Refleksi kebijakan anggaran desa untuk perbaikan hutan dan lahan
•
0 gostou•249 visualizações
materi ini merupakan bahan presentasi dalam sebuah kegiatan workshop dalam rangka melakukan advokasi anggaran desa untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Kubu Raya Umumnya.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais de JARI Indonesia Borneo Barat
Mais de JARI Indonesia Borneo Barat (20)
Refleksi kebijakan anggaran desa untuk perbaikan hutan dan lahan
- 1. Refleksi Kebijakan Anggaran Desa Untuk Perbaikan Hutan dan Lahan Faisal Riza Manajer Program JARI Bornoe Barat
- 2. Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam REGULASI SEKTORAL SDA DALAM DESA Desa UU 23 /2014 Pemerintahan Daerah UU 39/2014 Perkebunan UU 41 / 1999 Kehutanan UU 4 / 1999 Pertambangan MINERBA UU 1 /2014 PESISIR UU 21 /2014 PANAS BUMI UU 37/2014 KONSERVASI TANAH DAN AIR UU 19/2013 perlindungan dan pemberdayaan petani Catatan : Tapal batas desa dalam konsesi perkebunan dan kawasan hutan Luas wilayah perkebunan diatur oleh Kabupaten Hutan Desa sebagai peluang Wewenang Pengelolaan sumber daya air adalah milik provinsi Pengelolaan tanah dan air wewenang Pemda Kabupaten Perlindungan petani wewenang pemda kabupaten
- 3. STRUKTUR APB Desa APB Desa 1. PENDAPATAN 1.1. PADesa 1.2. Transfer 1.3. Pendapatan Lain-Lain 2. BELANJA 2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.5. Tak Terduga 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
- 4. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa 1.1. PADesa 1.1.1. Hasil Usaha 1.1.2. Hasil Aset 1.1.3. Swadaya, Partisipasi, Gotong royong 1.1.4. Lain-Lain PADesa 1.2. TRANSFER 1.2.1. Dana Desa 1.2.2. BHPR Daerah 1.2.3. ADD 1.2.4. Ban Keu APBD Prov 1.2.5. Ban Keu APB Kab. 1.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 1.3.1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.3.2. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
- 5. Anatomi Belanja APBDes • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Pelaksanaan Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan • Pemberdayaan Masyarakat 70 % • Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa • Operasional Pemerintah Desa • Tunjangan dan Operasional BPD • Insentif RT / RW 30 %
- 6. Belanja yang bersumber dari ADD dan DD ADD Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Belanja Pembangunan Belanja Pembinaan Belanja Pemberdayaan DD Pembangunan Pemberdayaan
- 7. Penggunaan ADD dan DD dalam perspektif Pengelolaan SDA Alokasi Dana Desa ADD dalam konteks SDA tercantum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Meliputi : Penghijauan Pembuatan Terasering Pemeliharaan Hutan Bakau Perlindungan Mata Air Pembersihan DAS Perlindungan Terumbu Karang Kegiatan Lainnya yang sesuai Dana Desa DD dalam Konteks SDA tercantum dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan, Meliputi : Kesiapsiagaan Menghadapai Bencana Alam Penanganan Bencana Alam Penanganan Kejadian Luar biasa Pelestarian Lingkungan Hidup
- 8. Catatan Pengalokasian APBDes dalam rangka pengelolaan Sumber daya alam semata sebagai ‘pelengkap’ dari sisa kewenangan yang diberikan mandat oleh UU sektoral (UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU Pengelolaan Sumber Air, UU Perlindungan Petani, UU Penggunaan Tanah dan Air dll ) Aturan Pengalokasian Anggaran Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam akan lebih berdampak menggunakan pendekatan “Kawasan “ Karena Dampak kerusakan Sumber daya alam tidak mengenal wilayah administratif Perlu ada “afirmasi anggaran” bagi Desa yang mendapat Dampak dari kerusakan sumber daya alam (merubah formula DD, ADD dan atau Bantuan Keuangan Kabupaten dan Provinsi ) Kelompok Perempuan di tingkat tapak menjadi kelompok strategis yang perlu terus didorong keterlibatannya