Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar

TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA
PENDIDIKAN PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK
PELAYANAN PUBLIK DI KAB. BINTAN, PROV. KEPRI

MAKALAH
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Financial Management for Public Sector (Schools)
Dosen: Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.

Oleh:
JOKO PRASETIYO
NIM: 11/327329/PEK/16768
NO REG: 11 KD 233

MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2012
Joko Prasetiyo Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri 1

DAFTAR ISI

Halaman Judul ………………………………………………………..…… i

Daftar Isi …………………………………………………………….…… ii

1. Pendahuluan ……………………………………………………… 1

2. Rumusan Masalah ………………………………………………… 2

3. Pembahasan ………………………………………………………. 4

4. Kesimpulan ………………………………………………………. 20

Daftar Pustaka ……………………………………………………………. 22


TRANSPARANSI DALAM PENENTUAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN
PER SISWA SD NEGERI SEBAGAI PRODUK PELAYANAN
PUBLIK/PEMERINTAH DI KAB. BINTAN PROV. KEPRI

Oleh: Joko Prasetiyo

1. Pendahuluan

Pelayanan jasa baik di sektor bisnis maupun di sektor publik/pemerintah tentunya tidak

akan lepas dari timbulnya biaya, demikian pula pelayanan di bidang pendidikan, tentunya juga

akan menimbulkan adanya biaya pendidikan baik yang ditanggung oleh pemerintah maupun

oleh orang tua siswa/masyarakat. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak

dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan

desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami

kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan. Kebutuhan

tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang

juga meliputi bidang pendidikan. Masalah pembiayaan ini sangat menentukan kesuksesan

program manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan

(KTSP) yang saat ini diberlakukan.

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya

akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang

bersifat mikro ( satuan pendidikan ) hingga yang makro ( nasional ), yang meliputi sumber-

sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan

efisiensi dalam pengguanaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-

perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-


permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi

khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi

penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan suatu yang

mudah dilaksanakan, namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan

manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi

administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan. Meskipun demikian,

desentralisasi memang sangat perlu di dalam menumbuhkan sikap demokrasi. Akan tetapi,

desentralisasi pendidikan belumlah segala-galanya kalau tidak diikuti dengan usaha-usaha

perbaikan di berbagai bidang yang berkaitan. Decentralization is necessary but not sufficient

to improve the quality of education. ( Tilaar H.A.R, 2000:88 ).

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan pada pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara

berhak mendapat pendidikan, ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya. Ujung tombak pelaksanaan UUD tersebut ialah di

daerah. Seperti juga bunyi Undang-Undang otonomi Daerah No 32 Tahun 2003, pendidikan

dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah. Pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas

untuk semua orang merupakan perwujudan dari deklarasi hak-hak asasi manusia (PBB tahun

1948). Hak asasi untuk memperoleh pendidikan ini kemudian diperkuat dengan keputusan

konferensi UNESCO di Yom Tjen (Thailand) pada tahun 1990 dan konferensi Dakkar (Tilaar,

2006:164). Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji

atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per

siswa (unit cost).


Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik

yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang dikeluarkan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan

ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif

untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Analisis mengenai biaya satuan

dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan

menggunakan sekolah sebagai unit analisis.

Dalam penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk

pelayanan publik/pemerintah di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tentunya harus

dihitung berdasarkan kebutuhan riil dari masing masing sekolah, tidak bisa hanya disama

ratakan besarannya biayanya, karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan

pengembangan sekolah yang berbeda-beda antara sekolah yang ada di daerah perkotaan dan

pedesaan, antara sekolah yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) dan yang belum

berstatus SSN, antara sekolah yang merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional

(RSBI) tentunya membutuhkan anggaran yang berbeda-beda.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini

adalah:

1. Pengertian dan karakteristik pelayanan publik/pemerintah.

2. Bagaimana cara penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai

produk pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri.


3. Transparansi penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk

pelayanan publik/pemerintah di Kab. Bintan Prov. Kepri, serta penggunaan dana

tersebut.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian, Karakteristik Pelayanan Publik

3.1.1 Pengertian Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik/pemerintah menurut UU No 25 tahun 2009 adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengertian pelayanan publik menurut Wikipedia adalah Pelayanan publik atau

pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan

umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang

diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi Swasta,

perusahaan pengangkutan milik swasta. (2) Pelayanan publik atau pelayanan umum yang

diselenggarakan oleh organisasi publik, yang dapat dibedakan lagi menjadi :


(a) Yang bersifat primer dan,adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan

satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan

penjara dan pelayanan perizinan.

