1. PENGADAAN BARANG DAN JASA TINGKAT DESA

2. KONDISI UMUM PENGADAAN I. Pengadaanbarang/jasapemerintahdiaturmelaluiPerpres 54 th 2010, denganprofilsebagaiberikut: BatangTubuhTerdiridari 136 Pasal 139 halaman Penjelasanterdiridari 75 halaman Lampiran : Lampiran I PerencanaanUmum 6 Halaman Lampiran II Tata Cara PemilihanPenyediaBarang 149 Halaman Lampiran III TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI 117 Halaman Lampiran 4 IVA TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI BERBENTUK BADAN USAHA 174 halaman Lampiran IV.B TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI 87 Halaman Lampiran V TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA LAINNYA 155 HALAMAN Lampiran VI TATA CARA SWAKELOLA 23 HALAMAN Total Halaman917 Halaman

3. RuangLingkupKepres 54 Th 2010 RuanglingkupPeraturanPresideninimeliputi: a. PengadaanBarang/Jasadilingkungan K/L/D/I yang pembiayaannyabaiksebagianatauseluruhnyabersumberdari APBN/APBD. b. PengadaanBarang/Jasauntukinvestasidilingkungan Bank Indonesia, BadanHukumMilik Negara danBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannyasebagianatauseluruhnyadibebankanpada APBN/APBD.

4. DokumenPengadaan DokumenPengadaanDiaturolehLembagaKebijakanPengadaanPemerintah (LKPP) PeraturanKepala LKPP No 6 tahun 2010 LampiranPeraturanKepala LKPP tentangStandarDokumenPengadaanBarang/JasaPemerintah 1. PengadaanBarangPascakualifikasi 2. PengadaanBarangPrakualifikasi 3. PengadaanKonstruksiPascakualifikasi 4. PengadaanKonstruksiPrakualifikasi 5. PengadaanJasaKonsultansiBadan Usaha PrakualifikasiSatuSampul 6. PengadaanJasaKonsultansiBadan Usaha PrakualifikasiDuaSampul 7. PengadaanJasaKonsultansiPeroranganPascakualifikasi 8. PengadaanJasaLainnyaPascakualifikasi 9. PengadaanJasaLainnyaPrakualifikasi LampiranPeraturanKepala LKPP tentangStandarDokumenPengadaanBarang/JasaPemerintah (eProc) 1. PengadaanBarangPascakualifikasi 2. PengadaanBarangPrakualifikasi 3. PengadaanKonstruksiPascakualifikasi 4. PengadaanKonstruksiPrakualifikasi 5. PengadaanJasaKonsultansiPakualifikasiSatuSampul 6. PengadaanJasaKonsultansiPrakualifikasiDuaSampul 7. PengadaanJasaLainnyaPascakualifikasi 8. PengadaanJasaLainnyaPrakualifikasi

5. PerbedaanDesa dg Kabupaten

6. Catatan Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP No. 01/SE/KA/2009 tanggal 14 Januari 2009 Panitia/Pejabat Pengadaan/Anggota Unit Layanan Pengadaan wajib bersertifikat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen wajib bersertifikat mulai 1 Januari 2010.

7. PenetapanMetodePemilihan

10. PenetapanMetodePenyampaianDokumen

11. TandaBuktiPerjanjianPsl 55

12. STRUKTUR RANCANGAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DESAMELALUI SWAKELOLA PEMERINTAH DESA DAN SWAKELOLA PADAT KARYA DG SKBUPATI

13. Pengertian Dan Istilah CekDraf

14. StrukturRancangan I. PENGERTIAN DAN ISTILAH II. RUANG LINGKUP MAKSUD DAN TUJUAN III. TATA NILAI PENGADAAN IV. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA V.RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA VI.SWAKELOLA VII. SISTEM PENGADAAN VIII. OPERASIONALISASI PENGADAAN IX. PENUTUP Lampiran-Lampiran

15. II. RuangLingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi: Barang; JasaKonsultansi; JasaLainnya; dan Pekerjaan Konstruksi Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa dimaksukan sebagai pedoman Pengadaan barang/jasa bagi pemerintah desa, BPD, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Kecamatan, Inspektorat, Kantor Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa, serta masyarakat penyedia Barang/Jasa.

