Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan

Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 25/12/11 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional 201 1

2010 2011 2012 Peta Jalan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas 2013 2014 Rumusan Budaya Kerja A nalisis Manajemen Data Pendidikan P enataan Tugas dan Fungsi Restrukturisasi Organisasi Redefinisi Visi, Misi dan Strategi Pe rancangan dan Pembangunan e- Layanan Pengembangan dan Implementasi e- Layanan Penataan dan Penguatan organisasi UPT dan Badan terkait Penempatan SDM P enataan Sistem dan Prosedur Pusat Perancangan Manajemen Kinerja Perancangan Manajemen SDM berbasis Kinerja Perancangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran R ekayasa Proses, Simplifikasi dan Integrasi Prosedur P engelolaan Data Pendidikan, BMN, Dokumen Remunerasi Analisa Jabatan , Beban Kerja , dan Pemeringkatan Jabatan Peningkatan Kompetensi Implementasi Budaya Kerja dan manajemen Perubahan Database Pengawasan Implementasi Manajemen Kinerja Implementasi Manajemen SDM Berbasis Kinerja Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Agenda Reformasi Kemdiknas 2. PENATAAN TATA LAKSANA 3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 7. PENGUATAN PENGAWASAN 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good g overnance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( right size ) Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan y an g bersih & bebas KKN Adanya perubahan mind set dan culture set . Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera Terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima

Program dan Kegiatan RB Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELUARAN ( OUTPUTS ) HASIL ( OUTCOMES ) ,[object Object],Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan ,[object Object],Tersedianya uraian jabatan Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ,[object Object],Tersedianya peringkat jabatan ,[object Object],Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu ,[object Object],Tersedianya peta profil kompetensi individu

Program Penataan Manajemen SDM Aparatur KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELUARAN ( OUTPUTS ) HASIL ( OUTCOMES ) ,[object Object],Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel ,[object Object],Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel ,[object Object],Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan

TUNJANGAN KINERJA Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TUNJANGAN KINERJA (Lanjutan) Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TUNJANGAN KINERJA (Lanjutan) Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TUNJANGAN KINERJA (Lanjutan) Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TUNJANGAN KINERJA (Lanjutan) Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

KEBIJAKAN ALOKASI TUNJANGAN KINERJA Peraturan Menteri PAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

ALUR PENETAPAN PERINGKAT / KELAS (GRADING) JABATAN 1 TIM INSTANSI MENYUSUN PETA JABATAN, URAIAN JABATAN DAN INFORMASI FAKTOR JABATAN 2 TIM INSTANSI MELAKSANAKAN EVALUASI JABATAN 3 TIM INSTANSI MELAKUKAN PEMBAHASAN DENGAN WAKIL KEDEPUTIAN SDM APARATUR DAN BKN UNTUK MEMVERIFIKASI HASIL EVALUASI JABATAN (NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN) 4 INSTANSI MENGADAKAN RAPAT FINALISASI HASIL EVALUASI JABATAN (NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN) DENGAN DEPUTI MEN.PAN DAN RB BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PAN DAN RB, DAN KEPALA BKN ATAU PEJABAT YANG DITUGASKAN HASIL RAPAT FINALISASI NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN DIBUAT DALAM BERITA ACARA HASIL VALIDASI NILAI JABATAN DAN KELAS JABATAN

[object Object],[object Object]

PRINSIP-PRINSIP EVALUASI JABATAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

PENYUSUNAN PETA JABATAN ,[object Object],[object Object],[object Object]

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PETA JABATAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

TABEL BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI RI – 20 11 MIN MAX JC 20 19 18 4. 055 UP 17 3 . 60 5 4. 050 16 3.155 3.600 15 2.755 3.150 14 2 . 355 2.750 13 2.105 2.350 12 1.855 2.100 11 1.605 1.850 10 1.355 1.600 9 1.105 1.350 8 855 1.100 7 6 55 850 6 455 650 5 375 450 4 305 370 3 245 300 2 190 240 1

KESEPAKATAN JOB CLASS DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS Fungsional tertentu level JC 20 19 18 Eselon I 17 16 Eselon II 15 14 Eselon III 13 12 11 Eselon IV 10 9 Eselon IV/fungsional umum 8 7 6 5 4 3 2 1

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PRINSIP PENGELOMPOKAN JABATAN FUNGSIONAL

Kelas jabatan untuk jabatan fungsional ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],25/12/11

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],25/12/11

Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan

Semelhante a Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan (20)

Mais de haris5782

Mais de haris5782 (20)

Último

Último (20)

Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan

Notas do Editor