Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar tetap melestarikan adat istiadat nenek moyang Indonesia yang kaya akan nilai luhur. Rekonstruksi kearifan lokal perlu dilakukan untuk membangun identitas bangsa yang kuat berdasarkan kebhinnekaan. Demokrasi yang kuat tumbuh dari dalam negeri dengan mempelajari masa lalu serta mengintegr

1. BAB I
PENDAHULUAN
Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan
politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis
tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting,
hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara
yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih
mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu
penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.
Dalam realitanya perkembangan sistem ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-
teori para filsuf kuno yang banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh
dunia. Setiap negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem
pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu
kala. Sejak zaman Yunani Kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-
aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian
bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah
pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut
menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau
mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut.
Sejak dulu lagi banyak definasi demokrasi telah dirumuskan. Adakalanya terlalu
ringkas seperti kerajaan oleh rakyat untuk rakyat, satu bentuk kerajaan di mana pemerintah
bertanggungjawab keatas orang yang diperintah, atau kerajaan daripada perbincangan. Jika
kita kaji pendapat Plato dan Aristotle, kedua-dua berpendapat demokrasi mewakili peraturan
daripada kebanyakan rakyat, rakyat bagi mereka kebanyakan terdiri daripada miskin dan
jahil. Oleh itu, mereka yang tidak pandai memilih untuk menindas yang kaya.
Demokrasi boleh dimaksudkan sebagai satu sistem politik yang boleh dikatakan
sebagai semua rakyat boleh buat sebarang atau keputusan yang penting tentang polisi awam.
Demokrasi sering digunakan atau diperkatakan sebagai melambangkan kesamaan politik. Ini
dapat di dilihat di mana demokrasi mempunyai sifat atau dasar terbuka dalam politik di mana
pertandingan parti-parti politik semasa pilihanraya adalah terbuka. Sesiapa sahaja boleh
bertanding secara terbuka. Pemenangnya akan mewakili rakyat untuk menyatakan sebarang
dasar atau keputusan rakyat kepada kerajaan untuk menuju kehidupan yang baik.
Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembangan dengan sendirinya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha
nyata setiap warga negara dan perangakat pendukungnya dan dijadikanya demokrasi sebagai
pandangan hidupa (way of life) dalam kehidupan bernegara.
Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya
punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Oleh karena itu,
harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan
yang terbaik dibanding dengan sistem lainya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya
sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma/nilai-nilai
demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal
berikut:
a+ Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga
keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjaga keseimbangan hak dan
kewajiban setiap warga negara. Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting

2. dimiliki rakyat indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa,
budaya, agama dan potensi alamnya.
b+ Sikap yang jujur dan fikiran yang sehat. Pengambilan keputusan di dasarkan pada
prinsip musyawarah mufakat dan memperhatikan kepentingan masyarakat umumnya.
Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis, atau
berdasarkan akal sehat dan tercapai dengan daya yang ada. Demokrasi membutuhkan
sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
c+ Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itilad
baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk
mengambil keputusan yang disepakati untuk semua pihak. Masyarakat yang terkotak-
kotak dan penuh dnegan curiga pada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi
tidak berjalan dengan tidak baik.
d+ Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengaharuskan adanya
kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kpromi atau kekalahan dalam
pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk
memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan
bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
e+ Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya
keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan
berdasarkan moral serta tidak mengahalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan
pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan
mencapai tujuan.
Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana yang disebutkan yaitu
mengahargai keberagaman dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat,
dilaksanakan dengan kerjasama antar warga negara, di dasari sikap dewasa dan
mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif
serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.
Selain itu suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam sistim
pemerintahanya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A. Dahl terdapat
tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan yaitu:
a+ Adanya kontrol/kendali atas pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini presiden, kabinet
dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasarkan mandat
yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian, dalam melaksanakan pemerintahan,
pemerintah bukun bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih
di kontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia kontrol tersebut
terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan
perundangan dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertes) untuk
pengangkatan pejabat negara yang dilakukan oleh pemerintah.
b+ Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila
adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan
teliti dan jujur. Suatu keputusan tentang apa yang di pilih, di dasarkan pengetahuan
warga negara yang cukup, dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
c+ Adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabbila setiap nwarga negara
mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan
rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskanpilihan yang terbaik sesuai dengan
tujuan yyang ingin di capai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap
warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi
persyaratan untuk di pilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.
d+ Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan
kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila

3. warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka
saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.
e+ Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang
akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang
memadai. Keputusan pemerintah harus di sosialisasikan dan mendapatkan persetujuan
DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar,
disisi lain DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi sehingga antara pemerintah
dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar.
Pembahasan pembahasan singkat di atas tentang demokrasi yang memberikan berbagai
macam manfaat, serta prinsip-prinsip yang melekat pada demokrasi yang membuat rakyat
merasakan dampak positif dari demokrasi itu sendiri. Namun di bawah yang akan di bahas
pada makalah di bawah ini yaitu tentang demokrasi dan nilai-nilai lokal. Dalam makalah ini
akan dilihat pengaruh dari demokrasi terhadap nilai-nilai lokal.

4. BAB II
PEMBAHASAN
1 Kearifan Lokal Indonesia dan Demokrasi
Masuknya budaya asing yang merupakan sebuah keniscayaan sejak manusia telah
mampu meningkatkan peradabannya dan melakukan ekspedisi dari tempat asalnya hingga ke
belahan bumi lainnya (Contoh persebaran agama-agama besar di Dunia), seharusnya kearifan
lokal harus dapat disinergikan. Dengan demikian akan tetap menjaga kelestarian adat istiadat
peninggalan nenek moyang yang juga merupakan budaya bangsaIndonesiayang didalamnya
terkandung nilai-nilai luhur dan pengetahuan yang sangat kaya.
Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai luhur itu mulai meredup, memudar,
kehilangan makna substantifnya. Lalu yang tertinggal hanya benda-benda yang menjadi
simbol tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini hampir secara keseluruhan mengalami reduksi,
dianggap hanya pajangan yang sarat formalitas. Kehadirannya tak lebih untuk komersialisasi
dan mengeruk keuntungan atau bahkan diabaikan sama sekali.
Dalam konteks ini globalisasi menunjukkan sebuah pola dominasi dari pihak yang kuat
terhadap pihak yang lemah, Negara yang kuat secara politik dan ekonomi menekankan
diterimanya pola pikir, gaya hidup, teknologi, makanan, obat-obatan, stimulant, bentuk
hiburan dan rekreasi terhadap Negara yang lebih lemah secara kebangsaan.
Dalam hal ini, kearifan lokal seolah tidak diberi ruang dan kehilangan kekuatannya.
Selain kurangnya kemampuan masyarakat dalam memaknai secara kreatif dan kontekstual
kearifan lokal yang dimilikinya, faktor lainnya adalah pragmatisme dan keserakahan sebagian
para pelayan rakyat. Kepentingan pribadi atau kelompok membuka jalan bagi mereka untuk
“memanfaatkan” kearifan lokal, dengan menggunakannya secara serampangan, sekaligus
secara subtansial menghancur-leburkan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya. Pada
akhirnya, masyarakat luas yang struktur dan hubungannnya masih bersifat patron-
client “meneladani” sikap dan perilaku elit mereka. Hal ini jelas kontra produktif dengan
Nation and Character Building.
Rekonstruksi kearifan lokal harus segera untuk dilakukan. Masyarakat Indonesia sudah
sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka melalui pemaknaan kembali nilai-nilai
luhur budaya mereka. Dalam kerangka itu, upaya yang perlu dilakukan adalah menguak
makna substantif kearifan lokal. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu
disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas kokoh
bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau golongan tertentu. Sehingga seluruh
komponen bangsa, masing-masing memahami akan makna kebhinnekaan, hal ini menjadikan
keterikatan yang kokoh dan indah.