16. III. TATA NILAI PENGADAAN 1. PrinsipPengadaan Efisien Efektif Transparan : diketahuimasyarakatsecaraluas Terbuka : dapatdiikutiolehsemuaPenyediaBarang/Jasa Bersaing Adil/tidakdiskriminatif Akuntabel: dapatdipertanggungjawabkan

17. IV. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PKPKDes Penanggunjawab Tim Pengadaan Koordinator Tim Pengadaan Anggota Tim Pengadaan Tim PengawasKegiatan. dalamhalinimelakukanpengawasanSwakelolaPadatkarya PanitiaPelaksanaKegiatan. merupakanpelaksanakegiatanSwakelolaPadatkarya, yang berasaldariLembaga/OrganisasiKemasyarakatan Penyedia Barang/Jasa

18. Penyedia Barang/Jasa Koperasi/ PeroranganatauLembaga/OrganisasimasyarakatjikaberasaldariDesasetempat; Perorangan/ Badanusahadengankriteria Usaha Mikro, Kecil danMenengahjikaberasaldariLuarDesasetempat.

19. V. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukanDesa b. MenyusunKerangkaAcuanKerja (KAK), paling sedikitmemuat : uraiankegiatan yang akandilaksanakan; waktupelaksanaan yang diperlukan; spesifikasigambardanteknisBarang/Jasa yang akandiadakan; dan besarnya total perkiraanbiayapekerjaan. c. KAK tidak diwajibkan untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

20. HPS Menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftarbiaya/tarif yang dikeluarkanolehpabrikan/distributor tunggal memperhitungkanPajakPertambahanNilai (PPN) memperhitungkankeuntungandanbiaya overhead yang dianggapwajarbagipenyediamaksimal 15% (lima belasperseratus) tidaktermasukpajak

21. VI. SwakeloladefinisiCekdiPerbup 1. PengadaanBarangmeliputi, namuntidakterbataspada: bahanbaku; barangsetengahjadi; barangjadi/peralatan; mahlukhidup. 2. PekerjaanKonstruksiadalahpekerjaan yang berhubungandenganpelaksanaankonstruksibangunanataupembuatanwujudfisiklainnya. 3. JasaKonsultansiadalahjasalayananprofesional yang membutuhkankeahliantertentudiberbagaibidangkeilmuan yang mengutamakanadanyaolahpikir (brainware). meliputi, namuntidakterbataspada: jasarekayasa (engineering); jasaperencanaan (planning), perancangan (design) danpengawasan (supervision) untukPekerjaanKonstruksi; dst 4. JasaLainnyaadalahjasa yang membutuhkankemampuantertentu yang mengutamakanketerampilan(skillware) contohjasaboga (catering service); jasapercetakandanpenjilidan; jasapenjahitan/konveksidll

22. VII. SISTEM PENGADAAN PemilihanPenyediaBarang/JasadilakukandenganPengadaanlangsungterhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 danuntukjasakonsultasibernilai paling tinggiRp 25.000.000

23. Lanjutan PemilihanPenyediaKegiatanKonstuksidilakukanmelaluiseleksiterhadapLembaga/OrganisasiKemasyarakatandenganketentuansebagaiberikut : merupakankebutuhanmasyarakatdesa Nilaikegiatanpaling tinggiRp 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah) BelanjaKebutuhanBahanbangunandanatausewaperjenisperalatankonstruksi yang akandibeli/sewadilaksanakanoleh Tim PengadaanDesasesuaidenganketantuanpengadaanlangsungbarangdanjasa . Metode Pengadaan kebutuhanbangunanhanya ditentukan berdasarkan Nilai Pengadaan (jumlah biaya) dari setiap jenis bahan bangunandan atau sewa perjenis peralatan konstruksi yang akan dibeli/sewa pada saat tertentu. Artinya bahwa Metode Pengadaan tidak menyangkut/melihat Nilai pengadaan yang dilakukan secara paket (misal: semen+pasir+dll), melainkan hanya melihat perjenis bahan (semen saja atau pasir saja).)

24. DenganKriteria kriteriarisikokecilmencakuppekerjaan yang pelaksanaannyatidakmembahayakankeselamatanumumdanhartabenda kriteriateknologisederhanamencakuppekerjaankonstruksi yang menggunakanalatkerjasederhanadantidakmemerlukantenagaahli

25. PenyampaianDokumen Dg ketentuansebagaiberikut : dokumenkualifikasidandokumenpenawarandimasukkankedalamsatusampul. DokumenKualifikasiterdiridari : Surat pernyataan minat; Pakta Integritas; Formulir Isian Kualifikasi; PernyataanTundukPadaperaturan yang berlaku Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan Pekerjaan 3. DokumenPenawaran : SuratPenawaran Lampiran Penawaran Ket: Format terdapatpadalampiran

26. Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ konstruksi dg sistem gugur jasa Konsultasi menggunakan metode evaluasi berdasarkan biaya terendah

27. Tanda Bukti Perjanjian Tandabuktiperjanjianterdiriatas: buktipembelian; kuitansi; SuratPerintahKerja (SPK); SuratPerjanjian (SP). SuratPesananBarang (SPB)

28. PenjelasanbuktiPenjanjian Buktipembeliandenganmateraisecukupnya, digunakanuntukPengadaanBarang/Jasa yang nilainyasampaidenganRp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kuitansisebagaimana, digunakanuntukPengadaanBarang/Jasa yang nilainyasampaidengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) buktiperikatannyaberupakuitansiatautandaterimapembayaranlainnya, yang memuat NPWP, identitas, alamatdanbermaterai; SPK, digunakanuntukPengadaanBarang/Konstruksi/JasaLainnyadengannilaidiatas Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sampaidenganRp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) danuntukJasaKonsultansidengannilaisampaidenganRp 25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah). Jika SPK digunakanmakaSuratPerjanjiantidakdigunakan. SuratPerjanjian, digunakanuntukPengadaanPekerjaanKonstruksidengannilaidiatasRp 50.000,000,- (Limapuluhjita rupiah),; SuratPesananBarang (SPB), digunakanuntukpengadaanbarangdengannilaidiatasRp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah),

29. Tahapan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya PemilihanPenyediaBarang/JasaLainnyadenganmetodePengadaanLangsungmeliputi paling kurangtahapansebagaiberikut: surveihargapasardengancaramembandingkan minimal dari 2 (dua) PenyediaBarang/JasaLainnya yang berbeda; membandingkanhargapenawarandengan HPS, HPS didasarkanpadahargapasarsetempatdari survey; dan klarifikasiteknisdannegosiasiharga/biaya. Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung Barang/Jasa sepenuhnya kepada koordinator Tim Pengadaan.

30. Pemilihan Jadwal Penyedia Jasa Konsultansi 1. surveihargapasaruntukmemilihcalonPenyediaJasaKonsultansi; 2. membandingkanhargapenawarandengannilaibiayalangsungsebagaiberikut : klarifikasidan/ataunegosiasiterhadap unit biayalangsungpersonildilakukanberdasarkandaftargaji yang telahdiauditdan/ataubuktisetorPajakPenghasilantenagaahlikonsultan yang bersangkutan; biayasatuandaribiayalangsungpersonil paling tinggi 3,2 (tigakomadua) kali gajidasar yang diterimatenagaahlitetapdan paling tinggi 2,5 (duakoma lima) kali penghasilangaji yang diterimatenagaahlitidaktetap; dan klarifikasiteknisdannegosiasibiaya Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung Barang/Jasa sepenuhnya kepada koordinator Tim Pengadaan.

31. Tahapanjadwal Pemilihan Pekerjaan Konstruksi undangankepadalembaga/OrganisasiKemasyarakatandilampiriDokumenPengadaan; pemasukanDokumenKualifikasiLembaga/Organisasikemasyarakatan; evaluasikualifikasi; pemberianpenjelasan; pemasukanDokumenPenawaran; evaluasipenawaransertaklarifikasidannegosiasiteknisdanharga; penetapanpenitiapelaksanakegiatan; pengumumanpenitiapelaksanakegiatan; dan penunjukanLembaga/OrganisasiKemasyarakatan . Pengaturan jadwal/waktu Pengadaan Langsung Barang/Jasa sepenuhnya kepada koordinator Tim Pengadaan.

32. VIII. OPERASIONALISASI PENGADAAN Berupacontohtahapan, dokumen, prosespengadaanbarangdanjasa

33. TERIMAKASIH

35. OrganisasiPengadaan

36. PenjelasanPerpres 54 Pasal 22 Ayat (3) Huruf c Angka 2 PA/KPA menetapkancaraPengadaanBarang/Jasa yang sesuai, baikmelaluiSwakelolamaupunPenyediaBarang/Jasa. DalamhalSwakelola, salahsatukebijakan yang ditetapkanoleh PA/KPA adalahmengalokasikananggaran yang akandilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

37. Pasal 23 Ayat (2) Huruf d Yang dimaksudbiayalainnyamisalnyabiayasurveilapangan, biayasurveiharga, biayarapat, biayapendapatahlihukumKontrakprofesionaldanbiaya lain-lainnya.

38. Pasal 26 Ayat (2) Huruf b Yang dimaksuddenganpartisipasilangsungmasyarakatsetempatantara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa. Huruf c Pekerjaan yang tidakdiminatiolehPenyediaBarang/Jasasepertipekerjaandidaerahberbahaya (wilayahkonflik).

39. Pasal 26 Ayat (4) Huruf c Yang dimaksuddenganKelompokMasyarakatPelaksanaSwakelolaadalahkelompokmasyarakat yang melaksanakanPengadaanBarang/Jasadengandukunganbiayadari APBN/APBD, antara lain KomiteSekolah, kelompoktani, PerguruanTinggi, lembagapenelitian.

40. Pasal 31 Huruf a Kontrakantara PPK pada K/L/D/I PenanggungJawabAnggarandenganKelompokMasyarakatPelaksanaSwakeloladapatdidahuluidengan Nota Kesepahamanantara K/L/D/I PenanggungJawabAnggarandenganKelompokMasyarakatPelaksanaSwakelola. Huruf c Yang dimaksudpekerjaanrehabilitasi, renovasidankonstruksisederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. Huruf d Bangunanbaru yang tidaksederhanaantara lain konstruksibangunangedung yang melebihi 1 (satu) lantai.

41. Pasal 47 Ayat (3) Huruf b Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunansederhanadanpengadaanjasapenasehatanperorangan. Huruf c MetodesatusampuldapatdigunakanuntukpemilihanPenyediaBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya, misalnyapengadaanmobil, sepeda motor danpembangunangedung.

42. Pasal 51 Ayat (1) PengadaanBarang/Jasa yang dapatdilaksanakandenganKontrakLumpsum, antara lain: 1. pengadaankendaraanbermotor; 2. pengadaanpatung; 3. konstruksibangunansederhana, sepertiruangkelas; 4. pembuatanaplikasikomputer.

43. Pasal 51 Ayat (3) Untukpekerjaan yang sebagianbisamempergunakanLumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnyapengadaanbangunan yang menggunakanpondasipancang (bangunanatasmenggunakanLumpsum, pondasimempergunakan HargaSatuan).

44. Pasal 67 Ayat (2) Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikanSertifikatGaransi.

45. PelelanganSederhana & Pemilihanlsg

46. PengadaanLsg PengadaanLangsungdapatdilakukanterhadapPengadaanBarang/PekerjaanKonstruksi/JasaLainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 PengadaanLangsungdilaksanakanberdasarkanharga yang berlakudipasarkepadaPenyediaBarang/ PekerjaanKonstruksi/ JasaLainnya.

47. Pasal 47 (4) Selainsebagaimanadimaksudpadaayat (3), metodesatusampuldigunakandalamPenunjukanLangsung/ PengadaanLangsung/ Kontes/Sayembara

48. MetodeEvaluasi Pasal 48 (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. sistemgugur; b. sistemnilai; dan c. sistempenilaianbiayaselamaumurekonomis.

49. Pasal 49 (1) MetodeevaluasipenawarandalampemilihanPenyediaJasaKonsultansidapatdilakukandenganmenggunakan: a. metodeevaluasiberdasarkankualitas; b. metodeevaluasiberdasarkankualitasdanbiaya; c. metodeevaluasiberdasarkanPaguAnggaran; atau d. metodeevaluasiberdasarkanbiayaterendah.

50. How about desa??