(b) Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik

yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien

tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara

pelayanan.

3.1.2. Karakteristik Pelayanan Publik

Menurut Wikipedia, ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis

penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan

perubahan yang diminta oleh pengguna.

2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan

semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

3. Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang

ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.

4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas

transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara

pelayanan yang lebih dominan.


Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan

(rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah

pertarna, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi).

3.2 Landasan Hukum Tentang Pendanaan Pendidikan

Adapun landasan hukum yang mengatur tentang pendanaan pendidikan adalah:

a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

e. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

f. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

h. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

i. Permendagri 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

j. Peraturan Menteri Keuangan No. 2001/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi

BOS Tahun Anggaran 2012.

k. Permendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunanan Dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012.


3.3 Profil Pendidikan Dasar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Kepulauan

Riau yang merupakan provinsi ke 32 yang berdiri sejak tahun 2002 dari hasil pemekaran dari

provinsi Riau. Kabupaten Bintan memiliki 10 wilayah kecamatan dengan 51 desa/kelurahan

yang tersebar di Pulau Bintan dan pulau-pulau di sekitarnya. Pada tahun 2010 penduduk

Bintan tercatat sebanyak 127.404 jiwa dengan kepadatan 65 jiwa per km² (BPS Kabupaten

Bintan, 2010).

Secara umum masalah kependudukan yang dihadapi adalah besarnya angka

pengangguran dan kemiskinan, di mana pada tahun 2009 sekitar 4,63 persen dari penduduk

usia kerja merupakan pengangguran. Dan angka kemiskinan pada tahun 2010 tercatat

sebanyak 6,48 persen. Namun demikian, di bidang pendidikan telah mengalami kemajuan. Hal

ini ditunjukkan dengan kecilnya angka buta huruf yaitu sekitar 4,53 persen, dan penambahan

jumlah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan di kabupaten Bintan.

Di bawah ini disajikan tabel banyaknya Sekolah Dasar (SD) negeri, jumlah murid dan

guru menurut kecamatan dan status di kabupaten Bintan.


Sumber: BPS Kabupaten Bintan, 2010.


3.4 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri Sebagai Produk
Pelayanan Publik/Pemerintah Di Kab. Bintan Prov. Kepri

Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat

(public services). Pemberian pelayanan public pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua

sumber, yaitu: (1) pajak, dan (2) pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen

jasa publik (charging of services).

Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan menarik tariff

untuk pelayanan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perusahaan

milik pemerintah. Beberapa pelayanan public yang dapat dibebankan tariff pelayaanan

misalnya: pendidikan, penyediaan air bersih, transportasi publik, energi dan listrik, perumahan

rakyat, jalan tol, fasilitas rekreasi, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan lain-lain

(Mardiasmo, 2009:107).

Praktik pembebanan pelayanan public berbeda-beda untuk setiap Negara, antara jasa

yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik

Negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Pembebanan langsung kepada masyarakat

(charging for service) merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah.

Menurut Fattah (2000:27) di dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua

pendekatan, yaitu : pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pada pendekatan makro, faktor

utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan

dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Pada pendekatan mikro,

menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (total cost) dan jumlah biaya

satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-

gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan


merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per

murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran

sekolah serta banyaknya murid sekolah.

3.4.1. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya

pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tersebut. Biaya pendidikan dapat dibagi

menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan

Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.

1) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan yang meliputi:

a) Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya

manusia, dan modal kerja tetap.

b) Biaya operasional, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia

terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat

pada gaji. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis

pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana

dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.

c) Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang

orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.


d) Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang

berprestasi.

2) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan

dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang

harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara

teratur dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, biaya memiliki peranan yang sangat menentukan.

Biaya merupakan suatu keharusan, karena tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input)

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian

tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan

memiliki peranan yang sangat menentukan (Supriadi, 2004:3). Lebih lanjut Suriadi

mengatakan, hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya,

sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan terutama di sekolah tidak akan

berjalan. Biaya (cost) pada pendidikan dasar dan menengah memiliki cakupan yang luas,

yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik

dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang),

misalnya, iuran siswa jelas merupakan biaya, dan sarana fisik, buku dan guru juga merupakan

biaya.

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan sumber daya

manusia. Konsekuensi pembiayaan pembangunan pendidikan merupakan juga akumulasi


akibat porsi anggaran pendidikan di Indonesia yang terlampau minim selama beberapa

dekade. Hal itu semakin membuat mahalnya upaya revitalisasi pendidikan, termasuk di

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.2 Penentuan Besaran Biaya Pendidikan Per Siswa SD Negeri

Secara rinci anatomi biaya pendidikan sekolah, khususnya di tingkat SD dan SMP atau

yang sederajat pada umumnya meliputi : (1) Biaya Sarana Prasarana, 2. Biaya Gaji, (3). Biaya

Operasional Sekolah, (4). Biaya Pengembangan Mutu (Supriyadi Yudi, 2011).

Biaya sarana prasarana meliputi : (1). Gedung (Ruang kelas atau ruang belajar, Ruang

laboratorium, Ruang perpustakaan, Ruang praktek senam, Ruang praktek kesenian, Ruang

praktek ketrampilan, Ruang multimedia, Ruang pelayanan BK, Ruang Kepala Sekolah, Ruang

guru, Ruang P3K/UKS, Kamar mandi/WC), (2). Lapangan Olahraga (Lapangan sepakbola,

Lapangan tenis, Lapangan basket, Lapangan badminton, Lapangan atletik lompat/loncat), (3)

Lahan Atau Tempat Praktek (Labor IPA Fisika, Labor bahasa, dll).

Biaya Kewajiban, Daya dan Jasa meliputi: Listrik, PAM, Telepon dan jasa internet,

Pajak-pajak, Pemeliharaan Gedung dan peralatan, Rehabilitasi ringan.

Gaji dan tunjangan meliputi: (1) gaji guru, 2. Gaji karyawan, (3). Insentif

Biaya Operasional meliputi: (1) Pendaftaran siswa baru, (2). Rapat-rapat dan

perjalanan, (3). Komite sekolah, (4). Kegiatan belajar mengajar, (5). Kegiatan BK, (6).

Kegiatan pengembangan pribadi, (7). Kegiatan ekstrakurikuler, (8). Media pelajaran, (9).

Pengadaan buku pelajaran, (10) Alat pelajaran, (11) Alat laborat, (12) Bahan praktek/laborat,

(13) ATK, (14) Administrasi KS dan guru, (15) Kegiatan outdoor, (16) Penyelenggaraan

UAS, (17) Penyelenggaraan ujian, (18) Kegiatan studi tour, (19) Kegiatan try out ujian, (20)


Kegiatan lomba, (21) Inhouse Training bagi guru, (22) Kegiatan kerjasama lembaga dan

kehumasan, dan lain-lain.

Biaya Pengembangan Mutu meliputi: (1) Pembina dan pelatih, (2) Penelusuran bakat

dan minat, (3) Training center, (4) Pengiriman kontingen, (5) Beasiswa, (6) Bantuan khusus

siswa, (7). Pelatihan guru, (8) Bimtek guru dan pelatih, (9) Lomba siswa, guru, dan sekolah,

(10) Pengembangan kurikulum, (11) Akreditasi sekolah, (12). Pengembangan dan inovasi,

(13) Kerjasama sekolah/lembaga, (14) Kepengawasan, (15) Stimulasi, asistensi dan advokasi,

(16) Pengembangan tenaga non kependidikan, (17) Pengembangan perpustakaan sekolah, (18)

Pengembangan jaringan pendidikan nasional (Jardiknas), (19). Pengembangan sekolah standar

nasional dan internasional, (20) Pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),

(21) Pengembangan sekolah bercirikan khusus, (29) Evaluasi dan monitoring, dan lain-lain.

Selama ini sekolah dasar di kabupaten Bintan memperoleh biaya pendidikan dari :

1) Pemerintah Pusat (Dana BOS)

2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

3) Pemerintah Kabupaten Bintan

4) Sumbangan masyarakat dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

Secara sederhana formulasi penentuan besaran biaya pendidikan per siswa SD Negeri

sebagai produk pelayanan publik/pemerintah di kabupaten Bintan provinsi Kepri dirumuskan

sebagai berikut:

Jumlah Total Biaya Sekolah
Biaya per Siswa = ----------------------------------------------
Jumlah Total Siswa

Pada umumnya kita mengharapkan bahwa penyediaan barang publik seperti

pertahanan, kesehatan publik, dan jasa kepolisian seharusnya diberikan secara gratis, dalam


arti dibiayai dari pajak. Sementara barang privat yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti

listrik, telpon transportasi umum ditarik sebesar harga pemulihan biaya totalnya (full cost

recovery price). Untuk barang campuran (mixed/merit good), seperti pendidikan menengah,

penyembuhan kesehatan, sanitasi disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari

tarif. Pembebanan tarif pendidikan dasar (SD Negeri dan SLTP Negeri) pembiayaannya

ditanggung pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan Permendikbud No 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

dana BOS dan Laporan Keuangan BOS tahun anggaran 2012, Besaran biaya satuan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2012 yang diterima oleh sekolah termasuk BOS

buku dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1) SD/SDLB : Rp. 580.000,-/siswa/tahun

2) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun

Pendidikan yang baik tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi kurang tepat

jika ada istilah pendidikan harus murah bahkan gratis, tetapi yang manjadi masalah adalah

apabila dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ternyata tidak bisa mencukupi

biaya operasional sekolah dan biaya lain yang diperlukan oleh sekolah, maka kekurangan

biaya pendidikan pendidikan juga harus ditanggung oleh pemerintah daerah, orangtua

/masyarakat secara proporsional.

Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi

dalam menggunakan sumber-sumber sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan,

pemerataan pengeluaran masyarakat, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Di


samping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya

perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.

3.5 Transparansi Dalam Penentuan Besaran Biaya Pendidikan dan Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3.5.1. Transparansi

3.5.1.1. Pengertian

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah (Hamid Muhammad 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-

balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah perlu proaktif memberikan

informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat

(Surya Darma 2007).

Sekolah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur,

leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Sekolah perlu menyiapkan

kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas

bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat

rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta

prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Menurut Logos (2003) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang

berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada

akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan


akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi

dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang

efektif, efisien, dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau

beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai

pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Menurut Surya Darma (2007) transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di

bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga

pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam

manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan

orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di

sekolah (Surya Darma 2007). Di samping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan

timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat

dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan

orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa

ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi

siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua

siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan


digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua

siswa terhadap sekolah (Surya Darma, 2007).

Dalam kontek pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan apa

adanya, tidak bohong, jujur dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh

sekolah (Hamid Muhammad, 2007), dimana data yang dilaporkan sekolah mencerminkan

realitas yang sebenarnya dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan

dengan segera kepada semua pihak yang terkait

(stakeholders).

3.5.1.2. Tujuan Transparansi

Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah

bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih

dalam arti tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berwibawa dalam arti

professional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah

dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh

informasi yang akurat (Hamid Muhammad 2007).

3.5.1.3. Upaya-upaya Peningkatan Transparansi

Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah

sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah. Adapun

upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik

menurut Hamid Muhammad (2007) antara lain :


1). Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui

temu wicara maupun media cetak maupun elektronik.

2). Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi

yang dapat diakses publik dan informasi yang bersifat rahasia.

3). Membuat prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai ke publik.

4). Membuat peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah,

fasilitas data base dan sarana informasi dan komunikasi.

3.5.1.4. Indikator keberhasilan Transparansi

Masih menurut Hamid Muhammad (2007) bahwa keberhasilan transparansi sekolah

ditunjukkan oleh indikator sebagai barikut :

1). Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah

bersih dan berwibawa.

2). Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.

3). Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah dan.

4). Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah yang baik adalah:

a. Value for money (ekonomis, efisien, efektif)

b. Akuntabilitas

c. Transparansi

d. Keadilan

e. Kejujuran

(Depdikbud, 2011)


Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas

dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut kemampuan sekolah untuk

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta mempertanggung jawabkan

pengelolaan dana secara transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dalam kajian pengelolaan pendidikan.

Fungsi dana dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya untuk

menunjang penyediaan sarana dan prasarana, seperti tanah, bangunan, laboratorium,

perpustakaan, media belajar, operasi pengajaran, pelayanan administratif dan sebagainya.

Dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang (real cost), tetapi segala sesuatu

pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2005:168).

Jenis-jenis biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah maupun orang tua

siswa baik yang langsung dibayarkan kepada sekolah maupun yang dibelanjakan sendiri oleh

siswa sangat perlu untuk diketahui oleh pengelola sekolah. Hal ini penting untuk diketahui

dalam rangka menentukan kebijakan yang lebih operasional tentang pembiayaan pendidikan

pada tingkat sekolah. Bila jumlah pengeluaran siswa untuk masing-masing komponen tersebut

diketahui, maka dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin, pemerintah dapat

menetapkan manakah di antara komponen-komponen tersebut yang dapat disubsidi dan untuk

berapa banyak subsidi tersebut diberikan.

Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dalam rangka menunjang pendidikan anaknya,

baik langsung maupun tidak langsung dibayarkan kepada sekolah, sangat bermanfaat dalam


rangka meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri di Kabupaten Bintan. Seperti kita

ketahui bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan dan analisis mengenai Transparansi dalam penentuan besaran biaya

pendidikan per siswa SD Negeri sebagai produk pelayanan publik/pemerintah di Kabupaten

Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun gratis bukanlah seperti

yang diasumsikan oleh masyarakat pada umumnya seperti tidak membayar uang

sekolah berikut segala keperluannya seperti buku, seragam, dan transportasi,

maupun biaya operasional sekolah. Namun, Wajar Dikdas gratis adalah hanya

mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta

biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu

tahun.

2. Walaupun telah diatur dalam UUD 1945 terutama dijelaskan pemerintah dalam

pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya”. Namun, dikarenakan anggaran yang masih

minim untuk pendidikan dalam APBN dan APBD menyebabkan amanah konsitusi

ini belum terwujudkan. Sehingga, pemerintah membuat perturan yang berkenaan

dengan pendanaan pendidikan yang tertuang didalam PP Nomor 48 Tahun 2008


tentang Pendanaan Pendidikan, yang mana pendanaan pendidikan menjadi

tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Sumber pendanaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bintan Provinsi

Kepulauan Riau memperoleh biaya pendidikan dari : (a) Pemerintah Pusat (Dana

BOS), (b) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, (c) Pemerintah Kabupaten Bintan,

(d) Sumbangan masyarakat dan bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

4. Transparansi penggunaan dana pendidikan oleh sekolah bertujuan untuk

membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah

organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti

tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berwibawa dalam arti

professional.

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas dapat diketahui biaya minimum ideal yang

diperlukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, biaya

yang dikeluarkan oleh orang tua siswa baik langsung maupun tidak langsung dibayarkan ke

sekolah, mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penting untuk

diperhatikan oleh pihak pengelola sekolah, yaitu mencari sumber dana di luar dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS), hal itu dilakukan karena keterbatasan penggunaan dari dana

BOS. Apabila sumber dana di luar BOS bisa diupayakan, maka akan bisa dipakai untuk

membiayai kegiatan-kegiatan sekolah di luar ketentuan BOS.


DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Bintan. 2010. Bintan Dalam Angka 2010. Bintan: Bappeda Kab. Bintan dan
BPS Kab. Bintan.

Darma.Surya. 2007. Manajemen Keuangan sekolah, Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat
Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan
Nasional.

Depdikbud. 2011. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Buku.
Jakarta: Depdiknas, Departemen Agama

Depdikbud. 2012. Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2012. Jakarta: Depdiknas
-----------. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem
Pendidikan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.

-----------. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.

Fatah, Nanang. 2000. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Hamid, Muhammad. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas

Halim, Abdul. 2008. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Analisis Investasi
(Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Hasbullah. 2007. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jones, Bernard. 1996. Financial Management in The Public Sector. London: Mc Graw Hill.

Logos. 2003. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan
(Problem dan Rekomendasi).

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Mulyasa, E. 2005. Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi dan Implementasi.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan. 2008. Jakarta: Depdiknas.

Peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.


Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Supriyadi, Yudi. 2011. Anatomi Biaya Persekolahan Dan Pelayanan Pendidikan SD dan
SMP atau yang sederajat.
http://yudisupriadisangpengabdi.blogspot.com/2011/12/anatomi-biaya-persekolahan-
dan.html. Diakses tanggal 8 Juni 2012.

Supriadi, Dedi. 2003. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Tilaar, H.A.R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta

----------------. 2006. Standarisasi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta

UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wikipedia. 2012. Definisi Layanan Publik.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik#Definisi. Diakses tanggal 9 Juni 2012.


Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar

Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar

Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados(20)

Destaque

Destaque(10)

Similar a Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar

Similar a Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar(20)

Mais de Joko Prasetiyo

Mais de Joko Prasetiyo(20)

Último

Último(20)

Transparansi Penentuan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar