SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Roni Febri Kurniawan

                                                              0914081013



PROFIL KPHP MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN

  I. Aspek Wilayah

    A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Tingkat Provinsi

        SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang penetapan
        Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
        Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung meliputi area seluas ±
        518.913 ha terdiri dari 9 unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 unit
        KPHP seluas ± 241.223 ha.



    B. Penetapan Wilayah KPHP Model Register 47 Terusan


        Pembentukan KPHP Model Way Terusan di kabupaten Lampung
        tengah, ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor
        SK.794/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas ± 12.500 ha,
        terdiri dari HP seluas ± 12.500 ha


    C. Kondisi Penutupan Lahan :
     No Penutupan Lahan                                Luas (Ha)
       1 Semak/Belukar                                       294,99
       2 Pemukiman                                        2.197,41
       3 Savana                                                0,52
       4 Danau                                                 0,00
       5 Belukar Rawa                                     4.869,96
       6 Pertanian Lahan Kering                           5.866,02
       7 Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak              651,03
         Jumlah                                          13.879,94

    D. Kondisi Geofisik Wilayah KPH

        Iklim

        Berdasarkan klasifikasi Oldemen dkk (1978), wilayah Lampung
Tengah masuk tipe iklim C2 dengan 5 – 6 bulan basah dan 2 – 3 bulan
      bulan kering. Tipe iklim ini di Lampung Tengah meliputi wilayah
      Kecamatan Terbanggi Besa, Bandar Mataram, Seputih Surabaya,
      Gunung Sugih, Probolinggo, Raman Utara, Seputih Raman dan
      Kecamatan Seputih Banyak.


      Topografi

      Kawasan hutan berada pada ketinggian 5 s/d 20 m dpl, fisiografi datar
      dan bergelombang didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah
      Kuning dengan Batuan Induk dari Batuan Pasir. Temperatur berkisar
              0     0
      antara 26 – 28 C


   E. Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

      Pada KPHP Model Reg. 47 Way Terusan tidak terdapat Izin
      Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

      Dengan demikian, luas KPH Model Reg 47 Way Terusan yang belum
      dimanfaatkan adalah seluas 12.500 Ha


II. ASPEK KELEMBAGAAN KPHP MODEL REG. 47 WAY TERUSAN

  A. Bentuk Organisasi KPH Model

      Organisasi KPHP Model Reg. 47 Way Terusan berbentuk UPTD

  B. Landasan Pembentukan Organisasi

      UPTD ini dibentuk melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor
      : 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
      Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan
      Produksi (KPHP Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung
      Tengah dengan luas ± 12.500 Ha
C. Struktur Organisasi



                 STRUKTUR ORGANISASI KPHP Model Register 47 Way
                                           Terusan
                 (Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008)


                                         KEPALA UPTD




                    Kel.Jab.Fungsional
                                                  Ka Sub Bag Tata Usaha




             Petugas Pemangku                          Petugas Pemangku
             Kawasan Darat                             Kawasan Hutan



III.   ASPEK RENCANA DAN AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN
       HUTAN


       A. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

         Kegiatan pengelolaan/pembangunan kawasan hutan produkasi Register
         47 Way Terusan yang akan dilaksanakan sesuai pada blik-blok yang
         diperuntukkan antara lain:

            Areal/ blok perlindungan/ rawa/ kanan kiri sungai seluas 5.000 ha.
            Pengelolaan/ pembangunan yang akan dilaksanakan adalah
            Rehabilitasi/ Reklamasi/ pemanfaatan kawasan hutan melalui
            kegiatan pengkayaan/ penanaman tanaman kehutanan (kayu-kayu,
            buah-buahan, bambu) dan tanaman lain yang sesuai dengan
            karakteristik lahan

            Areal/ blok pemanfaatan/ darat di sekitar permukiman seluas 400
            Ha Pengelolaan/ pembPangunan yang akan dilaksanakan adalah
            pembinaan/ pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dengan
            tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/ tanaman rempah) dan
            warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk memelihara
            ternak).
Areal/ Blok pemanfaatan/ darat untuk tegalan seluas 7.100 Ha

  Pengelolaan/ pembangunan yang akan dilaksanakan untuk areal/ blok
  pemanfaatan/ darat/ tegalan terbagi menjadi 2 (dua) pola kegiatan yaitu:

  Pola kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha
  Pola Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha

  Hutan yang akan dikembangkan dengan kedua pola tersebut diatas
  merupakan polikultur dengan focus pada spesies cepat tumbuh (fast
  growing species), yaitu sengon ( Paraserianthes falcatria) yang
  dikombinasi dengan jabon (Anthocephalus cadamba) dan Akasia
  (Acacia mangium) dengan daur 7 tahun dan system pertanaman yang
  akan diterapkan adalah agroforestry termasuk silvopastura dengan
  maksud untuk meningkatkan aktivitas petani, meningkatkan
  pendapatan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang
  ada.

B. Pemanfaatan Hutan oleh KPHP Model Reg. 47 Way Terusan

  Melaksanakan kegiatan Pembuatan Hutan Kemasyarakatan (HKm),
  HTR secara bertahap

More Related Content

What's hot

Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
 
kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. People Power
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Raflis Ssi
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Raflis Ssi
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH swirawan
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahannandradr
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutFazrin Rahmadani
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editYayasan CAPPA
 
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangRaflis Ssi
 
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4Deddy Prayitno
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiSani Saragih
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011Ariston Pamungkas
 
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...International Tropical Peatlands Center
 

What's hot (20)

Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT. kronologis perluasan areal PT.
kronologis perluasan areal PT.
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008
 
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
Studi kasus penataan ruang (perizinan hti di pulau padang)
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
 
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau editProblematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
Problematik sektor kehutanan perkebunan di provinsi riau edit
 
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pem...
 
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...
 
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padangPelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
Pelanggaran regulasi teory vs fakta studi kasus pulau padang
 
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4
161433118 190-buku-ganisphpl-pkb-r4
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
Bab v rkpd 2012
Bab v   rkpd 2012Bab v   rkpd 2012
Bab v rkpd 2012
 
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011Presentasi musrenbangkab dishutbun   23 mar2011
Presentasi musrenbangkab dishutbun 23 mar2011
 
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Restorasi dan Rehabilit...
 

Viewers also liked

Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...
Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...
Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...Fiiyya
 
Designing Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging ChallengesDesigning Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging ChallengesAaron Irizarry
 
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and ArchivesUX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and ArchivesNed Potter
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsLinkedIn
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with DataSeth Familian
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017Drift
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
 

Viewers also liked (7)

Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...
Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...
Contoh Tugas Prakarya Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Thre...
 
Designing Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging ChallengesDesigning Teams for Emerging Challenges
Designing Teams for Emerging Challenges
 
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and ArchivesUX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
 
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving CarsStudy: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
 
Visual Design with Data
Visual Design with DataVisual Design with Data
Visual Design with Data
 
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
 
How to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
 

Similar to Manajemen Hutan

Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...01112015
 
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlEdy Junaidi
 
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlEdy Junaidi
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananCIFOR-ICRAF
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambut
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambutRpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambut
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambutwalhiaceh
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptx
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptxDirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptx
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptxFitriHariyanti4
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utarabramantiyo marjuki
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilYoel Hendrawan
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselPanji Kharisma Jaya
 
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiIzin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiPeople Power
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptxadityaerick
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananTalkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananRio Prastia
 
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...iftidah
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 

Similar to Manajemen Hutan (20)

Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
 
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhlBab 4 rencana pengelolaan rhl
Bab 4 rencana pengelolaan rhl
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambut
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambutRpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambut
Rpi 5 pengelolaan_hutan_rawa_gambut
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptx
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptxDirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptx
DirekturPIBappenas-PengantarLaunchingBukuRawa.pptx
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan UtaraFGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utara
 
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang AdilPolicy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
 
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiIzin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat Administrasi
 
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
7a.KEBIJANKAN PENG.KPH-ABDUL RAUF.pptx
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian KehutananTalkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
Talkshow KLHS - Materi Dirjen Planologi - Kementerian Kehutanan
 
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
ANALISIS SPASIAL LAHAN KRITIS DI KOTA BANDUNG UTARA MENGGUNAKAN OPEN SOURCE G...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 

Recently uploaded

Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaSABDA
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 

Recently uploaded (20)

Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 TesalonikaMateri Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
Materi Kelas Online Ministry Learning Center - Bedah Kitab 1 Tesalonika
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 

Manajemen Hutan

  • 1. Roni Febri Kurniawan 0914081013 PROFIL KPHP MODEL REGISTER 47 WAY TERUSAN I. Aspek Wilayah A. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Tingkat Provinsi SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung meliputi area seluas ± 518.913 ha terdiri dari 9 unit KPHL seluas ± 277.690 ha dan 7 unit KPHP seluas ± 241.223 ha. B. Penetapan Wilayah KPHP Model Register 47 Terusan Pembentukan KPHP Model Way Terusan di kabupaten Lampung tengah, ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.794/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas ± 12.500 ha, terdiri dari HP seluas ± 12.500 ha C. Kondisi Penutupan Lahan : No Penutupan Lahan Luas (Ha) 1 Semak/Belukar 294,99 2 Pemukiman 2.197,41 3 Savana 0,52 4 Danau 0,00 5 Belukar Rawa 4.869,96 6 Pertanian Lahan Kering 5.866,02 7 Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak 651,03 Jumlah 13.879,94 D. Kondisi Geofisik Wilayah KPH Iklim Berdasarkan klasifikasi Oldemen dkk (1978), wilayah Lampung
  • 2. Tengah masuk tipe iklim C2 dengan 5 – 6 bulan basah dan 2 – 3 bulan bulan kering. Tipe iklim ini di Lampung Tengah meliputi wilayah Kecamatan Terbanggi Besa, Bandar Mataram, Seputih Surabaya, Gunung Sugih, Probolinggo, Raman Utara, Seputih Raman dan Kecamatan Seputih Banyak. Topografi Kawasan hutan berada pada ketinggian 5 s/d 20 m dpl, fisiografi datar dan bergelombang didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan Batuan Induk dari Batuan Pasir. Temperatur berkisar 0 0 antara 26 – 28 C E. Kondisi Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada KPHP Model Reg. 47 Way Terusan tidak terdapat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dengan demikian, luas KPH Model Reg 47 Way Terusan yang belum dimanfaatkan adalah seluas 12.500 Ha II. ASPEK KELEMBAGAAN KPHP MODEL REG. 47 WAY TERUSAN A. Bentuk Organisasi KPH Model Organisasi KPHP Model Reg. 47 Way Terusan berbentuk UPTD B. Landasan Pembentukan Organisasi UPTD ini dibentuk melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah dengan luas ± 12.500 Ha
  • 3. C. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI KPHP Model Register 47 Way Terusan (Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008) KEPALA UPTD Kel.Jab.Fungsional Ka Sub Bag Tata Usaha Petugas Pemangku Petugas Pemangku Kawasan Darat Kawasan Hutan III. ASPEK RENCANA DAN AKTIVITAS/KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN A. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Kegiatan pengelolaan/pembangunan kawasan hutan produkasi Register 47 Way Terusan yang akan dilaksanakan sesuai pada blik-blok yang diperuntukkan antara lain: Areal/ blok perlindungan/ rawa/ kanan kiri sungai seluas 5.000 ha. Pengelolaan/ pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Rehabilitasi/ Reklamasi/ pemanfaatan kawasan hutan melalui kegiatan pengkayaan/ penanaman tanaman kehutanan (kayu-kayu, buah-buahan, bambu) dan tanaman lain yang sesuai dengan karakteristik lahan Areal/ blok pemanfaatan/ darat di sekitar permukiman seluas 400 Ha Pengelolaan/ pembPangunan yang akan dilaksanakan adalah pembinaan/ pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan dengan tanaman apotik hidup (tanaman obat-obatan/ tanaman rempah) dan warung hidup (tanaman sayur-sayuran serta untuk memelihara ternak).
  • 4. Areal/ Blok pemanfaatan/ darat untuk tegalan seluas 7.100 Ha Pengelolaan/ pembangunan yang akan dilaksanakan untuk areal/ blok pemanfaatan/ darat/ tegalan terbagi menjadi 2 (dua) pola kegiatan yaitu: Pola kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 5.600 Ha Pola Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.500 Ha Hutan yang akan dikembangkan dengan kedua pola tersebut diatas merupakan polikultur dengan focus pada spesies cepat tumbuh (fast growing species), yaitu sengon ( Paraserianthes falcatria) yang dikombinasi dengan jabon (Anthocephalus cadamba) dan Akasia (Acacia mangium) dengan daur 7 tahun dan system pertanaman yang akan diterapkan adalah agroforestry termasuk silvopastura dengan maksud untuk meningkatkan aktivitas petani, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. B. Pemanfaatan Hutan oleh KPHP Model Reg. 47 Way Terusan Melaksanakan kegiatan Pembuatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), HTR secara bertahap