SlideShare a Scribd company logo
1 of 10


Galuh Fadillah Musa



Gio Suryana Putra



Eric Shandy



Dwiki Brian Prambudi



Muhammad Arif



Ahmad Dzahabi
Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban
daerah otonomi untuk mangatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai perundang-undangan.
Tujuan Otonomi Daerah
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,meningkatkan
pelayanan umum,dan pemberdayaan dan peran serta
masyarakat sehingga masyarakat ikut bertanggung
jawab dalam pemerintahan.
Dasar Hukum Otonomi Daerah
UUD 1945 pasal 18,18A,18B tentang pemerintah Daerah.

UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan.

UU no.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat
dan daerah.

UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no.32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah.


Pengertian Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan DPRD,menurut azas Otonomi
dan tugas perbantuan dengan prinsip seluas-luasnya.
Azas – azas Otonomi Daerah
o

o

o

Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI.
Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada
gubernur sebagai wakil daerah artinya gubernur harus dapat memimpin
dengan baik dan bertanggung jawab.
Azas Perbantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada
daerah/desa,propinsi,kabupaten kedesa untuk melaksanankan tugas
tertentu.

Syarat – syarat Pembentukan Otonomi Daerah









Syarat administrasi,yaitu adanya persetujuan dari DPRD dan kepala
daerah serta rekomendasi dari mentri dalam negri.
Kemampuan ekonomi
Letak daerah
Sosial budaya
Sosial politik
Kependudukan
Pertahanan
Keamanan dll.
A.  Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan
mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat.
Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang
diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana
tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun
program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal
tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya,
serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan
Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut
karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu,
maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan
sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi
daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu,
yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

B.  Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah
daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi
dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan
konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah
tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang
Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka
pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena
memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.
Wewenang Pemerintah Pusat meliputi :








Politik luar negeri, mengangkat pejabat diplomatik,
megadakan perjanjian dengan negara lain.
Ketahanan menyatakan perang atau damai dengan
negara lain.
Keamanan menindak orang yang melanggar hukum,
mendirikan dan membentuk kepolisian.
Moneter mencetak uang, menentukan nilai mata uang
dari pengendalian peredaran uang termasuk fiscaf
(pajak)
Yustisi mendirikan lembaga peradilan mengangkat hakim
dan jaksa serta kebijakan kehakiman.
Agama pemerintah pusat menetapkan hari libur
keagamaan secara nasional.
Wewenang Pemerintah Daerah
Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penyediaan sarana dan prasarana umum.

Penanganan bidang kesehatan.

Penyelenggaraan dan alokasisumber daya manusia potensial.

Penanggulangan masalah sosial di daerah dan lintas daerah (provinsi).

Pelayanan bidang ketenagakerjaan di daerah dan lintas daerah
(provinsi).

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah UKM.

Pengendalian lingkungan hidup.

Pelayanan pertanahan di daerah dan lintas daerah (provinsi).

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

Pelayan administrasi penanaman modal di daerah dan lintas daerah
(provinsi).

Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Fungsi DPRD :







Legislasi yaitu membentuk peratura daerah.
Anggaran mengesahkan RAPBD
Pengawas yaitu mengawasi pemerintah daerah.
Keanggotaan DPRD yaitu DPRD disebut juga lembaga
legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan
dicalonkan oleh partainya jumlah anggota DPRD propinsi 35100 orang jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota 20-50
orang.
Jumlah anggota DPR 560 orang.

 
Hak-Hak DPRD sesuai pasal 43 ayat 1 UU no.32 tahun 2004.




Hak interplasi yaitu hak meminta keterangan dari
pemerintah
Hak angket hak menyelidiki suatu masalah
Hak menyatakan pendapat
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Terima Kasih Atas Perhatiannya

More Related Content

What's hot

PKN - Otonomi Daerah
PKN - Otonomi DaerahPKN - Otonomi Daerah
PKN - Otonomi Daerahtioprayogi
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMiftah Ridho
 
PPKn Pemerintahan Pusat dan Daerah
PPKn Pemerintahan Pusat dan DaerahPPKn Pemerintahan Pusat dan Daerah
PPKn Pemerintahan Pusat dan DaerahFajar Panjalu
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Anastasya Mustika
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
 
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan DaerahHubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerahani anjaswati
 
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaPerimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaHIA Class.
 
7 elemen pak taslim
7 elemen pak taslim7 elemen pak taslim
7 elemen pak taslimKrisna Yasa
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )Dheea Resta
 
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXMs.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXFrancisca Paramitha
 

What's hot (20)

Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
PKN - Otonomi Daerah
PKN - Otonomi DaerahPKN - Otonomi Daerah
PKN - Otonomi Daerah
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
 
Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan DaerahPemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah
 
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
 
PPKn Pemerintahan Pusat dan Daerah
PPKn Pemerintahan Pusat dan DaerahPPKn Pemerintahan Pusat dan Daerah
PPKn Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenangan
 
Makalah wewenang pemerintah daerah
Makalah wewenang pemerintah daerahMakalah wewenang pemerintah daerah
Makalah wewenang pemerintah daerah
 
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
 
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan DaerahHubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah
 
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di IndonesiaPerimbangan Kekuasaan di Indonesia
Perimbangan Kekuasaan di Indonesia
 
Otonomi Daerah (OTDA)
Otonomi Daerah (OTDA)Otonomi Daerah (OTDA)
Otonomi Daerah (OTDA)
 
7 elemen pak taslim
7 elemen pak taslim7 elemen pak taslim
7 elemen pak taslim
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXMs.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
 

Similar to Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahMeidina Silvia
 
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahHubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahEga Putra
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusRafi Mariska
 
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerahNegara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerahUngGhi Giviallo
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.pptAsuKina
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
 
Pemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaPemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaAgus Saadie
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekDadang Solihin
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaHIA Class.
 

Similar to Otonomi Daerah (20)

Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahHubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
 
2784873.ppt
2784873.ppt2784873.ppt
2784873.ppt
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
 
Materi.ppt
Materi.pptMateri.ppt
Materi.ppt
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerahNegara kesatuan dengan kemandirian daerah
Negara kesatuan dengan kemandirian daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.ppt
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.ppt
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
 
Pemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesiaPemerintahan daerah di indonesia
Pemerintahan daerah di indonesia
 
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan PraktekOtonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
Otonomi Daerah dalam Perspektif Teori, Kebijakan, dan Praktek
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Otoda
OtodaOtoda
Otoda
 

Otonomi Daerah

  • 1.
  • 2.  Galuh Fadillah Musa  Gio Suryana Putra  Eric Shandy  Dwiki Brian Prambudi  Muhammad Arif  Ahmad Dzahabi
  • 3. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan. Tujuan Otonomi Daerah Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,meningkatkan pelayanan umum,dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pemerintahan.
  • 4. Dasar Hukum Otonomi Daerah UUD 1945 pasal 18,18A,18B tentang pemerintah Daerah.  UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintahan.  UU no.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah.  UU no.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.  Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintah daerah adalah penyelengara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD,menurut azas Otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip seluas-luasnya.
  • 5. Azas – azas Otonomi Daerah o o o Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI. Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat pada gubernur sebagai wakil daerah artinya gubernur harus dapat memimpin dengan baik dan bertanggung jawab. Azas Perbantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah/desa,propinsi,kabupaten kedesa untuk melaksanankan tugas tertentu. Syarat – syarat Pembentukan Otonomi Daerah         Syarat administrasi,yaitu adanya persetujuan dari DPRD dan kepala daerah serta rekomendasi dari mentri dalam negri. Kemampuan ekonomi Letak daerah Sosial budaya Sosial politik Kependudukan Pertahanan Keamanan dll.
  • 6. A.  Dampak Positif Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat. B.  Dampak Negatif Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.
  • 7. Wewenang Pemerintah Pusat meliputi :       Politik luar negeri, mengangkat pejabat diplomatik, megadakan perjanjian dengan negara lain. Ketahanan menyatakan perang atau damai dengan negara lain. Keamanan menindak orang yang melanggar hukum, mendirikan dan membentuk kepolisian. Moneter mencetak uang, menentukan nilai mata uang dari pengendalian peredaran uang termasuk fiscaf (pajak) Yustisi mendirikan lembaga peradilan mengangkat hakim dan jaksa serta kebijakan kehakiman. Agama pemerintah pusat menetapkan hari libur keagamaan secara nasional.
  • 8. Wewenang Pemerintah Daerah Perencanaan dan pengendalian pembangunan.  Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.  Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  Penyediaan sarana dan prasarana umum.  Penanganan bidang kesehatan.  Penyelenggaraan dan alokasisumber daya manusia potensial.  Penanggulangan masalah sosial di daerah dan lintas daerah (provinsi).  Pelayanan bidang ketenagakerjaan di daerah dan lintas daerah (provinsi).  Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah UKM.  Pengendalian lingkungan hidup.  Pelayanan pertanahan di daerah dan lintas daerah (provinsi).  Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.  Pelayanan administrasi umum pemerintahan.  Pelayan administrasi penanaman modal di daerah dan lintas daerah (provinsi).  Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.  Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. 
  • 9. Fungsi DPRD :      Legislasi yaitu membentuk peratura daerah. Anggaran mengesahkan RAPBD Pengawas yaitu mengawasi pemerintah daerah. Keanggotaan DPRD yaitu DPRD disebut juga lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan dicalonkan oleh partainya jumlah anggota DPRD propinsi 35100 orang jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota 20-50 orang. Jumlah anggota DPR 560 orang.   Hak-Hak DPRD sesuai pasal 43 ayat 1 UU no.32 tahun 2004.    Hak interplasi yaitu hak meminta keterangan dari pemerintah Hak angket hak menyelidiki suatu masalah Hak menyatakan pendapat
  • 10. Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya Terima Kasih Atas Perhatiannya