Dokumen tersebut membahas tentang sistem sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tuntutan global untuk kompetensi yang transparan, peraturan tentang sertifikasi kompetensi di Indonesia, peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi, serta manfaat penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

1. SISTEM SERTIFIKASI
KOMPETENSI PROFESI
Dalam Rangka
Pelatihan Penyusunan SKKNI

2. Daftar ISI

3. Tuntutan GLOBAL
Liberalisasi Perdagangan yang pada prinsipnya
harus transparan, tidak menghambat, obyektif
Indonesia meratifikasi UU RI No 7 tahun 1994
yang diadopsi dari WTO
Pembelajaran Sepanjang Hayat (LIFELONG
LEARNING)
Rekomendasi ILO HRD 195/2004
UN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS yang di
adopsi oleh 189 Negara pada tahun 2000
dengan masa pemberlakuan serentak pada
tahun 2015
Today’s Situation

4. "We will have time to reach the Millennium Development
Goals – worldwide and in most, or even all, individual
countries – but only if we break with business as usual.
We cannot win overnight. Success will require sustained
action across the entire decade between now and the
deadline. It takes time to train the teachers, nurses and
engineers; to build the roads, schools and hospitals; to grow
the small and large businesses able to create the jobs and
income needed. So we must start now. And we must more
than double global development assistance over the next few
years. Nothing less will help to achieve
the Goals."
United Nations Secretary-General

5. Tuntutan Wajib Kompetensi Profesi
Dari Sistem Industri
• ISO 17025/ SNI 19-17025 : Lab
• SHACCP + ISO 22000 : Ind Pangan
• IWA2 : Diklat
• ISO 9000/SNI 19-19000 : Industri
• ISO 14000/SNI 19-14000 : Lingkungan
• ISO 15189 : Klinik
• CAC/RCP1/SNI 01-4852 : Pertanian
• IFOAM Standard : Organik
• IEC : Listrik
• Dll.
Today’s Situation

6. Personnel engaged in work which affects the quality of the
product must be competent, based on the appropriate
education, training, skills and experience.” (ISO 9001:2000)
Today’s Situation

7. UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan PASAL 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga
pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja;
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja;
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman;
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan
nasional sertifikasi profesi (BNSP) yang independen.
Today’s Situation

8. BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
PP No. 23/2004
Bab 2 Pasal 2 Ayat 1
BNSP merupakan lembaga yang independen dalam
melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada
Presiden
Bab 2 Pasal 3
BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA
Guna terlaksananya tugas tersebut BNSP dapat memberikan
lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
BNSP. Dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
Today’s Situation

9. STANDAR YANG TERDAPAT PADA
PEDOMAN BNSP 202:2005
PEDOMAN PENYIAPAN DAN LISENSI LSP
• 3.5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
• Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang
mendapatkan lisensi dari BNSP.
• 3.7. Lisensi
• proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari
BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi.
ILO MENYARANKAN AGAR SETIAP NEGARA
MENGADOPSI STANDAR ISO 17024 “General
requirements for organisations operating systems for the
certification of persons”. DALAM MEMBANGUN
LEMBAGA SERTIFIKASI

10. SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM
BERBASIS KOMPETENSI
INDUSTRI
LEMBAGA
DIKLAT
PROFESI
KKNI
SKKNI
COMPETENCY
BASED
TRAINING
COMPETENCY
BASED
ASSESSMENT
BNSP
LSP

11. LIFE LONG LEARNING CYCLE DALAM
PENGEMBANGAN SDM DI INDUSTRI
Pengembangan sistem
industri
Pengembangan dan
validasi disain
produk/jasa
Realisasi produk/jasa
Verifikasi tindakan
perbaikan
Expand the
competency
Basic
training Training in
the work
place
Assessment
in the work
place
Certification
Lifelong
learning
Certification is a synthesis in the training process of a person but it is
not the end; it is a continuous process validated throughout working
life. Because it recognizes all knowledge and skills acquired in every
circle of life. (ILO Recommendation 195/2004)

12. Apakah yang dimaksud
STANDAR KOMPETENSI ?
STANDAR KOMPETENSI JENIS JENIS STANDAR
MENURUT PP 31/2006
TENTANG SISLATKERNAS
STANDAR
KOMPETENSI
ACUAN / UKURAN
YANG DISEPAKATI
kemampuan yang
dilandasi oleh
pengetahuan,
keterampilan dan
didukung sikap
serta
penerapannya
ditempat kerja yang
mengacu pada
unjuk kerja yang
dipersyaratkan
STANDAR KHUSUS
STANDAR
INTERNASIONAL
STANDAR
KOMPETENSI KERJA
NASIONAL
INDONESIA (SKKNI)

13. SKKNI
adalah rumusan kemampuan
kerja yang mencakup aspek
Pengetahuan, Keterampilan
dan/atau Keahlian serta Sikap
kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

14. Cakupan pengetahuan
dalam kompetensi
Pendidikan formal yang sesuai
dengan profesi;
Pelatihan-pelatihan yang yang sesuai
dan diverifikasi oleh LSP;
Pengetahuan yang didapat dari
pengalaman yang diverifikasi oleh
LSP.

15. Cakupan keterampilan
dalam kompetensi
• Keterampilan melaksanakan
pekerjaan (Task Skill),
• keterampilan mengelola pekerjaan
(Task Management Skill),
• keterampilan mengantisipasi
Kemungkinan (Contingency
Management Skill),
• keterampilan mengelola lingkungan
kerja (Job/Role Environment Skill),
• keterampilan beradaptasi (Transfer
Skills).

16. SIKAP
Performa selama
ditempat kerja
Tanggapan
lingkungan kerja
Penghargaan
Penilaian kliennya

17. DOKUMEN
SKKNI
Judul Standar
Tahun Peluncuran/ Versi
Penjelasan Umum Tentang
Standar Kompetensi
Daftar Kelompok Unit – Unit
Kompetensi
Unit – Unit Kompetensi
Pemaketan Unit – Unit
Kompetensi Berdasarkan
Kualifikasi Pekerjaan

18. Panduan Penilaian
Batasan Variabel
1.1 K, S, A
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
2.
3
4.
Kriteria Unjuk
Kerja
Elemen
Deskripsi Unit
Judul Unit
Kode Unit
Kode unit diisi dengan
sejumlah huruf dan angka
sesuai dengan PERMEN
21/2007
Satu pekerjaan yang diakui,
terukur & terobservasi
penjelasan lebih lanjut
tentang judul unit dan dapat
berisi informasi tambahan
tentang unit tersebutElemen merupakan
TUGAS – TUGAS yang
membentuk rangkaian
suatu proses yang
menjamin tercapainya
PEKERJAAN SESUAI
JUDUL UNIT
KOMPETENSI
Memberi konteks serta kondisi
untuk
memenuhi indikator unjuk kerja
ditempat dimana pekerjaan
dilaksanakan
Pada kolom ini berisi: Peraturan
perundang-undangan, SOP,
Kebijakan Perusahaan, Manual,
Peralatan dan bahan yang
dibutuhkan Panduan Penilaian berisi tentang panduan
pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi
yang mungkin dipersyaratkan.
Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan
Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
Level kompetensi Kunci
Unit Kompetensi
rumusan tentang
tindakan – tindakan
yang harus dilakukan
agar suatu tugas
dapat diselesaikan
dengan baik
Kriteria unjuk kerja
adalah sama dengan
uraian tugas dan
menjadi patokan
untuk menilai
pelaksanaan suatu
pekerjaan oleh
seseorang

19. Sertifikasi kompetensi kerja
adalah proses pemberian
sertifikasi kompetensi
yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif
melalui uji kompetensi
yang mengacu kepada
standar kompetensi kerja
nasional Indonesia/dan
atau internasional.
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOMPETEN
/
BELUM
KOMPETEN

20. Sertifikasi Profesi
1. Sertifikasi terhadap
kompetensi profesi:
dilakukan oleh Lembaga
Sertifikasi Personil/Profesi,
berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat
status profesi: dilakukan
organisasi profesi, biasa disebut
juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh
lembaga pelatihan, biasa disebut
juga Certificate of Attainment,
berlaku selamanya

21. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan
kompetensi terkini dari pada pencapaian
masa lalu.
Harus diingat bahwa lembaga yang dapat
menentukan sesorang bekerja atau tidak
adalah industri.
Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga
Sertifikasi Profesi dalam posisi membantu
industri untuk meyakinkan pihak pelanggannya
bahwa mereka menggunakan tenaga
kompeten.
Industri juga mungkin menggunakan sistem
sertifikasi lainnya dalam beroperasi.

22. LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
Pengakuan formal dan pemberian lisensi
lembaga-lembaga sertifikasi profesi
melalui proses akreditasi oleh BNSP yang
menyatakan bahwa LSP telah memenuhi
persyaratan untuk melakukan kegiatan
sertifikasi profesi

23. KETELUSURAN DAN KREDIBILITASKETELUSURAN DAN KREDIBILITAS
PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASIPENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEDOMAN BNSP, ISO 17024
Lisensi  akreditasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65PESERTA UJI KOMPETENSI
SKKNI, STD KHUSUS, STD INTERNATIONAL
Uji kompetensi/
Sertifikasi
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65
verifikasi
TEMPAT UJI KOMPETENSI
PEDOMAN BNSP, QMS
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011
Pedoman BNSP 201 & 202
Asesor Kompetensi
BSZ, SKKNI
Pedoman BNSP
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik
Pedoman BNSP
Departemen/
Instansi Teknis
Pembinaan
Koordinasi

24. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESILEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*KOMITE TEKNIK*
TIM ASESOR
LISENSI
TIM ASESOR
LISENSI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/
RE-ASSESSMEN
3
PEMBERIANLISENSI
7
SURVEILAN
8
LAPORAN
ASSESSMEN
4
MENUNJUK
ASSESSOR
2
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
6
PROSES PEMBERIAN LISENSIPROSES PEMBERIAN LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESILEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
BNSPBNSP

25. 25
Memilih TUK
2
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESILEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PESERTA di
TUK
PESERTA di
TUK
KOMITE TEKNIK *KOMITE TEKNIK *
TIM ASSESSOR UJI
KOMPETENSI
TIM ASSESSOR UJI
KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN
4
PEMBERIANSERTIFIKATKOMPETENSI
8
SURVAILEN
9
LAPORAN
ASSESSMEN
5MENUNJUK
ASSESSOR
3
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
7
SKEMA UMUM SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PESERTA UJI KOMPETENSIPESERTA UJI KOMPETENSI

26. MANFAAT SKKNIMANFAAT SKKNISKKNI DAPAT DIMANFAATKAN / DIKEMBANGKAN MENJADI :SKKNI DAPAT DIMANFAATKAN / DIKEMBANGKAN MENJADI :
SARANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN :SARANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN :
JOB TITLES, JOB LEVELS & STRUKTURJOB TITLES, JOB LEVELS & STRUKTUR
ORGANISASIORGANISASI
STANDARDS OPERATING PROCEDURESSTANDARDS OPERATING PROCEDURES
RECRUITMENT & PENEMPATANRECRUITMENT & PENEMPATAN
SISTEM HRD & PROGRAM PELATIHANSISTEM HRD & PROGRAM PELATIHAN
PROMOSI, ROTASI & DEMOSIPROMOSI, ROTASI & DEMOSI
 MATERI UJI KOMPETENSIMATERI UJI KOMPETENSI
 SERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI / KUALIFIKASISERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI / KUALIFIKASI
 MODUL DIKLAT BERDASARKAN SKKNIMODUL DIKLAT BERDASARKAN SKKNI
 PAKET-PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKKNIPAKET-PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKKNI
 SISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT DAN LSPSISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT DAN LSP

27. 27
SINERGI MEWUJUDKAN SDM
YANG KOMPETEN
• BNSP dapat memfasilitasi untuk memberikan
jaminan sistim sertifikasi yang kredibel dan
traceable.
• BNSP dapat membantu di dalam mengembangkan
dan memelihara kompetensi dalam rangka
penyiapan tenaga kerja Indonesia
(pendidikan&pengalaman) yang kompetitif
menghadapi persaingan di pasar kerja global.
• BNSP akan memfasilitasi kerja sama dengan institusi-
institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka
membangun saling pengakuan (mutual recognition)
terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing
negara.

28. TERIMA KASIH