1. Integrasi Model Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat
ke dalam Rencana Kelola KPH
Seminar Nasional
Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan KPH
Dr. Golar
Fahutan Untad
Sekretaris LPPMP

2. Latar
belakangPembangunanKPH
Wilayah
Kelembagaan
Rencana
Pembentukan wilayah KPHL & KPHP
Organisasi
Personil KPH
Sarana prasarana KPH
Anggaran
Tata hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan
Pengelolaan
Hutan
- Pelaks,. Keg. Pengelolaan
- Pemantauan dan penilaian
- Penjabaran kebijakan
- Peluang inverstasi
Operasionalisasi
KPH
Sumber. Slide: DEPHUT 2012

3. Peraturan Perundangan
• UMUM :
– UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 44 Tahun 2004, PP No 38 Tahun
2007, PP No. 41 tahun 2007
• KHUSUS :
– PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No 3 Tahun 2008
– P.5/VII-WP3H/2012, Petunjuk Teknis tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP
• TEKNIS :
– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 :Pembentukan Wilayah KPH
– Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 : NSPK Pengelolaan Hutan pada KPHL
dan KPHP
– Permendagri No. 61 tahun 2010:Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL
dan KPHP
– Permenhut No.P.41/Menhut-II/2011:Standar Fasilitasi Sarpras pada KPHL
dan KPHP Model
– Permenhut No. P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi Teknis Bidang
Kehutanan Pada KPHL dan KPHP
– Dll.

4. NO. UNSUR ASPEK KOMPONEN SUB KOMPONEN
1
PEMBANGUNAN KPH
WILAYAH
Pembentukan Wilayah KPHL dan
KPHP
Penyusunan Rancang Bangun KPH
2 Arahan Pencadangan KPH
3 Usulan Penetapan KPH
4 Penetapan Wilayah KPH
5 Pembentukan Wilayah KPHL dan
KPHP Model
Usulan Penetapan KPHP dan KPHL Model
Penetapan wilayah KPHP dan KPHL Model6
7
KELEMBAGAAN
Organisasi Penetapan Organisasi
8
Personil KPH
Penunjukan Pejabat Struktural
9 Penunjukan Staf
10 Peningkatan Kapasitas SDM
11
Sarana dan Prasarana
Penyediaan Gedung Kantor
12 Penyediaan Peralatan Kantor
13 Penyediaan Sarana Transportasi
14 Penyediaan Peralatan Survei
15
Anggaran
Alokasi APBD
16 Alokasi APBN
17 Mitra
18
RENCANA
Tata Hutan dan Rencana
Pengelolaan Hutan
Inventarisasi Hutan
19 Penataan Blok dan Petak/Penataan Batas Blok
20 Pemetaan
21 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
22 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
23 Penyusunan Rencana Strategis Bisnis
Perkembangan KPH sesuai dengan Pentahapan Pembangunan
dan Operasionalisasi KPH

5. NO. UNSUR ASPEK KOMPONEN SUB KOMPONEN
1
OPERASIONALISASI KPH
PENGELOLAAN
HUTAN
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan
pada Wilayah Tertentu
Pemanfaatan Hutan
2 Penggunaan Kawasan Hutan
3 Rehabilitasi dan Reklamasi
4 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
5
Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian
pada wilayah yang diberi ijin Pengelolaan
Hutan
Pemanfaatan Hutan
6 Penggunaan Kawasan Hutan
7 Rehabilitasi dan Reklamasi
8 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
9
Penjabaran Kebijakan Kehutanan
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Penyusunan Regulasi Teknis
10 Penyusunan Standar Pelaksanaan Operasi
Pengembangan Peluang Investasi
Pemerintah11
12 Swasta
13 Masyarakat
Lanjutan...

6. TATA HUTAN DAN PERENCANAAN PENGELOLAHAN
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
TATA HUTAN
HASIL INVENTARISASI
ZONASI KAWASAN
(PETAK/BLOK)
TUGAS DAN FUNGSI KPH
1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan
(pemanfaatan hutan, penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan
reklamasi, perlindungan dan konservasi
alam
2. Menjabarkan kebijakan
nasional, provinsi dan kabupaten/kota
bidang kehutanan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan
hutan diwilayahnya
(perencanaan, pengorganisasian, pelaks
anaan, pengawasan dan pengendalian)
4. Melaksanakan pemantauan dan
penilaian ijin di wilayahnya
5. Membuka investasi guna mencapai
tujuan pengelolaan hutan.
PELUANG DAN
TANTANGAN
RENCANA PENGELOLAAN
JANGKA PANJANG DAN
JANGKA PENDEK

