Laporan ini merangkum hasil studi evaluasi dan kebijakan penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial radio trunking di Indonesia yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informatika. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penyelenggaraan radio trunking dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan kuesioner kepada regulator, penyelengg
Studi Pemenuhan Kualitas Layanan Kepada Pengguna Frekuensi Radio
Studi trunking 2007
1. LAPORAN AKHIR
STUDI EVALUASI DAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN TERESTERIAL TRUNKED
RADIO ACCESS DI INDONESIA
DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
2007
2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
menyertai kita semua sehingga tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir
Studi “Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio
Access di Indonesia” tepat pada waktunya sesuai dengan Surat Keputusan
Kapuslitbang Postel selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Litbang SDM Kominfo
Nomor 5KEP/BLSDM/KOMINFO/2/2007 tanggal Februari 2007 tentang
pembentukan tim studi Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access
Trunked Radio Access di Indonesia .
Laporan Akhir ini telah disesuaikan dengan masukan saran dari peserta
pada presentasi rancangan laporan akhir . Laporan akhir terdiri dari pendahuluan
yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, .
Selain itu mencakup metodologi , gambaran umum dan landasan teori. Bab
selanjutnya memuat pembahasan terdiri dari hasil pengumpulan data dan analisa
data, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran.
Akhir kata, dengan segala kekuranagn dan keterbatasan, tim penulis
mengucapkan terima kasha kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya laporan akhir tepat pada waktunya. Semoga Laporan Akhir ini
dapar memberikan gambaran Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial
Access Trunked Radio Access di Indonesia sehingga penyelenggaraan radio
trunking di Indonesia menjadi optimal
Jakarta, 2007
TIM PENULIS
Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access
Trunked Radio Access di Indonesia
3. iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar........................................................................................................................ ii
Daftar Isi ................................................................................................................ iii
Daftar Tabel ................................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
A. Latar Belakang ...............................................................................1
B. Permasalahan ........................................................................... 2
C. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 4
D. Ruang Lingkup ........................................................................ 5
BAB II METODOLOGI ................................................................................. 6
A. Pendekatan Penelitian ................................................................ 6
B. Pengumpuulan data........................................................................... 7
C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 7
D. Populasi dan Sampel .........................................................................7
E. Lokasi Penelitian ............................................................7
F. Teknis Analisis ...............................................................7
G. Desain Variabel Penelitian.............................................................. 8
BAB III METODOLOGI ................................................................................. 9
A. Regulasi ................................................................ 9
B. Penyelenggaraan Telekomunikasi .......................................10
C. Penyelenggaraan Radio Trunking di Indonesia......................... 11
D. Perkembangan Teknologi ........................................................15
BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA ......................................................18
A. Data Primer ......... .........................................................................18
B. Data Sekunder ...........................................................................32
4. iv
BAB V EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING...................................33
A. Analisa Data ................................................................33
B. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Radio Trunking ....................50
BAB VI PENUTUP ...................................................................................53
A. Kesimpulan .................................................................................... 53
B. Rekomendasi ......................................................... 54
5. v
DAFTAR TABEL
Tabel II. 1 : Desain, Variabel dan Operasional Variabel
Tabel III.1 : Daftar Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Teresterial
Radio Trunking
Tabel IV.1 : Data Modern Licensing
Tabel IV.2 : Data Alasan Belum Menyelesaikan Perijinan
Tabel IV.3 : Komitmen Responden Yang Tertuang dalam Modern
Licensing
Tabel IV.4 : Realisasi Terhadap Komitmen Responden yang Tertuang
dalam Modern Licensing
Tabel IV.5 : Coverage Area Radio Trunking
Tabel IV.6 : Teknologi yang Digunakan
Tabel IV.7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan
Tabel IV.8 : Model Bisnis Penyelenggaraan Layanan Radio Trunking
Tabel IV.9 : Alokasi Frekuensi
Tabel IV.10 : Penggunaan Frekuensi
Tabel IV.11 : Pendapat tentang KM No. 20 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Tabel IV.12 : Rencana Interkoneksi
Tabel IV.13 : Stategi
Tabel IV.14 : Pengguna Jasa Radio Trunking
Tabel IV.15 : Jenis Layanan Radio Trunking
Tabel IV.16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator
6. 1
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah
menderegulasi sektor telekomunikasi nasional melalui adanya larangan
praktek monopoli sehingga struktur industri menjadi lebih kompetitif.
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan
jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan
jaringan bergerak terdiri dari penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial,
penyelenggaraan jaringan bergerak selular, penyelenggaraan jaringan
bergerak satelit.
Penyelenggara jaringan dan jasa bergerak teresterial meliputi
penyelenggara radio trunking, penyelenggara radio panggil untuk umum.
Radio trunking adalah telekomunikasi bergerak dua arah menggunakan
teknik trunking dimana teknologi yang digunakan masih sangat
konvensional ( half duplex suara). Penggunaan radio trunking sebagai alat
komunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi telah populer
dilakukan pada awal tahun 90-an. Keberadaan penyelenggara radio
trunking di Indonesia dibatasi hingga tujuh perusahaan, dengan syarat satu
perusahaan minimal melayani tiga ibukota provinsi.
Pada umumnya layanan jasa radio trunking tidak terlalu diminati oleh
masyarakat karena cakupan layanan yang ditawarkan radio trunking
sangat terbatas. Pelanggan radio trunking sebagaian besar adalah
perusahan bukan perorangan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat
Indonesia yang beranggapan bahwa penggunaan radio trunking sebagai
alat komunikasi konvensional (half duplex suara). Disamping itu kebijakan
yang mengatur teknologi radio trunking dalam penyelenggaraan
telekomunikasi dirasakan belum optimal.
7. 2
Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking telah mengalami
berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi handphone
sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan transmisi yang baik
untuk melakukan komunikasi/percakapan. Disamping itu pada radio
trunking terdapat beberapa fitur antara lain sebagai penyebar pesan atau
dispatch, telepon, pager, SMS, dan juga pentransmisi data. Melihat
kemajuan teknologi radio trunking dengan berbagai fitur maka radio
trunking tersebut dapat digunakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi
dan jaringan baik skala lokal maupun nasional.
Mengingat kenyataan bahwa masih kurang meratanya infrastruktur
telekomunikasi terutama di daerah perbatasan, kepulauan atau yang belum
mendapat akses telekomunikasi, pemerintah/regulator bidang
telekomunikasi harus mampu mendorong pengembangan infrastruktur
telekomunikasi dengan mengupayakan peningkatan penetrasi infrastruktur
telekomunikasi.
Dalam rangka upaya mengoptimalkan penggunaan radio truniking dalam
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dan evaluasi terhadap
kebijakan penyelenggaraa radio trunking maka perlu dilakukan studi tentang
evaluasi dan kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di
Indonesia.
B. PER MASALAHAN
Pengguna jasa radio trunking sebagian besar adalah perusahan bukan
perorangan. Cakupan wilayah radio trunking hanya mencakup beberapa
kota dan kabupaten dan dapat tidak tersambung antara lokasi yang satu
dengan lokasi lainnya. Disamping itu teknologi radio trunking belum setara
dengan teknologi selular.
8. 3
Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan
bahwa penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi konvensional
(half duplex suara). Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking
telah mengalami berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi
handphone sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan
transmisi yang baik untuk melakukan komunikasi/percakapan serta
pengembangan fitur antara lain sebagai pager, SMS, dan juga
pentransmisi data.
Namun implementasi dilapangan, layanan radio trunking masih sebatas
layanan voice dengan cakupan beberapa kabupaten atau kota secara
terpisah. Sesuai dengan KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi dinyatakan bahwa Jaringan radio trunking dapat
disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya. Peluang tersebut belum
sepenuhnya dimanfaatkan oleh penyelenggara radio trunking, sehingga
pengembangan layanan radio trunking belum berkembang seperti
penyelenggara telekomunikasi lainnya. Dari latar belakang dan
permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok studi
yaitu ” Bagaimana kondisi penyelenggaraan jaringan bergerak
teristerial radio trunking di Indonesia “, dengan rincian masalah yang
dapat diprediksi sebagai berikut :
1. Siapa saja penyelenggara radio trunking dan dimana saja radio trunking
diselenggarakan;
2. Siapa saja pengguna/pelanggan radio trunking;
3. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh penyelenggara radio
trunking;
4. Sejauhmana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio
trunking;
5. Masalah apa saja yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking.
9. 4
C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan Penelitian
Penelitian diharapkan menghasilkan gambaran penyelenggaraan radio
trunking di Indonesia dan masukan dan bahan evaluasi penyempurnaan
kebijakan.
Sasaran Penelitian
Penelitian ini diharapkan menghasilkan :
1. Laporan hasil studi ilmiah, terdiri dari :
a. Laporan Pendahuluan (Inception Report )
Pada laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai penjabaran
kerangka acuan, meliputi penjabaran latar belakang, metodologi
dan pendekatan teori serta rencana kerja kegiatan persiapan,
daftar pertanyaan untuk survei dan penyusunan laporan-laporan.
b. Laporan Antara (Interim Report )
Pada tahap laporan ini disampaikan kompilasi data dan informasi
yang telah ditabulasi dari hasil pengumpulan data baik primer
maupun sekunder.
c. Rancangan Laporan Akhir (Draft of Final Report)
Pada Rancangan Laporan Akhir ini telah dihasilkan kesimpulan
dan rekomendasi konsep penyempurnaan kebijakan,
berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data pada laporan
sebelumnya.
d. Laporan Akhir (Final Report)
Laporan akhir merupakan laporan hasil penyempurnaan dari
Rancangan Laporan Akhir setelah pembahasan dan Laporan
Akhir disertai abstraksi studi.
