Sejarah Indonesia Kelas 11

1. KELOMPOK 6
ANGGOTA :
ARMAN MUTTAQIN
GENTA NOPAZ
MELI MAOLIDIA
M.GAFFA
NISA NURSAMSIAH
SIFA NURAENI

2. Pembentukan BPUPKI dan PPKI

3. Latar Belakang Pembentukan BPUPKI
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai
atau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah
pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun
Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan
menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan
63 orang yang diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang
Jepang) dan R.P. Soeroso.
Adapun latar belakang pembentukan BPUPKI secara formil, termuat dalam Maklumat Gunseikan
nomor 23 tanggal 29 Mei 1945, dilihat dari latar belakang dikeluarnya Maklumat No. 23 itu adalah
karena kedudukan Facisme (kekuasaan) Jepang yang sudah sangat terancam. Maka sebenarnya,
kebijaksanaan Pemerintah Jepang dengan membentuk BPUPKI bukan merupakan kebaikan hati yang
murni tetapi Jepang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama; Jepang ingin
mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia, dan yang kedua;
untuk melaksanakan politik kolonialnya.

4. Hasil Sidang BPUPKI
1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945)
Sidang pertama BPUPKI membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Ketua BPUPKI
dalam pembukaannya meminta pandangan pada para anggota mengenai rumusan dasar negara Indonesia
tersebut. Tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diantaranya adalah Mr. Muh. Yamin,
Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno.
Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, namun belum menghasilkan keputusan akhir
mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia
kecil dengan tugas membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini
beranggotakan sembilan orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut juga dengan Panitia Sembilan. Panitia
Sembilan ini beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis,
Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia Sembilan ini
menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut dikenal
sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

5. Hasil Sidang BPUPKI
2. Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli - 17 Juli 1945)
Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar, termasuk mengenai pembukaan
(preambule) oleh Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia perancang ini kemudian
membentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. pemimpin panitia
kecil adalah Mr. Supomo dengan anggotanya Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P.
Singgih, H. Agus Salim dan Sukiman.
Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan
UUD. Untuk menyempurnakan UUD dengan segala pasal-pasalnya diserahkan kepada paniti kecil yang hasilnya
kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang anggotanya Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim
dan Supomo.
Pada tanggal 14 juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang UUD. Ir.
Soekarno sebagai ketua Panitia Perancang UUD melaporkan tiga hal penting sebagai berikut.
1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta).
3. Batang tubuh yang kemudian disebut undang-undang dasar.

6. Latar Belakang Pembentukan PPKI
Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan,
maka Jepang membubarkannya dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) Dokuritsu Junbi Iinkai, Komite Persiapan Kemerdekaan) pada
tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.Keanggotaan Pada awalnya
PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari
Sulawesi 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara 1 orang dari Maluku.
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari
Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara,
1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa).

7. 16. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)[4]
17. Andi Pangerang (Anggota)
18. A.H. Hamidan (Anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)
Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan
bertambah 6 yaitu:
1. Achmad Soebardjo (Penasehat)
2. Sajoeti Melik (Anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)
Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut :
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
5. R. P. Soeroso (Anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
9. Otto Iskandardinata (Anggota)
10. Abdoel Kadir (Anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
14. Mr. Abdul Maghfar (Anggota)
15. Mr. Teuku Mohammad Hasan (Anggota)

8. Tugas PPKI
Dibentuknya PPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persiapan
kemerdekaan Indonesia.
Tugas PPKI sebenarnya
a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
b. Memilih dan mengangkat Ir.Soekarno sebgai presiden dan Drs. M. Hatta sebgai wakil
presiden.
c. Membentuk komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR dan MPR
terbentuk

9. Sidang PPKI
 Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 membahas masalah
Undang-Undang Dasar pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta
pembentukan komite nasional.
 Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibahas masalah pembagian
wilayah Indonesia dan menetapkan kementrian dalam lingkungan
pemerintahan

10. Sidang PPKI
 Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Susunan
pengurus PNI adalah sebagai berikut: Pemimpin Utama : Ir. Soekarno Pemimpin Ketua :
Drs. Moh. Hatta Dewan Pemimpin : Mr. Gatot Tarunamihardja, Mr. Iwa
Kusumasumantri, Mr. A.A Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono.
 Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan
berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian sejak tanggal 3 Juni 1947
pemerintah mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai satu-
satunya wadah perjuangan bersenjata Tanggal 2 September 1945 dibentuk cabinet
presidential pertama. Susunannya adalah sebagai berikut: Perdana Mentri : Presiden
Soekarno Mentri Dalam Negeri : R. A. A. Wiranatakusumah Mentri Luar Negeri : Mr.
Ahmad Subardjo Mentri Kehakiman : Prof. Dr.. Soepomo, SH

11. Any Question?