PERAN KPM DALAM
PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN STUNTING

Permasalahan Stunting dan Penyebabnya
27,7% Balita di Indonesia
mengalami Stunting (SSGB, 2019)
<20% 20-30% 30-40% >40% No Data
Stunting terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia Stunting
Anemia Bumil
ASI eksklusif
Berat Badan
Lahir Rendah
Diare
Gizi Buruk
Kecacingan
48,9%*
37,3%*
6,2%*
8,0%*
3,9%*
Sumber: *Riskesdas (2018), **SDKI (2017)
40,1%**

KONDISI KOTA BANDUNG
3
• Bappenas telah menetapkan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi
Penurunan Stunting Tahun 2020 melalui Surat Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor : B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019
tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan
Stunting Terintegrasi Tahun 2020
• Dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional NOMOR
KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan
Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi Tahun 2020
• Berdasarkan analisis perhitungan kerentanan yang dilakukan sesuai 20
cakupan indikator, permasalahan Sanitasi Dasar, Pola Asuh dan
Pelayanan Gizi menjadi indikator penyebab stunting yang paling besar
• Dampak Pandemi Covid-19: Keterbatasan kegiatan pengukuran dan
pemantauan balita, naiknya angka stunting baru, meningkatnya jumlah
warga miskin.
• PREVALENSI
STUNTING
(Riskesdas)
• PERSENTASE
STUNTING
(jumlah balita
stunting dibagi
jumlah balita yang
diukur di Kota
Bandung)
© QAP
NASIONAL
JABAR
BANDUNG
30.8%
31.1%
28.12 % (2019)
NASIONAL
JABAR
BANDUNG
27.7%
6.9 %
8.93% (2020)
TARGET PREVALENSI STUNTING DARI
WHO : DIBAWAH 20%

Logical Framework Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Sumber: Stranas Percepatan Pencegahan Stunting,2018-2024

Tujuan, Sasaran dan Target
Tujuan
5
Menurunnya prevalensi stunting di Kota Bandung
Target 19.01 % di Tahun 2023
Sasaran
• Meningkatnya kolaborasi di setiap tingkatan untuk
penanggulangan stunting di Kota Bandung;
• Terlaksananya upaya percepatan program-program
yang mendukung penanganan stunting;
• Meningkatnya peran aktif lembaga non pemerintah
dan masyarakat dalam pencegahan dan
penurunan stunting baik intervensi gizi spesifik
maupun sensitif;
• Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui
edukasi;
• Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat
yang terlibat dalam penanggulangan stunting;
• Meningkatnya manajemen basis data terpadu
terkait stunting.
Sumber : Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023, Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023
28,12 26,12 23,12
19,01
25,2 23,2 21,2 19,2
0
10
20
30
2020 2021 2022 2023
TARGET PREVALENSI STUNTING (%)
Kota Bandung Prov Jawa Barat

Sehingga, sebagai upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting, maka Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementrian Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Dan Kementrian Dalam Negeri,
maka digagaslah 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Bagi Kabupaten/Kota
Aksi #1 ANALISA SITUASI
Aksi #2 RENCANA KEGIATAN
Aksi#3 REMBUK STUNTING
Aksi #4 PERBUP / PERWALI TENTANG PERAN DESA
Aksi #5 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
Aksi #6 MANAJEMEN DATA
Aksi#7 PENGUKURAN & PUBLIKASI
Aksi #8 REVIU KINERJA TAHUNAN

Peran Kelurahan
Mengoptimalkan penggunaan anggaran Dana
Desa/Kelurahan dalam mendukung
penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting
Memastikan setiap sasaran prioritas menerima
dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi
prioritas
Memperkuat pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran
prioritas
Mengoordinasikan pendataan sasaran dan
pemutakhiran data secara rutin
1
2
3
4
5
6
Membentuk Kader Pembangunan Manusia
dan Meningkatkan Kapasitas aparat kelurahan,
kader pembangunan manusia, serta masyarakat
dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting
5
mengoordinasikan,menyinergikan,dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.

1. Berasal dari warga
kelurahan setempat.
2. Berpengalaman sebagai
kader masyarakat
diutamakan bidang
pembangunan manusia.
3. Memiliki kemampuan
membaca, menulis, dan
berkomunikasi yang baik
termasuk
mengoperasionalkan
perangkat komunikasi
(HP Android)
1. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting di kelurahan
2. Mendorong pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat .
3. Melakukan pemetaan sosial yang meliputi profil dusun/Rukun Warga (RW),
layanan kesehatan (posyandu, poskesdes, dan polindes), layanan PAUD,
ketersediaan pengelola sumber air bersih/air minum, kader sanitasi, dan
pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
4. Memantau penerimaan layanan konvergensi pencegahan dan penurunan
stunting pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
5. Memastikan kebenaran data hasil pemetaan sosial dengan pihak terkait.
6. Menyampaikan data hasil pemetaan dan pemantauan kepada Lurah, LPM,
dan PKK dan Lembaga lainnya yang ada di kelurahan untuk dijadikan
bahan advokasi.
7. Mempromosikan kegiatan konseling gizi terpadu yang melibatkan suami
ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan.
8. Memfasilitasi masyarakat kelurahan untuk berpatisipasi dalam
pencegahan dan penurunan stunting di kelurahan.
Tugas KPM/HDW di Kelurahan
Kriteria KPM

Pelaporan KPM
PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, 25, 36 (2)(d), 39 (1)
Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting
BAPPEDA LINTAS OPD
KOORDINASI
LAPORAN RUTIN (minimal 3 bulan sekali)
Data Sasaran, data capaian layanan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KELURAHAN DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2020 DAN 2022

KONDISI EKSISTING KPM YANG TELAH TERBENTUK
No Nama Desa/Kel Nomor SK Tanggal SK Jumlah KPM (orang)
1 Kelurahan Cirangrang 461/023/Kep-CRRG/VIII/2020 19 Agustus 2020 6 orang
2 Kelurahan Margasuka 460/SK/Kep. 15-MGSK/VIII/2020 19 Agustus 2020 1 orang
3 Kelurahan Cikawao 02/Sk/Kep-Ckw/VIII/2020 27 Agustus 2020 5 orang
4 Kelurahan Burangrang 188/Kep.013-Kel.Brr/2020 24 Agustus 2020 1 orang
5 Kelurahan Jamika 400/26/SK/Kel.JMK/VIII/2020 19 Agustus 2020 1 orang
6 Kelurahan Babakan Asih
147.132/016/SK/Kel.Basih/VIII/20
20
25 Agustus 2020 1 orang
7 Kelurahan Kebon Gedang 95 Tahun 2020 25 Agustus 2020 1 orang
8 Kelurahan Palasari 67 Tahun 2020 19 Agustus 2020 1 orang
9 Kelurahan Cipadung 059/SK/KEL.CPD/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang
10 Kelurahan Babakan Penghulu 264/026/SK-BBKPHL/2020 24 Agustus 2020 1 orang
11 Kelurahan Pasir Jati 440/SK.023/Kel.Psjt/2020 24 Agustus 2020 1 orang
12 Kelurahan Cipadung wetan 057/SK.KPM/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang
13 Kelurahan Karasak KS.03/82/KEL.KRSK/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang
14 Kelurahan Cibaduyut Kidul 400.31/Kep.14-Kel.Cibkid/2020 25 Agustus 2020 1 orang
15 Kelurahan Sukawarna 50/SK/2020 26 Agustus 2020 1 orang
16 Kelurahan Cibadak 019/KEP/CBDK/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang
Daftar Kelurahan yang telah Menerbitkan SK Lurah tentang Penunjukan KPM

TINDAK LANJUT AKSI 5
1. Mengidentifikasi Calon KPM sesuai
dengan Kriteria
2. Membentuk KPM di 135 Kelurahan
(draft SK terlampir )
3. Melakukan updating KPM di 16
Kelurahan yang sudah terbentuk pada
tahun 2020 (optional )
4. Melakukan Pengukuhan KPM
(serentak/masing-masing Kelurahan )
5. Melakukan bimbingan teknis/coaching
terkait tugas dan fungsi KPM

CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN
MANUSIA

TIMELINE PEMBENTUKAN KPM
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
SOSIALISASI TK KOTA KE KECAMATAN
DAN KELURAHAN
2
SOSIALISASI TK KELURAHAN KE RW
DAN MASYARAKAT
3
PENDAFTARAN CALON KPMMELALUI
GOOGLE FORM
4 VERIFIKASI TK KOTA
5
PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI 3
CALON KPMPER KELURAHAN
6
PENUNJUKAN CALON KPMOLEH
LURAH
7
PENETAPAN KPM(SK KPM) OLEH
LURAH HASIL MUSYAWARAH
8
PENYAMPAIAN SK KPMKE TINGKAT
KOTA
SEPTEMBER 2021
NO KEGIATAN

FORM SK LURAH

Sekian dan
Terimakasih