2. Executive summary (ringkasan eksekutif)
Merupakan ringkasan dari laporan akhir (final report) studi Konsep
penyempurnaan kebijakan penyelenggaan radio trunking
3. Naskah/ buku hasil penelitian yang siap dipublikasikan
10. 5
D. RUANG LINGKUP
Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian survey pengguna
radio trunking, penyelenggara radio trunking, regulator dengan pendekatan
penelitian kualitatif, dan mengacu pada asumsi-asumsi konsep teoritik
telekomunikasi. Jangkauan penelitian mencakup seluruh wilayah Indonesia.
11. 6
BAB II
METODHOLOGI
A. PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan yang diambil di literatur sangat banyak menurut Lasswell
tentang pemetaan kontektual termasuk dari sistem radio trunking, akan
melibatkan pemetaan partisipan/ stake holder perspektif mereka, situasi
dan nilai dan strategi mereka, serta hasil dan effek aktual yang mereka
inginkan. Pemetaan konteks problem memberikan kemungkinan untuk
memahami keragaman dimensi persepsi bagi masing-masing pihak baik
regulator, penyelenggara, pengguna jasa radio trunking sebagai sumber
data primer dan data sekunder, sehingga dapat memperbaharui
pengetahuan, yakinan, untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan
teressterial trunked radio access di Indoensia.
B. PENGUMPULAN DATA
Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan)
yang seragam yang harus diisi dan dijawab oleh responden yang telah
ditentukan ke lokasi penelitian. Daftar pertanyaan untuk kegiatan survey
terdiri dari 3 (tiga) kelompok .
1. Daftar pertanyaan kepada pengguna layanan radio trunking di
Indonesia
2. Daftar pertanyaan untuk kelompok responden penyelenggara radio
trunking di Indonesia.
3. Daftar pertanyaan untuk kelompok regulator
12. 7
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Data dikumpuljan melalui penyebaran kuesioner kepada responden
pengguna/pelanggan layanan radio trunking, regulator dan
penyelenggara trunking.
D. POPULASI DAN SAMPEL
Pada penelitian ini digunakan sampling jenuh oleh karena populasi yaitu
penyelenggara radio trunking kurang dari 30 ( tiga puluh ), demikian juga
perusahaan pengguna jasa trunking juga tidak melebihi angka 30
(tigapuluh) perusahaan. Merupakan non probality sampling, teknik
pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang dan kesempatan
yang sama setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi
sample. Disini tidak memperhitungkan hukum acak.
E. LOKASI PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah 14 lokasi terdiri dari Medan, Pontianak,
Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Samarinda,
Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten dan Jakarta.
F. TEKNIK ANALISIS
Analisa argumen bagi setiap responden dan dikaitkan dengan setiap
kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan radio trunking.
Analisis penyampaian kebijakan dan aspek yang paling menonjol dari
Kebijakan, atau koreksi kebijakan dan penambahan serta agenda
kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio trunking.
Kebijakan perlu diatur, dilkelola, dievaluasi dan dihentikan ada juga
berpendapat implementasi, monitoring, kontrol evaluasi dan review,
pemeliharaan kebijakan, penggantian dan terminasi (hogwood dan Gunn,
1984).
13. 8
G. DESAIN VARIABEL PENELITIAN
Studi ini merupakan sebuah penelitian terapan untuk memecahkan
masalah (problem solving research). Desain penelitian seperti terdiri
fase pertama kajian awal kerangka peraturan dan perundangan radio
trunking di Indonesia, pengumpulan data primer dan sekunder dan kajian
terhadap model kebijakan. Fase kedua analisa dari argument
penyelenggara dikaitkan dengan regulasi dan berdasarkan pengolahan
data. Dan fase terakhir adalah perumusan rekomendasi dan evaluasi
kebijakan . Adapun data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan
operasionalisasi penelitian yang dijabarkan dari komitmen , realisasi dari
komitmen, tingkat optiomalisasi penggunaan frekuensi radio,rencana
interkoneksi, klasifikasi pengguna hal ini akan di lihat dari sudut
pengguna jasa radio trunking, penyelenggara, dan dari regulatoir sendiri.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel II.1 :Desain, Variabel dan Operasionalisasi Variabel
No VARIABEL OPERASIONALISASI
1. Perusahaan
Pengguna
1. Komitmen dalam modern lisensing.
2. Realisasi komitmen
3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi.
4. Rencana interkoneksi
5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking
2. Regulator 1. Komitmen dalam modern lisensing.
2. Realisasi komitmen
3.Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi.
4. Rencana interkoneksi
5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking
3. Penyelenggara
radio Trunking
1. Komitmen dalam modern lisensing.
2. Realisasi komitmen
3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi.
4. Rencana interkoneksi
5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking
14. 9
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. REGULASI
Regulasi telekomunikasi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah selaku regulator untuk menciptakan sistem pertelekomunikasian
yang kondusif, yang dijadikan pedoman bagi pelanggan/pengguna,
penyelenggara telekomunikasi, industri (vendor) dan regulator dalam
penyelenggaraan telekomunikasi. Regulasi yang secara spesifik mengatur
penyelenggaraan radio truking antara lain sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 20 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan perubahannya Nomor
KM. 29 Tahun 2004
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM
30 Tahun 2004
6. Peraturan Mentari Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005
tentang Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17
/PER/M.KOMINFO/0/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan
Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
15. 10
B. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur
bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Indoensia dibagi menjadi 3
(tiga): penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa
telekomunikasi dan penyelengaraan telekomunikasi khusus. Lebih lanjut,
dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi dijelaskan bahwa jaringan ini dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok, yaitu penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan
jaringan bergerak. Penyelenggaraan tetap itu sendiri dibedakan menjadi 4
(empat) : penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan
tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), penyelenggaraan jaringan
tetap Sambungan Internasional (SLI) dan penyelenggaraan jaringan tetap
tertutup
Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak itu sendiri dalam peraturan
pemerintah di atas dibedakan menjadi 3(tiga): penyelenggaraan jaringan
bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular,
penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggara jaringan
bergerak teresterial meliputi penyelenggara radio trunking, penyelenggara
radio panggil untuk umum.
Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup menyediakan jaringan
telekomunikasi untuk disewakan. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup
ini dapat menyewakan baik jaringan maupun jasa telekomunikasi. Selain itu,
penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang hanya digunakan untuk
keperluan sendiri, yaitu pengguna jaringan untuk pemakaian kelompok
pengguna tertutup. Penyelenggaraan jaringan tetap tetutup yang
menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang
mengembangkan ke jaringan lain. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
dan perubahannya Nomor KM 30 Tahun 2004, penyelenggara jasa teleponi
dasar ini dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap, jaringan bergerak
selular, jaringan bergerak satelit dan penyelenggara radio trunking.
16. 11
Penyelenggara jaringan radio trunking dapat menyelenggarakan jasa
telepon sambungan lokal.
C. PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING DI INDONESIA
Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan
setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun
melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
Salah satu bentuk bentuk telekomunikasi adalah radio trunking, yaitu
telekomunikasi bergerak melalui radio trunking.
Teknik radio trunking adalah penggunaan sekelompok spektrum frekuensi
secara bergantian (otomatis), sehingga diperoleh efisiensi yang lebih baik
dan jumlah penggunaan per frekuensi yang lebih tinggi. Penyelenggaraan
telekomunikasi radio trunking dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu
simplex, semi-duplex, dan duplex. Teknik simplex adalah komunikasi antara
dua tempat dengan menggunakan satu kanal (frekuensi), komunikasi
dilakukan secara bergantian. Teknik semi-duplex adalah komunikasi
dilakukan secara bergantian. Teknik duplex adalah komunikasi antara dua
tempat dengan menggunakan sepasang kanal (frekuensi), komunikasi
dilakukan bersamaan.
Di Indonesia penyelenggara radio trunking termasuk dalam
penyelenggaraan jaringan bergerak teresterail. Beberapa ketentuan
berkaitan dengan penyelenggaraan radio trunking antara lain:
Penyelenggaraan jaringan radio trunking diwajibkan membangun
dan/atau menyediakan akses pelanggan di satu lokasi atau lebih
Jarinngan radio trunking dangan cakupan beberapa kabupaten dan
kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya;
Penyelenggara radio trunking wajib membangun dan/atau
menyediakan jaringan bergerak teresterial radio trunking;
17. 12
Penyelenggara radio trunking diselenggarakan dengan cakupan
kabupaten atau kota beberapa kabupaten dan kota;
Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan
telekomunikasi lainnya dan pelaksanaannya wajib mengikuti
ketentuan teknis dan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh
Menteri;
Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke jaringan
telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi bergerak selular;
Penyelenggara radio trunking harus menggunakan spektrum
frekuensi radio yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal;
Pelanggan radio trunking dapat menyediakan sendiri terminal radio
trunking, dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminal
sendiri, penyelenggara radio trunking wajib menyediakan terminal
radio trunking bagi pelanggannya.
Penyelenggaraan radio trunking dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi Radio yang besarnya ditetapkan Menteri setelah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan. Rumus BHP adalah sebagai berikut:
BHP = [(Ib × HDLP × b) + (Ip × HDDP P) ] /2
Dimana
BHP adalah BHP Frekuensi Radio dalam rupiah
HDDP adalah Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)
HDLP adalah Harga Dasar Lebar Pita Frekuansi Radio
p adalah lebar pita frekuensi yang diduduki (bandwidth occupied)
dalam KHz
Ib adalah indeks biaya pendudukan lebar pita
Ip adalah indeks biaya daya pancar
18. 13
Sampai saat ini penyelenggaraan jasa radio trunking di Indonesia dilakukan
oleh 11 perusahaan. Di lihat dari segi ekonomi dan bisnis penyelenggaraan
radio trunking merupakan salah satu entitas bisnis yang ikut merasakan
pahitnya dampak krisis ekonomi di Indoensia dan beberapa Negara Asia
Tenggara lainnya pada tahun 1997. Penyelenggaraan radio trunking mulai
bias menikmati jerih payahnya sekitar tahun 2000an seiring dengan
pemulihan perekonomian di Indonesia.
Masa menikmati jerih paya usaha tersebut tidak berlangsung lama karena
kemudian hadir teknologi telekomunikasi CDMA yang kembali mereduksi
pangsa pasar operator radia trunking, khususnya yang dijual secara retail
kepada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta.
Jumlah penyelenggara radio trunking sampai pada tahun 2006 terdiri dari 8
penyelenggara. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel beriku:
Tabel III.1 Daftar Penyelenggara Jaringan Bergerak Teresterial Radio
Trunking
Nama
Penyelenggara
Izin Wilayah Operasi
PT Elnusa
Rentrakom
PT Indocall Rintis
Buana
1829/DIRJEN/1999 Jakarta, Tangerang,
Bekasi, Cikarang, Bogor
PT Jastrindo
Dinamika
314/DIRJEN 1999
KP 95 Tahun 2004
Bandung, Cilegon,
Cirebom, Surabaya,
Papua
PT Lyman Satya
Jaya
SK. 6/PT.003/PHB-98 Pontianak, Balikpapan,
Palembang, Medan,
Batam
PT Maesa
Nusatama
1709/DIRJEN/1999 KP
258 Tahun 2004
Jakarta, Denpasar
PT Mitra Antar
Semesta
1748/DIRJEN/1999
PT Mobilkom
Telekomindo
136/DIRJEN/2000
PT Prasarana
Lokapratama
Sumber: Ditjen Postel 2006
19. 14
Dari kedelapan penyelenggara tersebut pada dasarnya hanya ada 3-4
penyelenggara yang masih aktif, yaitu PT Mobilkom Telekomindo, PT
Jastrindo Dinamika, PT. Maesa Nusatama. PT Elnus Rentrakom.
PT Mobilkom Telekomindo berdiri tahun 1993, yang mendapat ijin dari
pemerintah Indonesia untuk beroparsi di dua frekuensi sekaligus, yakni 400
MHz dan 800 MHz. Mobilkom menguasai pangsa pasar terbesar untuk
radio trunking di Indonesia, dengan lebih dari 350 perusahaan pelanggan
yang menggunakan jaringan komunikasi Mobilkom
Sampai tahun 1996 Mobilkom telah menginvestasikan lebih dari 23 juta dilar
AS untuk membangun infrastruktur (BTS). Ketika tahun 1997 mulai
dioparasikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk
menggunakan jasa radio trunking, klien harus investasi sebesar $550
sampai $3,5000 per unit. Karena harganya terlalu mahal akhirnya mereka
menyewa. Akhirnya kien menyewa peralatan berikut jasa penggunaan radio
trunking dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 350.000,- per unit per
bulan. Biaya sewa ini termasuk jaminan kerusakan dan kien hanya
menggunakan saja tidak dibebani biaya-biaya lainnya. Dari bidang usaha
seperti ini, mobilkom hanya mendapat penghasilan sekitar Rp 200 Juta
perbulan, sehingga dalam kondisi terus merugi. Dengan situasi seperti ini,
daya tarik inverstasi penyelenggara radio trunking tidak menarik.
PT Jastrindo merupakan penyelenggara radio trunking yang pertama
beroperasi di Indoensia dengan lisensi sebagai penyelenggara jasa radio
trunking di Seluruuh Indonesia. Mulai beroparsi sejak tahun 1993 dan kini
sudah mengembangkan jaringannya di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur
dan Papua ( PT Freeport). Sistem Komunikasinya dua arah dengan semi
duplex dan menggunakan master switch untuk pengaturan penggunaan
kanal dalam jumlah besar. Setiap pengguna hanya menggunakan satu
kanal secara ekskusif hanya pada saat on-line (virtual Private Network).
Alokasi kanal dilakukan secara otomatis oleh sistem.
20. 15
D. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
Dalam kontek peranan perkembangan teknologi yang mengarah pada
digitalisasi, ada hal-hal yang sudah waktunya dan ada yang masih
menunggu kemampuan pasar untuk dapat diimplementasikannya,
merupakan inti pengamatan perkembangan teknologi
21. 16
contoh peralatan dalam pusat penyambungan.
Untuk melakukan panggilan dengan menggunakan radio trunking yang
menghubungkan pesawat pelanggan dengan pusat penyambunganyang
menggunakan teknologi digital, perangkat keras dan perangkat lunak.
Dari sisi pengguna/ pelanggan, dibutuhkan terminal radio trunking, yaitu
perangkat radio pelanggan yang memungkinkan hubungan dengan
jaringan trunking atau melakukan panggilan dengan teknologi radio
trunking. Saat ini tersedia berbagai model terminal radio trunking yang
bias dipilih pelanggan berdasarkan pertimbangan selera, teknologi dan
harga. Berikut beberapa contoh terminal radio trunking.
Telekomunikasi dengan radio trunking dapat dilakukan antara sesama
pelanggan jasa radio trunking ataupun dengan pelanggan PTSN (Public
switch Telecommunication) Network).
23. 18
BAB IV
HASIL PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang
aktual dari penyelenggara radio trunking. Data tersebut terdiri dari data primer
yaitu jawaban koesioner dari penyelenggara radio trunking dan pengguna jasa
radio trunking dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka melalui
inventarisasi regulasi telekomunikasi, data tentang penyelenggaraan jasa radio
trunking dan benchmarking dengan negara lain.
A. DATA PRIMER
Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada
penyelenggara radio trunking, pengguna di 14 lokasi terdiri dari Medan,
Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar,
Samarinda, Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten Jakarta , dan
regulator. Namun dengan adanya kebijakan nasional yang dikeluarkan
bertepatan dengan jadwal pelaksanaan pengumpulan data maka dari 14
lokasi yang direncanakan (sesuai TOR) hanya 3 (tiga) lokasi yaitu
Makassar, Medan dan Manado yang bisa dilaksanakan . Seda ngkan
kuesioner yang dikiramkan ke regulator (DJPT) belum dikembalikan.
Adapun hasil pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggara Radio Trunking
Hasil pengumpulan/pengolahan data yang dilakukan terhadap
penyelenggara radio trunking diperoleh jawaban dari 5 (lima)
penyelenggara radio trunking sedang hasil pengolahan data secara
keseluruhan adalah sebagai berikut
24. 19
a. Melaksanakan Moderen Lisencing
Dari hasil pengumpulan data kepada penyelenggara radio
trunking terlihat bahwa 5 reponden diperoleh jawaban bahwa
hanya PT Jatimas Fajar Satrio yang sudah mengoperasikan
perusahaan berdasarkan modern lisencing sedang yang
lainnya dalam proses persetujuan modern licensing bahkan ada
yang belum mengajukan modern licensing .
Tabel IV-1 : Data modern licensing
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Sedang dalam proses
persetujuan Modern Lisencing
2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum
3 PT. Jatimas Fajar Satryo Sudah melaksanakan modern
lisencing
4 PT.Telepoint Nusantara Sudah diajukan permohonan ijin,
dg surat No 61/TPN/III/05, tgl 8
Maret 2005, namun hinga saat ini
belum terbit.
5 PT. Elnusa Rentrakom Masa laku izin akan habis dan
ditinjau kembali pada tahun 2008.
Sumber : diolah
b. Alasan
Penyelenggara radio trunking belum melakukan medern
licensing oleh karena sedang dalam proses , belum
mendapatkan ijin prinsip karena sedang dalam proses ULO
bahkan ada yang sama sekali belum melalui proses.
Tabel IV-2 : Alasan belum menyesuaikan perijinan
No Nama
Perusahaan
Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Dalam Proses
2 PT. Daksina
Arga Perkasa
Baru memiliki Izin Prinsip, ISR dan ULO
dalam proses
3 PT. Jatimas
Fajar Satryo
-
4 PT.Telepoint
Nusantara
Surat Dirjen Postel No
113/DJPT.3/KOMINFO/7/05/, tgl 25 Juli
2005, Izin penyelenggaraan jaringan
Penyelenggaraan Jaringan
Bergeraktersterial radio trunking (Modren
Lisencing) saat ini dalam proses.
5 PT. Elnusa
Rentrakom
Belum
Sumber : diolah
25. 20
c. Komitmen
Dari lima penyelenggara radio trunking yang menjadi
responden telah memberikan jawaban komitmen yang tertuang
dalam modern licensing mengenai lokasi pembangunan,
cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking yang
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel IV-3 :Komitmen responden yang tertuang dalam
modernlicensing
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
PT. Mobilkom Telekomindo Jangkauan
saat ini : Jakarta, Riau, Laut Jawa,
Sumatera Selatan
Pengembangan ; Kaltim, Sumsel, Jawa
Tengah, & Jawa Timur
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Belum
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Komitmen pembangunan dan
pengembangan jaringan radio trunking,
sampai tahun 2006 kapasitas kanal
frekuensi yang harus penuhi masih
kurang 7 kanal, hal ini disebabkan
karena masih mudahnya pengurusan izin
telsus (Konsesi/konvensional maupun
radio trunking) sehingga pengguna
semakin menjadi semakin kecil dan
terbatas. Data penyelenggara ada di 9
sembilan lokasi wilayah propinsi
diantaranya; 7 repeter (Sidoarjo, Sleman,
Badung, Banjar, Kutai, Minahasa, Maros)
Base stasiun Trunking Taman
Anggrek(Jakarta), base stasiun
Soekarno Hatta-Banten.
4 PT.Telepoint
Nusantara
PT.Telepoint Nusantara Dalam aplikasi
moderen lisencing yang telah diajukan
mengenai pembangunan, cakupan
layanan dan pengembangan jaringan
trunking sebagai berikut;
- tahun 2008: pembangunan cakupan
layanan dan pelayanan jaringan
trunking di wilayah jabodetabek.
- Tahun 2009, pembangunan cakupan
layanan dan pengembangan jaringan
trunking di wilayah Jawa Barat, Jawa
tengah.
- Tahun 2010; pembangunan, cakupan
layanan dan pengembangan jaringan
trunking di wilaya Jawa Timur.
26. 21
Tahun 2011: Pembangunan cakupan
layanan dan pengembangan jaringan
trunking di wilayah Bali.
5 PT. Elnusa
Rentrakom
PT. Elnusa Rentrakom. Realisasi dari
komitmen izin yang diberikan masih sulit
untuk dipenuhi, karena pasar yang ada
saat ini masih terbatas dan minat
investor dalam bidang trunking radio
masih kurang. Hal ini menjadi lebih sulit
karena kemudahan para pengguna
(instansi non pemerintah maupun
pemerintah) dalam mendapatkan izin
telekomunikasi khusus, walaupun secara
undang-undang seharusnya tidak cukup
kuat alasan untuk menyelenggarakan
telekomunikasi khusus.
Sumber : diolah
d. Realisasi Komitmen
Realisasi terhadap komitmen modern licensing termasuk
kewajiban penyelenggara radio trunking mengenai BHP Postel
dan BHP Frekuensi serta kinerja operasi secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel IV-4 : Realisasi terhadap Komitmen responden yang tertuang
dalam modern licensing
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Komit dalam merealiosasikan
pembangunan infrastruktur yang telah
disampaikan
Komit terhadap biaya BHP dan BHP
Frekuensi
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Belum
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
PT. Jatimas Fajar Satryo memenuhi
kewajiban pembayaran BHP Frekuensi &
Telekomunikasi serta kontribusi USO.
Sesua dengan laporan tahunan 2006
telah dilaporkan kinerja operasi untuk
menetukan BHP telekomunikasi dan
kontribusi USO, telah mendapatkan SPP
dari Ditjen Postel terkait dengan
kewajiban terswebut dan segera akan
dilakukan pembayaran.
4 PT.Telepoint
Nusantara
Sebagai penyelenggara sudah membayar
BHP Frekuensi Radio di lokasi dimana
sudah beroperasi ( Batam)
5 PT. Elnusa
Rentrakom
-
Sumber : diolah
27. 22
e. Coverage area
Coverage area sudah dijangkau layanan radio trunking dari
lima penyelenggara radio trunking yang menjadi responden
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-5 : Coverage Area Layanan Radio Trungking
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa ,
Sumatera Selatan
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
PT. Daksina Arga Perkasa Sumatera
Selatan sekitar Prabumulih dan
Palembang
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Untuk setiap site pada 9 (9 lokasi)
BTS sesuai dengan telah disebutkan
diatas coverage area/daerah
cakupannya relative mencapai 25-30
KM.
4 PT.Telepoint Nusantara Coverage area sementara masih di
Pulau Batam
5 PT. Elnusa Rentrakom Sampai sat ini coverage area yang
permanen baru di DKI Jakarta dan
sekitarnya. Beberapa lokasi lain
berdasarkan umur kontrak dengan
pelanggan.
Sumber : diolah
f. Teknologi
Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio
trunking yang menjadi responden terlihat bahwa sebagian
besar masih menggunakan teknologi analog, sedangkan PT
Teleponit Nusantara saat ini telah menggunakan teknologi
IDEN ( Integrated Digital Enhanced Network ).
Tabel IV-6 : Teknologi yang digunakan
PT. ELNUSA
RENTRAKOM
Pada saat ini masih menggunakan teknlogi
SmarNet (analog) dan rencana ke depan akan
menggunakan teknologi digital trunking yang
lebih efisien.
PT. Telepoint
Nusantara
Saat ini menggunakan teknologi IDEN (
integrated Digital Enhanced Network )dan
rencana pengembangan akan direalisakan di
wilayah Jabodetabek.
Sumber Data : diolah Sept 2007
28. 23
g. Tarif
Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio
trungking diperoleh data tentang tarif yang dikenakan kepada
pelanggan jasa radio trunking bervariasi, ada yang
mengenakan tarif flat per bulan ada juga yang mengenakan
tarif berlangganan per bulan, secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel IV-7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom Telekomindo Tarif Publik untuk Jabotabek
Rp. 100.000,-/per unit
Untuk daerah lainnya sesuai
dengan SLA yang diinginkan
2 PT. Daksina Arga Perkasa Rencana pentarifan Rp.
300.000/ per izin
3 PT. Jatimas Fajar Satryo Tarif berlangganan untuk tiap
bulannya antara Rp.250.000-
Rp.325.000,- per unit
tergantung pada spesifikasi &
kondisi perangkat
4 PT.Telepoint Nusantara Tarif yang dikenakan pada
pelanggan yaitu Flat, minimal
Rp100.000 s/d Rp. 250.000
tergantung dari paket yang
dipilih.
PT. Elnusa rentrakom -
Sumber : diolah
h. Model bisnis
Dari data tentang model bisnis yang dilaksanakan oleh para
penyelenggara terlihat bahwa terdapat model bisnis dengan
sistem jual dan sewa perangkat secara langsung kepada calon
pengguna, menyewakan perangkat radio dan transmisi bahkan
sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis selain sebagai
penyelenggaraan radio trunking maupun rencana memasukkan
konten, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
29. 24
Tabel IV-8 : Model bisnis penyelenggaraan layanan radio trunking
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Saat ini mengembangan bisnis lain
disamping sebagai penyelenggara
jaringan radio trunking, seperti
penyelenggara radio link sehingga
dapat menekan biaya operasional
dan dapat memberikan tarif yang
lebih kompetitif
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Sistem Sewa layanan
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
melakukan kegiatan dengan sistem
jual dan sewa perangkat secara
langsung kepada calon pengguna.
4 PT.Telepoint Nusantara Akan berfokud pada vertical
maerket(institusi, perusahaan,
pemerintahan, perhoteklan, airport )
dan juga kepada masyarakat umum.
5 PT. Elnusa Rentrakom Model bisnis, sewa peangkat radio
dan transmisi, kedepan kami
merencanakan memasukkan konten.
Sumber : diolah
i. Alokasi frekuensi
Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara
yang sudah mendapat ijin prinsip telah mendapat alokasi
frekuensi sedangkan penyelenggara yang belum mendapat ijin
prinsip belum mendapat alokasi frekuensi, secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-9 : Alokasi frekuensi
No Nama
Perusahaan
Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
PT. Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx
419.0625 – 422.500 spasing 12,5 Khz
Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5 Khz
800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5
Khz. Tx 861-866 Mhz, spasing 25 Khz
2 PT. Daksina
Arga Perkasa
Belum
3 PT. Jatimas
Fajar Satryo
PT. Jatimas Fajar Satryo 400 Mhz : Rx
851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz
Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz
4 PT.Telepoint
Nusantara
PT.Telepoint Nusantara 864-866 Mhz, lebar
pita 25 Khz dan spacing kanal 45 Mhz
5 PT. Elnusa PT. Elnusa Rentrakom Beropresi pada CH1
30. 25
Rentrakom TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX
862.7375, Rx 817.7375 CH 3
TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing kanal : 1.
000 Khz
Sumber : diolah
j. Penggunaan Frekuensi
Dari hasil pengumpulan data tentang pengunaan frekuensi oleh
masing-masing penyelenggara radio trunking, terlihat bahwa
sebagian besar belum menggunakan frekuensi yang telah
dialokasikan secara optimal, akan tetapi PT Telepoint
Nusantara yang mendapat hanya 4 kanal membutuhkan
frekuensi yang lebar lagi mengingat pelanggan PT Teleponit
Nusantara terus bertambah. Secara rinci dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel IV-10 : Penggunaan frekuensi
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Belum optimal
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Belum
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Belum optimal, karena beberapa
site jumlah pengguna masih
sedikit.
4 PT.Telepoint Nusantara Mengingat frekuensi yang
diperoleh hanya 4 kanal dan
pelanggan terus meningkat, maka
dibutuhkan frekuensi yang lebih
lebar lagi, yang nantinya untuk
pengembangan di Jabodetabek
(minimal 2 Mhz/ 80 kanal).
5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini sudah digunakan secara
optimal untuk melayani 205 unit
radio
Sumber : diolah
k. Pendapat tentang Keputusan Menteri Perhubungan No 20
tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 41
Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pendapat
penyelenggara radio trunking tentang Keputusan Menteri
31. 26
Perhubungan No 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 tentang penyelenggaraan
jaringan telekomunikasi bahwa radio trungking dapat
dihubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya,
penyelenggara radio trunking yang menjadi responden
berpendapat penyelenggara yang masih menggunakan
teknologi analog belum/tidak membutuhkan interkoneksi
sedang penyelenggara yang sudah/sedang merencanakan
system digital merasa bahwa interkoneksi sangat mendukung,
secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-11 : Pendapat tentang KM No 20 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Saat ini PT. Mobilkom tidak
membutuhkan interkoneksi
dengan penyelenggara
telekomunikasi lainnya
2 PT. Daksina Arga Perkasa Secara teknis mungkin bisa dan
untuk pelayanan customer yang
maksimal dilegalkan
3 PT. Jatimas Fajar Satryo Untuk penyelengara jasa
telekomunikasi sebaiknya
dihubungkan dengan jasa
telekomunikasi lainnya , kecuali
tidak untuk telsus, demi untuk
pelayanan dan added value pada
penyelengara mapun pelangan
4 PT.Telepoint Nusantara Sangat mendukung, mengingat
dengan adanya interkoneksi
dengan operator lainnya sangat
didukung oleh teknologi digital
trunking.
5 PT. Elnusa Rentrakom Sebagai jasa telephoni dasar
memang penyelenggara trunking
harus dapat dihubungkan
dengan penyelenggara
telekomunikasi lainnya hal ini
tidak hanya karena kebutuhan
privacy dan integrasi pelangan
namun juga menyangkut
kebutuhan integrasi keperluan
keamanan dan keselamata.
Sumber : diolah
32. 27
l. Rencana interkoneksi
Dari hasil pengumpulan data, terlihat bahwa penyelenggara
radio trunking ada yang bersedia berinterkoneksi dengan
penyelenggara telekomunikasi lain, ada yang baru berencena
bahkan ada yang sama sekali belum ada rencana , secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-12 : Rencana Interkoneksi
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum ada rencana untuk
interkoneksi
2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada rencana untuk
interkoneksi
3 PT. Jatimas Fajar Satryo menjamin tersedianya
interkoneksi dititik interkoneksi
bagi penyelenggara jaringan
telekomunikasi lainnya, tetapi
saat ini belum tergantung pada
kebutuhan dan permintaan
dari pemakai jasa.
4 PT.Telepoint Nusantara Pada prinsipnya perusahaan
berencana untuk melakukan
interkoneksi dengan
perusahaan lain yang
menggunakan teknologi digital,
untuk Jabodetabek kalau
sudah beroperasi
membutuhkan izin
interkoneksi.
5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini belum ada rencana
namun sesuai dengan tuntutan
kebutuhan pelanggan
interkoneksi akan dilakukan.
Sumber : diolah
m. Stategi
Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara
radio trunking sedang mempersiapkan kemungkinan
interkoneksi jika jumlah pelanggan sudah cukup banyak
dengan strategi win-win solusion, namum ada juga
penyelenggara yang belum mempunyai strategi
33. 28
Tabel IV-13 : Strategi
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Belum ada strategi
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Belum ada strategi
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Transaparan dalam penyediaan
interkoneksi bagi setiap jaringan
telekomunikasi dengan tarif yang
feasible sesuai dengan kualitas
sehingga tidak memberatkan bagi
pelanggan.
4 PT.Telepoint
Nusantara
Akan melakukan interkoneksi kalau
jumlah pelanggan sudah
mencukupi dan strategi dasarnya
adalah hasilakhir yaitu win-win
solution.
5 PT. Elnusa
Rentrakom
Interkoneksi akan dilakukan
dengan operator jaringan
telekomunikasi terkait
Sumber : diolah
n. Pengguna Jasa radio Trunking
Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pelanggan jasa
radio trunking adalah coporate bukan perorangan, secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-14 : Pengguna Jasa radio Trunking
No Nama
Perusahaan
Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Industri oil dan Gas, industri courir,
industri jasa sekuriti
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
Belum ada
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Pelaku-pelaku usaha di wilayah/area
bandar udara dan sekitarnya (9
lokasipenyelenggaraaan sebagaimana
terlampir.
4 PT.Telepoint
Nusantara
Belum diklasifikasikan ,
sementarapengguna adalah
perusahaan/pabrik, travel, kurur dan hotel.
5 PT. Elnusa
Rentrakom
PT. Infomedias Nusantara, PT. Pelita Air
Service, Conoco Philip, PT. Bima Jaya
Security. Jumlah pengguna per tahun;
Tahun 2005= 30 Unit
Tahun 2006 = 173 unit
Tahun 2007 = 205 unit
Sumber : diolah
34. 29
o. Jenis Layanan
Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio
trunking antara lain Sewa Jaringan dan sewa terminal Daksina
Arga Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit Regulaer
maintenance, repaire, Privat call layanan group talk dan
individual talk, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV-15 : Jenis Layanan Radio Trunking
No Nama Perusahaan Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Sewa Jaringan dan sewa terminal
2 PT. Daksina Arga
Perkasa
belum ada
3 PT. Jatimas Fajar
Satryo
Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit
Regulaer maintenance, repaire
4 PT.Telepoint
Nusantara
Layanan yang disediakan – Privat
call: satu pelanggan ke 1
pelanggan, group call 1 pelanggan
kepada beberapa pelanggan,
dengan catatan bahwa
pembicaraan tersebut tidakdapat
didengar oleh non pelanggan
karena bentuk sinyal digital dan
encypted..
5 PT. Elnusa
Rentrakom
Layanan group talk dan individual
talk
Sumber : diolah
p. Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator
Pendapat penyelenggara radio trungking mengenai pembinaan
yang dilakukan regulator adalah sebagai berikut:
Tabel IV-16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator
No Nama
Perusahaan
Jawaban
1 PT. Mobilkom
Telekomindo
Regulator belum memberikan pembinaan secara
penuh dimana pemerintah masih memberi izin
telsus baik untuk pengguna radio konvensional
maupun trunking
2 PT. Daksina
Arga Perkasa
Peraturan dilaksanakan secara konsisten dan
pertimbangan kesulitran operator.
3 PT. Jatimas
Fajar Satryo
Pada dasarnya untuk saat ini pembinaan sudah
membaik tapi masih jauh dari harapan hal ini
terkait pelaksanaan aturan yang menyangkut
penyelenggaraan telekomunikasi khusus
35. 30
(konsesi/konvensional maupun radio trunking)
dan jasa telekomunikasi masih belum optimal.
Kebijakasanaan perijinan telekomunikasi khusus
harus benar-benar berdasarkan pertimbangan
yang matang dan seksama karena perusahaan-
perusahaan itulah yang sebenarnya menjadi
potensi pengguna trunking. Terkait kegiatan
pengawasan dan pembinaan penggunaan
frekuensi, keberadaan dan fungsi Balmon harus
sebnatisa dioptimalkan dan dipantau terus
kinerjanya. PT. Fajarmas satryo merasa
penyalahgunaan frekuensi terjadi dimana-mana
baik dari radio konvenmsional maupun radio
trunking dalam hal ini bisa diselesaikan di
lapangan. Jadi harapan kami kedepan
keberadaan regulator beserta perangkatnya
mampu memberikan kontribusi yang lebih
optimal.
4 PT.Telepoint
Nusantara
Pembinaan yang diberikan oleh regulator cukup
baik tetapi agar lebih optimalkepada
penyelesaian masalah yang dihadapi oleh
penyelenggara radio trunking sejalan dengan
adanya perkembangan dan keamjuan teknologi
trunking yaitu mengalihkan dari analog ke digital.
5 PT. Elnusa
Rentrakom
Masih perlu ditingkatkan terutama masalah
persaingan usaha yang menuju persaingan
kurang sehat. Dengan kondisi saat ini
penyelenggara trunking sulit untuk berkembang
dan secara nasional juga merugikan pemerintah
karena tidak bisa mengandalkan jaringan
trunking dalam konsdisi darurat, dimana di
beberapa negara jaringan ini justru menjadi
tulang punggung tanggap bencana.
Sumber : diolah
36. 31
2. Penguna Radio Trunking
Pengguana radio trunking yang menjadi responden adalah pengguna
radio trunking yang ada diwilayah Makassar, diantaranya adalah PT
Angkasa Pura I dan PT Madala Airline
a. PT. Anggaka Pura I Makassar
PT. Angkasa Pura I Makassara berlangganan radio trunking ke
PT Jatimas. PT Angkasa Pura I belangganan sejak dari tahun
1996 sampai sekarang. Alasan menggunakan jasa radio
trunking ini karena sebatas keperluan komunikasi internal dan
fasilitas seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan
oleh penyelenggara radio trunking
PT Angkasa Pura I beroprasi disekitar Bandara Hasanuddi,
area tersebut sudah tercover oleh layanan radio trunking.
Layanan digunakan masih sebatas vioce dan kualitas
layanannya dirasakan baik. PT angkasa pura I memerlukan
layanan radio trunking yang dapat terhubungan dengan
penyelenggara telekomunikasi lainnya. Teknologi yang
digunakan baik dan tarifnya cukup baik. Masalah yang sering
dijumpai dalam penggunaan radio trunking adalah kerusakan
pada terminal . Bilimana terjadi kerusakan terminal
penyelenggara radio trunking dengan cepat penangani
ganggunan kerusahan tersebut.
b. PT Mandala Air line
PT Mandala Airline berlangganan radio trunking ke PT Jatimas.
Alasan menggunakan jasa radio trunking karena fasilitas
seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan oleh
penyelenggara trunking. Coverage area layanan radio trunking
dapat menjangkau semua area Bandara Hasanuddin sehingga
komunikasi PT Mandala Airline dapat berjalan lancar. Layanan
digunakan masih sebatas voice dan kualitas layanannya
37. 32
dirasakan baik. Sampai saat ini kebutuhan PT Mandala Airline
hanya sebatas kebutuhan komunikasi antar karyawan,
sedangkan komunikasi eksternal menggunakan layanan dari
penyelenggara telekomunikasi yang lain.
B. DATA SEKUNDER BENCHMARKING DENGAN SINGAPURA
Sebuah perusahaan di Singapura bernama Digital Network Access
Communications Pte LTD telah memperkenalkan Push to Talk teknologi
komunikasi selular dengan kelebihan yaitu berfungsi sebagai Walkie Talkie
atau Handy Talkie atau HT. Teknologi ini dikembangkan oleh Motorolla
dengan menggunakan Integrated Digital Enhanced Network atau iDEN. Alat
tersebut dapat digunakan sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon,
pager, SMS dan juga pentrasmisi data.
38. 33
BAB V
EVALUASI DAN ANALISA
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING
A. ANALISA DATA
Bahwa setiap kebijakan perlu diatur, dikelola, dievaluasi implementasi,
monitoring, kontrol evaluasi dan review, pemeliharaan kebijakan,
penggantian dan terminasi (Hogwood dan Gunn, 1984), demikian juga
dalam analisa kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia perlu
dianalisa setiap isu/permalahan dalam penyelenggara radio trunking dan
dikaitkan dengan setiap kebijakan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan radio trunking kemudian diuraikan dampak yang telah
dihasilkan oleh kebijakan untuk mendapatkan pemecahan masalah/solusi
untuk setiap isu/permasalahan tersebut. Isu dan aspek permasalahan yang
paling menonjol akan dianalisa sesuai dengan kebijakan yang sudah ada
serta agenda kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio
trunking. Berikut analisa yang terkait dengan permasalahan yang diangkat
dalam studi tersebut:
1. Penyelenggara radio trunking dan Wilayah Layanan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal (4) diuraikan bahwa
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa
telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan
untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Koperasi.
39. 34
Data menunjukkan bahwa penyelenggaraan radio trunking saat ini
hanya diminati oleh Badan Usaha Swasta antara lain PT. Mobilkom
Telekomindo PT. Daksina Arga Perkasa PT. Jatimas Fajar Satryo
PT.Telepoint Nusantara PT. Elnusa Rentrakom . Badan Usaha Milik
Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah belum ada yang menjadi
penyelenggara radio trunking.
Penyelenggaraan radio trunking di Indonesia tidak berkembang
dengan baik jika dibandingkan dengan penyelenggaraan
telekomunikasi lainnya. Salah satu faktor yang penyebab kurang
berkembangnya penyelenggaraan radio trunking adalah area
layananannya terfokus pada daerah-daerah tertentu seperti di PT.
Mobilkom Telekomindo mengembangkan layanannya di wilayah
Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa , Sumatera Selatan. PT. Daksina
Arga Perkasa mengembangkan layanannya di wilayah Sumatera
Selatan sekitar Prabumulih dan Palembang. PT. Telepoin Nusantara
mengembangkan layanannya di Pulau Batam. PT. Elnusa Rentrakom
mengembangkan layanan di DKI Jakarta dan sekitarnya .
Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 20 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 36 diuraikan
bahwa Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial diwajibkan
membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk
akses pelanggan di satu lokasi atau lebih . Pasal 38 diuraikan bahwa
jaringan radio trunking dengan cakupan beberapa kabupaten dan
kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya dan
Penyelenggaraan radio trunking diselenggarakan dengan cakupan
kabupaten atau kota, atau beberapa kabupaten dan kota
Pada Keputusan Menteri No 21 tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 16 ayat 6 diuraikan
bahwa Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan radio
trunking mencakup wilayah regional atau lokal.
40. 35
Kebijakan tersebut dinilai tidak mendukung perkembangan radio
trunking karena penyelenggara radio trunking diperbolehkan
menyediakan layanannya hanya pada daerah yang dianggap memiliki
potensi ekonomi yang cukup baik, dan tidak berminat
mengembangkan layanannya ke daerah potensi ekonominya sedikit.
Penyelenggara radio trunking berkewajiban
membangun/mengembangkan layanannya sesuai dengan komitmen
yang telah tertuang didalam modern licencing. Oleh karena itu
pemerintah perlu mengevaluasi komitmen setiap penyelenggara radio
trunking yang perijinannya sudah menyesuaikan modern licensing.
Untuk mengoptimalkan layanan radio trunking maka sebaiknya dibuat
suatu kebijakan penyelenggaraan radio trunking dapat memanfaatkan
layanan radio trunking sebagai alat komunikasi di daerah yang belum
dijangkau oleh telekomunikasi atau di pulau-pulau di daerah
perbatasan ataupun di daerah rawan bencana mengingat radio
trunking beroperasi pad frekuensi rendah sehingga jangkauannya
luas > 30 KM.
2. Pengguna/pelanggan radio trunking;
Hasil survey memperlihat bahwa pengguna/pelanggan jasa radio
trunking adalah corporate atau perusahaan, perorangan belum
berminat. Layanan Radio trunking hanya digunakan berkomunikasi
untuk keperluan khusus antara kantor dengan para karyawannya.
Layanan radio trunking saat ini sebagian besar digunakan antara lain
oleh Industri oil dan Gas, industri courir, industri jasa sekuriti, pelaku-
pelaku usaha di wilayah/area bandar udara, perusahaan/pabrik,
jasa transportasi dan hotel sehingga pelanggannya sangat terbatas.
Penyelenggara radio trunking belum memperluas pelangganya dari
kalangan pemerintah, industri bangunan dan komersial.
41. 36
3. Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio
trunking;
Jenis Layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking
masih sebatas voice. Singapore dikembangkan teknologi Intergrated
Enhanced Network atau iDEN. Teknologi Intergrated Enhanced
Network memiliki kelebihan kualitas suara dan transmisi yang tinggi,
dan memungkinkan pembicaraan yang jelas, disamping menjamin
kerahasiaan dan keamanan. Dengan teknologi ini maka layanan
dapat ditingkatkan dimana layanan radio trunking dapat sebagai
penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS dan juga
pentransmisi data.
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio
trunking;
a. Modern licensing
Moderm licensing merupakan salah satu sarana pengendalian
lewat perangkat perijinan (licensi). Dalam perangkat perijinan ini
penyelenggara telekomunikasi akan terkait untuk
melaksanakan kewajibannya berdasarkan yang telah disepakati
dengan regulator. Hak penyelenggara yang disepakati dalam
Modren Lisencing antara lain :menyelenggarakan jasa,
menerima pembayaran dari pengguna jasa, memilih dan
menggunakan teknologi sepanjang memenuhi standar teknis,
sedangkan kewajiban yang disepakati dalam modern licesing
antara lain pengembangan wilayah layanan dan kinerja operasi,
kewajiban pelayanan Universal, mengikuti persyaratan teknis,
pemenuhan kewajiban terhadap pengguna jasa, membayar
BHP telekomunikasi, uji laik operasi, ganti rugi pada pengguna
jasa dan pelaporan. Pelaksanaan modern licensing didukung
oleh kebijakan antara lain
42. 37
1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 11 ayat (1)
Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan
setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 17 :
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau
penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan
pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :
a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-
baiknya bagi semua pengguna;
b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan
telekomunikasi; dan
c. pemenuhan standar pelayanan serta standar
penyediaan sarana dan prasarana.
Pasal 60
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi,
tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan
dengan Undang-undang ini.
2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Pasal 55 ayat (1)
Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin
melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan
43. 38
Pasal 56
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin prinsip diberikan hanya untuk 1 (satu)
kali selama 1 (satu) tahun.
(3) Izin prinsip tidak dapat dipindah-tangankan.
Pasal 66
Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi
setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan
laik operasi
Pasal 67:
(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa
batas waktu dan setiap 5(lima)tahun dilakukan evaluasi
(2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi
persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri
menerapkan sanksi administrasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi diatur dengan
Keputusan Menteri
3) Keputusan Menteri (KM.20 thn 2001, tentang
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
Pasal 2 ayat (2)
Penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin.
Pada UU no 36 Tentang Telekomunikasi pasal 11 diuraikan
tentang perijinan yang memuat azas dan prinsip perijinan
dengan modern licensing. Sejak berlakunya undang
undang ini penyelenggara telekomunikasi diberi waktu 1
tahun (pasal 60) untuk menyesuaikan dengan undang-
undang ini.
44. 39
Dari hasil survey memperlihatkan bahwa sampai saat ini
belum semua penyelenggara radio trunking menyesuaikan
perijinannya sesuai dengan undang-undang nomor 36
tentang telekomunikasi .
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan
radio trunking maka setiap penyelenggara radio trunking
yang belum menyesuaikan perizinannya agar diwajibkan
menyesuaikan perijinannya sesuai Modern Licensing dan
pemerintah diwajibkan memberi pengawasan,
peringatan/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagi penyelenggara yang sudah menyesuaikan
perijinannya sesuai modern Licensing supaya konsisten
dengan komitmennya.
b. Tarif
1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 27
Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan
atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi
dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
45. 40
2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
terdiri atas:
a.biaya sewa jaringan
b.biaya interkoneksi
Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
terdiri atas:
a) biaya akses
b) biaya pemakaian
c) biaya kontribusi pelayanan universal
Model bisnis yang dilaksanakan oleh para penyelenggara
rata-rata menyewakan jaringan, menyewakan perangkat.
Tarif yang ditawarkan oleh penyelenggara radio trunking
bermacam-macam terlihat bahwa tarif yang ditawarkan
bervariasi antara Rp. 100.00 sampai 300.000 perbulan ,
tergantung paket yang ditawarkan oleh penyelenggara.
c. Alokasi dan penggunaan frekuensi
1) UU No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum radio dan orbit satelit wajib
mendapatkan izin Pemerintah
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbi satelit
harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling
menggangu
(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian
penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan
orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah
46. 41
Pasal 34
(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar
biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya
didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita
frekuensi.
(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak
penggunaan orbit satelit
(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
2) Peraturan Pemeintah No 53 tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Pasal 23:
BHP Fekuensi untuk ISR dalam bentuk penggunaan pita
fekuensi tertentu (dalam suatu cakupan) untuk jangka
waktu 10 tahun
Pasal 29:
Besaran tarif ijin penggunaan pita frekuensi untuk
penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui
mekanisme seleksi
3) Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17
/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan
Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio
Pasal 21:
BHP spektrum frekuensi meliputi BHP ijin pita frekunesi radio
dan BHP untuk ISR
47. 42
Pasal 22:
BHP untuk ijin pita frekunesi radio terdiri dari
Biaya awal (up front fee) atau biaya awal
Kewajiban membayar BHP spektrum frekuensi tahun
berikutnya
Penyelenggara radio trunking mendapat izin penggunaan
spektrun frekuensi radio dalam bentuk blok fekuensi . PT.
Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx 419.0625 – 422.500
spasing 12,5 Khz Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5
Khz 800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5 Khz. Tx
861-866 Mhz, spasing 25 Khz. PT. Jatimas Fajar Satryo
400 Mhz : Rx 851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz
Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz . PT. Telepoin
Nusantara 864-866 Mhz, lebar pita 25 Khz dan spacing
kanal 45 Mhz . PT. ELNUSA RENTRAKOM Beropresi
pada CH1 TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX 862.7375,
Rx 817.7375 CH 3 TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing
kanal : 1. 000 Khz .
Blok spektrum frekuensi tersebut dinilai belum
termanfaatkan secara optimal karena jumlah pelanggannya
yang masih kecil. Kebijakan tentang alokasi/penggunaan
frekuensi dimasa yang akan datang perlu dipertimbangkan
agar penggunaan pita frekuensi untuk penyelenggaraan
radio trunking lebih efektif dan optimal. Untuk Optimalisasi
tersebut Pemberian izin frekuensi sebaiknya dengan
mekanisme ISR tidak secara blok frekuensi .
48. 43
5. Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking.
a. Interkoneksi
1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 25
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak
untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara
jaringan telekomunikasi lainnya
(2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib
menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh
penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya
(3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan prinsip:
a. Pemanfaatan sumber daya secara efisien
b. Keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi
c. Peningkatan mutu pelayanan
d. Persaingan sehat yang tidak saling merugikan
(4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan
telekomunikasi , hak dan kewajiban sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah
2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pasal 20
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib
menjamin tersedianya interkoneksi
(2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi
dilaksanakan pada titik interkoneksi
49. 44
(3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan
telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya
Pasal 21
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang
melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi
(2) Dalam pelaksanaan interkonesi, penyelenggara
jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan
pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang
disepakati
3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 41
(1) Jaringan radio truking dapat disambungan ke jaringan
telekomunikasi lainnya
(2) Pelaksanaan penyambungan ke jaringan
telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam
ayat(1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana
dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri
(3) Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke
jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
penyelenggaraa jaringan telekomunikasi bergerak
selular
Layanan radio trunking belum dapat berinterkoneksi
dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya
maupun dengan sesama penyelenggara radio trunking,
dimana layanan ini hanya dapat digunakan antar sesama
pelanggan dalam perusahaan tersebut. Penyelenggara
radio trunking masih menggunakan teknologi analog ,
50. 45
dimana teknologi ini tidak mendukung pelaksanaan
interkoneksi .
Jika dilihat dari kebijakan yang ada, penyelenggaraan
radio trunking dimungkinkan untuk dapat berinterkoneksi
dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain akan
tetapi apabila jaringan radio trukning tersambung ke
jaringan telekomunikasi lain maka diberlakukan ketentuan
sama seperti penyelenggara jaringan bergerak selular. Dari
data yang dikumpulkan penyelenggara radio trunking belum
berminat/berencana untuk berinterkoneksi dengan
penyelenggara telekomunikasi yang lain karena disamping
investasi untuk migrasi teknologi dinilai cukup mahal, juga
belum ada permintaan yang mendesak dari para
pengguna/pelanggannya
Pemerintah dan penyelenggara radio trunking sebaiknya
bersama-sama merencanakan stategi apabila
penyelenggara radio trunking berinterkonesi dengan
penyelenggara telekomunikasi lain, sebab untuk dapat
berintegrasi perlu mempertimbangkan antara lain: Migrasi
teknologi, Investasi dan Regulasi.
b. Startegi menghadapi interkoneksi
Penyelenggara radio trunking belum mendapatkan acuan yang
jelas bagaimana arah penyelenggaraan dimasa mendatang.
Pemerintah dan penyelenggara sebaiknya duduk bersama-
sama memikirkan arah pengembangan radio trunking di masa
mendatang, sehingga penyelenggaraan radio trunking dapat
dimanfaatkan secara optimal
51. 46
c. Pendapat tentang regulator
Pendapat penyelenggara radio trunking tentang pembinaan dari
regulator antara lain :
Pemerintah belum melakukan pembinaan secara penuh
pada radio trunking.
Pemerintah dalam memberikan izin kepada penyelenggara
telekomunikasi khusus kurang mempertimbangkan kondisi
eksisting penyelenggara radio trunking di wilayah setempat
Dari pendapat tersebut dianalisa bahwa sebaiknya
penyelenggara dan regulator bersama-sama berupaya untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan radio trunking antara lain
dengan cara:
Realisasi pelaksanaan penyesuaian modern licencing
terus dilaksanakan dan mengevaluasi realisasi
pelaksanaan modern licingcing bagi penyelenggara yang
sudah menyesuaikan perijinannya
Pemerintah dan penyelenggara radio trunking harus
mempunyai misi yang sama dimasa mendatang tentang
kesinambungan penyelenggara radio trunking
Dalam memberikan perijinan kepada penyelenggara
telekomunikasi khusus pemerintah sebaiknya
mempertimbangan kondisi eksisting penyelenggara jasa
radio trunking di wilayah setempat
Diperlukan kebijakan agar penyelenggara radio trunking
diijinkan untuk membangun jaringannya di daerah rawan
bencana, karena radio trunking dimungkinkan sebagai alat
komunikasi utama jika terjadi bencana .
52. 47
d. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus
Layanan radio trunking juga dapat diselenggarakan melalui
penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Kebijakan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus
antara lain:
1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Pasal 30 ayat (1)
Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat
menyediakan akses di daerah tertentu, maka
penyelenggara telekomunikasi khusus dapat
menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi setelah mendapat izin Menteri.
