Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengeloaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah small

1. MENTER! DALAM NEGERl
REPUBUK INDONESIA
Jakarta,
Kepada
Yth. 1. dr. Gubernur
2 . Sdr Bupati atau W81ikota
cli··
Seluruh I'C1r1on esj~:I
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMUANGUNAN
SANITASI PERMUK1MAN (PPSP) Dl DAERAH
Development Goals (MDG ) yrlng t.elab. d' sepakuti ucrbaga i
Ji1illeniur L
negara, mengamanaLkan bahwa peJestarian lingk:ull~Gl.n hid llP SdT1 e-:- t
terkait dengan akses penduduk terhadap layc:man sanila::;i y<'H1b iayak. Di
dalam RPJMN Tahun 20] 0 -2014 yang dijabarkan dalam RKP Tahwl 2013
mencanturnkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah m l"l..lpakun
prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Oat rn
Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pt;n endalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan D",erah Tahlln 20 13, bahwD
untuk meningkatkan kualitns kawa:;;al1. pel'koman, pem(~rir:..tah daerah
memprioritask8n ke!)tjakan percepat.an pembangLlrtd l 1 sanita~i
,.
perrrl U)(ln'lan .
Dalam mebksarlalwn berbaD,8i kcbij akc!...11 seb:.,gdim~.l'la t';r ~'ieb u l
di8ta~;, p""n~erin:ah Plls~t ITIulai Tahup 2010 ::. d 2014 telah mc!aksr:makF.1n
P[<)<?'f8.m PCl'Cepat:?.l1 Pembar'!.gun[H1 S3..nita·;J P"rruukjman (pr,3]?) de n
secara hertahap dilaksanakan di 330 (liga ratu <: tiga puluh) kaoupoten dan
kota .
B~r(l<:I ::,arkGlJ1 hal terscbul.", di'11in;:a perhati£tIl Saudara hal-~"li-11 s~l,)l3gai
h~;ri! ~UI :
1. Scgera p::rcepal8 n
!lcJaktd ' (:In upaya pe!1J.c.angun8n ;:;anitaij
permukialan ;:;eca" mcnyelurub, berk "la~j l;L"a clan lerpac Ll di daertlh
:a
dcngan mLn!~[1.CU pada pengelobCi.Jl Pi.'()gu:,m PPSP di dacrah

2. -2­
sebagai m ana tercantum dalan" l~mpiran yang merupakan bagian yang
t idak terpisahkan dengan Sural E,daran ini.
2 . Membentu k dan mentapkan Pokja Sanitasi Provinsi dan P kja
San it s i kabupatenjkota unLuk mendukung p laksanaan p rogram
PPSP.
3. Meningkatkan p 1ayanan sanitasi di daerah dengan membangun sistem
dan prosed r yang handal untuk mcndukung peng 101aan san itasi
yanp fcktiC efisien, akun tab -1, dan transparan sesuai kewencmgan
masing-masing.
4. Da lam hal Saudara telah menetapkan keputusan gubernur d a n
bupati j walikota ten tang pokja sanitasi agar melakukan peny ualan
sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran ini .
5 . D ngan diterbitka n nya Sur t Edaran illl maka b u ku P doman
Ke lembagaan dan lndikas i K giatan PPSP di Da rah dinyala kc n tidak
berlaku .
Dc:m ikian untuk mak lum dan agar dilaksanakan s bagaimana
meshnya.
MENTERI
/I REPUB
PARAF KOORDINASI fkJJ I II
SEKJEN
JRJEN I
$.­ ~ -
OIRJEN KESBANG GAMAWAN FAUZI
DIRJEN PUM
OIRJEN OTOA l I
OIRJEN BINA BANGOA n ~
DIRJEN PMD " ~
OIRJEN AOM . KEPEND
'­
DIRJEN BlNA ADM. KEUD
KABAN UTBANG
KABAN OIKLAT
REKTORIIP
"r AHLI MENTERI BID......
t::
-

3. -2­
sebagaimana tercantum dalam Jampiran yang merupakan bagian yan a
lidak terpi.-ahkan dengan Sura!. Edaran ini .
2. Membenluk dan menetapkFtll Pokja anitasi Provin i dan Pokjc
anitasi kabupatenjkota unLUk mendukung p laksanaan progranl
PPSP .
3 . Meningkatkan p layanan sanitasi di daerah dengan membanbun sistem
dan pros dur yang handa] untuk rnenduk u ng p ngelolaan s anitasi
yang efektir, efisien, akuntabel dan transparan sesu a t kewenangan
masing-masing.
4 . Dalarn hal audara telah rnenetapkan k putusan gub rnur dan
bupati jw' likota t ntang pokja sanita i agar melakukan pen yesuaian
sebagaimana ketentuan dalam urat Edaran ini.
5, Dengan dit rbitkannya urat Edaran ini maka buk1..l Pedoman
I lembagaan dan Indikasi K g iatan PPSP di Da rab dilly takan tidak
berlaku ,
Demikian untuk maklum dan agar dilaksanakan s bagairnana
mestinya.
GAMAWAN FAUZI

4. LAM PIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN (PPSP) OJ DAERAH
A. PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN
1. SA SARAN PROGRAM PPSP DI DAERAH
Program PPSP memiliki sasaran sebagai berikut:
1. Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
2. Pelaksanaan praktik 3R (Reduce) Reuse Recycle) serta peningkatan
tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi sanitary landfill.
3. Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22 .500
ha.
4. Tercapainya sasaran program dan kegiatan PPSP.
5. Tersusunnya rencana strategi sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi
(BPS), dan Strategi Sanitasi Kabupaten atau Kota (SSK).
6. Tersusunnya Memorandum Program Sanitasi (MPS) bagi
kabupaten/kota yang telah menyusun BPS dan SSK;
7. TerJaksananya program dan kegiatan pembangunan sanitasi
pennukiman sesuai dengan SSK/MPS.
8. Terlaksananya keberlanjutan program dan kegiatan PPSP paska
implementasi.
9. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan sanitasi permukiman Program PPSP di daerah.
n. KRITERIA PENETAPAN PESERTA PROGRAM PPSP
Dalam rangka penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi
program PPSP, pemerintah provinsi nle1alui pokja sanitasi provinsi
melakukan penjaringan kabupaten/kota yang didasarkan kepada
kriteria utama dan kriteria tambahan.
Kriteria tambahan disepakati oleh pokja sanitasi provinsi untuk
dijadikan acuan dalam mengusulkan kabupaten/kota sebagai calon
peserta program PPSP kepada Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Kesehatan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
penetapan setiap tahunnya.
1. Kriteria Utama, terdiri dari:
a) Komitmen Kepala Daerah dan DPRD kabupaten/ kota.
b) Angka kesakitan akibat sanitasi buruk.
c) Cakupan layanan s811itasi (air linllmh. persampahan, tbn
drainase) yang rendah.

5. -2 ­
d) Kepadatan penduduk tinggi.
e) Prosentase penduduk rniskin tinggi.
f) Jurnlah kawasan kurnuh perkotaan.
2. Kriteria Tarnbahan:
Kriteria tertentu yang dikernbangkan ber dasarkan prioritas
pengelolaan sanitasi yang tertuang da lam roadrnap sanitasi
provinsi.
III. TAHAPAN PROGRAM PPSP DI DAERAH
1. Kampanye, Edukasi dan Advokasi
Kampanye, edukasi dan advokasi provinsi dan kabupaten/kota
untuk program PPSP dilakukan berdasarkan langkah-langkah dan
persyaratan sebagai berikut :
a. Provinsi
1) Melakukan kampanye, edukasi dan advokasi kepada
kabupaten/kota dalam rangka penjaringan lllinat sebagai
peserta program PPSP.
2) Meneliti:
a) surat minat yang ditandatangani bupati/walikota
kepada gubernur beserta lampiran surat DPRD yang
ditandatangani oleh pirnpinan DPRD kabupaten/kota
yang rnenyatakan setuju bahwa kabupaten/kota
rnenjadi calon peserta PPSP, sebagairnana dijelaskan
dalam surat minat bupati atau walikota.
b) kesesuaian RKA-SKPD untuk rnendanai penyusunan
BPS, SSK, dan operasional pokja sanitasi.
3) Melakukan konfirrnasi kembali kepada kabuparen/kota
bilarnana surat rninat dan bukti pendukung belum
sesuai.
4) Gubemur rnenyampaikan surat usulan bupati dan
walikota yang berrninat rnenjadi peserta program PPSP
yang sudah diteliti pokja sanitasi provinsi kepada Menteri
Dalarn Negeri dan Menteri Kesehatan dengan tembusan
kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas dan Menteri
Pekerjaan Urnum.
5) Surat usulan gubernur sebagaimana dimaksud pada
angka 4) diveriflkasi oleh Program Implementation Unit
(PIU) Kelembagaan dan Pendanaan untuk menjadi
pertirnbangan penetapan peserta program PPSP oleh
Menteri Dalam Negeri.
b. Kabupaten atau kota
1. Melakukan kampanye, edukasi dan advokasi kepada
SKPD kabupaten/kota dan seluruh pemangku
kepentingan dalam rangka pengenalan program PPSP.
2. Bupati atau walikota menyampaikan surat minat kepada
gubernur dengan melampirkan:

6. -3­
a . Surat pernyataan setuju dari DPRD yang
ditandatangani oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota
bersangku tan .
b. RKA-SKPD terkait untuk mendanai penyusunan BPS,
SSK, dan operasional pokja sanitasi.
2. Pengembangan kelembagaan, pendanaan dan peraturan.
Setelah Menteri Dalam Negeri menetapkan peserta program PPSP,
maka pemerintah daerah membentuk pokja sanitasi dan
mengalokasikan dana melalui APBD untuk kegiatan program PPSP
sebagai berikut :
a. Provinsi
1) Menetapkan keputusan gubernur tentang pembentukan
pokja sanitasi provinsi bagi yang belum membentuk. Bagi
yang sudah melaksanakan dapat mengembangkan
keanggotaan sesuai dengan kebutuhan .
2) Gubernur dapat menetapkan pedoman pembinaan dan
pengawasan untuk efektifitas pelaksanaan program PPSP
di kabupaten/kota.
3) Masa kerja pokja sanitasi berlaku selama pelaksanaan
program PPSP.
4) Pokja sanitasi provinsi mengoordinasikan SKPD terkait
dalam menyusun RKA-SKPD untuk memfasilitasi
kabupaten/kota dalam menyusun BPS, SSK, dan MPS
serta mendanai kegiatan fasilitasi kabupaten/kota.
5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4),
disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan
kegiatan program PPSP.
b. Kabupaten/kota
1) Menetapkan keputusan bupati/walikota tentang
pembentukan pokja sanitasi kabupaten/kota bagi yang
belum membentuk. Bagi yang sudah melaksanakan
dapat mengembangkan keanggotaan sesuai dengan
kebutuhan.
2) Bupati / walikota dapat menetapkan pedoman untuk
efektifitas pelaksanaan program PPSP.
3) Masa kerja pokja sanitasi berlaku selama pelaksanaan
program PPSP.
4) Pokja sanitasi kabupaten/kota mengoordinasikan SKPD
terkait dalam menyusun RKA-SKPD untuk pelaksanaan
kegiatan penyusunan BPS, SSK, MPS, implementasi dan
operasional pokja sanitasi.
5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4),
disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan
kegiatan program PPSP.
3. Penyusunan rencana strategis BPS dan SSK
Dalam rangka penyusunan renstra BPS dan SSK, pokja sanitasi
provinsi dan pokja sanitasi kabupaten/kota melakukan kegiatan­
kegiatan sebagai berikut:

7. -4 ­
a. Provinsi
1) Memberikan masukan strategis dalam pengembangan
kebijakan, perumusan program, dan kegiatan yang
dibutuhkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
sanitasi.
2) Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan sanitasi
berskala kota dan lintas kabupaten/kota dalam provinsi
serta membantu pelaksanaan sistem monitoring dan
evaluasi sanitasi.
3) Melakukan pengawalan melalui penilaian kualitas
dokumen setiap bab dalam BPS dan SSK yang disusun
pokja sanitasi kabupaten/kota, untuk memastikan dan
menilai agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, sehingga dapat menentukan tindakan
korektif yang perlu dilakukan oleh pokja sanitasi
kabupaten/kota bila terjadi penyimpangan.
4) Membina dan mengawal penyusunan BPS dan SSK oleh
kabupaten dan kota.
b. Kabupaten atau Kota
1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan
melakukan konsultasi dengan pokja sanitasi provinsi
dalam rangka penyusunan BPS dan SSK sesuai dengan
petunjuk teknis program PPSP, serta berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
2) Melaporkan perkembangan kemajuan pencapaian hasil
penyusunan BPS dan SSK kepada pokja provinsi dan
pokja pusat melalui sistem money berbasis web:
ppsp.nawasis.info (National Water and Sanitation
Infonnation System.).
3) Melakukan supervisi penyempurnaan BPS dan SSK
sesuai rekomendasi pokja sanitasi provmsl danl atau
pusat.
4) Memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas
sanitasi yang tercantum dalam SSK meliputi kegiatan
berskala kornunal, berskala kawasan dan berskala kota
dengan ketentuan:
a) Kegiatan berskala kornunal dijadikan bahan
penyusunan RKA SKPD.
b) Kegiatan berskala komunal yang tidak didanai dari
APBD kabupaten I kota dan kegiatan berskala kawasan
serta berskala kota yang diusulkan didanai melalui
APBD provinsi, APBN, Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (PHLN), Corporate Social Responsibility (CSR) ,
masyarakat dan dunia usaha, disus1.ill kedalam draft
MPS untuk disampaikru1 kepada pokja provinsi dalam

8. -5­
rangka verilikasi dan sinkronisasi sebagai bahan
lokakarya MPS provinsi.
4. Penyiapan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Program kegiatan prioritas sanitasi yang ada di dalam SSK dan
dituangkan kedalam draft MPS disampaikan kepada pokja
provinsi melalui kegiatan sebagai berikut:
a. Provinsi
1) Membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan
pereneanaan dan penganggaran serta pelaksanaan MPS
melalui pendekatan bottom-up dan top-down dalam
proses pereneanaan dan penganggaran baik di pusat,
provinsi maupun kabupaten/kota.
2) Melakukan verifikasi program dan kegiatan prioritas
sanitasi yang terdapat dalam draft MPS yang
disampaikan oleh kabupaten/kota untuk penyelarasan
sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1) dalam
rangka sinkronisasi program dan kegiatan prioritas
sanitasi diwilayah provinsi dan kabupaten/ kota
dan/ atau antar kabupaten/ kota dalam provinsi.
3) Sinkronisasi dimaksud pada angka 2) bertujuan
menyelaraskan pendanaan terhadap kegiatan yang
didanai dari APBD kabupaten / kota, APSD provinsi,
APBN, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN),
C01porate Social Responsibility (CSR) , masyarakat dan
dunia usaha serta memberikan input strategis kepada
pemerintah kabupaten/kota dalam proses investasi dan
implementasi program sanitasi.
4) Melakukan lokakarya MPS yang dihadiri oleh
kabupaten/kota, provinsi dan kementerian/lembaga
terkait serta lembaga donor dalam rangka menyepakati
sumber-sumber pendanaan sebagaimana pada angka 3)
diatas. Lokakarya MPS tersebut diharapkan akan
menghasilkan dokumen MPS yang berisikan pemastian
sumber-sumber pendanaan.
5) Dalam dokumen MPS sebagaimana dalam angka 4)
diatas sekurang-kurangnya ditandatangani oleh
bupati/walikota untuk kabupaten/kota, gubernur untuk
provinsi dan pejabat yang berwenang dari
kementerian/lembaga terkait atau perwakilan lembaga
donor.
6) Dokumen MPS sebagaimana pada angka 5) diatas akan
dijadikan aeuan bagi pelaksanaan pembangunan fisik
dan non fisik di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota
danl atau antar kabupaten/kota dalam provinsi.
b. Kabupaten atau kota
1) Menyusun draft MPS kabupaten/kota didasarkan kepada
SSK yang memuat program, kegiatan, sasaran, pagu
indikatif dari SKPD / instansi penanggung jawab.
2) Menyerahkan draft MPS kepada pokja sanitasi provinsi
untuk dilakukan veriftkasi dan sinkronisasi serta

9. -6­
pembahasan dalam lokakarya MPS di provinsi
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4).
3) Memfasilitasi MPS dari hasil lokakarya untuk menjadi
bahan rencana pelaksanaanjimplementasi.
5. Pelaksanaanj implementasi.
Dalam tahap ini pokja sanitasi provinsi dan kabupaten/kota
sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan fisik
dan non fisik sebagai berikut:
a. Provinsi
1) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait
dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan
sanitasi diwilayah provinsj dan kabupatenjkota
danl atau antar kabupatenjkota dalam provinsi baik
mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana
pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa
dampak lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan
Detail Engineering Design
2) Memberikan saran dan masukan dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi
perrnukiman oleh SKPD provinsi, kabupatenj kota,
maupun kementerianjlembaga terkait.
3) Memberikan saran dan masukan dalam rangka
melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu
diambil oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun
kementerian/lembaga terkait apabila terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan
sanitasi permukiman baik fisik dan non fisiko
b. Kabupaten atau Kota
1) Memberikan Sal-an dan masukan kepada SKPD terkait
dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan
sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi
rencana pem bangunan fisik dan non fisik, kesiapan
lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan,
Feasibility Study, dan Detail Engineering Design.
2) Memberikan saran dan masukan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi
permukiman oleh SKPD terkait.
3) Memberikan saran dan masukan dalam rangka
melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu
diambil oleh SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman
baik fisik dan non fisiko
6. Pemantauan dan evaluasi.
Dalam tahap ini pokja sanitasi provinsi dan kabupaten / kota
sesuai dengan fungsinya melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. Provinsi
1) Memantau penyusunan rencana dan pelaksanaan
kegiatan kampanye , edukasi dan advokasi, penyusunan
BPS, SSK, MPS dan implementasi terkait PPSP di

10. -7­
kabupaten/kota, pengembangan kelembagaan dan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bupati
atau walikota.
2) Mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan
sebagaimana pada angka 1) di atas dengan kunjungan
lapangan dan menggunakan instrumen berbasis web:
ppsp.nawasis.inio sebagai perangkat monitoring dan
evaluasi.
3 ) Menyiapkan laporan triwulanan untuk disampaikan
gubernur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP.
Laporan dimaksud termasuk hasil rekapitulasi laporan
triwulanan perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan PPSP di kabupaten/ kota yang disampaikan
bupati/walikota kepada gubernur. Sebagaimana
tercantum dalam huruf B angka II Surat Edaran ini.
4) Hasil pemantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan
program dan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu
melalui web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat
monitoring dan evaluasi.
b. Kabupaten atau kota
1) Mengawal program dan kegiatan yang terdapat pada SSK
dan MPS, agar dirumuskan ke dalam dokumen rencana
pembangunan daerah.
2) Memantau penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
PPSP yang disusun oleh SKPD ke dalam rencana kerja
SKPD sesuai dengan program dan kegiatan yang
ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dalam rangka
penyusunan RKPD.
3) Menyiapkan laporan triwulanan untuk disampaikan
bupati atau walikota kepada gubemur mengenai
perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan PPSP.
Sebagaimana tercantum dalam huruf B angka I Surat
Edaran ini.
4) Hasil pemantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan
program dan kegiatan PPSP dilaporkan setiap waktu
melalui web: ppsp.nawasis.info sebagai perangkat
monitoring dan evaluasi.

11. -8­
lV. BAGAN STRUKTUR ORGANl SASJ, FUNGSI DAN TUGAS POKJA
SANITASI PROVINSI , KABUPATEN ATAU KOTA
l. Pokja Sanitasi Provinsi
a. Bagan Struktur Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi
KETUA
Sekretaris Oaerah Provinsi
SEKRETARIS
Asisten Perekonomlan dan
Pembangunan
SEKRETARIAT
An g90ta Sekretariat
(Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dillngkungan selda
dan SKPO lain)
BIDANG PEREN CANAAN BIDANG PENOANAAN BIDANG TEKNIS BIOANG PENYEHATAN,
J
BIDANG MON ITORING
KOMUNIKASI DAN DAN EVALUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua : Kelua: Kelua:
Ketua: Ketua:
Kepala SKPD yang Kepala SK PD yang Kepala SKPD yang
Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang
menangani bidang menangani bidang menangani bidang teknis
membidangl Kesehatan. membidangi Lingkungan
perencanaan. pendanaan. (cipta karya atau PU).
Hidup.
Wakil Kelua:
Wakil Kelua: Kepala 8agian yang Wakil Ketua:
Wakil Ketua: Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra menangani fungsi Kabid Urusan Teknis Dinas
Kabid Penyehatan Kabid Pengembangan
Bappeda atau sebutan lain. keuangan dan asset alau Cipta Karya.
lingkungan. Llngkungan Hidup.
sebutan lain.
Anggota : Anggota : Anggola:
~ Ang gota:
Pejabatlstaf dan Bappeda Pejabatlslaf dan SKPKD Pejabatlstaf dan Dinas
Pejabatlstaf dari Dinas PeJabatlstaf dati Dinas
dan dari SKPD lainnya dan dan SKPD lainnya Clpta Karya atau sebutan
Kesehatan atau sebutan Lingkungan Hidup atall
yang melaksanakan fu ng si yang melaksanakan rungsi lain dan dan SKPD lainnya
lain dan dari SKPD ainnya sebutan lain dan dari SKPD
terkail dengan lerkait dengan yang melaksanakan fungsi
yang melaksanakan fungsi lainnya yang
perencanaan !ayanan penganggaran, pe laporan terkait dengan
lerkait dengan penyehatan melaksa nilkan fungsi
persampahan, air limbah dan pertanggungjawaban pembangunan samna dan
lingkungan, pendidlkan, tafilait dengan keg iatan
domestik, dan drainase keuangan dan asel prasarana persampahan,
komun ikasi, dan monitoring dan evaluasi
lingkungan. air limbah domestik. dan
p mberdayaan sanitasi.
drainase IIngkungan .
masyarakat.
Catatan Jumlah keanggotaan pacta setiap bidang supaya
mempertimbangkan kecakapan, efisiensi, dan efektifitas
pelaksanaan tugas dan fungsi

12. -9­
b. Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi
1) Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara formal
melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan
koordinatif terhadap SKPD pengelola sanitasi dan selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2) Sekretaris, dijabat oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain yang secara formal
melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam
mengoordinasikan administrasi pembangunan daerah
atau tugas dan fungsi lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretaris
dibantu tenaga sekretariat tim pokja sanitasi yang
anggotanya berunsurkan pejabatj staf dilingkungan
sekretariat daerah dan SKPD lain.
3) Ketua bidang, dijabat oleh kepala SKPD dan wakil ketua
bidang dijabat oleh pejabat setingkat kepala bidang
(kabid) pada SKPD terkait yang kesehariannya
melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang.
4) Anggota pada setiap bidang berasal dari pejabat/ staf dari
SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan
fungsi setiap bidang dan melibatkan pejabat/ staf dari
SKPD lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya memiliki hubungan/keterkaitan dengan bidang
dimaksud.
c. Fungsi Kelompok Kerja Sanilasi Provinsi
1) Koordinasi, yaitu mengoordinasikan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan PPSP provinsi dan
kabupaten / kota.
2) Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian,
komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku
kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi untuk
turut serta dalam pembangunan sanitasi.
3) Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi
pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dibutuhkan gubernur dan DPRD dan pokja sanitasi
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja
pembangunan sanitasi.
4) Fasilitasi, yaitu membantu gubernur dalam perumusan
kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan
dan pelatihan terkait program PPSP baik kepada SKPD
provinsi maupuG kabupalen/kota agar pelaksanaan
program dapat mencapai target yang ditetapkan.
5) Supervisi, yaitu membantu gubernur melakukan
kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk
memastikan dan menilai pelaksanaan program serta
kegiatan PPSP sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan
rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan,

13. -10 ­
sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera
melakukan tindakan korektif.
6) Sinkronisasi, yaitu membantu gubernur dalam
menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan
kegiatan PPSP antar dan antara kabupatenjkota dengan
provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ditetapkan pemerintah.
d. Tugas Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi :
1) Ketua:
a) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi.
b) Mengendalikan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja
sanitasi provinsi agar sesuai dengan rencana yang
ditetapkan.
c) Mengendalikan pelaksanaan fungsi dan Lugas pokja
sanitasi provinsi dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan pokja sanitasi kabupatenjkota.
d) Memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan
kebijakan program PPSP kepada setiap anggota pokja
sanitasi provinsi agar setiap bidang dapat
melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal.
e) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber
daya untuk kelancaran fungsi dan tugas pokja
sanitasi provinsi.
:f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan
program PPSP yang ditugaskan oleh gubernur.
g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
gubernur.
2) Sekretaris:
a) Mengoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas
setiap bidang terkait dengan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan pokja sanitasi provinsi.
b) Memfasilitasi dan harmonisasi pelaksanaan fungsi
dan tugas serta membina hubungan kerja antar
bidang pokja sanitasi provinsi.
c) Menyiapkan bahan rnasukan perurnusan kebijakan
penguatan kelembagaan pokja sanitasi dan
kelembagaan pengelola sanitasi provinsi dan fasilitasi
kabupatenjkota.
dl Menyiapkan laporan program PPSP berdasarkan
laporan pelaksanaan fungsi dan tugas yang dihimpun
dari setiap bidang pokja sanitasi provinsi dan laporan
kabupatenjkota.
e) Merumuskan kebijakan penguatan kelernbagaan
pokja sanitasi sanitasi Provinsi, serta fasilitasi
kabupatenjkota dalam pelaksanaan program PPSP
dan sejenisnya.

14. -11­
i) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP
oleh pokja sanitasi provinsi ke kabupaten dan kota
serta konsultasi ke pusat.
g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Sanitasi Provinsi dan fasilitasi pembentukan Pokja
sanitasi Kabupaten/Kota.
h ) Fasilitasi penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi, dan
mengelola database Roadmap Sanitasi Provinsi.
i) Fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi menghadiri
pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta PPSP
dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP.
j) Fasilitasi tim pokja sanitasi provinsi dalam melakukan
supervJSl penguatan kapasitas pokja sanitasi
kabupaten/kota dalam penyusunan BPS dan SSK.
k ) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan
program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja
sanitasi provinsi.
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap
ketua pokja sanitasi provinsi.
3) Bidang Perencanaan:
a) Mengoordinasikan penyusunan roadmap Sanitasi
Provinsi, dan mengelola database Roadmap Sanitasi
Provinsi.
b) Mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan
PPSP j angka panjang, jangka menengah dan tahunan
serta fasilitasi kabupaten/ kota.
c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan BPS,
SSK dan MPS .
d) Melakukan supervlsl agar perumusan kebijakan
penyusunan BPS dan SSK sesuai dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota.
e) Mengoordinasikan review BPS dan SSK
kabupaten/kota untuk penjaminan mutu yang
dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur SKPD
terkait.
f) Memveriftkasi dan mensinkronisasikan usulan
program dan kegiatan prioritas sanitasi dalam draft
MPS yang diajukan daTi kabupaten/ kota guna
dilakukan penyusunan dokumen MPS (kerangka
investasi, serta manajemen, dan operasi) .
g) Mengoordinasikan pembahasan draft MPS
kabupaten/kota melalui lokakarya MPS di provinsi
serta mensinkronisasikan rencana program dan
kegiatan prioritas sanitasi berdasarkan sumber
pendanaan APBN dan APBD provinsi atau sumber
pendanaan lainnya yang sah .
h) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam
memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait
dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan

15. -12­
samtasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota
dan/atau antar kabupaten/kota dalam provinsi baik
mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana
pembangunan fisik dan non fisik o kesiapan lahan,
analisa dampak lingkungan, masterplan, Feasibility
Study, dan Detail Engineering Design
i) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam
memberikan saran dan masukan dalam rangka
sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi
permukiman oleh SKPD provinsi, kabupa ten/ kota,
maupun kementerian/lembaga terkait.
j) Menyiapkan bahan untuk pokja sanitasi dalam
memberikan saran dan masukan dalam rangka
melakukan tindakan-tindakan korektif yang periu
diambil oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun
kementerian/lembaga terkait apabila terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan
sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik.
k) Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas
secara berkala kepada ketua pokja sanitasi provinsi.
1) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang
perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja
sanitasi provinsi.
m) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi provinsi.
4) Bidang Pendanaan:
a) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
untuk mendukung pendanaan program PPSP provinsi
dan fasilitasi kabupaten/kota.
b) Mengoordinasikan rencana pendanaan program dan
kegiatan PPSP provinsi, kabupaten/kota dan pusat
yang akan didanai melalui APBN dan APBD provinsi
atau sumber pendanaan lainnya yang sab dalam
lokakarya MPS.
c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek pendanaan untuk
BPS, SSK dan MPS .
d) Mengoordinasikan penYIapan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan aset PPSP
provinsi serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan
manajemen aset PPSP kabupaten/kota
e) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan
penyusunan rencana pendanaan, penatausahaan dan
pelaporan keuangan dan aset program PPSP provinsi
dan fasilitasi kabupaten/kota.
1) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan
rencana pendanaan provinsi untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan PPSP
kabupaten/kota.

16. -13­
g) Mendukung kelancaran penyediaan anggaran untuk
pelaksanaan program dan kegiatan PPSP.
h) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas
pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pendanaan
kepada ketua pokja sanitasi provinsi.
i) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang
pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi
prOVInSl.
j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua poIqa sanitasi provinsi.
5) Bidang Teknis :
a) Membantu teknis penyusunan Roadmap Sanitasi
Provinsi untuk optimalisasi pengelolaan program
PPSP.
b) Memberikan pertimbangan teknis dalam perencanaan
program PPSP.
c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek teknis untuk BPS,
SSK dan MPS.
d) Menyiapkan bahan laporan kerja terkait bidang tugas
secara berkala kepada ketua pokja sanitasi sanitasi
provinsi .
e) Melakukan penjaminan kualitas BPS, SSK dan MPS.
f) Memberikan saran dan pertimbangan teknis terkait
dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan
PPSP kabupaten/kota.
g) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas
pelaksanaan fungsi dan tugas bidang teknis kepada
ketua pokja sanitasi provinsi.
h) Me1aksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis
yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi.
i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi provinsi.
6) BidangKomunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat:
a) Pendistribusian informasi program PPSP di wilayah
prOVInSl
b) Advokasi bupati/walikotajDPRD atau pengambil
keputusan lain di kabupaten/kota
c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek komunikasi,
kesehatan dan pembardayaan masyarakat untuk
EHRA, BPS, SSK dan MPS.
d) Penjaringan minat dan komitmen kabupaten/kota
untuk pelaksanaan Program PPSP.
e) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas
pelaksanaan fungsi dan tugas kepada ketua pokja
sanitasi provinsi.

17. -14 ­
f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas
yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi provinsi.
g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi provinsi.
7) Bidang Pemantauan dan Evaluasi:
a) Pemantauan pelaksanaan program sanitasi regional.
b) Pelaksanaan pemantauan dan eValuasi program PPSP
di provinsi.
c) Menyiapkan bahan pelatihan aspek pemantauan dan
evaluasi untuk BPS, SSK dan MPS .
d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program PPSP
di kabupaten/kota.
e) Menyiapkan bahan pelatihan monitoring dan evaluasi
Program PPSP.
f) Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan
hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan PPSP kabupaten/kota.
g) Menyampaikan laporan setiap triwulan atas
pelaksanaan fungsi dan tugas bidang pemantauan
dan evaluasi kepada ketua pokja sanitasi provinsi.
h) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang
pemantauan dan evaluasi yang ditugaskan oleh ketua
pokja sanitasi provinsi.
i) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi provinsi.
8) Sekretariat Pokja Sanitasi:
a) Menyiapkan laporan kerja perkembangan
pelaksanaan Program PPSP kepada Gubenur.
b) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya, dan
pelatihan-pelatihan.
c) Melakukan pengolahan dan menganalisa data
kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/kota melalui
web ppsp.nawasis.info.
d) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas
pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi
sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk
dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi
sanitasi provinsi.
e. Kantor Sekretariat Operasional Pokja Sanitasi Provinsi
Untuk mendukung kelancaran tugas dan [ungsi pokja
sanitasi provinsi supaya disediakan kantor sekretariat pokja
sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai,
antara lain sebagai beriku t :
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.

18. - 15­
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4. alat lulis kantor (ATK) .
2. Polqa Sanitasi Kabupaten atau Kota
a. Bagan Struktur Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau
Kota
KETUA
Sekretaris Daerah
Kabupalen atau Kola
+
SEKRETARIS~
Asislen Perekonomian dan
Pembangunan
I
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(pejabatlstaf dllingkungan selda
dan SKPD lain)
!
BIOANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN
BIOANG TEKNIS
BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING
KOMUNIKASI DAN DAN EVAlUASI
PEMBERDAYAAN
Ketua: Ketua:
Ketua: Ketua: Ketua:
Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang
Kepala SKPD yang Kepala SKPD yang Kepala SKPD ya ng
menangani bidang menangani bidang
menangani bidang teknis membidangi Kesehalan. membidnngi Lingkungan
perencanaan. pendanaan.
(cipta karya atau PU). HldulJ ·
Wakil Ketua:
Wal<I'1Ketu3
Kepa la 8agian yang
WakilKetua: WakilKetua: Kabid Pengembangan
Wakil Ketua: menangani fung si
Kabid Urusan Teknis Dinas Kabid Penyel1atan Lingkungan Hidup
Kabid Sarpras ata u Fispra keuangan dan asset atau
Cipta Karya Lingkungan
6appeda atau sebutan lain. sebutan lain.
Anggola : Anggota :
8!JggQ11L Anggota : Anggota :
PejabaUstaf dari 8appeda PejabaUstaf dari SKPKD
PejabaU slaJ dan Dinas PejabaV~taf dan Dinas PejabaUstaf dan Dinas
dan dari SKPD lainnya dan dari SKPD lainnya
Cipta Karya atau sebutan Kesehatan atau sebutan Lingkungan Hidup atau
yang melaksanakan [ungs i yang melaksanakan fungsl
fain dan dari SKPD lainnya lain dan dan SKPD lainnya sebutan lain dan dari SKPD
terkait dengan terkait dengan
yang melaksanakan fungsi yang melaksanakan [ungsi Ialnnya yang
perencanaan layanan penganggaran, pelaporan
terkait dengan lerkalt dengan penyehatan melc:ksanakan fung si
persampahan. air limbah dan pertangg ungjawaban
pembangunan sarana dan lingkungan. pendidikan, lerkait dengan kegiatan
domestik, dan drainase keuang an dan aset
prasarana persampahan, komunikasl, dan monitoring dan evaluasi
lingkungan . air limbah domestik, dan pemberdayaan sanitasi.
drainase lingkungan. masyarakal
Catatan Jumlah keanggotaan pada setiap bidang supaya
mempertimbangkan kecal{apan, efisiensi, dan efektifit as
pelaksanaan tugas dan fungsi.

19. -16­
b. Susunan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota
1) Ketua, dijabat oleh sekretaris daerah yang secara formal
melaksanakan fungsi dan memiliki kewenangan
koordinatif terhadap SKPD pengelola sanitasi dan selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2) Sekretaris, dijabat oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain yang secara formal
melaksanakan fungsi membantu sekretaris daerah dalam
mengoordinasikan administrasi pembangunan daerah
atau tugas dan fungsi lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekretaris
dibantu tenaga sekretariat tim pokja sanitasi yang
anggotanya berunsurkan pejabat/ star dilingkungan
sekretariat daerah dan SKPD lain.
3) Ketua bidang, dijabat oleh kepala SKPD, dan wakil ketua
bidang dijabat oleh pejabat setingkat kepala bidang
(kabid) pada SKPD terkait yang kesehariannya
melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang.
4) Anggota pada setiap bidang berasal dari pejabat / staI dad
SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan
fungsi setiap bidang dan melibatkan pejabat/ staf dari
SKPD lainnya yang dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya memiliki hubungan/keterkaitan dengan bidang
dimaksud.
c. Fungsi Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten atau Kota :
1) Koordinasi, yaitu peran untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota.
2) Advokasi, yaitu peran untuk meningkaLkan kesadaran,
kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai
pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
kabupaten/kota untuk turut-serta dalam pembangunan
sanitasi.
3) Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi
pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang
dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan pokja sanitasi
sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan
kinerja pembangunan sanitasi.
d. Tugas Kelompok Kerja Sanitasi KabupaLen atau Kota :
1) Ketua:
a) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam
pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas pokja sanitasi
kabupatenj kota.
b) Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasi
kabupaten / kota agar tetap sesuai dengan ffil 1
kabupaten / ko tao
c) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan
fungsi pokja sanitasi kabupaten/kota.

20. -17­
d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber
daya bagi pokja sanitasi kabupaten/kota.
2)1 Sekretaris:
a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan
teknis program kerja pokja sanitasi kabupaten/kota.
b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan
pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota dalam
pelaksanaan program PPSP dan sejenisnya.
c) Memberikan masukan strategis terkait aspek
kelembagaan dalam penyusunan SSK dan
penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam
BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi sanitasi
provinsi .
d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar
bidang.
e) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja pokja
sanitasi kabupaten/ kota.
£) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP
oleh pokja sanitasi kabupaten/ kota serta konsultasi
ke provinsi dan pusat.
g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Sanitasi kabupaten/ kota.
h ) Menyiapkan bahan masukan kepada pokja sanitasi
provinsi dalam penyusunan roadmap Sanitasi
Provinsi.
i) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten / kota
menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota
peserta program PPSP dan penguatan kapa itas
kelembagaan PPSP.
j) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupatenjkota dalam
melakukan penyusunan BPS dan SSK.
k) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan
program PPSP yang ditugaskan oleh ketua pokja
sanitasi kabupaten/kota.
I) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap
ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.
3) Bidang Perencanaan :
a) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS,
SSK, dan draft MPS.
b) Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan
masukan dalam penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah program PPSP yang dirumuskan
kedalam dokumen RPJMD.
c) Memastikan kesesuaian prioritas program dan
kegiatan PPSP yang dituangkan dalam SSK telah
selaras dengan RPJMD.
d) Menyusun program dan kegiatan prioritas PPSP
bersama-sama dengan bidang lain uDtuk bahan

21. -18­
masukan penyusunan RKPD sebagai bahan
penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran
dalam APBD.
e) Menyiapkan draft MPS yang berisikan program,
kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal,
kawasan dan kota untuk disampaikan kepada pokj a
sanitasi provinsi.
1) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara
berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupatenjkota.
g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang
perencanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja
sanitasi kabupatenj kota.
h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi kabupatenjkota.
4) Bidang Pendanaan:
a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka
penyusunan BPS, SSK, dan MPS.
b) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan
peraturan daerah dalam upaya optimalisasi
pengelolaan sanitasi, terutama terkait dengan
pendanaan sanitasi ill kabupatenjkota.
c) Memberikan masukan strategis terkait aspek
pendanaan dalam penyusunan SSK dan
penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam BPS
dan SSK dari hasil review pokja sanitasi provinsi.
d) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan
kepada pokja sanitasi dalam
pelaksanaanjimplementasi program PPSP.
e) Meneliti RKA-SKPD kabupaten j kota untuk
memastikan pendanaan pada setiap tahapan program
PPSP dialokasikan kedalam APBD.
1) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan
secara berkala kepada ketua pokja sanitasi
kabupaten/kota.
g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang
pendanaan yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi
kabupaten j kota.
h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi kabupatenjkota.
5) Bidang Teknis :
a) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam
rangka penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS.
b) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis
penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek
teknis BPS dan SSK dari hasil review pokja sanitasi
provinsi.
c) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada
pokja sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik

22. -19­
dan non fisik program PPSP agar sesuai dengan
rencana yang ditetapkan.
d) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara
berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota.
e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis
yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi
kabupaten / kota.
1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi kabupaten / kota.
6) Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan
Masyarakat :
a) Mempersiapkan bahan rnasukan dalam rangka
penyusunan BPS SSK, dan draft MPS.
b) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka
pelaksanaan program PPSP.
c) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran
masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi
pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan
mengembangkan sanitasi sehat di kabupaten/ k ota.
d) Menyiapkan bahan rnasukan untuk penyusunan BPS,
serta memberikan input strategis aspek PMJK dan
komunikasi terhadap penyusunan SSK.
e) Membuat bahan laporan kerja terkai t bidang tugas
secara berkala kepada ketua pokja sanitasi
kabupaten / kota.
1) Melaksanakan tugas lain terkai t dengan bidang
komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang ditugaskan oleh ketua pokja sanitasi
kabupalen/kota.
g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tuga s kepada
ketua pokja sanitasi kabupaten/ kota.
7) Bidang Peman tauan dan Evaluasi :
a) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka
penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS .
b) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan
evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program
PPSP pada setiap SKPD terkait.
c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan
pelaksanaan program PPSP di kabupaten / kota untuk
dilakukan perbaikan oleh SKPD terkait.
d) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada
ketua pokja sanitasi sanitasi kabupaten/kota.
e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas
yang ditugaskan oleh ketua pokja s nitasi
kabupaten/ kota.
f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
ketua pokja sanitasi kabupaten/kota.
8) Sekretariat Pokja Sanitasi, mempunyai tugas:

23. -20­
a) Menyiapkan peJaksanaan rapat-rapat internal pokja
sanitasi, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan.
b) Melakukan pengolahan dan menganalisa data
kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/ kota melalui
web ppsp. nawasis .info.
c) Menghimpun bahan laporan keIja terkait bidang tugas
pokja sanitasi dan laporan sekretariat pokja sanitasi
sanitasi serta menyusun laporan program PPSP untuk
dilaporkan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi
sanitasi kabupaten/kota.
d) Menyiapkan laporan keIja perkembangan
pelaksanaan Program PPSP kepada Bupati / Walikota.
e. Kantor Sekretariat Operasional Pokja Sanitasi Kabupaten
atau kota
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja
sanitasi kabupaten/kota supaya disediakan kantor
sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja
yang memadai, antara lain .:>ebagai berikut :
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4 . alat tulis kantor (ATK)
V. KEGIATAN SKPD PENGELOLA PROGRAM PPSP DI DAERAH
1. Provinsi
a . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah selaku ketua pokja sanitasi mempunyai kegiatan
sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan rapat pokja sanitasi, rapat kerja pokja
sanitasi provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/ kota
atau rapat kerja dengan melibatkan para pemangku
kepentingan lainnya (pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, lembaga perwakilan rakyat daerah, lembaga
pendidikan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan dunia
usaha).
2) Melaksanakan rapat penjaringan minat dan komitmen
kabupaten/kota untuk pelaksanaan Program PPSP.
3) Menyediakan sarana dan prasarana kerja serta pendanaan
operasional tim pokja sanitasi provinsi serta memantau
penyediaan sarana dan prasarana kerja pokja sanitasi
kabupaten / kota.
4) Menyelenggarakan 1"3 pat koordinasi untuk penjaminan
mutu BPS dan SSK yang disusun kabupaten / kota.
5) Menyelenggarakan lokakarya MPS antara pokja sanitasi
provinsi dengan pokja sanitasi kabupaten/ kota untuk
sinergi pencapaian sasaran program dan kegialan serta
pendanaan yang bersumber dari APBD APBN atau sUlnber

24. -21 ­
lainnya yang sah dengan melibatkan para pemangku
kepentingan lainnya.
6) Menyelenggarakan roadshow dan sosialisasi kebijakan dan
program PPSP kepada para pemangku kepentingan.
7) Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi
dan tugas sekretariat pokja sanitasi kabupaten/kota serta
konsultasi ke pusat.
8) Menghadiri pertemuan tahunan PPSP (City Sanitation
Summit) dan penguatan kapasitas kelembagaan PPSP.
9) Menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penguatan
kapasitas personil pokja sanitasi provinsi dan
kabupatenJkota.
10) Melakukan sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah
kepada seluruh SKPD.
11) Melaksanakan lokakarya dan/ atau pertemuan untuk
membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program PPSP di wilayah provinsi.
12) Menyelenggarakan sosialisasi program PP P kepada
Bupati/Walikota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota
atau pemangku kepentingan lainnya.
13) Mengoordinasikan penyiapan laporan triwulanan
pelaksanaan program PPSP provinsi dan menghimpun
laporan triwulanan program PPSP kabupaten/kota untuk
disampaikan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua bidang
perencanaan pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai
berikut:
1) Menyusun roadmap sanitasi provinsi, dan mengelola
database roadmap sanitasi provinsi dalam upaya
optimalisasi pengelolaan sanitasi di wilayahnya.
2) Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK, dan draft MPS
kabupaten/kota serta melakukan evaluasi renCana prograrn
dan kegiatan PPSP, dan menyelaraskan program dan
kegiatan yang lerdapat dalam SSK dengan RPJMD
kabupaten / kota.
3) Melakukan review bersama tim panel untuk penjaminan
mutu BPS dan SSK dalam rangka penyiapan draft MPS oleh
pokja sanitasi kabupaten/ kota.
4) Mempersiapkan dukungan pokja sanitasi provinsi guna
melaksanakan veriflkasi usulan program dan kegiatan
prioritas sanitasi yang tertuang dalam draft MPS untuk
dilakukan lokakarya MPS di provinsi.
5) Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan
sanitasi diwilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/ atau
antar kabupaten/kota dalam provinsi yang dilaksanakan
oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota baik mencakup
pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan
fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak

25. -22­
lingkungan, masterplan, Feasibility Study, dan Detail
Engineering Design.
6) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi,
kabupatenjkota, maupun kementerianjlembaga terkait.
c. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan Daerah dan Aset atau dengan sebutan lain
selaku ketua bidang pendanaan pokja sanitasi mempunyai
kegiatan sebagai berikut:
1) Asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk mendukung
pendanaan program PPSP provinsi.
2) Pembinaan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA­
SKPD) untuk mendukung pendanaan program PPSP
kabupaten/kota.
3) Pembinaan kabupatenjkota dalam penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan
manajemen aset program PPSP kabupatenjkota.
4) Koordinasi, konsllitasi dalam rangka sinergi pendanaan
program dan kegiatan yang bersumber dari APBN atau
sumber lainnya yang sah.
d. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta
Karya atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang teknis
pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan
kegiatan PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan
MPS oleh kabupatenjkota.
2) Melaksanakan penyusunan Masterplan, Feasibility Study,
dan Detail Engineering Design untuk pembangunan sanitasi
lintas kabupaten/kota oleh provinsi sesuai dengan dokumen
rencana pembangunan daerah provinsi.
3) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
untuk penyusunan dan penjaminan mutu BPS, SSK, dan
MPS .
4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
lintas kabupatenjkota sesuai dengan kewenangan provinsi
berdasarkan Masterplan, Feasibility Study, dan Detail
Engineering Design yang ditetapkan kepala daerah.
e . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang
Komunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pokja
sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) dan fasilitasi
kabupatenjkota.
2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye, edukasi,
dan advokasi dalam rangka penjaringan min at dan
komitmen ka bupatenj kota untuk melaksan2-kan Program
PPSP

26. -23 ­
f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fW1gsi Badan
Informasi dan Komunikasi atau dengan sebutan lain selaku
anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan
Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai
berikut:
1) Mengoordinasikan penyebarluasan informasi ten tang
kebijakan provinsi dalam pelaksanaan program PPSP
kepada pemerintah kabupaten/kota.
2) Menyiapkan data dan bahan informasi terkait dengan
kebijakan provinsi dalam pelaksanaan program PPSP untuk
disebarluaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.
3) Menyiapkan bahan sosialisasi kepada Bupati/Walikota dan
DPRD atau pengambil keputusan lain di kabupaten/kota
tentang kebijakan provinsi dalam pelaksanaan Program
PPSP .
4) Melakukan ekspose roadmap sanitasi provinsi dan kegiatan
tim pokja sanitasi provinsi di media.
g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain selaku
anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan
Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan s bagai
berikut:
1) Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan
sarana fisik lintas kabupaten/kota.
2) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang berminat
berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi
yang bersifat lintas kabupaten/kota.
h. Untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup atau dengan sebutan lain selaku ketua
bidang Bidang Pemantauan dan Evaluasi pokJa sanitasi
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi
kabupaten/ kota.
2) Mengoordinasikan pendidikan dan pelatihan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota.
3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait kondisi
lingkungan hidup berdasarkan capaian kineIja program
pembangunan sanitasi di wilayah provinsi.
4) Memetakan hasil pemantauan dan eValuasi pelaksanaan
program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah
provinsi.
5) Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan lokakarya
dan/ atau pertemuan untuk membahas hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program PPSP di wilayah provinsi.

27. -24 ­
2. Kabupaten atau Kota
a. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Daerah selaku ketua pokja sanitasi mempunyai kegiatan
sebagai berilrut:
1) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan pokja
sanitasi kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP
dan sejenisnya.
2) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi
Kabupaten / Kota.
3) Menyelenggarakan rapat-rapat kerja pokja sanitasi
kabupaten/ kota atau rapat kerja dengan pemangku
kepentingan lainnya.
4) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP oleh
pokja sanitasi kabupaten/ kota serta konsultasi ke provinsi.
5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja serta pendanaan
operasional tim pokja sanitasi kabupaten j kota.
6) Fasilitasi tim pokja sanitasi kabupaten/ kota menghadiri
pertemuan tahunan PPSP (City Sanitation Summit) dan
penguatan kapasltas kelembagaan PPSP.
7) Menyelenggarakan sosialisasi program PPSP kepada DPRD
kabupaten/kota atau pcmangku kepentingan lainnya.
8) Menyelenggarakan konsultasi publik dalam ran gka
menjaring masukan untuk penyempurnaan baik rancangan
BPS maupun SSK.
9) Melakukan sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
kepada seluruh SKPD.
10) Mengoordinasikan penyiapan laporan triwulanan
pelaksanaan program PPSP kabupaten/ kota untuk
disampaikan bupati/waiikota kepada gubernur.
b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selaku ketua bidang
perencanaan pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai
berikut:
1) Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS dan
SSK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan
daerah serta merujuk kepada roadmap Sanitasi Provinsi.
2) Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan.
3) Memetakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur
sanitasi berskala komunal, berskala kawasan dan berskala
kota yang didanai dan berbagai sumber pendanaan (APBD
kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, pinjamarl dan
hibah, masyarakat, dan dunia usaha).
c . Untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan Daerah dan Aset atau dengan scbutan lain
selaku ketua bidang pendanaan pokja sanitasi memp:.:myai
kegiatan sebagai berikut:

28. -25 ­
1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) untuk
mendukung pendanaan program PPSP di kabupaten / kota.
2) Memetakan realisasi APBD kabupaten/ kota untuk
mendukung pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK.
3) Mengoordinasikan rencana pendanaan program dan
kegiatan PPSP melalui APBD kabupaten/kota dengan
provinsi dan pusat yang akan didanai melalui APBD provinsi
dan APBN dan atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
4) Memberikan masukan kepada pokja sanitasi tentang
realisasi penyerapan APED kabupaten/kota terkait dengan
pendanaan program dan kegiatan PPSP.
5) Mengoordinasikan penyiapan laporan pertanggungjawaban
keuangan dan aset PPSP kabupaten/kota.
d. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta
Karya atau dengan sebutan lain selaku ketua bidang teknis
pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan
kegiatan PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan
draft MPS.
2) Pemetaan aspek teknis sarana dan prasarana sani asi di
kabupaten/kota dan partisipasi swasta untuk mendukung
penyusunan BPS dan SSK.
3) Melaksanakan penyusunan Masterplan, Feasibility Study,
dan Detail Engineering Design dalam rangka pembangunan
sanitasi kabupaten/ kota sesuai dengan dokumen rencana
pembangunan daerah kabupaten/ kota.
4) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
kabupaten/kota sesuai dengan Masterplan, Feasibility
Study, dan Detail Engineering Design yang telah ditetapkan
kepala daerah.
e . Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan atau dengan sebutan lain selalru ketua Bidang
Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat pokja
sanitasi mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
tenaga enumeralor dalam rangka pengumpulan dan
pengolahan data untuk mendukung penyusunan
Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) di
kabupaten/ kota.
2) Melaksanakan pemetaan EHRA di kabupaten/kota lmtuk
bahan masukan penyusunan BPS dan SSK.
3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye dan
edukasi kepada masyarakat dalanl rangka mendorong
kepedulian terhadap perilaku hidup bersih.
f. Untuk mendukungpelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Informasi dan Komunikasi atau dengan sebulan lain selaku
anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan
Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai
berikut:

29. -26­
1) Mengoordinasikan penyebarluasan informasi tentang
kebijakan kabupaten/ kota dalam pelaksanaan program
PPSP.
2) Menyiapkan data dan bahan informasi terkait dengan
kebijakan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program
PPSP untuk disebarluaskan kepada pemangku kepentingan .
3) Melakukan ekspose pelaksanaan pembangunan sanitasi di
kabupaten / kola.
g. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain selaku
anggota bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pem berdayaan
Masyarakat pokja sanitasi mempunyai kegiatan sebagai
berikut:
1) Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat daJam rangka pemban!!Unan
sarana fisik di kabupaten/kota.
2) Fasilitasi organisasi kemasyarakatan yang berminat
berpartisipasi daJam pembangunan dan pengelolaan sanitasi
di kabupaten/kota.
3) Melaksanakan kampanye untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam mendukung pembangunan sanitasi.
4) Melaksanakan pemetaan peran masyarakat, jender dan
kemiskinan (PMJK) dalam pembangunan sanitasi.
h. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi D'nas
Lingkungan Hidup atau dengan sebutan lain selaku ketua
bidang Bidang Pemantauan dan EvaJuasi pokja sanitasi
mempunyai kegiatan sebagai berikut:
1) Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian,
pemantauan dan evaJuasi terkait kondisi lingkungan hidup
berdasarkan capaian kinerja program pernbangunan
sanitasi di kabupaten / kota.
2 ) Memetakan hasil pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan
program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup di
kabupaten / kota.
3) Menyiapkan bahan lokakarya dan / atau pertemuan un tuk
membahas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program PPSP di kabupaten/kota
B . PELAPORAN.
Sesuai format pada haJaman berikut.

30. B . PELAPORAN.
1. KABUPATEN/KOTA
FORM 1 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KOTA MULAI TAHUN 2013*)
KABUPATEN/KOTA: ............. .
PROVINSI
' - -' - -.
Rencana Pe1aksanaan Triwulanan Keterangan
Jurnla I II III IV
Tahapan Kegiatan
Targe h
t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp.
(%) (%) (%) (%)
(Rp) 000 000 000 000
(1) (2) (3) (4 ) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (1 ) ) ( 12)
-­
I
Penyusunan
1.
BPS
1-- ­
Penyusunan
2.
SSK
- ­ - - - - - -­
I_
........ ......... ,tanggal .... .. .
Sekretaris Daerah
Kabupaten/ Kota ....... .
ttd
(.... .... .. .... ..... .. ...... ... ... .)
*) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten/kota yang ditetapkan mulai Tahun 2013
disampa ikan kepada Gubemur setiap akhir Triwulan
~
J~1
/

31. -28 ­
TATA CARA PENGISIAN FORM 1:
1. Kolom (1 ) diisi dengan uraian nama kegiatan
2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%
3 . Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud.
4. Kolom (4) dllsi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I
5. KoloID (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I
6 . Kolom (6) dllsi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
7. KoioID (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II
8. KoloID (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III
9. Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III
10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan N
11. KoioID (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV
] 2 . Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang
dihadapi
Lf'
.J.....t
./

32. -29 ­
FORM 2 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012*}
YANG MELANJUTKAN PAD A TAHUN 2013
KABUPATEN ATAU KOTA : ............. .
PROVINSI ............ .
Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan
Jumla I II III IV
Tahapan Kegiatan
Targe h
t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp.
(%) (%) (%) (%)
(Rp) 000 000 000 000
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) (12)
1. Penyusunan MPS
-
...... , .. ...... ... tanggal. ..... .
Sekretaris Daerah
Kabupaten/ Kota .... ... .
ttd
(.. .. ............ ... ............. .)
~
~~ _1
.;

33. -30­
*} Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2012 disampaikan
kepada Gubernur setiap akhir Triwulan.
TATA CARA PENGISlAN FORM 2:
1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan
2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 1000/0
3. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud .
4 . Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Trhvulan I
5. Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I
6. Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
7. Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II
8. Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III
9. KoloID (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III
10 Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan TV
11. Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV
12 Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang
dilladapi
J:1
-

34. ,,­
i~t
-31 ­
%
FORM 3 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATENjKOTA TAHUN 2011 *)
YANG MELANJUTKAN PADA TAHUN 2013
KABUPATEN ATAU KOTA : .. .... .... ... .
PROVINSI . _.......... .
Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan
Jumla I II III IV
Tahapan Kegiatan
Targe h
t (%) Dana Rp. Rp. Rp. Rp .
(%) (%) (%) (%)
(Rp) 000 000 000 000
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) ( 12)
-
1mplementasi
a. Master Plan
b . DED
c. Studi Kelayakan
d. AMDAL
e Pelaksanaan
Fisik
f. dst .......
-- I
... ........... ,tanggal ... ... .
Sekretaris Daerah
Kabupaten j Kota ...... . .
ttd
(.......... ................. ....... )

35. -32 ­
*) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2011 disarnpaikan
kepada Gu bernur setiap akhir Triwulan
TATA CARA PENGISlAN FORM 3:
1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan
2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%
3. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan dimaksud .
4 . Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I
5 . Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sarnpai dengan Triwulan I
6 . Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
7. Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II
8 . Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III
9 . Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III
10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV
11 . Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan IV
12. Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang
dihadapi
~ #~.-.y~
".

36. -33­
FORM 4 LAPORAN TRIWULAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PPSP KABUPATENjKOTA TAHUN 2010*)
YANG MELAKSANAKAN PADA TAHUN 20 13
KABUPATEN ATAU KOTA : .... .. ... .... .
PROVINSI . ...... ..... .
Rencana Pelaksanaan Triwulanan Keterangan
I
Targe Jurnla I II ill IV
Tahapan Kegiatan
t (%) h
Dana (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp. (%) Rp .
(Rp) 000 000 000 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 ) ( 12)
Irnplernentasi
a. Master Plan
b. DED
c. Studi Kelayakan
d. AMDAL
e. Pelaksanaan
Fisik
f. dst .......
_ .--
.............. ,tanggal...... .
Sekretaris Daerah
Kabupaten j Kota ....... .
ttd
(..... ... ... ...... ................. )
~
~~_i
.,;'

37. -34 ­
*) Format laporan triwulan ini digunakan oleh kabupaten atau kota pelaksanaan Tahun 2010 disampaikan kepada
Gubemur setiap
akhir Triwulan
TATA CARA PENGISIAN FORM 4:
1. Kolom (1) diisi dengan uraian nama kegiatan
2. Kolom (2) diisi dengan jumlah target rencana yaitu 100%
3. Kolom (3) diisi dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai kegia tan dimaksud .
4. Kolom (4) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan I
5. Kolom (5) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan I
6. Kolom (6) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
7 . Kolom (7) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan II
8 . Kolom (8) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan III
9. Kolom (9) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan III
10. Kolom (10) diisi dengan prosentase realisasi fisik sampai dengan Triwulan IV
11. Kolom (11) diisi dengan daya serap dana sampai dengan Triwulan N
12. Kolom (12) Keterangan diisi dengan penjelasan terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan permasalahan yang
dihadapi
Ct7
J~i
/'

38. -35­
II. PROVINSI
FORM 1 LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN PROGRAM PPSP
PROVINSI: .... ........................... .
Rencana Pelaksanaan Triwulanan
Jumlah I II III IV
NO Kegiatan Ket
Target dana
Rp . Rp. Rp. Rp.
(%) (Rp. (%) (%) (%) (%)
000 000 000 000
000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
~-
-.--
1. Koordinasi
a ......
b ......
-­ c... ...
d. Dst.
2. Advokasi
a . .....
b ......
- -­
c......
d. Dst.
3. Advisori
a ......
b ...... . - -
f-­ .
c......
-
d. Dst. - ~
4. Fasilitasi _.
-- 1 - -. - - -
~- -­
a ...... - _.
b...... - - - -­ - --
c.... ..
- ---­ L... _ _ _
-
~"
,.~~

39. -36 ­
d . Dst.
5. Sl!2ervisi
a ..... .
b ..... .
c......
d. Dst.
6.
r------
­
Sinkronisasi
a . .....
b .... ..
c......
d. Dst.
Jumlah
.......... .. ..,tanggal.......
Sekretaris Daerah
Provinsi ....... .
ttd
(........................ .. .... .... )
*) 1 F0rmat laporan triwulan iill digunakan oleh Provinsi yang ditetapkan mulai Tahun 2013 disampaikan oleh
Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri setiap akhir Triwulan
2 . Materi f ormat triwulan tersebut diatas merangkum dari laporan triwulan yang disampaikan dari ka bupa ten atau
kota yang mulai dan melanjutkan program PPSP dalam tahun 2013
~
tiJ ~
/~