayah Kabupaten Sleman.
Sleman, Sabtu 31 Maret 2012
Prasetyo Budi Laksono
YZ 12 XPB

2. BELAJAR DARI PENGALAMAN
Pra Bencana :
Kurang diperhatikan.
Kesiapsiagaan kurang, bencana terjadi waktu kita tidak siap.
Pada Saat Kondisi Darurat :
panik berkepanjangan
tidak tahu apa yang harus diperbuat
Koordinasi kacau , kewenangan tidak jelas
Stress ( diri,family/keluarga, tetangga menjadi korban )
Distribusi bantuan kacau
Ketidak percayaan pada pemerintah
Tekanan media
Isu yang menyesatkan dari pihak tidak bertanggungjawab
Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat
keamanan terganggu.
Kondisi Pasca Bencana :
pemulihan fisik,sosial,ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, tidak menyeluruh
bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat
bantuan tidak merata
psikososial tidak secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

3. KEBIJAKAN
 Uu 24/2007 tentang penanggulangan bencana
 Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur.
 Pemerintah sbg penanggungjawab PB dengan peran serta aktif
masyarakat dan lembaga usaha platform nasional.
 Merubah paradigma respon menjadi pengurangan risiko bencana.
 Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra
bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu
dan terkoordinasi.
 Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi
bencana.
 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui
kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai.
 Integrasi PB dalam rencana pembangunan ( RKP/D, RPJM/D,
RPJP/D )

4. ARAHAN PRESIDEN RI
Tentang Penanggulangan Bencana
1 Pemda kabupaten / kota menjadi penanggung jawab
utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di
wilayahnya.
2 Pemda provinsi segera merapat ke daerah bencana
untuk memberikan dukungan dengan mengerahkan
seluruh sumber daya yang ada di tingkat provinsi jika
diperlukan.
3 Pemerintah memberi bantuan sumberdaya yang secara
ekstrim tidak tertangani daerah.
4 Libatkan Tni dan Polri.
5 Laksanakan penanganan secara dini.

5. LEGISLASI
Nasional :
 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA
 UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang TATA RUANG
 Peraturan Pemerintah
 Peraturan Presiden
 Peraturan Menteri
 Peraturan Kepala BNPB
 Dsb
Daerah :
 Peraturan Daerah
 Peraturan Gubernur
 Peraturan Walikota
 Peraturan Bupati
 Qanun
 Dsb.

6.  Kelembagaan :
BNPB
Formal :
BNPB Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
BPBD Provinsi :
- 33 BPBD sudah terbentuk. BPBD Provinsi
BPBD Kabupaten / Kota :
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana
- 357 BPBD sudah terbentuk.
BPBD Kab. / Kota
Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

7. KELEMBAGAAN
NON FORMAL
NATIONAL PLATFORM ( PLANAS PRB )
- FORUM MASYARAKAT SIPIL
- FORUM LEMBAGA USAHA
- FORUM PERGURUAN TINGGI
- FORUM MEDIA
- FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL
LOCAL PLATFORM
- FORUM PRB NTT
- FORUM PRB JOGJAKARTA
PLATFORM TEMATIC
- FORUM MERAPI
- FORUM SLAMET
- PERLU TERUS DIKEMBANGKAN

8. PERENCANAAN
• Perencanaan Penanggulangan Bencana
Rencana Penanggulangan Bencana ( Disaster Management Plan )
- Tingkat Nasional - RENCANA NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA 2010 – 2014
- Tingkat Provinsi/Kab/Kota – RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
Rencana Tiap Jenis Bencana
- Rencana Mitigasi ( Mitigation Plan )
- Rencana Kontijensi ( Contigency Plan )
- Rencana Operasi ( Operation Plan )
- Rencana Pemulihan ( Recovery Plan )
• Pemaduan PB Dalam Perencanaan Pembangunan ( Nasional/
Daerah )
- Penanggulangan Bencana Dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D)
Dan RKP (N/D)

9. PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kapasitas adalah kemampuan sumberdaya dalam menghadapi
ancaman atau bahaya.
1. Kapasitas Kelembagaan ( ada tidaknya BPBD, platform
daerah PRB, dan forum lainnya )
2. Kapasita Sumber Daya
- Sumberdaya manusia ( pelatihan personil, relawan dan
masyarakat )
- Prasarana ( kantor, pusdalops, alat transportasi dan
komunikasi )
3. Kapasitas IPTEK ( penguasaan iptek, pendidikan tinggi,
iptek terapan )
4. Kapasitas Manajemen (prosedure koordinasi, komando dan
pelaksanaan penanggulangan bencana )

10. Perencanaan
PENYELENGGARAAN Pencegahan
PENANGGULANGAN Pengurangan Risiko
Pendidikan
BENCANA Situasi Tidak Pelatihan
Ada Bencana Penelitian
Penaatan Tata Ruang
Prabencana
Situasi Terdapat Mitigasi
Potensi Bencana Peringatan Dini
Kesiapsiagaan
PENYELENGGA - Kajian Cepat
RAAN Saat Tanggap Status Keadaan Darurat
PENANGGULA - Darurat Penyelamatan & Evakuasi
NGAN BENCANA Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Perlindungan
Pemulihan
Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana
Pascabencana Sosial
Rekonstruksi Ekonomi
Kesehatan
Kamtib
Lingkungan

11. RISIKO BENCANA
Uu No 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana
● Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suati wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit , jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
● Probabilitas timbulnya kerusakan atau kerugian (
jiwa, harta, kehidupan dan lingkungan ) yang diakibatkan
oleh interaksi antara ancaman bahaya ( yang disebabkan
oleh alam atau manusia ) dengan kondisi yang rentan dan
kapasitas yang rendah.

12. BAHAYA ( HAZARD )
◊ Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah
manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan
atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia.
◊ Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, tetapi
tidak semua bahaya selalu menjadi bencana.

13. KERENTANAN ( VULNERABILITY )
Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat
keadaan ( faktor fisik, sosial, ekonomi dan
lingkungan ) yang berpengaruh buruk
terhadap upaya upaya pencegahan dan
penanggulangan bencana.

14. KAPASITAS ( CAPACITY )
Suatu kondisi kemampuan sumberdaya
dalam menghadapi ancaman atau bahaya,
Dimana makin tinggi suatu kapasitas akan
menurunkan tingkat resiko bencana.

15. KONSEP DASAR BENCANA
Pemicu/Trigger
Bahaya/
Hazards
Risiko/ BENCANA
disaster
Risk
Vulnerability
/Kerentanan
&
Kapasitas/
Capacity

16. Kerangka Kerja
Pengurangan Resiko Bencana ( PRB )
UN – ISDR 2004
Merupakan kerangka konseptual dari berbagai
elemen yang dianggap dapat mengurangi
kerentanan dan resiko bencana dalam suatu
komunitas, untuk mencegah ( preventif ) dan
mengurangi ( mitigasi ) dampak yang tidak
diinginkan dari ancaman, dalam konteks yang luas
dari pembangungan berkelanjutan.

17. BAHAYA, KERENTANAN DAN KAPASITAS
Kerentanan
&
Bahaya
Kapasitas

18. Risiko = Hazard (bahaya) x Vulnerability (kerentanan)/Capacity (kemampuan)
Kerentanan
Bahaya Risiko &
Kapasitas

19. PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Bahaya
& Kapasitas
Kerentanan

20. PELIBATAN SELURUH STAKEHOLDER
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Media Massa
BUMN
Peneliti dan Pakar
Perusahaan Transportasi
LSM Perusahaan Kontruksi
Masyarakat ( Private Sector )
Bantuan Internasional