Pasal 30 ayat (2)
Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan
atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat
menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi
khusus dimaksud tetap dapat melakukan
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi.
2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
Pasal 39
Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan
untuk keperluan:
c. sendiri
d. pertahanan kemanan
53. 48
e. penyiaran
Pasal 43 ayat (2)
Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan
instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika:
a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh
penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi
b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh
penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi;
c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi
yang tersendiri dan terpisah
Pasal 45 ayat (1)
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan
badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung
kegiatan dan atau usahanya.
Pasal 45 ayat (2)
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan
badan hukum dapat diselenggarakan jika :
a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh
penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi;
b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh
penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi; dan atau
c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi
yang tersendiri dan terpisah.
54. 49
Pasal 50 :
Penyelenggara telekomunikasi khusus dilarang untuk :
a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar
peruntukannya;
b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi
dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan
c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas
penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali
untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan
dengan ketentuan internasional yang telah
diratifikasi.
Pemberian izin Kepada penyelenggara telekomunikasi
khusus baik untuk pengguna radio konvensional maupun
trunking di lokasi yang sudah dilayani penyelenggara
radio trunking sering terjadi, bahkan penyelenggara
trunking telsus beroperasi di lokasi yang telah dilayani
jasa radio trunking. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan
yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan
telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum
dapat diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat
dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi;lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh
penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
dan atau kegiatannya memerlukan jaringan
telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
Dalam memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi
khusus Perlu konsistensi pemerintah untuk tidak
memberikan izin bagi penyelenggara trunking telsus
dilokasi dimana lokasi tersebut sudah dijangkau
penyelenggara radio trunking. Diharapkan badan hukum
atau pemerintah yang berada dilokasi tersebut dapat
berlanggan kepada penyelenggara radio trunking.
55. 50
B. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING
Perkembangan layanan radio trunking tidak sepesat perkembangan
penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, bahkan penyelenggaraan radio
trunking hampir tidak mengalami kemajuan. Dalam analisa studi evaluasi
kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di Indonesia
ditemukenali beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya
penyelenggaraan radio trunking. Faktor-faktor tersebut antara lain: teknologi
yang digunakan penyelenggara radio trunking saat belum mendukung ,
daerah layanannya terbatas, pangsa pasarnya tertentu, fiturnya terbatas.
Selain itu dalam kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia
ditemukenali beberapa hal yang perlu diselaraskan, dan beberapa aspek
penyelenggaraan yang perlu dipikirkan bersama oleh stakehorder untuk
dituangkan pada rangcangan kebijakan penyelenggaraan radio trunking ke
depan:
a. Kebijakan yang perlu diselaraskan untuk mendorong
penyelenggaraan radio trunking
1) Efisiensi Frekuensi
Ijin penggunakan frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio
trunking masih diberikan dalam bentuk blok frekuensi, hal ini
dinilai kurang efektif dan efisien mengingat pengguna radio
truking masih sedikit . Untuk Optimalisasi tersebut Pemberian
izin frekuensi sebaiknya dengan mekanisme ISR tidak secara
blok frekuensi .
2) Penyesuaian perijinan
Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara
radio trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu
perlu konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara
untuk menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk
mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking
56. 51
3) Pembinaan terhadap penyelenggara eksisting yang belum
menyesuaikan perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang
telekomunikasi dan turunannya.
b. Aspek-aspek penyelenggaraan yang perlu dipikirkan oleh stakehorder
untuk meningkatkan perkembangan penyelenggaraan radio trunking
ke depan
1) Kebijakan interkoneksi
Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan
radio trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara
telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat
diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal
ini dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan
tidak lagi analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk
melakukan migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi
diantaranya upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya
kolaborasi stakehorder diperlukan dalam rangka:
menentukan teknologi apa yang tepat digunakan dalam
perkembangan radio trunking ke depan.
Elemen kunci dalam mendorong pengembangan radio
trunking di Indonesia adalah bahwa perlu adanya standar
teknologi tertentu adopsi secara global. Dengan
diketahuinya standar teknologi yang digunakan akan
menentukan infrastruktur dasar dari layanan radio trunking
sehingga dapat melakukan interoperbility antar jaringan dan
layanan.
Waktu transisi dan waktu implementasi.
Layanan radio truking bukan merupakan layanan yang
baru, oleh karena itu diperlukan proses transisi dari sistem
yang lama menuju sistem layanan yang baru. Selama
proses transisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategi
dalam rangka mendorong implementasi dan perkembangan
layanan radio trunking diantaranya membuat kebijakan
57. 52
penyelenggaraan layanan radio trunking menggunakan
peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri
penyelenggara dan menentukan regulasi yang sesuai dan
memenuhi kepentingan berbagai pihak
Alokasi frekuensi yang akan digunakan
Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan
Cakupan layanan
Pentarifan
BHP Frekuensi
Kebutuhan dan perlindungan pelanggan
2) Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat
migrasi dan implementasi
Penyelenggaraan radio truking akan menjadi pesaing dalam
industri selular. Oleh karena itu pemerintah harus membuat
perangkat kebijakan yang memungkinkan iklim kompetisi yang
sehat. Kompetisi yang sehat ditandai dengan tumbuh
kembangnya industri yang terlibat dalam penyelenggaraan
radio trunking, tidak ada industri yang menjadi Significant
Market Power (SMP) sehingga menghambat pemain baru
58. 53
BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Penyelenggararaan radio trunking pada saat ini diselenggarakan
oleh Badan Usaha Milik Swasta, sedangkan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi
belum ada yang menjadi penyelenggara.
2. Pengguna/pelanggan dari radio trunking saat ini masih sebatas
perusahaan atau corporate, umumnya di daerah/lokasi industri, sektor
perbankan, sektor jasa sekuritas, sektor minyak dan gas dan lain-lain,
sedangkan perorangan belum ada yang menjadi pelanggan.
3. Para penyelenggara radio trunking eksisting di Indonesia masih
menyediakan layanan voice , sementara di beberapa negara seperti
Singapura dan Malaysia layanan tidak hanya sebatas voice tetapi
juga data karena sudah menggunakan teknologi digital;
4. Sebagian besar penyelenggara radio trunking belum menyesuaikan
perijinan modern licensing, namun bebarapa penyelenggara
menyatakan penyesuaiaan perijinan sedang dalam proses di Ditjen
Postel.
5. Pemanfaatan frekuensi para penyelenggara radio trunking belum
dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya .
6. Penyelenggara radio trunking eksisting sebagian besar masih
menggunanakan teknologi analog namun penyelenggara tersebut
berpendapat akan menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan
pelanggan.
7. Para penyelenggara radio trunking eksisting saat ini belum berminat
melakukan inverstasi untuk pengembangan radio trunking yang dapat
interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Namun
beberapa berpendapat perlu disiapkan kebijakan untuk
mengantisipasi permintaan dan kebutuhan pelanggan ke depan.
59. 54
B. REKOMENDASI
1. Perlu suatu kebijakan yang mendorong/memotivasi BUMD, koperasi
dan BUMN menjadi penyelenggara radio , terutama di daerah-daerah
perbatasan, kepulauaan, dan daerah yang belum dijangkau
telekomunikasi.
2. Pengguna layanan radio trunking dapat dikembangkan ke pengguna
perorangan bilamana layanan radio trunking sudah dapat
berinterkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, sehingga
penyelenggara perlu mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan
pelanggan tersebut.
3. Untuk mendorong penyelenggaraan radio trunking perlu dilakukan
penyelarasan kebijakan meliputi :
a. Efisiensi Frekuensi
Kebijakan tentang alokasi frekuensi untuk penyelenggaraan radio
trunking perlu dioptimalkan dengan cara pemberian ijin penggunaan
spektrum radio berdasarkan ISR dan kepada penyelenggara yang
sudah mendapat perijinan secara blok agar ditinjau kembali
b. Penyesuaian perijinan
Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara radio
trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu
konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara untuk
menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk
mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking
c. Kebijakan tentang pembinaan terhadap penyelenggara radio
trunking.
Bagi penyelenggara eksisting yang belum menyesuaikan
perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang telekomunikasi
dan turunannya agar segera ditindak lanjuti.
60. 55
4. Peningkatan penyelenggaraan radio trunking dimasa mendatang perlu
disiapkan kebijakan antara lain :
a. Kebijakan interkoneksi
Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan radio
trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara
telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat
diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal ini
dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan tidak lagi
analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk melakukan
migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi diantaranya
upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya kolaborasi stakehorder
diperlukan dalam rangka:
menentukan teknologi yang tepat digunakan dalam
perkembangan radio trunking ke depan.
Waktu transisi dan waktu implementasi.
Alokasi frekuensi yang akan digunakan
Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan
Cakupan layanan
Pentarifan
BHP Frekuensi
Kebutuhan dan perlindungan pelanggan
b. Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat migrasi
dan implementasi
61. 56
DAFTAR REFERENSI
1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
4. Keputusan Menteri No. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM
No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi.
5. Keputusan Menteri No. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM
No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No
01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi
Radio 2.1 GHz untuk Jaringan Bergerak Selular IMT-2000
7. Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005
tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio