Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
•
2 likes•5,979 views
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi : - Perubahan-perubahan - Sistematika P3LH - Struktur kerangka P3LH - Persetujuan Lingkungan -
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Similar to Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
- 1. PERATURANPEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAANPERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGANHIDUP(P3LH) “Terkait Persetujuan Lingkungan” DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SOSIALISASI 1 Oleh: Ir. Ary Sudijanto, MSE
- 2. Perubahan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Undang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 2 Perubahan UU 32/2009 melalui UU 11/2020 Dari total 127 Pasal yang terdapat dalam UU 32/2009, dirubah ditambahkan dihapus 27 Pasal 4 Pasal 10 Pasal 1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 82, 88, 109, 111, dan 112 61A, 82A, 82B, dan 82C 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, dan 110 Pasal-pasal dengan amanat yang perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan pemerintah
- 3. Amanat Undang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009) 1. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan (PasaL 24); • Lembaga Uji Kelayakan; • Tim Uji Kelayakan; • Anggota Tim Uji Kelayakan (berisi pakar yang bersertifikasi) • Sistem Sertifikasi. 2. Proses Pelibatan Masyarakat (Pasal 26); • Masyarakat terkena dampak langsung; • Keterlibatan dalam penyusunan; • Keterlibatan dalam penilaian. 3. Sertifikasi dan kriteria penyusun Amdal (Pasal 28); • Sistem sertifikasi 4. Bantuan Pemerintah terhadap UMK (Pasal 32) 5. Pengaturan mengenai UKL-UPL (Pasal 34); • Penyusunan standar UKL-UPL 6. Pengaturan mengenai SPPL (Pasal 35); • Mengintegrasikan SPPL ke dalam NIB 3
- 4. 6. Pengaturan Baku Mutu Lingkungan Hidup (Pasal 20); 7. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 59, Pasal 61); 8. Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan (Pasal 55); 9. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 71, 76, 82C); Amanat Undang- Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk ditindaklanjuti dalam PP (Terkait Rev UU 32/2009) 4
- 5. 5 Sistematika PP • 13 Bab • 534 Pasal • 15 Lampiran Kerangka Penyusunan RPP P3LH
- 6. Struktur Kerangka PP P3LH 6 Bab I Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2) Bab II Persetujuan Lingkungan (11 Bagian) (Psl. 3 - 106) Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Psl.107 - 162) Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Psl.163 - 219) Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (Psl.220 - 271) Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (Psl.272 - 273) Bab VII Pengelolaan Limbah B3 dan nonB3 (Psl.274 - 470) Bab VIII Dana Penjaminan untuk Pemulihan LH (Psl.471 - 479) Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup (Psl.480 - 489) Bab X Pembinaan dan Pengawasan (Psl.490 - 504) Bab XI Pengenaan Sanksi Administrasi (Psl.505 - 526) Bab XII Ketentuan Peralihan (Psl. 527) Bab X III Ketentuan Penutup (Psl.528 - 534)
- 7. Pendekatan Penyusunan PP P3LH 1. Menyusun ketentuan baru dan mencabut PP yang lama Bab II (PP. 27/2012); Bab III (PP. 82/2001); Bab IV (PP. 41/1999); Bab V (PP. 19/1999); dan Bab VII (PP. 101/2014); 2. Perubahan Pasal dalam batang tubuh PP eksisting dan menyusun Ketentuan baru yang belum diatur Bab VIII (PP.46/2017); dan Bab V (Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup); 3. Menyusun ketentuan baru yang sebelumnya diatur dalam Permen Bab X (Pembinaan dan Pengawasan), dan Bab XI (Pengenaan Sanksi Administrasi); 7
- 8. Lampiran I Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir Penapisan Wajib Amdal Lampiran II Penyusunan Amdal dan MekanismeUji Kelayakan Lampiran III Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL Lampiran IV Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Lampiran V Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan Lampiran VI - VIII Baku Mutu Lingkungan Lampiran IX - XIV Limbah B3 dan NonB3 Lampiran XV Sanksi Administrasi dan denda 8 Daftar Lampiran (1) PP 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (P3LH)