Ini sejalan dengan statemen Presiden SBY dalam dalam pidatonya pada puncak acara The
4th World Peace Forum (WPF) atau Forum Perdamaian Dunia di Istana Kepresidenan Bogor,
Jawa Barat, Minggu (25/11), siang. “"Tidak bisa kita mengimpor demokrasi dari negara
manapun dan serta merta diterapkan dalam kehidupan negeri kita. Dalam demokrasi memang
ada nilai-nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai lokal, seperti nilai agama, budaya, dan
kekhasan lainnya,". Demokrasi yang kuat dan mapan, lanjut Presien SBY, merupakan
demokrasi yang tertib dan stabil. "Esensi utama demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam
memikirkan dan menjalankan kehidupan sebuah bangsa. Demokrasi yang kuat dan mapan

5. adalah yang tumbuh sendiri (home-grown), belajar dari masa lalunya, dan tentunya
menglamai ups and downs," Presiden SBY menjelaskan.
Ilmuwan Antropologi Indonesia khususnya perlu menggali kembali pengetahuan
mengenai kearifan lokal yang dimiliki diberbagai tempat di Indonesia yang kaya akan
keanekaragaman alam dan budaya, hal itu dapat diangkat menjadi sarana solusi permasalahan
dan juga merupakan bagian dari jati diri dan kebanggaan nasional.
Pada kondisi saat ini tidak banyak rakyat yang tahu bahwa di berbagai wilayah Indonesia
yang rawan gempa, para leluhur kita memiliki kemampuan membuat rumah anti gempa, di
minangkabau misalnya, rumah gadang didesain dengan struktur dimana tiang atau pondasi
dari rumah tersebut tidak ditanam ke dalam tanah melainkan diletakkan diatas lempengan
batu, sehingga pada saat terjadi gempa, tiang atau pondasi tersebut hanya bergeser dan rumah
tidak roboh. Kemudian di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terdapat Kampung Naga yang juga
memiliki rumah adat tahan gempa. Hal itu terbukti saat gempa berkekuatan 7,3 SR
mengguncang Tasikmalaya pada Rabu, 2 September 2009 silam, tak ada satu pun rumah
warga Kampung Naga yang roboh atau mengalami kerusakan yang berarti.
Tidak banyak yang tahu bahwa di pedalaman Kalimantanyang membuat pihak penjajah
Belanda gentar itu adalah anak sumpit yang beracun. Sebelum berangkat kemedanlaga,
prajurit Dayak mengolesi mata anak sumpit dengan getah pohon ipuh atau pohon iren. Dalam
kesenyapan, mereka beraksi melepaskan anak sumpit yang disebut damek.
Tak sampai lima menit setelah tertancap anak sumpit pada bagian tubuh mana pun, para
serdadu Belanda yang awalnya kejang-kajang akan tewas. Bahkan, bisa jadi dalam hitungan
detik mereka sudah tak bernyawa. Sementara, jika prajurit Dayak tertembak dan bukan pada
bagian yang penting, peluru tinggal dikeluarkan. Setelah dirawat beberapa minggu, mereka
pun siap berperang kembali. Dalam catatan kolonial (Koloniaal verslag), menurut para
penjajah melawan mereka (Suku Dayak) sama seperti berperang melawan hantu.
Oleh karena itu, Kearifan lokal harus dipahami sebagai bagian dari knowledge.
Sehingga ada kebanggaan dan kecintaan terhadap budayanya sendiri. Dengan demikian
proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan diIndonesia berkembang, generasi muda
menjadi mengenal kearifan lokal dari leluhurnya yang kaya akan pengetahuan dan tidak
dianggap kuno dan ketinggalan jaman. Pengetahuan mengenai kearifan lokal Negara
bangsaIndonesia seharusnya masuk dalam kurikulum dan diajarkan melalui muatan lokal
sesuai dengan konteks dan potensi daerahnya masing-masing.
Banyak yang justru bangga dengan mengadopsi teori-teori sistem pendidikan bangsa
lain (yang memang sesuai dengan potensi bangsa mereka) tanpa memperhitungkan bahkan
cenderung mengabaikan potensi-potensi yang kita miliki sehingga potensi-potensi
sumberdaya alam tidak bisa kita manfaatkan secara optimal dan cenderung dikuasai oleh
asing. Demikian juga dengan sumberdaya alam, misalnya kekayaan/diversitas flaura dan
fauna dan budaya – banyak bangsa asing yang mempelajari tanaman obat, yang
menghasilkan formula-formula obat-obat untuk penyakit-penyakit tertentu yang sulit
ditemukan obat penyembuhnya. Mereka (bangsa asing) belajar dari sumber hayati dan
kearifan lokal (budaya) bangsaIndonesia.
Kegagalan pembangunan pada berbagai negara dan juga daerah karena mengadopsi
teori Barat yang sebenarnya tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Bahkan, banyak pakar
dari negara Barat sendiri yang mengecam keberadaan teori Neoklasik, seperti peraih hadiah

6. nobel ekonomi tahun 1974 Gunnar Myrdal, Amartya Sen (1998), Stiglitz (2002), yang
menyatakan penggunaan teori Neoklasik menyebabkan ketimpangan pendapatan,
kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan dan juga patologi sosial.
Berbagai daerah yang berhasil dalam pembangunan ekonominya karena
memperhatikan masalah kearifan lokal. Sebagai misal Kota Solo berhasil dalam menjalankan
otonomi daerahnya, karena tetap memperhatikan masalah kearifan lokal. Dalam kasus
pemindahan para pedagang kakilima(PKL) di Kecamatan Banjarsari yang sukses dikotaini
karena pemimpinnya memakai strategi kebudayaan yang bertumpu kepada kearifan lokal. Di
samping mengadakan musyawarah terbuka dengan PKL sampai 54 kali, sebagai cermin
pelaksanaan demokrasi yang asli, pemindahannya juga memakai kirab dengan prajurit kraton
dan bawa tumpeng satu per satu sebagai simbol kemakmuran.
Kabupaten Purbalingga yang telah berhasil menumbuh kembangkan kewirausahaan
sosial (social entrepreneurship) karena Pemdanya dalam menjalankan roda pembangunan
tetap memperhatikan masalah kearifan lokal. Suksesnya pembangunan pasar Segamas
(segitiga emas) sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan, guna melindungi serangan
kedatangan pasar moderen. Pasar Segamas merupakan pasar terbesar di Jawa Tengah dan
memiliki konsep pasar tradisional moderen. Keberhasilan pembangunan lainnya yang
berbasis kearifan lokal sepertinya diadakannya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)
dan pemugaran rumah kurang layak hun (Istiqomah, 2010). Dari kasus ini terlihat bahwa
kesuksesan pembangunan banyak tergantung kepada kreatifitas kepemimpinan dan motivasi
mengabdi rakyat, sehingga suara rakyat banyak sebagai cermin suara “Tuhan” tetap
diperhatikan, yang berarti masalah kearifan lokal tetap menjadi perhatian.
Kalau penduduk Jepang untuk sembuh dari bencana gempa bumi, tsunami dan juga
bahaya radiasi nuklir memakai kerafikan lokal berupa semangat gambaru,
Indonesiasebenarnya mempunyainya misalnya ungkapan Jawa yang berbunyi “sepi ing
pamrih rame ing gawe” (bekerja keras kurang memperhatikan imbalan) dan juga budaya
luhur lainnya seperti kepemimpinannya Ki Hadjar Dewantoro. Konsep modal sosial (social
capital) yang lebih tertuju kepada saling kepercayaan (trust) dan menjadi salah satu bagian
kajian ekonomi Kelembagaan, sebenarnya muncul akibat kuatnya tolong menolong dan
gotong royong sebagai konsep kearifan lokal Indonesia. Belum lagi konsep Ki Hadjar
Dewantoro yang terkenal dengan N3 (niteni, niru dan nambahi) adalah yang terkenal di Barat
dengan bench-marking.
Saat ini isu yang berkembang adalah permasalahan demokrasi dan toleransi yang dalam
beberapa waktu terakhir secara sepihak diklaim sebagai milik “barat” dan dipercaya sebagai
konsep yang berasal dan dibesarkan di barat yang akan saya coba uraikan selanjutnya.
Benarkah demokrasi dan toleransi milik barat ?
Demokrasi kerapkali dipandang sebagai gagasan yang khas dari ”barat” dan asing bagi
dunia “non-barat”. Simplifikasi secara serampangan ini beberapa waktu terakhir telah seolah
memperoleh penegasan dari koalisi pimpinan AS dalam menegakkan sistem pemerintahan
demokratis di timur tengah. Namun, sungguh amat naif apabila pertanyaan yang timbul pasca
“gelombang demokrasi ketiga” (banyak kalangan menyebutnya demikian) adalah sebuah
gagasan imajiner tentang apakah demokrasi tidak sesuai dengan budaya Irak, Tunisia, Mesir,
Libya, Yaman, Yordania atau negara “non-barat” lainnya ? Pertanyaan ini lahir dari

7. pemahaman yang keliru dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi saat ini, mengajukan
pertanyaan semacam ini sama saja menegaskan suatu keyakinan bahwa demokrasi memang
gagasan murni milik barat dan berawal dan berkembang di barat. Pandangan ini sepenuhnya
ganjil dalam memahami dan melihat sejarah secara keseluruhan. Namun sayangnya,
terkadang pandangan semacam inilah yang diusung oleh para demonstran anti-globalisasi
atau anti-barat di berbagai belahan dunia saat ini, mereka seperti menegaskan dialektika
pemikiran kaum terjajah yang meliputi kekaguman sekaligus kebencian.
Kayakinan mengenai demokrasi khas “barat” ini kerap dikaitkan dengan praktik awal
pemungutan suara dan pemilu di Athena, Yunani. Titik awal ini rintisan di Yunani kuno
memang penting dan tidak perlu diragukan lagi, kemudian konsep modern demokrasi
cenderung didominasi oleh analisa dan pengalaman Eropa serta Amerika selama beberapa
abad terakhir. Tetapi jika lompatan ini disimpulkan bahwa sifat demokrasi itu khas “barat”
hal tersebut jelas mengada-ada dan merupakan bentuk pemaksaan secara intelektual.
Dukungan terhadap demokrasi, kebebasan politik, dan toleransi beragama bukanlah ciri
historis dari negara atau peradaban manapun di dunia. Tanpa bermaksud menyangkal adanya
tokoh-tokoh pengusung demokrasi dalam pemikiran Eropa, namun apabila thesis mengenai
demokrasi digunakan untuk menunjukkan kekhasan atau keunggulan dunia “barat” (tanpa
bermaksud mengkotak-kotakkan peradaban), sebenarnya ada juga contoh-contoh sejenis
dalam kebudayaan lainnya.
Contoh. Kaisar Ashoka di India yang bertekad untuk menjunjung toleransi beragama
dan demokrasi pada abad ke 3 SM, ia berpendapat “semua aliran kepercayaan orang lain
layak dihormati”. Kemudian kaisar sesudahnya, yaitu Akbar yang membuat aturan serupa
sejak 1590-an “tak seorang pun boleh diganggu perihal agama yang diyakininya, dan tiap
orang diperkenankan memeluk agama yang sesuai baginya”. Pada saat yang bersamaan
inkuisisi justru sedang merajalela di Eropa dan mereka yang dianggap bid’ah masih dibakar
di tiang pancang.
Dalam dunia Islam, Fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam
Madinah.Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang
pernahdipraktikkan oleh Nabi Muhamad SAW di Madinah. Di antara butir-butir yang
menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada
dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam
Madinah.
Kemudian di Indonesia, Demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang lahir
dan dipaparkan oleh para pemikir atau ilmuwan barat. Demokrasi mereka menekankan pada
asas liberalisme dan individualisme (perseorangan), sementara demokrasi Indonesia
berdasarkan pada asas kebersamaan yang dilandasi oleh prinsip musyawarah mufakat.
Prinsip-prinsip tersebut salah satunya ditunjukkan oleh balai-balai adat yang tersebar di
seluruh Indonesia, yang pada masa lalu terdiri dari tempat duduk dari batu-batu yang disusun
sejajar memutar diruang terbuka. Hal ini termasuk kearifan lokal di Indonesia yang harus
direkonstruksi kembali dalam konteksnya saat ini. Balai-balai yang dibangun pada masa
lampau maupun saat ini mencerminkan prinsip musyawarah mufakat sebagai cara-cara yang
dilakukan para pimpinan adat untuk memecahkan berbagai permasalahan pada kehidupan
masyarakat yang bersangkutan.

8. Hal ini yang dilakukan di Sampit, Kalimantan Selatan, yang diprakarsai oleh
pemerintah daerah bersama dengan pemuka adat yang ada di Sampit. Toleransi terwujud
karena masing-masing pemuka masyarakat menggelorakan kembali semangat hidup
bertetangga dan kebersamaan seperti “Seudik serangkuh dayung, dimane bumi diinjak di situ
langit di junjung, dimane ranting di patah di situ aie disauh dan lain lubuk lain ikannye”
Hal ini berarti bahwa sejalan merangku dayung, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,
dimana ranting dipatah, disitu air disauk. Lain lubuk lain ikannya. Falsafah ini digelorakan
oleh kelompok suku Melayu dalam menghentikan pertikaian.
Adapun konsepsi toleransi yang ada pada suku Banjar adalah “Waja sampai ka putting,
olah babaya”. Yaitu bekerja sampai tuntas dan bahu membahu maju bersama. Falsafah in i
mengamanatkan bahwa pada dasarnya masyarakat suku Banjar mengutamakan sifat kerja
sama sehingga suku Banjar dapat hidup berdampingan dengan suku manapun juga.
Konsepsi toleransi etnis bugis adalah “rebba sipatokkang mali si parappe, malilu si
pakainge” yang memiliki makna bahwa jika ada diantara mereka yang jatuh (sakit, kena
musibah, miskin) maka mereka harus saling angkat, saling membantu dan tolong menolong.
Hidup saling memuliakan, lupa saling mengingatkan.
Konsepsi toleransi suku bangsa dari manado adalah : “Sitou timou tumou tou” yang
memiliki makna saling menyokong dan mendamaikan antara satu dengan yang lainnya.
Konsepsi toleransi masyarakat ambon adalah “Gandongge mari beta, Gendong ose jua.
Lawa mena haulala” yang memiliki makna bahwa mereka harus saling membantu untuk
maju, kemudian ada juga ungkapan masyarakat seperti “pela gandong”, yang artinya adalah
saling gotong royong.
Dalam hal ini terlihat harmoni yang menjadi local wisdom Indonesia mengajarkan
tentang hubungan yang baik antara sesama manusia, manusia dan alam, serta manusia dan
sang pencipta. kearifan lokal memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar untuk
menginspirasi sintesis keragaman karakter solusi masalah diIndonesia dan dunia pada
umumnya. Dalam bingkai kearifan lokal ini, masyarakat bereksistensi, dan berkoeksistensi
satu dengan yang lain.
Dalam banyak hal, kita tidak tidak menyadari kuunggulan bangsa sendiri sehingga
tidak mampu menghargainya. Justru bangsa lain yang menghargai potensi bangsa Indonesia.
Banyak tradisi khas Indonesia yang kian tergerus zaman. Salah satu tradisi di Kalimantan
Tengah yang semakin jarang dilakukan yakni mangenta atau memasak makanan tradisional
masyarakat Dayak.Makanan tersebut yakni kenta itu, dulu kerap dibuat nenek moyang Dayak
sebagai ungkapan rasa syukur usai memanen padi.. Kenta biasa dimasak masyarakat desa
atau kampung beramai-ramai. Biasanya, kegiatan itu dilakukan pada Maret atau April.
Mangenta merupakan penerapan kearifan lokal masyarakat Dayak untuk mendahului masa
berkembang biaknya tikus, burung, atau serangga pemakan padi. Kini, banyak orangtua yang
tak bisa menjelaskan proses mangenta. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang bisa memasak
kenta sudah wafat. Karena itu, tak heran jika pengetahuan generasi muda mengenai mangenta
terus tergerus zaman. Kemudian perajin rencong yang saat ini lebih banyak dimanfaatkan
sebagai suvenir khas Aceh dibandingkan fungsinya pada masa lalu sebagai senjata
tradisional, sehingga makna subtansialnya menjadi hilang dan hanya tinggal benda-benda
hampa yang dikomersialisasikan. Demikian juga Warga pembuat perahu phinisi di Tana

9. Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba mulai lesu. Karena keahliannya
kurang dihargai padahal perahu phinisi merupakan salah satu kebanggan nasional Indonesia.

10. BAB III
P E N U T U P
1 Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat di ambil yaitu :
Demokrasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dan di antara manfaat demokrasi yaitu. Memberikan kesetaraan
bagi semua warga negara, dapat memenuhi kebutuhan umum setiap warga negaranya,
memberikan ruang dalam perbedaan, menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dan
pembaruan kehidupan sosial.Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya yaitu kesadaran akan pluralisme, sikap jujur dan berpikiran sehat, kerjasama antar
warga negara, sikap kedewasaan, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral.Dari
pembahasan di atas prinsip dan parameter dari sebuah sistem demokrasi yaitu adanya
kontrol/kendali atas pemerintah, adanya pemilihan yang jujur dan teliti, adanya hak memilih
dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan
mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka.
Nilai-nilai lokal dan demokrasi merupakan suatu kesatuan yang memiliki keterkaitan,
walaupun begitu dominasi globalisasi menutup kearifan lokal dimana Negara yang kuat
secara politik dan ekonomi menekankan diterimanya pola pikir, gaya hidup, teknologi,
makanan, dan sebagainya Negara yang lebih lemah secara kebangsaan. Dalam hal ini,
kearifan lokal seolah tidak diberi ruang dan kehilangan kekuatannya. Selain kurangnya
kemampuan masyarakat dalam memaknai secara kreatif dan kontekstual kearifan lokal yang
dimilikinya, faktor lainnya adalah pragmatisme dan keserakahan sebagian para pelayan
rakyat.
Di harapkan kearifan lokal ini dapat di jadikan sebagai ilmu pengetahuan, sehingga ada
sebuah keinginan oleh masyarakat untuk menekuni dan mempelajari apa yang menjadi
sebuah warisan dari nenek moyang bangsa kita. Kearifanlokal yang di jadikan sebagai ilmu
pengetahuan di masukan dalam kurikulum kita bukannya mengadopsi barat yang tidak cocok
dengan karakter bangsa kita yang membuat pendidikan seakan tanpa arah.

11. DAFTAR PUSTAKA
Arif Budiman. 1993. Agama. Demokrasi dan Keadilan, dalam Iman Aziz dkk, “Agama,
Demokrasi dan keadilan”. Jakarta : Gramedia Pustaka Jaya
Budiarjo Miriam 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta Gramedia Pustaka Utama
Bernard Delfgaauw. 2001. Filsafat Abad 20. Yogyakarta: Tiara Wacana
Bur Rasuanto. 2005. Keadilan Sosial, Pandangan Deontologis Rawls dan Hebermas Dua
Teori Filsafat Politik Modern. Gramedia Pustaka Utama
Carol C.Gould. 1989. Demokrasi Ditinjau Kembali. Yogyakarta: Tiara Wacana
Richard M.Ketchum (ed). 2004. Demokrasi Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Niagara
Robert A.Dahl. 2001. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara
Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Re-Invensi Antropologi di Era Demokrasi dan Globalisasi, Meutia F Hatta Swasono, Asosiasi
Antropologi Indonesia, 21 Juli 2010.
Makna Kearifan Lokal dalam Pembangunan, Purbayu Budi Santosa, Harian Wawasan cetak :
29 Maret 2011