864-2454-2-PB.pdf

1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/325655885 Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang Article in JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah · April 2018 DOI: 10.24905/jip.v3i1.864 CITATIONS 2 READS 1,455 1 author: Some of the authors of this publication are also working on these related projects: International Conference on Democracy, Accountability and Governance View project Food Security View project Rendra Setyadiharja SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 35 PUBLICATIONS 44 CITATIONS SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Rendra Setyadiharja on 09 June 2018. The user has requested enhancement of the downloaded file.

2. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Volume 3– Nomor 1, April 2018, (Hlm 71-88) Available online at: http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/jip Submission: 16-01-2018; Revision: 12-03-2018.; Publish: 30-05-2018; DOI: http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.864 Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang Rendra Setyadiharja Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji. Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjunpinang, Kepulauan Riau, 38371, Indonesia * Korespondensi Penulis. E-mail: rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id, Abstrak Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif. Kata kunci: Efektivitas, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan, Pemerintah Daerah Effectiveness Implementation of Development Planning Meeting (Musrenbang) at the Sub- District Level in Tanjungpinang City Abstract Deliberation Planning and Development (Musrenbang) is a forum of deliberation in determining the program priority and achievement strategy program at the District level. There are several programs needed for development and community needs. The research conducted to find out whether in the implementation of Musrenbang Tanjungpinang Subdistrict Tanjungpinang city has been effective and in accordance with the objectives proposed in the List of Development Proposals East Tanjungpinang has Community Needs. The research method used in this research is a quantitative method. Based on the results of research analyzed by De Garmo, Sullivan and Canada, it can be concluded that the effectiveness of the kecamatan musrenbang provides an effective goal in the implementation of development. Using the highest index on the dimension with the number of index values of 4.17, the numbers can be categorized as effective. Dimensions of adaptation with the total index value of 3.87 can be categorized as effective and the lowest index on the dimension with the total index value of 3.70. Effective Impact Index of East Tanjungpinang Development Planning Development Planning In Tanjungpinang City with an index value of 3.96 can be categorized as effective. Keywords: Effectiveness, Deliberation Planning and Development , Local Government

3. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 72 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) 1. PENDAHULUAN Efektivitas menurut (N. Suoth, Tinangon, & Rondonuwu, 2016) menjelaskan merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Menurut (N. Suoth et al., 2016)menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2003) bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (Napitupulu, 2015) mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana ke- berhasilan suatu organisasi harus mem- pertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mem- pertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan. Selanjutnya Steers dalam (N. J. T. Suoth, 2016) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Selanjutnya, (Kurniawan, 2004) men- definisikan efektivitas itu adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (N. Suoth et al., 2016) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang sebagaimana telah termuat di dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem- bangunan Nasional. Berlandaskan hal tersebut diatas, pada prinsipnya UU SPPN No. 25 tahun 2004 dan UU Pemerintahan daerah No. 23 tahun 2014 memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan integrasi,

4. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 73 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) singkroniasi dan sinergisitas pembangunan Nasional baik antar daerah hingga antar fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi tercapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai amanat Alinea ke- 4 pembukaan UUD NRI 1945. Menurut (Napitupulu, 2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi dimana dalam konteks ini, organisasi tersebut adalah negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengubah atau menciptakan perubahan perubahan yang mencakup perubahan penting pada struktur sosial, sikap masyarakat, hingga peran dan sikap pemerintah. Provinsi kepulauan Riau yang memiliki wilayah yang bernaung pada lingkungan ASEAN, memiliki daerah yang berpotensi dalam kemajuan perkembangan daerahnya, khususnya pada pembangunan baik pada pembangunan SDM maupun infrastruktur dan fasilitas kemasyarakatan. Dalam hal menanggapi isu strategis yang terjadi, seperti yang diungkapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada suatu media berita lokal bahwa Isu strartegis Provinsi Kepri dalam RPJMD Kepri saat ini adalah terjadinya kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas, dan dengan kondisi ini, pemerintah daerah Kepulauan Riau akan melakukan penyusunan program pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pengalokasiaan anggaran seefisien mungkin, difokuskan pada skala prioritas yang sebagaimana telah ditulis oleh Dardani (2017). Untuk melaksanakan penyusunan Program Pembangunan seperti yang diungkapkan (Zainudin & Sutjiatmi, 2018) maka melalui mekanisme Musrenbang perlu dilakukan pengkajian secara matang agar arah kebijakan pembangunan daerah terintegral dan terintegrasi sesuai amanat Alinea keempat UUD 1945 melalui UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Juncto UU RI No. 17 tahun 2007. Namun akan menjadi masalah tersendiri bagi Musrenbang, apakah hasil yang diperoleh melalui mekanisme tersebut Efektif bagi pembangunan Nasional yang berkelanjutan ataukah hanya menghambur- hamburkan keuangan Negara semata?. Tahun 2017, Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur menyepakati 180 (seratus delapan puluh) usulan prioritas yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) usulan di bidang infrastruktur, 68 (enam puluh delapan) usulan bidang sosial budaya, dan 47 (empat puluh tujuh) usulan bidang ekonomi untuk pelaksanaan realisasi tahun 2017 dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016. Usulan bidang infrastruktur umumnya berisi tentang pengaspalan jalan, pelebaran saluran drainase, paving blok jalan dan semenisasi parit dan jalan perumahan. Akan tetapi dari 180 (seratus delapan puluh) usulan prioritas tersebut, yang terealisasi baru 49 (empat puluh sembilan) usulan prioritas dimana kegiatan tersebut terlaksana sebanyak 6 (enam) kegiatan di Kelurahan Melayu Kota Piring, 10 (sepuluh) kegiatan di kelurahan Kampung Bulang, 5 (lima) kegiatan dilaksanakan di kelurahan Air Raja, 19 (sembilan belas) kegiatan dilaksanakan di kelurahan Batu IX dan 9 (sembilan) kegiatan terealisasi di kelurahan Pinang Kencana. Upaya mengevaluasi jalannya suatu pembangunan, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan atau sebaliknya. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi

5. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 74 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Menurut (Mulyani, 2008) yang dimaksud sumber daya meliputi ketersedia- an personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerja- kan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang ber- manfaat. Menurut (Dwiandini, Roy, & Salomo, 2013) menyebutkan bahwa efektifitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan dalam usaha mencapai sasarannya. Pengukuran dalam efektifitas dapat dilihat dari tiga pendekatan yakni pendekatan sasaran (goal approach), pendekatan Sumber (system resources approach) dan pendekatan proses (internal process approach). Kemudian menurut Robert H. Mils dalam (Dwiandini dan Salomo, 2013) menyebutkan terdapat beberapa ukuran efektifitas, lebih lanjut Mils mengemukakan salah satu ukuran efektifitas adalah Participations and shared influence, yakni melihat sejauh mana masyarakat ber- partisipasi dalam membuat satu keputusan atau kebijakan yang secara langsung mempengaruhi mereka atau berdampak langsung kepada masyarakat. Duncan sebagaimana dikutip oleh Richard M. Steers dalam (Hidayat, 2018) menjelaskan bahwa ukuran efektivitas diukur melalui dimensi berikut. a) Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di- pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan langkah baik dalam pengertian pencapaian bagian-bagiannya maupun langkah dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit, 5. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pe- ngembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi meny- angkut proses sosialisasi. 6. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengada- an dan pengisian tenaga kerja. Kemudian, dalam penelitian ini pengukuran efektivitas di fokuskan pada satu tahapan dari pembangunan yaitu perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang signifikan menentukan suatu proses pembangunan. Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Menurut (Siagian, 2003) mendefinisi- kan pembangunan yaitu suatu usaha atau

6. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 75 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (natton building). Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu tekhnologi dan tekhnik yang semakin maju. Apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan oleh (Dwiandini et al., 2013) Namun berbeda pendapat menurut Lewis (Nugroho, 2010) yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Kemudian (Sitompul, 2017) juga mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non-fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Bintoro dalam (Napitupulu, 2015) menjelaskan perencanaan memiliki pengertian dalam arti luas yaitu sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian (Napitupulu, 2015)juga menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu cara bagaimana seseorang atau sekelompok manusia mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain itu perencanaan juga menjadi suatu penentu tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Dari berbagai macam pendapat sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan proses pembangunan dengan cara menentukan proses dan program. Dalam menentukan hal tersebut maka dilakukan kegiatan musrenbang, sebagai proses perumusan tujuan pembangunan akan merangsang partisipasi masyarakat agar turut serta membantu pemerintah mensukseskan pembangunan Nasional melalui ide, saran dan pendapatnya serta tenaganya dalam membangun lingkungan sekitar pemukiman masyarakat tersebut (Zainudin & Sutjiatmi, 2018). Musrenbang Kecamatan merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah penentuan program prioritas yang dilakukan di tingkat kecamatan. Namun apakah proses ini dapat berjalan dengan baik sehinnga menimbulkan dampak positif bagi masyarakat di Kecamatan? Apabila menimbulkan dampak positif maka dapat dikatakan musrenbang di tingkat kecamatan efektif untuk menghimpun program prioritas pembangunan. 2. METODE Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan- usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan

7. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 76 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat atau setidak-tidaknya men- dekati kepuasan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Lexy & Moleong, 2004) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diramal dan realitas sosial objektif dan dapat diukur. lebih lanjut (Lexy & Moleong, 2004)juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Implementasi metode tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui instrumen berupa kuesioner, dan Laporan hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan Tanjung- pinang Timur. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep operasioanal adalah konsep Duncan yang dikutip oleh Steers dalam (Hidayat, 2018) yang terdari dari dimensi-dimensi beserta indikatornya sebagai berikut. Ø Pencapaian Tujuan Ø Integrasi Ø Adaptasi Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah sampel random dengan cara pengambilan sampel seperti multistage cluster sampling Bailey (Lexy & Moleong, 2004) Melihat teori tersebut dapat diambil populasi di dalam penelitian berjumlah 80.984 jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tanjung- pinang Timur Tahun 2017 (Tanjungpinang Dalam Angka, 2017). Jumlah tersebut setelah dilakukan perhitungan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut. n = N/(1+Ne2) = 80.984/1+80.984 x 0.012 = 100 Tingkat akurasi yang diambil adalah 99% atau 0.01. Artinya tingkat kesalahan dalam penelitian ini dijangka hingga 99% hanya 1% tingkat kesalahan. Kemudian dari 100 sampel yang diperoleh maka diambil 30 (tiga puluh) responden yang terkelompok dalam 5 (lima) klasifikasi diantaranya 6 (enam) aparatur kecamatan Tanjungpinang Timur, 6 (enam) aparatur kelurahan yang di wilayah Tanjungpinang Timur, 6 (enam) perangkat RW, 6 (enam) perangkat RT, 6 (enam) tokoh masyarakat. Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menggunakan deskriptif analitis yang didukung oleh data empirik, melalui langkah-langkah sebagai berikut reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 3. HASIL A. Dimensi Tujuan Efektivitas Musrenbang Pada dimensi tujuan, efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur

8. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 77 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) dalam konteks keterlibatan masyarakat tersebut di dalam musrenbang. Dalam konteks ini maka pengukuran yang dilakukan adalah terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Waktu Pelaksanaan Musrenbang tepat pada waktu yang telah di tetapkan, 2) Program Yang diajukan telah sesuai dengan tujuan Pembangunan, 3) Program yang diajukan telah memenuhi kesesuaian dengan aspirasi Masyarakat, 4) Program Pembangunan dinilai realistis untuk dilaksanakan, 5) Program pembangunan yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat, 6) Program pembangunan telah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMD Kab/Kota, Pengukuran yang telah dilakukan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut ini: Grafik 1 Indeks Efektivitas Dimensi Tujuan Sumber: Olahan Data Primer, 2017 Berdasarkan analisis indeks efektivitas dilihat dari aspek tujuan, didapati nilai sebesar 4,18 sehingga dapat dikatakan efektif. B. Dimensi Integrasi Efektivitas Musrenbang Pada dimensi integrasi, efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan Tanjungpinang Timur diukur dalam konteks sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan penyesuaian dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Dalam konteks ini maka pengukuran yang dilakukan adalah terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Adanya pelibatan seluruh unsur masyarakat dalam Musrenbang, 2) Adanya upaya pembangunan masyarakat yang kuat dengan program pembangunan yang diajukan, 3) Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentu- kan kesepakatan bersama, 4) Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan musrenbang di kecamatan Tanjungpinang Timur berdasarkan indeks Efektifitas Integrasinya sudah efektif atau tidak, dapat kita lihat pada tabel di bawah ini: Grafik 2 Indeks Efektivitas Dimensi Integritas Sumber: Olahan Data Primer, 2017 4,30 4,27 4,07 4,27 4,23 3,97 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 1 2 3 4 5 6 4,37 4,23 2,63 3,97 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4

9. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 78 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Berdasarkan analisis diperoleh indeks efektivitas pada dimensi integritas sebesar 3,70 sehingga dapat dikatakan efektif. C. Dimensi Adaptasi Efektivitas Musrenbang Pada dimensi adaptasi, efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur diukur dalam konteks kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini maka pengukuran yang dilakukan adalah terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang optimal, 2) Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan, 3) Adanya kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kab/Kota. Oleh sebab itu untuk menyusun langkah yang baik, maka diperlukan ke- jelasan rumusan pernyataan yang jelas, dan penyesuaian program dan kebutuhan infrasturuktur. Untuk melihat kadar efektif atau tidaknya, dapat juga kita lihat pada tabel berikut ini: Grafik 3 Indeks Efektivits Dimensi Adaptasi Sumber: Olahan Data Primer, 2017 Berdasarkan analisis diperoleh indeks efektivitas pada dimensi adaptasi sebesar 3,87 sehingga dapat dikatakan efektif. 4. Pembahasan A. Analisis Efektivitas Dimensi Tujuan Musrenbang Kecamatan Timur di Kota Tanjungpinang Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan Musrenbang adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan dalam hal ini Kecamatan Tanjungpinang Timur. Selain itu, Musrenbang juga bertujuan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan, kemudian Musrenbang juga bertujuan menyepakati pengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil observasi dan pe- ngumpulan data-data primer, secara umum pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai berikut: 1. Camat memberitahukan kepada pemerintah kelurahan tentang akan diadakannya Musrenbang kecamatan, yang diharapkan masing-masing lurah mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. 2. Lurah selaku pemerintah di kelurahan mengkoordinir OPD tingkat kelurahan dan menyusun usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas masing- masing. 3. Dalam proses Musrenbang Kecamatan diharapkan menghasilkan: 4,17 3,7 3,87 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 1 2 3

10. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 79 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada kecamatan, b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan kelurahan melalui alokasi dana kecamatan secara swadaya maupun pendanaan lainnya. c. Daftar prioritas kegiatan tersebut diusulkan ke kota untuk dibiayai melalui apbd kota dan provinsi. d. Daftar nama anggota delegasi tingkat Kelurahan, RT Dan RW. Sehubungan dengan hal tersebut diatas usulan-usulan pada tingkat kelurahan di Kecamatan Tanjungpinang Timur khususnya di kelurahan Kampung Bulang belum seluruhnya belum seluruhnya terarah dan terealisasi melainkan hanya berkesan sebagai pelengkap administrasi. Proses Musrenbang kelurahan yang telah dilaksanakan belum menapung aspirasi masyarakat secara keseluruhan sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan kurang memberdayakan usulan masyarakat di tingkat RT dan RW. Sehingga hal tersebut perlu adanya perubahan terhadap mekanisme pada proses Musrenbang tingkat Kelurahan. Akan tetapi, terdapat juga beberapa usulan yang direspon untuk direalisasikan di tingkat kecamatan. Adanya partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrenbang adalah sebagai akibat dari perjalanan Politik bangsa indoensia memilih bentuk demokrasi sebagai prinsip dalam menjalankan roda pemerintahan. Keikutsertaan atau keterlibatan dimaksud adalah bukannya bersifat pasif tetapi lebih secara pro-aktif agar seseorang di dalam kelompok sosial itu dapat mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya baik itu diluar pekerjaannya atau profesinya sendiri. Untuk mengukur tingkat efektivitas tujuan Musrenbang, maka disusun kuesioner dengan berdasar pada teori S.B. Hari Lubis dan Martani Husein yang mengemukakan tiga pendekatan efektivitas yakni pendekatan sasaran (goal approach), pendekatan Sumber (system resources approach) dan pendekatan proses (internal process approach). Kuesioner ini selanjutnya didistribusikan kepada 30 (tiga puluh) orang responden yang diambil dan dibagi ke dalam 5 (lima) kelurahan yang ada di kecamatan Tanjungpinang Timur. Bahwa berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, terhadap indikator ini sebanyak 13 (tiga belas) responden menjawab sangat setuju mengenai waktu pelaksanaan musrenbang dan 14 (empat belas) diantaranya menjawab setuju. Hal ini membuktikan bahwa waktu pelaksanaan yang telah diselenggarakan oleh organisasi kecamatan Tanjungpinang timur untuk mengadakan Musrenbang sudah efektif dan tepat sasaran sebagaimana yang diungkapkan oleh S.B. Hari Lubis dan Martani Husein terhadap pendekatan efektivitas melalui goal Approach dan internal process approach dan dampak yang terjadi di masyarakat adalah semakin kuat dan semakin berbondong-bondong partisipasi mereka untuk mengikuti Musrenbang tersebut. adapun 2 (dua) orang responden menjawab kurang setuju dan 1 (satu) orang responden menjawab tidak setuju. Bahwa adanya jawaban negatif yang diperoleh dari 3 (tiga) orang responden tersebut mencerminkan adanya faktor ketidaktahuan informasi yang telah di- sampaikan pegawai OPD tingkat kecamatan dan kurang mengoptimalkan penyampaian

11. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 80 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) informasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai itu sehingga muncullah jawaban seperti itu. Selain itu, minimnya keinginan sebagaian masyarakat yang mau ikut ambil bagian dalam musrenbang ataupun dapat pula disebabkan oleh faktor acuh tak acuh pada lingkungan sekitar pemukiman mereka. Lebih lanjut, pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan oleh Camat Tanjungpinang timur pada tahun 2017 berdasarkan Undangan Resminya (data terlampir), dijadwalkan dari jam 08.00 Wib sampai dengan selesai. Kemudian dari sisi lokasi pelaksanaan, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur tanggal 22 Februari 2017 dilaksanakan di Cafe Bola – Kompleks Ruko pasar Bintan Center Tanjungpinang. Lokasi ini dinilai cukup netral (dalam artian tidak jauh dan tidak dekat atau dengan kata lain berada di tengah-tengah kota atau pusat kota) sehingga semua masyarakat tanjungpinang Timur mengetahui, mudah menjangkau jarak lokasinya, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan tidak terlalu mengganggu proses diskusi yang ber- langsung. Maka dengan demikian indikator “waktu pelaksanaan musrenbang” menurut penulis efektif. Bahwa esensi ideal dari murenbang, sangatlah bersesuaian dengan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak dan kesempatan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Proses keterwakilan yang adil dapat juga direalisaksikan melalui proses seleksi peserta yang baik. Melalui dialog secara langsung, rasa saling percaya, dan kekuatan warga bisa dibangun. Berdasarkan hal tersebut, efek yang paling setara dari musrenbang adalah keputusan yang dihasilkan dari proses itu apakah sudah menguatkan tujuan pembangunan jangka menengah yang menjadi prioritas utama dan kesesuaiannya dengan keinginan masyarakat, ataukah malah hanya mementingkan kelompok diri tertentu. Indikator ini memberikan gambaran dan pembuktian bahwa dari 30 (tiga puluh) responden yang diambil jawabannya tentang bagaimana dengan Program- program yang diajukan dalam kegiatan Musrenbang tersebut, apakah telah sesuai dengan tujuan Pembangunan ataukah tidak. adapun 10 (sepuluh) orang responden menjawab sangat setuju bahwa program yang diusulkan oleh perwakilan di lingkungannya telah mengikuti program- program pembangunan seperti infrastruktur, ekonomi dan kesehatan, dan social and culture. Selanjutnya 18 (delapan belas) orang menjawab setuju. Dengan demikian, Goal Approach (pendekatan melalui sasaran) arah pembangunan yang diusulkan pada Musrenbang telah diterima dan ditampung secara baik dan aspiratif sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi lebih pro-aktif terhadap pembangunan nasional. Sedangkan 2 (dua) orang responden menjawab kurang setuju dengan hal tersebut yang menurut penulis kemungkinan ada faktor-faktor sosial dan ekonomi serta faktor politik yang mendominasi sehingga arah usulan pembangunan tidak sesuai dengan program pemerintah. Namun demikian, berdasarkan hasil perhitungan peneliti, didapati jumlah indeks mencapai 4.27 point. Ini berarti mayoritas masyarakat

12. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 81 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Tanjungpinang Timur telah memberikan aspirasi arah pembangunan Nasional di Kecamatan Tanjungpinang Timur sudah memenuhi tujuan pembangunan nasional dan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) usulan yang diajukan dari 180 (seratus delapan puluh) usulan yang diajukan telah direalisasikan sesuai keinginan masyarakat, hal ini membuat tujuan pelaksanaan musrenbang telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian menurut penulis, indikator ini telah Efektif. Bahwa jika dilihat pada fakta di lapangan, masyarakat lebih mengutamakan pembangunan yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur tersebut terkait Infrastruktur berupa perbaikan dan atau pengaspalan akses jalan di lingkungan perumahan atau komplek dan pembangunan ekonomi, kesehatan serta sosial dan kebudayaan. Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur seperti yang dapat kita lihat di lapangan pada daerah Km. 8 Tanjungpinang (depan Wisma Pesona), Km. 7, Km. 14 jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban, Km. 9 Tanjungpinang dan sejumlah tempat di wilayah Kecamatan Tanjungpinang timur yang masih kurang serapan drainase dan parit. Kemudian akan hal itu, menurut kuesioner yang telah disebarkan terjawab sedikitnya 8 (delapan) orang yang menyatakan sangat setuju dan 17 (tujuh belas) orang yang menyebutkan setuju dengan prograram prioritas tersebut. Namun terhadap realisasinya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kota tanjungpinang, akan tetapi program yang menjadi usulan prioritas akan dioptimalkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kota tanjungpinang untuk menanggulangi gejala-gejala banjir tersebut. hal inilah yang menjadikan 4 (empat) orang responden menjawab kurang setuju dan 1 (satu) orang responden menjawab tidak setuju, karena menurutnya pernyataan seperti itu hanya berkesankan janji politik untuk menghibur hati masyarakat Tanjung- pinang Timur. Berdasarkan data dan perhitungan indeks skala prioritas yang terkumpul dari jawaban 30 (tiga puluh) orang responden yang memberikan jawaban tentang kesesuaian program yang diusulkan dengan aspirasi masyarakat, diperoleh niai 4.07 point. Secara indikator, jumlah nilai tersebut telah memenuhi standar efektif tujuan pembangunan. Maka dengan demikian menurut hemat penulis indikator ini telah efektif. Bahwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) program usulan yang menjadi program prioritas kecamatan Tanjung- pinang timur yang diusulkan oleh 5 (lima) kelurahan di kecamatan Tanjungpinang timur, baru 49 (empat puluh sembilan) program pembangunan telah terealisasi, ini berarti nilai realistis (kenyataan) dari suatu usulan yang diajukan itu memungkinkan dan merasionalkan akal dan pikiran si pengusul selaku wakil masyarakat yang membawa diri atas nama masyarakat kecamatan tanjungpinang timur untuk mewujudkan pembangunan nasional yang aspiratif. Hal ini terlihat dari hasil penyebaran data kuesioner yang membuktikan ada 12 (dua belas) orang responden menyatakan sangat setuju dan 15 (lima belas) orang menyatakan setuju bahwa program pembangunan yang diusulkan tersebut dinilai realistis untuk dilaksanakan. Sisanya 2 (dua) orang menyatakan kurang setuju dan 1 (satu) orang menjawab tidak setuju dikarenakan melihat kondisi di Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mayoritas masyarakatnya menginginkan infrastruktur

13. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 82 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) sarana dan prasarana jalan itu memadai namun masih ternodai dengan banjir setiap kali hujan. Namun dari hasil perhitungan data responden yang berjumlah 30 (tiga puluh) tersebut, didapati hasil perhitungan sebanyak 4.27 point. Point ini membuktikan bahwa indikator program pembangunan yang diusulkan pada musrenbang kecamatan di kecamatan tanjungpinang timur dinilai sangat realisitis untuk dilaksanakan. Maka sesuai dengan ambang batas penilaian point indikator, indikator Program Pembangu- nan dinilai realistis untuk dilaksanakan telah efektif menurut masyarakat Tanjungpinang timur. Senada dengan bunyi penjelasan pada indikator point 3 tersebut diatas, bahwa perbaikan infrastruktur sangat didominasi masyarakat Tanjungpinang timur dan sangat diharapkan bagi masyarakat Tanjungpinang timur. Karenanya usulan program yang diajukan oleh 5 (lima) kelurahan yang ada di kecamatan tanjungpinang timur memprioritaskan usulan pada bidang infrastruktur yang usulannya muncul sebanyak 65 (enam puluh lima) usulan, dan pada bidang sosial budaya ada 68 (enam puluh delapan) usulan, dan sisanya 47 (empat puluh tujuh) usulan prioritas adalah bidang ekonomi. Adapun 10 (sepuluh) orang respondeng dan 18 (delapan belas) orang responden dari total 30 (tiga puluh) orang responden menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan data ini, tingkat kesesuaian program usulan dan aspirasi masyarakat saling memenuhi satu sama lain sehingga respon atau jawaban yang baik didominasi sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Sedangkan sisanya 1 (satu) orang menjawab kurang setuju dan 1 (satu) orang menjawab tidak setuju memiliki alasannya tersendiri terhadap indikator ini. Namun sejumlah 4.23 point yang telah dihitung secara keseluruhan pada indikator ini, mendapat kategori yang efektif karena 4.23 point telah melewati ambang batas 50% kefektifitasan point indikator. Dengan demikian menurut hemat penulis indikator “Program pembangunan yang diajukan telah sesuai dengan aspirasi masyarakat” telah Efektif. Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berdasarkan ketentuan tersebut RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan pada tahap RPJPD ke-3 (2016- 2020) yang diantaranya dari 8 (delapan) kelompok program prioritas, terdapat 3 (tiga) kelompok program prioritas yang memiliki kesamaan visi dan misi Pemerintah Provinsi kepulauan Riau dan visi misi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam RPJDP nya yakni prioritas pembangunan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan, kemudian prioritas sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan, dan prioritas lingkungan hidup dan pekerjaan umum. Kesamaan ini terlihat pada hasil musrenbang kecamatan Tanjungpinang Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil kesepakatan Perencanaan Pem-

14. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 83 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) bangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor : 050/064.2/7.2.01/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang isinya memprioritaskan usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di kecamatan tanjungpinang timur, perbaikan ekonomi serta perbaikan sumberdaya manusia melalui usulan sosial dan budayanya yang ada sebanyak 68 (enam puluh delapan) usulan. Sebanyak 5 (lima) orang pada data kuesioner yang disebarkan menjawab sangat setuju dengan program prioritas yang diusulkan pada musrenbang tingkat kecamatan Tanjungpinang timur dan 22 (dua puluh dua) orang menyatakan setuju. Angka ini mendominasikan data positif yang telah terkumpulkan, namun sedikitnya 2 (dua) orang yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju, dan 1 (satu) orang menjawab tidak tahu. Setelah dilakukan penghitungan secara manual, diperoleh data sebanyak 3.97 indeks poin telah dikumpulkan oleh indikator ini. Point ini telah menjawab indikator kesesuaian Program usulan dengan perencanaan pembangunan yang telah tertera dalam RPJMD Kab/Kota menjadi terlihat nyata efektif di masyarakat. Secara keseluruhan dan garis besar- nya, dapat dikatakan dimensi tujuan yang terlihat melalui hasil rata-rata pada data Indeks Efektifitas Tujuan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mencapai point 4.18 adalah dinayatakan telah efektif dijalankan, baik pada proses pelaksanaannya maupun sampai pada realisasinya. B. Analisis Efektivitas Dimensi Integrasi Musrenbang Kecamatan Timur di Kota Tanjungpinang Pada dimensi ini, Peneliti juga telah menyebarkan 30 (tiga puluh) kuesioner untuk mengukur angka kefektifan indeks integrasi pada pelaksanaan musrenbang di kecamatan tanjungpinang timur. Berdasar- kan hasil data kuesinoer yang telah diperoleh, terhimpun jawaban responden sebanyak 13 (tigas belas) orang menyatakan sangat setuju dan 15 (lima belas) orang menyatakan setuju. Dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat jelas terlihat, diperlukannya aspirasi masyarakat dalam proses demokrasi tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah. Secara tahapannya musrenbang selalu diawali dengan penyebaran undangan untuk menghadiri acara. Dengan disebarkannya undangan dan undangan tersebut ditanggapi secara baik oleh masyarakat, mencerminkan pelibatan adanya pelibatan masyarakat untuk menampung aspirasi mereka dalam forum musyawarah rencana pembangunan khususnya tingkat Kecamatan Tanjung- pinang timur. Pada tataran Musrenbang tingkat kelurahan, partisipasi masyarakat di lima kelurahan yang ada di kecamatan tanjungpinang timur sangat menonjol. Hal ini terlihat pada hasil kesepakatan musrenbang Kecamatan Tanjungpinang timur dimana terdapat 180 (seratus delapan puluh) usulan prioritas yang diajukan ke Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur di lima kelurahan yang ada di Tanjungpinang Timur. Untuk itulah sebanyak 13 (tiga belas) orang menyatakan sangat setuju dan 15 (lima belas) orang menyatakan setuju akan dimensi integrasi pada indikator ini, sedangkan sisanya 2 (dua) orang menyatakan tidak setuju dengan kemungkinan- kemungkinan yang disebabkan oleh faktor kelalaian informasi dari mereka. Oleh

15. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 84 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) karenanya hasil penjumlahan dimensi integrasi pelibatan masyarakat dalam musrenbang mendapat nilai point 4.37 yang dikategorikan sebagai point Efektif. Tekad kuat masyarakat Tanjungpinang Timur dalam suksesi pembangunan di wilayah kecamatan Tanjungpinang Timur patut diapresiasi. Dari 30 (tiga puluh) orang responden yang menerima kuesioner, sedikitnya 21 (dua puluh satu) orang menjawab setuju dan 8 (delapan) orang menjawab sangat setuju. Artinya, antusiasme masyarakat tanjungpinang timur sebagai mitra kerja pemerintah kota tanjungpinang dalam mensukseskan visi dan misi kota tanjungpinang sangat partisipatif, hal ini membuat dimensi upaya pembangunan masyarakat dalam program pembangunan yang diajukan terlihat efektif dengan point rata-rata penilaian diperoleh angka 4.23 yang melewati ambang batas point indikator. Terhadap dimensi ini, masyarakat tidak menginginkan adanya hal-hal yang berbau politis di forum musrenbang. Kesan politik yang ada di dalam musrenbang kecamatan tanjungpinang timur terlihat ada sediktinya 14 (empat belas) orang responden yang mengatakan tidak setuju dengan adanya proses politik tersebut dan 8 (delapan) orang yang menjawab kurang setuju. Karena dikahwatirkan pada saat melakukan lobby-lobby kesepakatan, akan terbentuk aspirasi yang menjadi usulan prioritas yang menjorok kepada kepentingan kelompok tertentu dari pada kepentingan masyarakat luas. Namun ada 5 (lima) responden yang menyetujui akan adanya proses politik di dalam musrenbang dengan alasannya masing-masing. Bahwa benar berdasarkan data kuesioner yang telah diperoleh, ada 22 (dua puluh dua) orang yang menyetujui dimensi ini dan didukung oleh 4 (empat) orang responden yang menyatakan sangat setuju. Bahwa seharusnya masyarakat mesti diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat menunjang ide-ide kreatif masyarakat setempat guna mengembangkan wawasan lingkungan untuk diajukan ke dalam usulan musrenbang tingkat RW, Kelurahan hingga kecamatan. Permasalahan tentang kurangnya program pemberdayaan masyarakat dapat kita lihat pada Laporan hasil kegiatan Musrenbang kecamatan Tanjungpinang timur yang termuat masih kurangnya pengetahuan RT/RW terhadap jenis-jenis pengurusan administrasi kependudukan sehingga perlu dilaksanakan bimbingan teknis kepada RT/RW di seluruh kecamatan yang ada di Tanjungpinang Timur. Point indeks yang diperoleh pada dimensi ini adalah 3.97 point, yang masuk dalam kategori Efektif. Bahwa dengan efektifnya seluruh dimensi integrasi sebagaimana tersebut diatas, maka dilakukan penjumlahan dan penghitungan secara cermat, diperoleh angka indeks efektivitas integrasi pada data Indeks Efektifitas Integrasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur yang mencapai point 3.80 dapat dikategorikan telah efektif. C. Analisis Efektivitas Dimensi Adaptasi Musrenbang Kecamatan Timur di Kota Tanjungpinang Adaptasi dalam program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah ter- sedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat

16. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 85 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan keterampilan (human investment) di dalam penyelenggaraan prasarana lokal. Koordinasi dan singkronisasi pendapat yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Camat Tanjungpinang Timur terhadap pemerintahan di bawahnya dimana masyarakatnya telah beradaptasi terhadap program pembangunan infrastruktur perbaikan dan pembangunan jalan yang menjadi salah satu usulan prioritas kecamatan tanjungpinang timur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur (Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur). Penyesuaian program pembangunan infrastrukur ini kemudian di musyawarah- kan melalui Musrenbang kelurahan yang kemudian diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Masukan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan. Pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah untuk merangkum seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diajukan dari bawah yaitu pemerintah desa/ kelurahan setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, umumnya rencana tindakan akan memuat apa yang hendak dicapai, kegiatan yang hendak dilakukan, pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab, dan waktu. Pelaksanaan musrenbang kecamatan adalah untuk merangkum seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diajukan dari bawah yaitu pemerintah desa/ kelurahan setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, umumnya rencana tindakan akan memuat apa yang hendak dicapai, kegiatan yang hendak dilakukan, pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab, dan waktu. Bahwa antusiasme masyarakat Tanjungpinang Timur dalam proses musrenbang terlihat pada daftar hadir pada lampiran berita acara nomor : 050 /064.3/7.2.01/2017 yang mana anggota hadir pada musrenbang tersebut berjumlah 50 (lima puluh orang peserta) yang terdiri dari pemangku kepentingan, fasilitator kecamatan, fasilitator kelurahan, unsur pendamping wakil-wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Delegasi kelurahan, Lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan pada musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur tersebut ternyata didukung penuh oleh peserta yang hadir, dimana seluruh perwakilan kelompok delegasi ikut me- nandatangani Berita Acara Kesepakatan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang timur yang menghasilkan 65 (enam puluh lima) usulan prioritas bidang infrastruktur di kecamatan tanjungpinang timur. Efektifitas ini juga dapat dilihat dari respon masyarakat sendiri yang menilai bahwa 18 (delapan belas) responden menyatakan setuju dan 9 (sembilan) orang responden menjawab sangat setuju. Ini berarti keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang

17. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 86 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) optimal telah berjalan sangat efektif dengan capaian indeks efektivitas rata-rata 4.17 yang dikategorikan sebagai dimensi yang efektif. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Riyadi dan Deddy tersebut diatas, bahwa dukungan perencanaan pembangunan tidak hanya melakukan kegiatan fisik (material) saja akan tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan non-fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Di kecamatan Tanjungpinang timur, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) usulan prioritas yang ada baru berjalan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang telah terealisasi dengan pagu anggarang sebesar Rp. 6.935.850.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan dana realiasasi pembangunan yang digunakan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang menyebutkan setuju dan 2 (dua) orang yang sangat setuju dengan dimensi ini, berarti menandakan kebenaran akan adanya dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan, sebanyak 3.7 point rata-rata dari dimensi ini mengkategorikan dukungan pemerintah dari program yang diusulkan telah efektif adanya. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada indeks efektivitas tujuan nomor 6 diatas, apa yang telah tertuang dalam RPJMD kota Tanjungpinang dan RPJMP Provinsi Kepulauan Riau terdapat kesamaan program prioritas. Pernyataan ini ditandai dengan keseragaman 23 (dua puluh tiga) orang responden dari 30 (tiga puluh) responden yang ada yang menjawab setuju dengan dimensi ini, 3 (tiga) orang menjawab sangat setuju, 2 (dua) orang menjawab kurang setuju, 1 (satu) orang menyatakan tidak setuju dan yang menajwab tidak tahu sebanyak 1 (satu) orang responden. Kemudian data ini dilakukan penghitungan cermat, didapat hasil rata-rata point berjumlah 3.87 yang masuk dalam kategori Efektif. Dengan telah terpenuhinya elemen efektif dalam rumusan dimensi pada indeks efektivitas adaptasi, membuktikan bahwa Adaptasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tanjungpinang Timur telah Efektif dimana pada penghitungan akhir didapati hasil rata- rata dimensi keseluruhan pada indeks adaptasi bernilai 3.91 point. Point ini menyebutkan bahwa indeks adaptasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tanjungpinang Timur telah Efektif. 5. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas Musrenbang Kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang infrasktuktur dan bidang sosial kebudayaan di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dimensi tujuan dapat dikategorikan efektif. Kemudian perolehan selanjutnya berada pada dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dimensi adaptasi dapat dikategorikan efektif. Selanjutnya perolehan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.7 sehingga dimensi integrasi dikategorikan efektif.

18. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 87 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Saran Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pertama, penguatan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka tujuan Musrenbang itu akan tercapai, yaitu mendapatkan keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih menjawab persoalan-persoalan masyarakat, dan program pembangunan tidak terkesan milik sekelompok golongan atau pihak tertentu saja. Kedua, meminimalisir hal-hal yang sifatnya berkonotasi politis dalam Musrenbang. Karena dikhawatirkan adanya lobi-lobi antar entitas politik yang kemudian akan mempengaruhi program pembangunan yang akan direncanakan. Harapan di dalam Musrenbang adalah program pembangunan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Ketiga, peningkatan koordinasi antara pihak Kecamatan dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kecamatan. Sehingga tingkat keterwakilan berbagai pemangku kepentingan dalam Musrenbang dapat optimal sehingga menjadikan hasil yang telah dicapai efektif dan efesien. Keempat, pemanfataan teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai musrenbang. Hal ini dapat dikembangkan dalam bentu E-Musrenbang. DAFTAR PUSTAKA Dwiandini, W., Roy, D., & Salomo, V. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaa Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Administrasi Jakarta Timur. Journal Makara, 5(2). Retrieved from http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/20 16-04/S53068-Wiyasti Dwiandini Hidayat, H. (2018). Analisis Model Perhitungan Produktivitas Karyawan. Jurnal Mitra Manajemen, 2(2), 104–114. Retrieved from http://www.e- jurnalmitramanajemen.com/index.php/jm m/article/view/77 Kurniawan, T. (2004). PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK: DARI PERILAKU MODEL KLASIK DAN NPM KE GOOD GOVERNANCE, 7, 1411–1948. Retrieved from http://blog.ub.ac.id/ishakgoi/files/2013/0 1/ParadigmaAdmPublikTKRevisiasrequest ed.pdf Lexy, J., & Moleong. (2004). Pengantar Metodologi Penelitian. Retrieved from https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents/31056882/07130097-hendra- kurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIW OWYYGZ2Y53UL3A&Expires=152781567 5&Signature=UxLEsnw60bWnc1c1TSoMJT lhz0Y%3D&response-content- disposition=inline%3B filename%3DMetodologi_penelitia Mulyani, L. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi: Analitis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam. Jurnal Masyarakat Dan Budaya. Retrieved from http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/articl e/view/217 Napitupulu, H. D. M. (2015). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2013. Jom.Unri.Ac.Id. Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP /article/view/5485 Nugroho. (2010). MODEL EKONOMI BASIS UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Jurnal Dinamika Pembangunan, 1(1), 23–30. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/13968/1/Model _Ekonomi_Basis_Untuk_Perencanaan....by_ Nugroho_SBM_(OK).pdf Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik:

19. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 3 (1), April 2018 - 88 Rendra Setyadiharja Copyright © 2018, JIP, ISSN: 2503-4685 (Print), ISSN: 2528-0724 (Online) Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Siagian, S. P. (2003). Administrasi pembangunan : konsep, dimensi, dan strateginya. Jakarta : Bumi Aksara. Retrieved from http://www.worldcat.org/title/administra si-pembangunan-konsep-dimensi-dan- strateginya/oclc/680454809 Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. Retrieved from http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppu ma/article/view/547 Suoth, N. J. T. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa. Ejournal.Unsrat.Ac.Id. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/e mba/article/view/11759 Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET (DPKPA) KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/e mba/article/view/11759 Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.710 PROFIL SINGKAT RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P, Lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Maret 1986, merupakan seorang penyair dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 003 Tiban Batam (lulus tahun 1999), kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang (lulus tahun 2002), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjungpinang (lulus tahun 2005). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2010), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyarakarta (lulus tahun 2014) dengan predikat Cumlaude dan Terbaik. View publication stats

864-2454-2-PB.pdf

864-2454-2-PB.pdf

864-2454-2-PB.pdf

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Similar a 864-2454-2-PB.pdf

Similar a 864-2454-2-PB.pdf(20)

864-2454-2-PB.pdf