- 9. Daftar Lampiran PP (2) 9 1. Lampiran I (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir Penapisan Wajib Amdal) 2. Lampiran II (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan) 3. Lampiran III (Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL) 4. Lampiran IV (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) 5. Lampiran V (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan) 6. Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional) 7. Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) 8. Lampiran VIII (Baku Mutu Air Laut) 9. Lampiran IX (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber Spesifik Khusus) 10. Lampiran X (Parameter Uji Karakteristik LB3) 11. Lampiran XI (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3) 12. Lampiran XII (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbusan Akhir) 13. Lampiran XIII (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3) 14. Lampiran XIV (Limbah nonB3 Terdaftar) 15. Lampiran XV (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan)
- 11. PRINSIP & KONSEP DASAR Pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja Beberapa perubahan pengaturan Amdal dalam UU CK: • Perubahan nomenklatur perizinan; • Pengintegrasian Izin Lingkungan; • Transformasi Komisi Penilai Amdal menjadi Tim Uji Kelayakan; • Uji kelayakan dokumen Amdal oleh Ahli bersertifikat; • Pengaturan Keterlibatan Masyarakat secara lebih Proporsional; • Integrasi Izin PPLH dan Andalalin ke dalam dokumen Lingkungan Secara Prinsip dan Konsep TIDAK BERUBAH dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan untuk PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DALAM ATURAN PELAKSANAANNYA sesuai dengan tujuan UU CK yang memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan TETAP MEMENUHI KETENTUAN yang ditetapkan 11
- 12. Kriteria Amdal 12 Pasal 22 dan 23, UU 32/2009 Sebagai dasar penetapan wajib Amdal UU 32/2009
- 13. Pengaturan Integrasi Persyaratan dan Kewajiban Aspek Lingkungan Kedalam Perizinan Berusaha AMDAL UKL-UPL SPPL Persetujuan Lingkungan Persyaratan dan kewajiban Aspek Lingkungan “Diintegrasikan” kembali Perizinan Berusaha “Semangat UU Cipta Kerja adalah Penyederhanaan Regulasi Perizinan” 13 “Izin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha”
- 14. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Pengawasan Penegakan Hukum: • Administrasi (Psl. 77, UU CK) Persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha • Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha; • Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. • Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha. (Psl. 72 & 76, UU CK) Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Dokumen Lingkungan Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam Perizinan Berusaha (Psl 1 angka 11 & 12, UU CK) (Psl. 24 ayat (5), UU CK) (Psl. 1, angka 35, UU CK) (Psl. 63, UU CK) 14
- 15. Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Persyaratan penerbitan “termuat” dalam Perizinan Berusaha Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Jenis Dokumen Lingkungan NIB sebagai Perizinan Berusaha telah mengintegrasikan SPPL Tinggi Menengah Tinggi Rendah Menengah Rendah Tingkat Risiko Usaha ≠ Tingkat Risiko Usaha digunakan untuk penetapan jenis Perizinan Berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009
- 16. Izin Lingkungan Penguatan Penegakan Hukum Lingkungandalam UU CK Pengintegrasian kembali “Izin Lingkungan” kedalam Perizinan Berusaha, memperkuat posisi perlindungan terhadap Lingkungan Hidup UU 23 Tahun 1997 dg turunannya PP 27/1999 UU 32 Tahun 2009 dg turunannya PP 27/2012 UU Cipta Kerja / 2020 SKKL/Rekomedasi UKL-UPL Izin Usaha SKKL/Rekomendasi UKL-UPL Izin Usaha Izin Lingkungan SKKL/ PKPLH Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkan persyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha Izin Usaha tidak memasukkan Peryaratan Lingkungan, namun telah tercantum dalam Izin Lingkungan Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tidak dapat di enforce (tidak masuk dalam Izin Usaha) Persyaratan dan kewajiban Lingkungan dapat di enforce (masuk dalam Izin Lingkungan) Persyaratan dan kewajiban Lingkungan tetap dapat di enforce (karena termuat (terintegrasi) dalam Perizinan Berusaha) Dalam Implementasi di lapangan Pejabat penerbit Izin Usaha tidak memasukkan Peryaratan Lingkungan dalam Izin Usaha yang diterbitkan Perizinan Berusaha/ Izin Usaha/Persetujuan Pemerintah akan memuat Peryaratan kewajiban dan aspek Lingkungan yang dihasilkan dari proses
- 17. Dampak Jenis Perizinan Berusaha Pasal 1, 36, 37, 38, dan 40 UU CK Tinggi AMDAL UKL-UPL SPPL Menengah Tinggi Rendah Menengah Rendah IZIN SERTIFIKAT STANDAR NIB SKKL PKPLH NIB IZIN PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Risiko (dasar) Dampak Penting AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting, kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting IZIN Usaha dan/atau Kegiatan PENGAWASAN PEMBINAAN Izin Lingkungan Tingkat Risiko Norma Perizinan (UU 32/2009) Konsep Perizinan RBA (UU CK) • Penetapan jenis Perizinan Berusaha menggunakan konsep RBA, sementara penetapan jenis dokumen lingkungan menggunakan kriteria Dampak Penting; • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha. Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan Jenis Dokumen Lingkungan Persandingan Amdal, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan & Perizinan Berusaha 17
- 18. Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dalam UU CK Dampak Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Tinggi Menengah Tinggi Rendah Menengah Rendah IZIN SERTIFIKAT STANDAR NIB IZIN PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Risiko (dasar) AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting Tingkat Risiko untuk Instansi Pemerintah untuk Pelaku Usaha • Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) • Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan Jenis Dokumen Lingkungan SKKL PKPLH NIB Persetujuan Lingkungan 18 AMDAL UKL-UPL SPPL PERSETUJUAN PEMERINTAH PENGAWASAN Jenis Perizinan/ Persetujuan Persetujuan Lingkungan PEMBINAAN SKKL PKPLH Dampak Penting
- 19. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan Lingkungan PENETAPAN KELAYAKAN LINGKUNGAN Efektif PERCEPATAN DAN KETEPATAN KAJIAN AMDAL Profesional ENVIRONMENTAL SAFEGUARDS Konsep Dasar : Amdal adalah kajian teknis, ekonomi dan sosial untuk Penetapan Kelayakan Lingkungan KELEMBAGAAN KRITERIA KOMPETENSI (Penyusun dan Ahli) TATA LAKSANA LEMBAGA di PUSAT, menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan Kab/ Kota BERBASIS STANDARDISASI & KOMPETENSI “EFEKTIF” BERBASIS SCIENTIFIC STANDAR & TEKNOLOGI I. BENTUK/FORMAT LEMBAGA II. KRITERIA PERSONIL DALAM LEMBAGA & PENGATURANNYA III. MEKANISME PENILAIAN / TATA LAKSANA TAHAPAN: Pasal 24, UU CK Dasar pemikiran sistem KPA diganti dengan Sistem Uji Kelayakan: 1. Memastikan standarisasi pelaksanaan sesuai dengan NSPK; 2. Mengembalikan Amdal sebagai kajian ilmiah; 3. Mengatasi bottleneck penilaian Amdal. 19
- 20. Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan LEMBAGA UJI KELAYAKAN Tim Uji Kelayakan Pusat (KLHK) Tim Uji Kelayakan Provinsi (tiap Provinsi) Tim Uji Kelayakan Kab/Kota (tiap Kab/Kota) Tim Uji Kelayakan Pusat (penugasan khusus) Dibentuk oleh Pemerintah Lembaga Uji Kelayakan membentuk Tim Uji Kelayakan untuk melaksanak an tugasnya Tim Uji Kelayakan, bertugas membantu Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk melakukan penilaian uji kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan • Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat • Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi anggota tim uji kelayakan, sertifikasi kompetensi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan; • Tim Uji Kelayakan Adhoc merupakan Tim Uji kelayakan yang dapat ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian uji kelayakan 20 Bank Ahli
- 21. TIM UJI KELAYAKAN LH PUSAT LEMBAGA UJI KELAYAKAN TIM UJI KELAYAKAN LH PROVINSI TIM UJI KELAYAKAN LH KAB/KOTA Evaluasi Pemenuhan Kriteria TIM UJI KELAYAKAN LH ADHOC Usulan Pembentukan Tim Uji Kelayakan oleh Kepala Daerah & Dirjen PERSYARATAN TIM UJI KELAYAKAN UNSUR PEMERINTAH PUSAT & DAERAH yang membidangi LH Instansi Penerbit Persetujuan Teknis UNSUR AHLI BERSERTIFIKAT (Minimal 5 orang), Antara lain: ahli kualitas udara, ahli kualitas air, ahli sosial, ahli kesehatan masyarakat, atau ahli lainnya BERBASIS PROFESIONAL Kompetensi Uji Keahlian KRITERIA: UNSUR PEMERINTAH & AHLI MEKANISME: PEMBENTUKAN LEMBAGA KOMPETENSI & UJI KEAHLIAN MENTERI LHK SK Tim Uji Kelayakan 21 Konsep Lembaga Uji Kelayakan dan Tim Uji Kelayakan
- 22. Skema Konsep Sertifikasi Penilai Amdal Pemohon Sertifikasi Ahli Lembaga Uji Kelayakan a.n. Menteri Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penilaian Calon Ahli Tidak Lulus • Ijazah pendididkan formal; • Sertifikat pelatihan; • Bukti pengalaman; • Rekam jejak ahli; • Rekomendasi dari asosiasi keahlian • Tulisan ilmiah 22
- 23. Pengaturan NSPK & Kewenangan Penerbitan SKKL (AMDAL) Pemerintah Pusat melalui PP Menteri LHK Membentuk Lembaga Uji Kelayakan Tim Uji Kelayakan Menteri (Ditjen PKTL) Gubernur (DLH Provinsi) Bupati/ Walikota (DLH Kab/Kota) SKKL SKKL SKKL Amdal Pemrakarsa Perizinan Berusaha dalam bentuk Izin melalui OSS Kewenangan PenerbitanSKKL NSPK Tim Uji Kelayakan membantu Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk melakukan Uji Kelayakan terhadap Dokumen Amdal yang disampaikan oleh pemrakarsa 23 Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha
- 24. Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat Masyarakat Terkena Dampak Langsung Masyarakat Berkepentingan/ Terpengaruh LSM pembina masyarakat Pemerhati Lingkungan Pasal 26 UU CK masyarakat yang tidak terkena dampak, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya Masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang berkepentingan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian LSM yang memang terbukti sebelumnya telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung Konsultasi Publik Pengumuman Pemerintah (Tim Uji Kelayakan) Pemrakarsa Pelibatan Masyarakat Konsultasi Masyarakat dalam Uji Kelayakan (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan 24 PELIBATAN MASYARAKAT DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL. • Untuk Memberikan Perhatian Lebih Terhadap Kepentingan Masyarakat Yang Terkena Dampak Langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan oleh pemrakarsa kegiatan dengan tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak; • Pelibatan masyarakat lain diluar masyarakat terkena dampak langsung dilakukan oleh pemerintah melalui TUK
- 25. 25 PENILAIAN AMDAL Dilakukan oleh TIM UJI KELAYAKAN (TUK) Masyarakat lain : • Masyarakat pemerhati • Masyarakat yang terpengaruh atas keputusan Dapat dilibatkan oleh TUK apabila tidak ada masukan yang diperoleh 2 Dalam Penilaian Amdal masyarakat terkena dampak langsung dilibatkan Masukan masyarakat lain yang relevan disampaikan kepada pemrakarsa sebagai bahan Pelingkupan PENYUSUNAN AMDAL Dilakukan oleh PEMRAKARSA Dalam penyusunan Amdal, Masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat terkena dampak langsung dan LSM Pembina langsung masyarakat 1 Dalam Penilaian Amdal masyarakat lain yang masukannya relevan dilibatkan Rumusan keterlibatan masyarakat dalam UU CK (Penyusunan dan Penilaian Amdal)
- 26. Pengaturan Sertifikasi dan Kriteria Kompetensi Penyusun Dokumen Amdal PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL AMDAL UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN PEMERINTAH TIM UJI KELAYAKAN (Unsur Pemerintah Pusat dan daerah serta AHLI BERSERTIFIKAT) LEMBAGA UJI KELAYAKAN Penyusun maupun Penilai Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Amdal yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah/saintifik Pengambil Keputusan (Menteri, gubernur, bupati/walikota) PEMRAKARSA Penyusun Bersertifikat Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal Teregistrasi Menunjuk 26
- 27. Pengaturan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) NSPK Kewenangan Persetujuan PKPLH* Pemerintah Pusat melalui PP Menteri LHK Standar UKL-UPL Instansi LH sesuai kewenangan melakukan verifikasi kesesuaian standar yang dipilih dalam form UKL- UPL oleh pelaku usaha Menteri LHK (Ditjen PKTL) Gubernur (DLH Provinsi) Bupati/ Walikota (DLH Kab/Kota) Menyampai -kan Persetujuan PKPLH melalui OSS Perizinan Berusaha dalam bentuk: • Izin; atau • Sertifikasi Standar; Pemrakarsa mengisi Form Standar UKL-UPL *) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 27 Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha
- 28. Pengaturan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Persyaratan penerbitan “termuat” dalam Perizinan Berusaha Persetujuan Lingkungan SKKL PKPLH NIB Dokumen Lingkungan NIB sebagai Perizinan Berusaha telah mengintegrasikan SPPL 28
- 29. Pengaturan Integrasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Amdal dan UKL-UPL Integrasi kajian dampak dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL Kajian Teknis Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan pengolahan dan penimbunan LB3 Kajian Teknis Pembuangan air limbah ke laut Kajian Teknis Pembuangan air limbah ke sumber air Kajian Teknis Membuang emisi ke udara Kajian Teknis Pemanfaatanair limbah untuk aplikasi ke tanah Kajian Teknis Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan pengolahan dan penimbunan B3 Pasal 61A, UU CK Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU 32/2009 Integrasi Pengelolaan ke dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL a d c b f 29 Sertifikat Layak Operasi Untuk Operasional kegiatannya Pasal 61 A Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan: a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3; b. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut; d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air; e. Membuang emisi ke udara; dan/atau f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. e
- 30. Penyusunan & Penilaian Amdal atau UKL-UPL Kajian Andal (Kelola Pantau yang Rinci dan Operasional) Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3, pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL SKKL/Rekomendasi UKL-UPL sudah memuat/ melampirkan persyaratan dan kewajiban Rekomtek Implementasi Perizinan Berusaha Integrasi Izin PPLH dan Andallalin ke dalam Dokumen Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) Serta Persetujuan Awal Pemerintah Proses KA - Andal Proses Andal, RKL-RPL Persetujuan Awal Pemerintah (FS Kegiatan, RIP, dll…) Persetujuan Teknis/Rekomtek PLB3, PPKL, Andallalin Masuk ke dalam Dokumen Lingkungan Post Inspection (Cek Kesesuaian Persetujuan Teknis) Pertek ditujukan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi dan menengah, Pertek bagi Risiko menengah dilakukan by Sistem Diterbitkan bukti pemenuhan Persyaratan Teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional Mekanisme seperti ini telah lama diterapkan, seperti: • Persetujuan Tekno Ekonomi untuk kegiatan Pertambangan; • RIP untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan; • RIB untuk kegiatan pembangunan Bandar Udara; • Desain Bendungan dari komite Keselamatan Bendungan; • SLF untuk kegiatan Pembangunan Gedung; dll. Pasal 61 A Dalam Hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan: menghasilkan, melakukan, membuang dan/atau memanfaatkan ….. yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. untuk memastikan terpenuhinya ketentuan dalam Rekomtek/PersetujuanTeknis Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang 30 Andalalin
- 31. Pra- AMDAL Pengisian Formulir KA oleh Pemrakarsa Pemeriksaan Formulir KA oleh Tim Teknis Penyusunan ANDAL & RKL- RPL oleh Pemrakarsa Penilaian atau Penilaian akhir ANDAL & RKL- RPL Oleh TUK Rekom hasil penilaian atau Penilaian Akhir Andal dan RKL- RPL oleh TUK keputusan kelayakan LH (SKKL) & Perizinan Berusaha atau ketidak-layakanLH perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL 30 hari kerja 60-180 hari kerja 50 hari kerja 10 hari kerja Persetujuan Teknis dalam bentuk Rencana Induk Pelabuhan Persetujuan Teknis dalam Pengelolaan Limbah B3 Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah Persetujuan Teknis Kajian DampakLalu Lintas Integrasi ke dalam Amdal Penyusun Amdal: Pemrakarsa & Penyusun Amdal Bersertifikak Kompetensi (KTPA & ATPA) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK): Sertifikasi Kompetensi Penyusuan Amdal LEMBAGA UJI KELAYAKAN Penilai AMDAL oleh Tim Uji Kelayakan/ TUK (Unsur Pemerintah dan Ahli Bersertifikat) Menteri LHK Masyarakat Terkena Dampak Langsung (Pengumuman & KonsultasiPublik) Masyarakat Pemerhati LH dan terkena Pengaruh/Berke pentingan (Konsultasi Masyarakat) Penapisan & Pengecualian Amdal, Data & Informasi Baku Mutu LingkunganHidup • Air dan Udara Ambien; • Air Limbah (effluent) • Emisi; • Gangguan Baku Kerusakan LH • Tanah • Mangrove • Lamun • Terumbu Karang Dana Jamian Pemulihan LH Proses Persetujuan LH (SKKL) dan Integrasi dengan Persetujuan Teknis 31
- 32. • Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan didasarkan pada kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha; • Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin Lingkungan; • Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian kegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; • Pengaturan menyelaraskan kewenangan Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan Berusaha Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan 32
- 33. Perubahan Persetujuan Lingkungan Pemegang Persetujuan Lingkungan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 2. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan 3. Perubahan Pengelolaan Lingkungan yang merubah Persetujuan Teknis Dengan melalui penyusunan dokumen LH a.Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b.UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan Lingkungan PENGECUALIAN : 1. Perubahan (Kepemilikan, Pemisahan/penggabungan, Penanggungjawab, nama kegiatan, wilayah administrasi); 2. Penciutan/pengurangan; 3. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) yang diwajibkan; 33
- 34. AMDAL BARU Adendum Andal & RKL-RPL Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan. Kriteria Perubahan yang lebih detail 1. Alat-alat Produksi 2. Kapasitas Produksi 3. Spesifikasi teknik 4. Sarana Usaha dan/atau kegiatan 5. Perluasan Lahan dan Bangunan 6. Waktu dan Durasi Operasi 7. Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup 8. Perubahan Kebijakan Pemerintah 9. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain a b Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Sumber: Pasal 103 RPP Tindak Lanjut UU CK Bidang PPLH • Definisi; • Besaran/ Skala • dll UKL-UPL BARU c 34
- 35. Batas AMDAL Batas dokumen UKL-UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH Kegiatan berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Saat ini dalam Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan AMDAL UKL-UPL SPPL Saat ini dalam Peraturan MENLHK 38/2019 Ditetapkan dalam Peraturan Menteri 35
- 36. Bantuan Pemerintah terhadap UMK Amdal bagi Usaha dan/atau kegiatan Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan Sesuai Kewenangannya Pemerintah & Pemerintah Daerah (melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD) membantu Bentuk bantuan: 1. Fasilitasi; 2. Biaya; dan/atau 3. Penyusunan Amdal 36
- 37. Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan ……. Kawasan …….. Penerapan RKL-RPL Rinci 37
- 38. 38 Pengaturan Peralihan (1) a. Dengan terbitnya PP 22/2021 maka Izin Lingkungan tidak lagi diterbitkan. b. Penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan Izin PPLH yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan; c. Proses penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL berdasarkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal atau instansi lingkungan hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013, sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 PP 22/2021; d. Proses penilaian Amdal, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021, pemohon diminta untuk menarik kembali permohonannya untuk kemudian dilakukan pengajuan kembali sesuai PP 22/2021, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- 39. 39 Pengaturan Peralihan (2) e. Proses Izin PPLH terkait baku mutu lingkungan hidup dan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, diterbitkan Persetujuan Teknis yang selanjutnya dimasukkan dalam Persetujuan Lingkungan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai Pasal 89 ayat (2) huruf j PP 22/2021. f. Komisi Penilai Amdal tetap melaksanakan penilaian Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531 huruf b, PP 22/2021. g. Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai Amdal dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. h. Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penyusun Amdal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi.
- 40. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp/Fax: 021-5705090 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih