Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Melanjutkan Reformasi:
Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, 10 November 2016
Outlook Ekonomi Indonesia 2017

2
Perkembangan Indonesia Terkini
Perkembangan Perekonomian Global
Kesimpulan
Prospek Ekonomi ke Depan
 Perkembangan Ekonomi Makro
 Paket Kebijakan Ekonomi
 Percepatan Penyediaan Infrastruktur
 Perkembangan Sektor Keuangan




3
Perkembangan Perekonomian
Global

5
10,6
9,5
7,7 7,7
7,3
6,9
6,5
6,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyeksi
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
Harga komoditas melandai namun tetap berisikoPertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat
Sebagaimana tailwinds melemah ....

6
…sektor finansial lebih berisiko
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
Risiko sektor finansial semakin menguat
Note: Policy uncertainty is the six-month moving average of policy uncertainty measures for the
European Union, Japan, and the United States. Market sensitivity is the six-month moving average
correlation of policy uncertainty levels and the Chicago Board Options Exchange Volatility Index
(VIX) in the United States and the Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index volatility in
the United Kingdom.
Dan risiko emerging market meningkat

7
Perekonomian Indonesia Terkini

8
 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

9
Pertumbuhan Indonesia stabil
Sumber: dikalkulasi dari BPS
… dan didukung peningkatan belanja pemerintahDidorong oleh konsumsi swasta

10
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
-12000
-8000
-4000
0
4000
8000
12000
16000
Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16
Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)
Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial
Neraca Keseluruhan Cadangan Devisa (RHS)
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
2014 2015 2016
Inflasi (yoy,%)
Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak
Sumber: BPS, Bank Indonesia
Stabilitas ekonomi terjaga
Transaksi berjalan membaik, cadangan devisa meningkat Inflasi terkendali

11
7,41
7,14
6,96
7,48
6,37
6,13
5,88
6,17
5,70
5,94
5,81
6,18
5,50 5,61
2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS)
12,49
12,36
11,96
11,66
11,37
11,47
11,25
10,96
11,22
11,13
10,86
MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unemployment Rate (%)
Poverty Rate (%)
0,413
0,406 0,406
0,414
0,408
0,402
0,397
MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR
2013 2014 2015 2016
Gini Ratio (Rural+Urban)
Kualitas pertumbuhan membaik :
tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun

13
Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci
Untuk mencapai pertumbuhan yang
lebih tinggi di tengah melemahnya
kondisi eksternal, dibutuhkan:
 Konsumsi berkelanjutan
 Perbaikan belanja pemerintah,
dan
 Peningkatan investasi swasta
Saatnya membangun pondasi yang
kuat untuk pertumbuhan ekonomi ke
depan
Sumber: dikalkulasi dari BPS

14

15
Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat
Total Regulasi Pokok yang dideregulasi
pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I
– XIII sebanyak 204 regulasi.
Total Regulasi Turunan/Teknis yang
dideregulasi pada Paket Kebijakan
Ekonomi Tahap I – XIII sebanyak 26
regulasi.
4 Oktober 2016
Satuan Tugas
Percepatan dan
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan Ekonomi
Kampanye Dan
Diseminasi
Kebijakan
Percepatan dan
Penuntasan
Regulasi
Evaluasi Dan
Analisa
Dampak
Penanganan
dan
Penyelesaian
Kasus
1
2
3
4
Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas

16
Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit
usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung iklim investasi:
 Penyerderhanaan
izin, termasuk di
level pemda
 Promosi daya
saing dan
produksi nasional
 Percepatan
sertifikasi lahan
untuk mendukung
keuangan inklusif
 Mendorong
investasi dengan
revisi DNI
 Energi yang
terjangkau (gas
dan sumber daya
terbaharukan)
dan barang
mentah
 Meningkatkan
efisiensi dan
daya saing
logistik
 Mendukung
ekspor melalui
promosi dan
ekspansi
 Memperkuat
peran BULOG
untuk
ketersediaan,
stabilitas harga
dan distribusi
 Meningkatkan
sinergi antara
BUMN untuk
mendorong
efisiensi
Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha
Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia…
20
40
60
80
Starting a
Business
Dealing with
Construction
Permits
Getting
Electricity
Registering
Property
Getting Credit
Protecting
Minority
Investors
Paying Taxes
Trading across
Borders
Enforcing
Contracts
Resolving
Insolvency
Skor kemudahan
berusaha Indonesia
2017 Score 2016 Score
050100150
10 negara terbaik
2016 Rank 2017 Rank 2019 Target
Georgia
UAE
Kazakhstan
Belarus
Serbia
Bahrain
Brunei
Indonesia
Kenya
Pakistan
106 91
Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik
Rank
Sumber: World Bank, CMEA
40

17
Deregulasi Bisnis: Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016)
IZIN INVESTASI 3-JAM
8 jenis perizinan untuk memulai
bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja
asing) dan mengimpor barang
modal.
Pelayanan dalam 1 tempat, 1
kunjungan dan dalam 3 jam dari
sebelumnya 23 hari
More Open
to FDI
Batas Kepemilikan Asing (%)
Sebelum Sesudah
141
Linibisnis
141 lini bisnis telah dicabut dan
direvisi berdasarkan perpres daftar
negative investasi tahun 2016,
yang meliputi energi, industri,
pariwisata, pertanian, ICT,
transportasi dll

18
Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi
*)per Semester-I 2016

19
 Percepatan Penyediaan
Infrastruktur

20
Sulawesi
46
89
24
16
28 13
Jawa
Proyek
Proyek
Proyek
Proyek Proyek
Proyek
Bali & Nusa Tenggara
Sumatera
Kalimantan
Maluku & Papua
Lintas Region
Proyek (Contoh: Palapa Ring)
Program Kelistrikan
9
1
...dan mencakup 14 sektor
JALAN
52
PROYEK
KERETA
19
PROYEK
BANDAR
UDARA
17
PROYEK
PELABUHAN
13
PROYEK
PERUMAHAN
3
PROYEK
ENERGI
7
PROYEK
PERTANIAN/
KELAUTAN
3
PROYEK
AIR
BERSIH
10
PROYEK
KAWASAN
25
PROYEK
BENDUNGAN
60
PROYEK
TEKNOLOGI
3
PROYEK
PLBN
7
PROYEK
SMELTER
6
PROYEK
LISTRIK
1
PROGRAM
Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris:
225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia...
(Estimasi investasi pada tahun 2016)
Rp77,8 Triliun
Rp 31,1Triliun
Rp38Triliun
Rp127Triliun
Rp4,81Triliun
Rp0,91 Triliun
Rp14,3 Triliun

21
Target (2019):
35 Giga Watt
Pencapaian:
Ketenagalistrikan
Target (2019):
306
Pencapaian:
56
Pelabuhan
Target (2019):
3258 km (Kumulatif)
Pencapaian
487,7 km
Jalur Kereta Api
Pencapaian:
834.225 Ha
2.808.816 Ha
Irigasi
Target (2019):
Rehabilitasi 3 Juta Ha
Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha
Target (2019):
15
Pencapaian:
5
Bandara
Target (2019):
65 (49 baru & 16 lanjutan)
Pencapaian:
32 (2 selesai, 22
konstruksi, 8 Ground
Breaking)
Bendungan
195 MW beroperasi
8.215 MW konstruksi
9.790 MW Power Purchase Agreement
(PPA) / belum mencapai financial close
10.844 MW proses pengadaan
7.640 MW proses penyiapan
Target (2019):
1000 km (Kumulatif)
Pencapaian:
268 km
Pengembangan
Jalan Tol
Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional

22
Milestone Pembangunan Infrastruktur 2016
Pemerintah telah menunjukan komitmennya
dengan mengembangkan proyek pipeline
untuk mendorong pembangunan infrastruktur
Perbaikan iklim usaha dan mengembangkan
kebijakan yang mempermudah investasi
infrastruktur, khususnya skema KPBU
SPAM Umbulan (Rp 4,5 Triliun )
Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU dengan
dukungan VGF
PLTU Jawa Tengah (Rp 40 Triliun)
Pencapaian financial closing
Jaringan Palapa Ring (Rp 8,1 Triliun)
Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU untuk Paket
Barat, Tengah, dan Timur serta Financial Closing Paket Barat
dan Tengah dengan dukungan AP
Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 Triliun), Tol Manado –
Bitung (Rp 8,7 Triliun), danTol Pandaan Malang (Rp 5,9
Triliun)
Penandatanganan kontrak KPBU
Kilang Minyak Bontang (Rp 75-150 Triliun) Penetapan
skema pendanaan KPBU
Tol Serang – Panimbang (Rp 10,7 Triliun)
Penerbitan Penetapan Lokasi

23
 Perkembangan Sektor
Keuangan

24
2,50
4,50
6,50
8,50
10,50
12,50
14,50
Pertumbuhan Kredit (%yoy)
Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Rasio NPL Kredit (%)
Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi
11,00
12,00
13,00
14,00
Suku Bunga Kredit – Rupiah (%)
Modal Kerja Investasi konsumsi
5,25
4,75
3,5
5
6,5
8
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep
2014 2015 2016
Suku Bunga Acuan (%yoy)
BI Rate 7-days Repo Rate
Deposit Facility Rate Lending Facility Rate
Kebijakan Moneter Longgar untuk mendorong penurunan suku
bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit

25
0
500
1000
1500
2000
2013 2014 2015 2016
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep
Outstanding Obligasi Perusahaan dan Pemerintah
(Rp Milyar)
Corporate Bonds Government Bonds
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi Pasar (Miliar Rp) IHSG (RHS)
Triwulan IV-2015 Triwulan I-2016 Triwulan II-2016
Pasar
Modal
IHSG 4.593,01 4.845,4 5.016,6
NAB Reksa Dana Rp 271,9T Rp 293,3T Rp 309,4T
Jumlah IPO 27 IPO 36 IPO 49 IPO
Transaksi 47.406 kali 57.463 kali 72.539 kali
IKNB
Aset IKNB Rp 1.636,6T Rp 1.695,71T Rp 1.755,17T
Penetrasi Asuransi 2,29% 2,37% 2,52%
Aset Dana Peniun Rp 206,6T Rp 220,13T Rp 227,01T
Piutang Pembiayaan Rp 363,27T Rp 364,41T Rp 372,90T
Pembiayaan Ekspor Rp 74,83T Rp 77,76T Rp 85,60T
Pembiayaan Non-Perbankan Terus Berkembang

26
Prospek Ekonomi ke Depan


27
Asumsi APBN 2017: Pada tahun 2017 Indonesia akan
tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga
Sumber: Kemenkeu
Indikator
Realisasi
APBN 2015
APBNP
2016
APBN 2017
Pertumbuhan Ekonomi (% y/y) 4.8 5.2 5.1
Inflasi (% y/y) 3.4 4.0 4.0
3-Mo Treasury (%) 6.0 5.5 5.3
Nilai Tukar (IDR / USD) 13.392 13.500 13.300
ICP (USD / barel) 50 40 45
Lifting minyak (Th barel / hari) 779 820 815
Lifting gas (Th barel / hari) 1.195 1.150 1.150

28
… dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh
Reformasi Fiskal
 Belanja yang lebih baik
 Pengurangan subsidi dan
penargetannya yang lebih baik
 Penambahan dana dan dengan insentif
yang lebih baik bagi pemerintah daerah,
dan
 Strategi penerimaan jangka menengah
yang fokus pada keberlanjutan
Melanjutkan Reformasi
Struktural: PKE Tahap 2
 Meningkatkan Investasi infrastruktur,
termasuk swasta
 Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB)
 Logistik yang lebih baik,
 Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi
 Kebijakan pertanahan/reformasi agraria
 Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan
industri parawisata
 Deregulasi peraturan/perijinan di daerah

29
Keberlanjutan fiskal yang membaik
Defisit anggaran sebesar 2.41% dari PDB
Stimulus yang
berlanjut
Belanja yang
lebih baik
Target
penerimaan
konservatif
Keberlanjutan
Fiskal
URAIAN
2016 2017
APBNP Outlook APBN
PENDAPATAN NEGARA 1,786.20 1,582.90 1,750.30
I Pendapatan Dalam Negeri 1,784.20 1,580.90 1,748.90
1. Penerimaan Perpajakan 1,539.20 1,320.20 1,498.90
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 245.1 260.7 250
II Penerimaan Hibah 2 2 1.4
BELANJA NEGARA 2,082.90 1,898.60 2,080.50
I Belanja Pemerintah Pusat 1,306.70 1,195.30 1,315.60
1. Belanja K/L 767.8 672 763.6
2. Belanja Non-K/L 538.9 523.3 552
Subsidi 177.8 176.9 160.1
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 776.3 703.3 764.9
Transfer ke Daerah 729.3 659.1 704.9
1 Dana Perimbangan 705.5 635.3 677.1
2 Dana Insentif Daerah 5 5 7.5
3 Dana Otsus dan Keistimewaan DIY 18.8 18.8 20.3
Dana Desa 47 44.2 60
KESEIMBANGAN PRIMER -105.5 -126.4 -108.8
SURPLUS /DEFISIT -296.7 -315.7 -330.2
Surplus/defisit dalam % PDB -2,35 2,50 -2.41
PEMBIAYAAN 296.7 315.7 330.2
Sumber: Kemenkeu

30
0
5
10
15
20
25
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
%
Anggaran Infrastruktur % Terhadap Belanja (RHS)
... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur
Target infrastruktur 2017
Jalan Jembatan Bandara
Pelabuhan Laut Rel Terminal Bus
815 km 9 km 13 bandara
550 km 3
• Komite Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur Prioritas
• SMI dan IIGF
• PPP Unit Kemenkeu
Pembaharuan regulasi
terkait PPP:
• Kesediaan pembayaran
• Pinjaman langsung
• Akuisisi lahan
REFORMASI
INSTITUSIONAL
REFORMASI REGULASI
• Pembiayaan defisit
yang realistis
• Kesediaan
pembayaran
• Dana Bergulir Lahan
• Skema pembagian
risiko
REFORMASI FISKAL
55 lokasi
Belanja infrastruktur terus meningkat
Triliun Rupiah
Sumber: Kemenko, Kemenkeu
392,0
154,6
186,0
290,3
177,8
317,1
160,1
387,3
SUBSIDY INFRASTRUCTURE
Realokasi Belanja Subsidi dan
Infrastruktur
2014 2015
2016 2017

31
Strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2017
Penyederhanaan perizinan di
bidang infrastruktur.
Mendorong BUMN untuk
meningkatkan kerjasama dengan
swasta dan meningkatkan efisiensi
pemanfaatan aset
(contoh: non-farebox revenue).
Mengembangkan kebijakan
tentang pembiayaan alternatif
infrastruktur.
Mendorong pipeline proyek pusat
dan daerah dengan skema KPBU
dan skema non-APBN lainnya.
Meningkatkan kontribusi
Pemerintah Daerah dalam
pembangunan infrastruktur.
Mempercepat program sertifikasi tanah
dan mendorong konsep bank tanah.
Meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Manusia termasuk tenaga ahli
terampil untuk pembangunan
infrastruktur dan tenaga ahli
profesional untuk pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur.

32
Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017
• Membangun 2
bandara baru dan
peningkatan 55
bandara dengan nilai
investasi Rp 13,1 tn
• Membangun 341 km jalan tol dengan
nilai investasi Rp 37,5 tn
• Membangun 828 km jalan baru dan
807 km peningkatan jalan dengan nilai
Ro 41,4 tn
• Membangun 1,687 km
dengan nilai investasi
Rp 43,9 tn
• Memulai proyek RDMP dengan
• Penyelesaian pembangkit
listrik 5.828 MW dengan nilai
investasi Rp 103,6 tn
• Membangun Infrastruktur
pengelolaan sampah di 29
provinsi dan 2 PLTSa dengan
• Membangun 5.832 km serat optik
dengan nilai investasi Rp 3,3 tn
• Membangun 39 bendungan dengan nilai
investasi Rp 5,2 tn
• Membangun Fasilitas SPAM di 118
kawasan dan 830.691 sambungan
rumah dengan nilai investasi Rp 7,4 tn
• Membangun 1.004 km dan rehabilitasi
3.134 km jaringan irigasi dengan nilai
investasi Rp 9,7 tn
• Membangun dan
merehabilitasi 13 pelabuhan
PSN, 68 pelabuhan non-
PSN, dengan nilai investasi
Rp 8,8 tn
25%
27%17%
0%
31%
APBN (Rp 124 tn)
APBD (Rp 134 tn)
BUMN (Rp 85 tn)
BUMD (Rp 2,4 tn)
Swasta (Rp 154 tn)
Rp500 tn*
Rencana Pembiayaan Konstruksi 2017
• Dari rencana pembiayaan konstruksi 2017,
sebanyak Rp 227 tn dialokasikan untuk
proyek PSN dan Rp 271 tn untuk proyek
Non-PSN
• Dana pengadaan tanah untuk sebagian
proyek PSN telah dialokasikan Rp 20 tn
melalui LMAN
*)Tidak mencakup pengadaan sarana
**)DAK Infrastruktur
**

33
Permasalahan Kualitas Tenaga Kerja dan Daya Saing
Nasional
13 Paket Kebijakan Ekonomi memberi solusi bagi 2 dari 3 masalah daya saing nasional. Tenaga kerja terampil dengan
kualifikasi tinggi merupakan syarat utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
13
Econom
y Policy
Package
s
Gap
Infrastruktur
Gap
Kapasitas
Produksi
Gap Tenaga
Kerja
Terampil
Kebijakan untuk
Aksesibilitas
 Pembangunan
Infrastruktur
Kebijakan dalam
Mendorong Investasi
dan Ease of Doing
Business
Suplai Tenaga Kerja
Terampil
Intervensi
Kebijakan
Masalah Daya Saing 12 SEKTOR PRIORITAS MEA
(i) agro-based products; (ii) air travel;
(iii) automotives; (iv) e-ASEAN; (v) electronics;
(vi) fisheries; (vii) healthcare; (viii) rubber-based
products; (ix) textiles and apparels; (x) tourism;
(xi) wood-based products; and (xii) Logistics
8 Mutual Recognition Arrangement (MRA)
ASEAN
Engineering, Architectural, Tourism Professional,
Accountancy, Medical, Dental Practitioner, Surveying
Qualification, and Nursing
Sektor Prioritas Pemerintah
•Vocational Education and Training for Development
and Operation of 35 GW Power Plant
•Vocational Education and Training for Surveyor and
Assistant Surveyor
•Vocational Education and Training for Manufacturing and
Pharmacy Industry
Prioritas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

34
Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha
*Sumber: Diolah dari data Kemenaker dan Kemenristekdikti
Proses / Program Aktor
Strategi / Kegiatan
Informasi Pasar Kerja
Sertifikasi Tenaga Kerja
Hasil : Peningkatan kompetensi dan kesinambungan penyerapan tenaga kerja
K/L Sektor Terkait, Dunia
Usaha, Dunia Pendidikan
Asosiasi Industri/Asosiasi
Profesi, Kemenaker
berdasarkan rumusan K/L
terkait
Pusat Pelatihan
Pemerintah dan Swasta,
Perguruan Tinggi, Akademi
Komunitas, Politeknik,
SMK Lembaga Kursus,
Asosiasi Industri/Profesi
LA-LPK, BAN-PT, BAN-PNF
BNSP, LSP, LSK
Akreditasi Lembaga
• Sekolah Menengah
Kejuruan
• Politeknik
• Lembaga Pendidikan K/L
• Balai Latihan Kerja
• LPK Swasta
• Training Center Industri
• Lembaga Pelatihan K/L
Pendidikan Vokasi Pelatihan Vokasi
Pendidikan dan Pelatihan
• Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kerja.
• Database tenaga kerja
• Penguatan infrastruktur pelayanan informasi pasar kerja
• Pembentukan Komite Vokasional (KADIN)
• Subsidi untuk mendorong pembentuk standar kompetensi
• Adopsi standar kompetensi Internasional
• Penguatan struktur dan peran industri
• Pembentukan Lembaga Koordinasi Vokasi
• Program pemagangan
• Penyesuaian kurikulum berbasis modul dan standar kompetensi
yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan industri.
• Ada Uji Kompetensi disetiap modul pembelajaran.
• Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi
• Penguatan Lembaga Akreditasi ke tingkat Eselon I
• Harmonisasi & penguatan regulasi untuk memperkuat
kelembagaan akreditasi vokasi
• Peningkatan kewenangan BNSP dan meningkatkan jumlah dan
mutu LSP
• Harmonisasi regulasi & penguatan infrastruktur sertifikasi
profesi
Perumusan Standar Kompetensi Kerja

35
AKSELERASI
INDUSTRIALISASI
(RPJMN 2015-2019)
Pengembangan
Perwilayahan Industri Di
Luar Jawa
Pertumbuhan Populasi
Industri
Peningkatan Produktivitas
Dan Daya Saing
1
2
3
Peningkatan Daya Saing Industri
Industri Kimia,
Tekstil &
Aneka
Industri
Agro
Industri
Logam,
Mesin, Alat
Transportasi
& Elektronika
Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri
STRATEGI AKSELERASI
TAX HOLIDAY untuk 8 industri
utama, seperti:Pertanian, Kehutanan,
dan perikanan – berdasarkan
industry pengolahan; Pembangunan
infrastruktur dengan skema PPP
DAFTAR NEGATIF INVESTASI
(Peraturan Presiden no
44/2016),seperti:
 Getah Karet 0%  100%
 Bahan Baku Farmasi 85%  100%
INFRASTRUKTUR
Konektivitas penyediaan energi
TENAGA KERJA TERAMPIL
Pendidikan & Pelatihan Vokasi
KEBIJAKAN PENDUKUNG

36
Industri Kimia, Tekstil & Aneka
32 proyek, Rp134.5 triliun,151.050 pekerja
PT PUPUK INDONESIA,
SOJITZ, FERROSTAAL, LG
PT ASAHIMAS CHEMICAL
PT PANCA AMARA UTAMA
– PT SURYA EKA
PERKASA, GENESIS CORP.
BANK PRIVATE EQUITY
PARTNERS Ltd., PT DAYA
AMARA UTAMA, PT SEP
CHEM
PT PUPUK INDONESIA, PT
SOJITZ INDONESIA & PT
ELSORO MULTI PRATAMA
PT PERTAMINA & PT LION
POWER ENERGY
COAL-BASED METHANOL
INDUSTRY
PT RAYON UTAMA
MAKMUR
PT SYNTHETIC RUBBER
INDONESIA (MICHELIN &
PT MAXXIS
INTERNATIONAL
Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi & Elektronika
21 proyek, Rp190,02 triliun, 9,432 pekerja
PT KRAKATAU
NIPPON STEEL
SUMIKIN
PT INALUM
PT KRAKATAU
STEEL
BINTANG DELAPAN
GROUP
PT GUNUNG RAJA
PAKSI
MITSUBISHI MOTOR
CO LTD
PT INALUM & PT
ANEKA TAMBANG
Tbk.
TOYOTA MOTOR CO
LTD
Industri Agro
19 proyek, Rp123,64 triliun,
23,355 pekerja
DEVELOPMENT
OF PULP AND
PAPER
INDUSTRY
PT ADIKARYA
GEMILANG
(SUNGAI BUDI
GROUP)
Sumber: Kementerian Perindustrian
Industri Kimia, Tekstil & Aneka
Industri Agro
Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi & Elektronika
SEJUMLAH PROYEK KAKAP 2017 -
2020Rencana Investasi Sektoral
Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri

37
Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Kontribusi Pada PDB
Nasional
10% 11% 13% 14% 15%
Devisa
(Triliun Rp)
144 172 200 223 280
Jumlah Tenaga Kerja
(Juta Orang)
11,4 11,8 12 12,6 13,0
Indeks Daya Saing (WEF) #50 n.a #40 n.a #30
Wisatawan Mancanegara
(Juta Kunjungan)
10 12 15 17 20
Wisatawan Nusantara
(Juta Perjalanan)
255 260 265 270 275
2. SEZ Mandalika
1. SEZ Tanjung Lesung 3. SEZ Morotai
Pengurusan Visa
on arrival & multiple
visit visa
Kepemilikan
properti untuk
warga asing
Izin kependudukan
bagi warga asing
Tax holiday, tax
allowance &
accelerated
depreciation
0% VAT and luxury
goods sales tax
Dikecualikan dari
Daftar Negatif
Investasi
Fasilitas Khusus di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
169 negara dibebaskan dari visa untuk kunjungan ke indonesia (Perpres No. 21/2016, 2 Maret
2016)
4. SEZ Tanjung Kelayang

38
Growth (%yoy) Share (%)
2014 2015 2016 2017 2017 2014 2015 2016 2017
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 5.16 4.96 5.00 5.01 5.05 55.99 55.92 53.88 54.2
Pengeluaran Konsumsi LNPRT** 12.19 -0.63 7.08 10.17 10.29 1.18 1.13 1.12 1.17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.16 5.38 1.59 5.09 5.13 9.43 9.75 8.35 8.34
Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto
4.57 5.07 4.92 6.05 6.14 32.58 33.19 32.43 32.69
Ekspor Barang dan Jasa 1.00 -1.97 -3.79 0.09 0.10 23.63 21.09 20.46 19.45
Dikurangi Impor Barang dan Jasa 2.19 -5.84 -2.96 0.02 0.04 24.42 20.85 19.26 18.30
PRODUK DOMESTIK BRUTO 5.02 4.79 5.10 5.10 5.30 100 100 100 100
Bila reformasi struktural dilaksanakan maka
pertumbuhan ekonomi 2017 dapat lebih dari 5,1%
5,14
4,96 4,97
5,04
4,73
5,04
4,91
5,18
5,02
5,28
5,15
5,32
5,35 5,38
4,66
4,74
5,00
5,15 5,10
5,20
Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017
Skenario Pertumbuhan 5,3%
Skenario Pertumbuhan 5,1%
Annual 2014: 5,02% Annual 2015: 4,79% Annual 2015: 5,1%*
 Proyeksi Q4-2016
sebesar 5,28% agar
Tahun 2016
pertumbuhan 5,1%
 LNPRT** diproyeksikan
tumbuh tinggi karena
PILKADA serentak di
2017
 Tambahan Investasi
Swasta ditargetkan lebih
tinggi dari belanja
pemerintah

40
Kesimpulan
 Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sedikit
meningkat dengan disertai harga komoditas yang tidak berubah dan sektor
keuangan yang relatif berisiko.
 Perekonomian Indonesia akan tetap kuat dengan posisi fiskal yang lebih baik.
 Permintaan domestik akan terus menjadi pendorong pertumbuhan.
 Dengan terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal, belanja pemerintah yang lebih
produktif dan peningkatan investasi sektor swasta menjadi sangat penting.
 Indonesia berada pada jalur pertumbuhan ekonomi 5% atau lebih.
 Kebijakan pemerintah akan difokuskan pada reformasi fiskal dan reformasi
struktural untuk membangun pondasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi dan berkualitas pada tahun 2018 dan selanjutnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
www.ekon.go.id
2016
@PerekonomianRI

Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (19)

Semelhante a Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian

Semelhante a Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian (20)

Mais de Palang Parkir, Indonesia. SIFE - NUIST, Nanjing, China

Mais de Palang Parkir, Indonesia. SIFE - NUIST, Nanjing, China (12)

Último

Último (16)

Outlook of Indonesian Economic 2017-Indonesian