7. Blok
Pemanfaatan,
Jasa
Lingkungan &
HHBK
Fungsi
Produksi
1. Karakteristik
biofisilk lapangan
2. Kondisi
Sosekbud
3. Potensi SDA
4. Keberadaan Hak
atau ijin usaha &
pemanfaatan
Inventarisasi
hutan
Pembagian
Blok
Pembagian
Petak
Memperhatikan:
1. Peta arahan
pemanfaatan
RKTN/RKTP/RKTK
2. KPHL & KPHP
yang fungsi
lindung serta KPHL
dan KPHP yang
fungsi HP
Blok Inti
Blok
Pemanfaatan
Blok
Khusus
Fungsi
Lindung
Blok
perlindungan
Blok
Pemanfaatan
HHK-HA
Blok HHK-
HT
Pemberdayaan
Masyarakat
Blok Khusus
Memperhatikan:
-Produktivitas dan potensi
areal/lahan
-Keberadaan kawasan
lindung:
-Areal yang direncanakan
utk pemanfaatan
hutan, penggunaan kwasan
hutan, rehabilitasi dan
reklamasi
hutan, pemberdayaan

8. Kriteria Blok Pemberdayaan Masyarakat
1. Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai
hutan yang berskala kecil
2. Mempunyai hasil hutan kayu rendah
3. Merupakan areal yang tidak berhutan
4. Terdapat pemanfatan izin HKm, Hutan
Desa, HTR
5. Areal dekat masyarakat di dalam dan sekitar
Hutan
6. Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk kedalam kawasan rehabilitasi atau
kawasan hutan berskla besar atau kecil.

14. • Mangakomodasi Akses masyarakat terhadap
sumber daya Hutan
• Memfasilitasi dan Mengajukan HTR, HKm, dan
Hutan Desa
• menterjemahkan program-program
Pusat/Provinsi/Kab/Kota yang telahditentukan
ke tingkat lapangan sesuai kebutuhanspecifik
lokasi dan masyarakat setempat

15. Tipologi Masalah sosial di dalam KPH.
• 1. Konflik Tenurial Berat yang dicirikan adanya alas Hak yang Kuat
dari Masyarakat.
• 2. Konflik tenurial Ringan yang dicirikan oleh adanya penguasaan
lahan yang dapat di buktikan kelemahan alas Haknya dan
umumnya timbul akibat kemiskinan
• Masalah akses terhadap sumber daya hutan, yaitu pemanfaatan
Sumbrdaya hutan tanpa adanya klaim pengesuan lahan, tapi bukti
kesejarahan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan,
• Masalah aktivitas Haram, yaitu penguasaan lahan dan/atau
pemanfaatan sumberdaya ang idak memiliki Hak kuat atau tidak
memiliki bukti kesejarahan yang kuat atau tidak memiliki alas hak
yang kuat atau tidak memiliki kesejarahan secara rasional dapat di
pertanggung jawabkan

16. Development Strategies Management Activities
1. Meningkatkan pelayanan
publik usaha kehutanan
2. Memperkuat status
Pengelolaan kawasan hutan
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
4. Penguatan Kelembagaan Usaha
Kehutanan Masyarakat
•Membangun infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial yang
mendukung berkembangnya unit-unit usaha kehutanan dan
industri kehutanan
•Memfasilitasi penerbitan izin-izin pemungutan dan pemanfaatan
hasil hutan kepada unit-unit ekonomi (pengusaha, petani, koperasi,
dll)
•Penataan unit-unit usaha sesuai potensi dan fungsi setiap tapak
kawasan hutan
•Membangun sistem pembukaan wilayah hutan yang efisien
•Melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan
•Pengembangan hutan rakyat
• Pembangunan HTR
• Pengembangan HKm
•Membangun wilayah aglomerasi usaha kehutanan
•Membangun kelembagaan kelompok usaha kehutanan mikro
seperti
•koperasi, KUB, dll.
• Membangun sistem kelembagaan keuangan mikro seperti BLU
• Mengembangkan struktur sistem kemitraan antara petani, elit
lokal,
•pedagang, dan industri pengolahan hasil hutan

17. Terima Kasih