Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Kebijakan Umum
Pelaksanaan Program sAIIG
Disampaikan Oleh:
Kepala CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Banjarmasin, 7 Nopember 2012

2. 1. Adanya pernyataan minat dari Pemda untuk mengikuti
Program Hibah Sanitasi;
2. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya hingga TA 2014;
3. Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik
pembangunan air limbah dan/atau persampahan TA 2012 -
2014;
4. Mempunyai dokumen anggaran (DPA) dan dokumen
perencanaan pada Tahun Anggaran berjalan sampai
berakhirnya program hibah;
5. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air
limbah dan persampahan untuk TA 2012 - 2014;
6. Pemda bersedia memperluas cakupan pelayanan dan
meningkatan kinerja sektor air limbah dan persampahan;

3. 7. Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana
air limbah dan/atau persampahan yang akan dibangun;
8. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik;
9. Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan
pemeliharaan sistem yang terbangun;
10. Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan
perundangan terkait sektor air limbah dan persampahan;
11. Pemda bersedia meningkatkan peran serta masyarakat
termasuk dengan melakukan sosialisasi, dan penyadaaran
kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait
kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan persampahan;
12. Sudah dan akan mempunyai institusi yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan air limbah dan persampahan yang
sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.

4. a. Sektor Air Limbah
(i) Pembangunan Sistem Pengolahan Air
Limbah (SPAL) terpusat skala lingkungan untuk
200 – 400 KK;
(ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat
skala lingkungan untuk minimal 50 KK.
b. Sektor Persampahan
(i) Pembangunan Transfer Station (SPA)
dengan luas minimal 20.000 m2.

5. sAIIG Pembangunan SPA
50% yang disetujui
Appraisal Consultant secara
tahunan dari total biaya
pembangunan
Sistem Pengolahan Air Limbah
Terpusat Skala Lingkungan
Jaringan Air Limbah
Terpusat Skala Lingkungan
Rp. 4 Juta / SR
Rp. 3 Juta / SR
Jumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Pemda maksimal sebesar dana APBD yang
telah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan sesuai dengan nilai yang tertera pada PPH

6. Dana hibah merupakan penggantian atas
pelaksanaan pembangunan fisik prasarana
air limbah dan/atau persampahan yang telah
selesai dibangun. Dana hibah tersebut
diharapkan dapat digunakan kembali untuk
pengembangan sektor air limbah dan/atau
persampahan tahun selanjutnya.

7. 1. Proyek/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU
Cipta Karya dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK.
2. Program usulan sudah memiliki DED dan dokumen pengelolaan
lingkungan;
3. Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola
fasilitas/prasarana yang dibangun;
4. Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh
kegiatan yang diusulkan;
5. Pemda bersedia mengalokasikan dana APBD untuk membiayai
pelaksanaan proyek/kegiatan hingga selesai yang akan diajukan untuk
diganti dengan dana hibah pada TA berikutnya.;
6. Menyediakan dana operasional yang diperlukan untuk kegiatan di
masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk
operasional Pejabat Fungsional (PIU).

8. Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Sosialisasi
Penilaian Memenuhi
Minat Baseline Surat Penerbitan
dokumen usulan
Pemda & Persiapan Survey Penetapan Hibah
Tidak Memenuhi
Penolakan
Fisik terbangun Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Berfungsi
Pengelolaan

9. Lingkup Kegiatan di Kab./Kota
 Penyusunan usulan program sanitasi yang terintegrasi dalam
SSK/RPIJM;
 Penetapan DPA program pembangunan prasarana sanitasi;
 Penyusunan dokumen DED program sanitasi (Pembangunan IPAL
skala lingkungan dan atau SPA sampah);
 Pembebasan lahan untuk IPAL/SPA;
 Penyiapan lembaga pengelola IPAL skala lingkungan (UPTD, BLU,
atau PD);
 Pelaksanaan fisik pembangunan IPAL dan jaringannya termasuk
sambungan rumah, pembangunan SPA sampah;
 Pengajuan pencairan dana hibah sanitasi.

10. n
ita
rb an
A an Pe ah
L
DP sul H an
an u P as
a p en g / N P eb in
e
n et P PH m
b
sel
Pe Pe Ba
Des 2012
Des 2013
Des 2014
SP

11. Ketentuan Penerbitan SPPH sAIIG
 Adanya surat minat program sAIIG dari
Bupati/Walikota;
 Kesediaan mengalolakasikan dana APBD (PAD,
DAU dan DBH) untuk kegiatan air limbah dan
atau persampahan untuk TA 2012 – 2014 yang
mencakup pembangunan prasarana fisik yang
ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen
kepala daerah yang dirinci dalam program
tahunan;
 Usulan program sanitasi telah memenuhi kriteria
pada pedoman pengelolaan program hibah
sAIIG.

12. Ketentuan Pencairan Dana Hibah
Pencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme sbb:
a. DJCK melalui CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi menetapkan
jadwal verifikasi dan menugaskan konsultan independen untuk
melakukan verifikasi;
b. Dilakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dibiayai dari dana APBD
TA 2012, 2013, dan 2014 yang telah selesai dilaksanakan;
c. Verifikasi selanjutnya dilakukan setiap akhir tahun anggaran atas
pelaksanaan proyek/kegiatan yang diusulkan;
d. Hasil verifikasi digunakan sebagai bahan rekomendasi DJCK untuk
pencairan dana hibah;
e. CPMU selanjutnya atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada
DJPK, Kementerian Keuangan untuk menyampaikan rekomendasi
pencairan dana hibah kepada kab/kota.

13. CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi, DJCK
Email : cpmu_hibah@yahoo.com
No telp/fax. 021 - 7228946