Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pembangunan suatu bangunan. IMB diperlukan untuk memastikan pembangunan yang tertata dan sesuai dengan ketentuan, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang syarat dan prosedur permohonan IMB di Jakarta serta akibat negatif bila pembangunan dilakukan se

1. Disusun oleh kelompok 3 :
->
->
->
->
->
->
->
->
->
Jasmitha M P
(19)
Khansa Chaerunnisa (20)
Kirana Ratri
(21)
M Chairil Davi
(22)
M Daffa Faisal
(23)
M Fahmi Pradana (24)
M Ihsan Sanubari (25)
M Nadhif Farizi (26)
M Rama Putra
(27)

2. PERTAMA:
Pada setiap akan mengajukan atau mendirikan
bangunan, selah satu syarat diantaranya adalah ijin
mendirikan bangunan. Tentu masalah perijinan ini,
merupakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja
karna fungsi dan manfaatnya dari IMB tersebut
cukup banyak untuk ketenangan dan kenyamanan
penghuni atau pemilik rumah atau bangunan.

3. Ada berbagai syarat untuk permohonan izin mendirikan
bangunan, diantaranya:
-Lahan tanah atas si pemilik.
-Terbebas dari sengketa atau gugatan ahli waris.
- Ada kerjasama dengan arsitektur, pemborong
dan pemilik sehingga memudahkan konsultasi
manakala terjadi keterlantaran dalam membangun
- Menyiapkan dana dan biaya baik untuk
DP, maupun pelunasan.
- Melengkapi persyaratan – persyaratan lainnya.
- Untuk uraian lebih lengkap, akan dibahas di bab
3.

4. Untuk tertibnya tata kota di setiap perkotaan
pemerintah membuat peraturan dan aturan yang
harus di patuhi oleh masyarakat jika hal tersebut
di abaikan maka yang akan timbul adalah:
-hukum rimba (siapa yang kuat dialah yang
menang)
-akan main patok maen petak dan menyerobot
lahan orang semaunya sendiri
-akan semakin banyaknya kaawasan kumuh karna
merasa di bebaskan
-jika terjadi suatu hal tidak bisa menuntu hak dan
tanggung jawab kalo sudah di permasalahkan.
Kemungkinan lain bisa diperkarakan oleh orang2
yang tidak bertanggung jawab dan sengaja

5. Keempat:
Setiap operasi penertiban maka akan
terjadi egoisme, dari kedua belah pihak.
Yang satu mempertahankan untuk tetap
pada bangunannya. Pihak lain (penertib)
bersikeras taat, tunduk, dan patuh pada
atasan sebagai pengelola yang menjamin
kinerjanya. Diantara kedua belah pihak
bisa saja terjadi korban harta, benda,
maupun nyawa. Maka sebaiknya kita
wajib
menyadari
akan
hukum,
ketentuan, dan Udang-Undang yang
sudah
menjai
aturan
baku.
Selengkapnya akan diuraikan di bab 3.

6. 1.
2.
3.
4.
Mengapa IMB diperlukan untuk mendirikan
suatu bangunan:
Bagaimana cara untuk mendapatkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)?
Apa akibatnya apabila semua masyarakat
dibebaskan mendirikan bangunan?
Bagaimana pendapatmu mengenai operasi
penertiban bangunan yang dilakukan di
Jakarta?

7. Mengapa IMB diperlukan untuk mendirikan
suatu bangunan:
Pertama itu adalah Peraturan Daerah yang harus kita
patuhi, dan kalau kita tidak memiliki surat IMB ketika
membangun rumah maka sanksi PERDA menanti bila kita
tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua, bagi anda
yang berkepentingan dengan Perkreditan Bank, maka IMB
menjadi salah satu syarat yang akan ditanyakan. Ketiga,
Kantor Pajak pun mulai gethol menanyakan IMB terkait
dengan pajak bangunan berdasarkan luasan bangunan
yang kita punya. Saya rasa memiliki IMB menjadi begitu
penting ketika kita berencana memiliki & membangun
sebuah rumah.

8. Masih banyak masyarakat kita yang beranggapan bahwa izin
mendirikan bangunan (IMB) hanya diperlukan pada saat
membangun rumah baru, tetapi sebenarnya, anggapan itu salah
karena IMB ternyata juga dibutuhkan saat kita
melakukan renovasi rumah
Walau begitu, sebenarnya tidak semua jenis renovasi rumah harus
memiliki IMB. IMB untuk renovasi rumah setidaknya baru benarbenar dibutuhkan bila renovasi sudah sampai ke pekerjaan
mengubah lay-out ruang, seperti misalnya;
Mengubah kamar menjadi ruang tamu, atau;
Membongkar tembok untuk memperluas ruang.
Penambahan luas bangunan, baik ke atas maupun ke samping.
Demikian pula perubahan fasad, walaupun terkesan
kecil, mesti memiliki IMB.

9. IMB diperlukan untuk memastikan bangunan
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang
disyaratkan. Bila bangunan sesuai ketentuan
yang berlaku, tentu manfaatnya juga
dirasakan oleh masyarakat banyak. Misalnya
saja soal sumur resapan, yang kini menjadi
syarat mutlak IMB. Jika pembuatan sumur
resapan dilakukan oleh seluruh masyarakat
pemilik IMB, tentu tidak akan terjadi
kekeringan.
Selain sebagai persyaratan renovasi
rumah, IMB juga diperlukan dalam transaksi
jual beli dan sewa menyewa. Selain itu, IMB
juga menjadi salah satu syarat dalam
pengajuan kredit, agunan dari bank, ataupun
asuransi.

10. Bagaimana cara untuk mendapatkan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)?
Pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi
persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan
gedung. Adapun persyaratan administratif tersebut salah
satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai
dengan Pasal 7 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung. Kegiatan renovasi rumah atau bangun
rumah merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang
harus mendapatkan IMB sebagaimana yang dapat dilihat
dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan (Permendagri No. 32/2010).

11. Setiap daerah kabupaten maupun propinsi memiliki aturan
masing-masing mengenai tata cara permohonan IMB. Secara
umum syarat-syarat untuk mengajukan IMB renovasi
rumah atau bangun rumah cukup mudah, yakni dengan
menyiapkan berkas-berkas di bawah ini:
Mengisi formulir Permohonan Ijin.
Foto Copy surat tanah
Gambar konstruksi bangunan (denah, tampak muka,
samping,belakang,rencana utilitas)
Fotocopy KTP
Persetujuan tetangga (khusus bangunan bertingkat)
Bukti pelunasan PBB

12. Bila kita akan melakukan renovasi
rumah atau bangun rumah di Jakarta,
maka tata cara permohonan IMB dapat dilihat
dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta No. 76 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan dan Kelayakan Menggunakan
Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (KepGub DKI No. 76/2000).
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a KepGub
DKI No. 76/2000

13. Permohonan IMB bagi rumah tinggal di daerah khusus
Ibukota Jakarta harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai
berikut:
1.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);
2.
Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat beberapa salah
satu dan surat sebagai berikut:



Sertifikat tanah.
Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah
oleh pejabat yang berwenang dan instansi pemerintah
yang menguasai tanah tersebut.
Surat kavling dan Pemerintah Daerah, Walikotamadya
atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.

14. 





Fatwa tanah atau rekomendasi dan Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta
atau Kantor Pertanahan setempat
Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan
tanah.
Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim
Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai
Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa
yang diketahui oleh Lurah setempat.
Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan
tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.

15. 




Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa
Pemilik sudah menempati, menguasai tanah Verponding
tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau
seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah
setempat.
Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki
tidak dalam sengketa dari pemohon;
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari
Gubernur, bagi yang disyaratkan;
Keterangan dan Peta Rencana Kota dan Dinas/Suku Dinas
Tata Kota sebanyak minimal 7 lembar;
Peta Kutipan Rencana Kota dan Dinas/Suku Dinas untuk
Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan
IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. angka 5) pasal
ini sebanyak minimal tujuh set;

16. 


Gambar rancangan Arsitektur Bangunan
minimal tujuh set;
Fotokopi surat izin bekerja sebagai
penanggung jawab rancangan
arsitektur, kecuali untuk bangunan
Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah
bukan Real Estat dan bukan daerah
pemugaran (1 lembar);
Gambar rancangan arsitektur bangunan
harus dilengkapi hasil
penilaian/penelitian dari Tim Penasehat
Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan
rumah tinggal di daerah pemugaran

17. 

Perhitungan dan gambar struktur
bangunan untuk bangunan rumah
tinggal dengan bentangan
struktur yang dominan lebih
besar dari enam meter serta
fotokopi surat izin bekerja
Perencana Struktur (1 lembar);
Data hasil penyelidikan tanah
bagi yang disyaratkan (3 set).

18. B a g i r e n o v a s i r u ma h k e c i l
a t a s r u ma h t i n g g a l
s e b a g a i ma n a y a n g d i a t u r
d a l a m P a s a l 7 a y a t (2)
K e p G u b D K I N o . 76/2000 j u g a
d i mu n g k i n k a n u n t u k
me n d a p a t k a n I z i n
K h u s u s /K e t e r a n g a n
Me mb a n g u n y a n g
d i t e r b i t k a n o l e h Su k u
Di n a s Pe n a t a a n d a n
Pe n g a wa s a n Ba n g u n a n ,
P e me r i n t a h P r o v i n s i
Da e r a h Kh u s u s I b u k o t a

19. Apa akibatnya apabila semua masyarakat
dibebaskan mendirikan bangunan?
Begitu banyaknya akibat akibat yang
disebabkan
oleh
pembangunan
liar.
Seperti:
 Tidak
adanya lahan kosong untuk
tanaman
 Pembangunan kota yang menjadi tidak
teratur
 Lingkungan hidup yang menjadi kumuh
 Tidak ada tempat yang bisa dijadikan
lahan bermain untuk masyarakat
 Menyebabkan
menurunnya
struktur
tanah karena banyaknya bangunan

20. Bagaimana pendapatmu mengenai operasi
penertiban bangunan yang dilakukan di Jakarta?
Operasi penertiban bangunan di Jakarta sudah
berjalan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Tetapi faktanya, operasi tersebut belum
berjalan dengan semestinya. Seharusnya baik
dari sisi pemerintah maupun masyarakat
mendukung berjalannya operasi tersebut.
Pemerintah yang kurang tegas menyebabkan
lemahnya pengawasan tehadap masyarakat.
Begitu pula dengan masyarakat yang kurang
sadar akan pentingnya operasi ini.

21. Dalam mendirikan mendirikan bangunan,diperlukan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini bertujuan agar
pembangunan kota lebih tertata dan teratur. Hal ini juga
bertujuan agar tidak disalahgunakannya lahan untuk
penghijauan dan fasilitas masyarakat lainnya.

22. 1.
Jasmitha Maryama Putri :
2.
Khansa Chaerunnisa :
3.
Kirana Ratri :
Kritik : Walapun telah adanya IMB, tidak jarang juga
berdirinya bangunan-bangunan liar. Pemerintah dan masyarakat
seharusnya secara serius memperhatikan masalah ini
Saran : Sebaiknya pemerintah lebih tegas dalam pelaksaan
operasi tentang pembangunan yang bersangkutan dengan imb, begitupula
masyarakat lebih mendukung dan menaati peraturan yang telah
dibuat/ditentukan
Usulan :
Kritik :
Saran :
Usulan :
Kritik :
Saran :
Usulan :

23. 4.
Muhammad Chairil Davi:
Kritik :
Saran :
Usulan :
5.
Muhammad Daffa Faisal:
Kritik :
Saran :
Usulan :
6.
Muhammad Fahmi Pradana :
Kritik :
Saran :
Usulan :

24. 7.
Muhammad Ihsan Sanubari :
Kritik :
Saran :
Usulan :
8.
Muhammad Nadhif Farisi :
Kritik :
Saran :
Usulan :
9.
Muhammad Rama Putra :
Kritik :
Saran :
Usulan :