O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT TATA RUANG LAUT,...
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007
Rencana Umum
(Wilayah)
Rencana Rinci
(Kawasa...
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
LATAR BELAKANG
TUJUAN DAN SASARAN
UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5)
mengamanatkan Pemeri...
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona
berdasarkan arahan peng...
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan
penjabaran dari Rencana ...
Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk:
1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan;
2. menjaga konsist...
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K:
1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perenca...
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP)
LIKUPANG
BARAT
LIKUPANG
TIMUR
BITUNG
KE...
9
TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016
No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eks...
10
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I
(WORI)
11
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN
RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT)
L au t S ul a we s i
INDEKS PETA
P. Lehaga
Tg.Tarab...
12
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III
(LIKUPANG TIMUR)
Sar aw et
INDEKS PETA
KOTA BITUNG
Winuri
Tg.K ubur...
13
GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV
(KEMA)
KABUPATEN
MINAHASA INDUK
KO TA BITUNG
K ema 1
K ema 2
K ema 3...
14
TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI
WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
Sumber : Rencana Tim RTR Pe...
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Fungsi suatu zona tertentu
NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN
1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD)
• PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA
• PENENTUAN WI...
Data Sekunder Citra Satelit Data Primer
Peta Dasar
Peta Tematik Suitability
Analisis Regional
Analisis Ekonomi, Sosial,
Bu...
DATA PRIMER:
Wawancara
DATA PRIMER:
 Observasi
Lapangan
 Wawancara
DATA SEKUNDER:
Kepmen 15
DATA SEKUNDER:
 RTRW Provin...
Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA
Spasial
Tinjauan
Kebijakan
Ekonomi,
Sosial & Budaya
Regional
1. Analisis citra landsat;
...
No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber
1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN
Batimetri Deshisdros, ktnl
Rupa Bumi,...
INTERPRETASI CITRA
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah:
• Restorasi citra, yaitu koreksi ra...
Data digital citra
Landsat TM
Koreksi radiometric dan
geometrik
Peta Dasar
Data Digital citra Landsat TM
terkoreksi
Maskin...
OUTPUT
• Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan
laut (di wilayah antara beach dan nea...
AnalisisAnalisis CitraCitra Untuk Wilayah Pesisir danUntuk Wilayah Pesisir dan
PulauPulau--Pulau KecilPulau Kecil
 Inven...
Reselusi citra
• CITRA LANDSAT : 15 – 30 M
• CITRA IKONOS : 1 – 4 M
• QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M
CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH
DALAM PENATAAN RUANG LAUT,
PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL...
Cakupan..............
SKALASKALA
NASIONALNASIONAL
1:1.000.0001:1.000.000
CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional...
CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542
Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002
CITRA IKONOS
CITRA IKONOSCITRA IKONOS
CITRA QUICKBIRDCITRA QUICKBIRD
Zona Dasar Tujuan Penetapan
Perikanan Tangkap  Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan.
Perikanan Budidaya  Men...
Zona Dasar Tujuan Penetapan
Permukiman Nelayan  Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;
 Mengakomodasi bermacam tip...
ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI
DI KABUPATEN ACEH TIMUR
RENCANA ZONASI RINCI
WP3K KABUPATEN
WILAYAH PERENCANAAN
• Deliniasi wilayah
perencanaan
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI
45
TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA
PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 –
2016
Zona
Pengembangan
J...
46
Sambungan Hal 56
9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan
Kabupaten Minahasa Utara
10. Lindung preservasi...
47
II. Kawasan
Likupang
Barat
1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan
dan Bappeda Kabupate...
48
12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan
Bappeda Kabupaten
Minahasa Utara
13. Pembangunan Pabrik es APBD ...
49
III. Kawasan
Likupang Timur
1. Rencana penyebaran jumlah
penduduk
APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan,
dan Bappeda Kabupa...
50
11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda
Kabupaten Minahasa Utara
12. Pembangunan kedai pesisir ...
51
Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006
4. Konsulidasi tanah dan pembanguna...
Kata Pengantar
Sambutan Direktur
Daftar Isi
Daftar Gambar
Daftar Tabel
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKAN...
BAB III. PROSES PENYUSUNAN
3.1 METODOLOGI
3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN
3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan
3.2.2. Penentuan Wil...
NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET
NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER
NI KUNCO ...
Sekian & Terima kasih
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

16.055 visualizações

Publicada em

Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya

Publicada em: Imóveis
  • Seja o primeiro a comentar

RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

  1. 1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DANPESISIR DAN PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAHRENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DANPESISIR DAN PULAUPULAU--PULAU KECILPULAU KECIL
  2. 2. Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi UU No.26 / 2007 UU No.27/ 2007 Rencana Umum (Wilayah) Rencana Rinci (Kawasan/Fungsional) Rencana Zonasi (Wilayah) Rencana Zonasi Rinci (Kawasan/Fungsional) RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kabupaten RTRW Kota RTR Pulau RTR K S N RTR Kaw. Strategis Prov. RDTR Kota RTR Kaw. Strtgs Kota RDTR Kabupaten RTR Kaw. Strtgs Kab RZW Nasional RZWP3K Provinsi RZWP3K Kabupaten RZWP3K Kota RZR Lintas Wilayah/sescape RZR KSNT RZR Provinsi RZR Kota RZR Kawasan RZR Kabupaten RZR Kawasan RZR Lintas Kab/Kota
  3. 3. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K LATAR BELAKANG TUJUAN DAN SASARAN UU No.27/2007 Pasal 7 ayat (5) mengamanatkan Pemerintah Daerah Kab/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya diperlukan suatu pedoman sebagai acuan penyusunan Rencana Zonasi RinciWP3K • Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Rinci WP3K bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. TujuanTujuan:: • Rencana Zonasi Rinci WP3K yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. SasaranSasaran::
  4. 4. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Rencana Zonasi Rinci adalah recana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  5. 5. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Rencana Zonasi Rinci WP3K, secara hierarki merupakan penjabaran dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil Prov/Kota/Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan sub zona secara terperinci pada WP3K Rencana Zonasi Rinci WP3K secara teknis merupakan rencana yang menetapkan peruntukan kegiatan pada sub zona WP3K dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam sub zona, agar tercipta keserasian diantara kegiatan-kegiatan di dalam sub zona. Rencana Zonasi Rinci WP3K disusun untuk penyiapan pemanfaatan sub zona dalam rangka pelaksanaan program- program pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luas wilayah perencanaan 10.000 – 20.000 hektar. Rencana Zonasi Rinci WP3K memiliki jangka waktu rencana 5 tahun dan lokasi prioritas dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 10.000 atau lebih besar. Untuk analisa regional menggunakan peta 1 : 25.000. ISTILAH & DEFINISI
  6. 6. Rencana Zonasi Rinci WP3K berfungsi untuk: 1. menyiapkan perwujudan sub zona dan satu unit perencanaan; 2. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan pemanfaatan umum dengan Rencana Zonasi WP3K Kota/Kab; 3. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; 4. menjaga konsistensi perwujudan kawasan pemanfaatan umum melalui pengendalian program-program pembangunan WP3K; dan 5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang/zona; 6. Arahan penyusunan Indikasi Program; dan 7. Arahan perizinan. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K FUNGSI DAN MANFAAT Rencana Zonasi Rinci WP3K bermanfaat bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai dasar untuk : 1. Mengetahui zonasi pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 2. Mengetahui program kegiatan pemanfaatan sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rinci di daerah; 3. Mewujudkan keharmonisan dan sinergi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar pemerintah daerah; 4. Meningkatkan investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5. Meningkatkan peran masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat tradisional.
  7. 7. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K: 1. Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP) 2. Fungsi suatu zona tertentu
  8. 8. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Satuan Wilayah Pengembangan/Perencanaan (SWP) LIKUPANG BARAT LIKUPANG TIMUR BITUNG KEMA KAUDITAN AIRMADIDI DIMEMBE WORI KALAWAT MANADO Kabupaten Minahasa Utara
  9. 9. 9 TABEL : RENCANA ZONASI PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 - 2016 No. Zonasi Pengembangan Fungsi Kegiatan Eksisting Fungsi Kegiatan Arahan 1 Zonasi I (Wori) - Pemukiman Nelayan - Pemukiman - Pelabuhan Lokal/Tradisional - TPI - Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal - Semak Belukar - Kawasan Wisata/Resort - Daerah Konservasi 2 Zonasi II (Likupang Barat) - Pemukiman - Kawasan Industri PerikananTerpadu - Daerah Konservasi - Pelabuhan Umum - Semak Belukar - Pelabuhan Perikanan - Perkebunan - Pemukiman - Daerah Konservasi 3 Zonasi III (Likupang Timur) - Pemukiman - TPI - Daerah Konservasi - Pelabuhan Lokal dan Perikanan - Pelabuhan Lokal/Tradisional - Daerah Konservasi - Perkebunan - Pemukiman - Daerah Terbuka - Kawasan Wisata, Hotel, Resort. - TPI - Prasarana dasar dan Fasilitas Umum 4 Zonasi IV (Kema) - Pemukiman - Pemukiman - Pelabuhan Lokal - TPI - TPI - Pelabuhan Lokal - Perkebunan - Perkebunan - Daerah Terbuka - Daerah Konservasi Sumber : Hasil Rencana RTR Pesisir dan Laut Kab. Minahasa Utara 2006
  10. 10. 10 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA I (WORI)
  11. 11. 11 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA II (LIKUPANG BARAT) L au t S ul a we s i INDEKS PETA P. Lehaga Tg.Tarabitan Tg.Paputungan P. Mandar Termaal Selat Likupang La u t S u l a w es i Tg. Batuitam P. TalabeKecil P. Talabe Besar P. Tamperong P. Komang P. Kinabohutan Jayakarsa Palaes KE WORI KE LIKUPANG Sonsilo P.Tindia Talise P. Talise Airbanua Tg. Arus Tanahputih Paputungan Tarabitan Serey Tg.Los 1 45’ LU 0 125 00’ BT 0 200000 mU 180000 mU 700000 720000 740000 KEC. LIKUPANG TIMUR KEC. W O R I Serey 0 2,5 10 KM Bahoi Mubune RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Gambar : 6.7. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona II (Kawasan Likupang Barat) Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Pusat Kegiatan Perikanan / Pelabuhan Jasa / Pariwisata Batas Zona I Jalan Kabupaten Terumbu Karang DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Survey Lapangan, Juli 2006 Gangga 2 P.Gangga Gangga 1 Tg. Kulu Tg. Serey Munte P. Resaan Maliambao KEC. LIKUPANG BARAT Tg. Batubesar Garis Bahtimetri 903 C 5s 108m 24M 56 50 18 6 9 88 5 29 137 408 1112 675 200 72
  12. 12. 12 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA III (LIKUPANG TIMUR) Sar aw et INDEKS PETA KOTA BITUNG Winuri Tg.K ubur Tg.Sumpini Selat Likupang P. Talabe Bes ar P.N apomanuk P. Nyaripanjang Tg.A ssa Tg. Tam ba Tg. Salangk a Teluk Lihunu P. Sahoeng Tg. Sahoeng Libas Wineru Ma en Ka w eruan Kokoleh 2 Pas late n We rot P.B angka Tg. Batugosok Tg.M e rah Kalinaun Tg.Pulisan Wangurer Likupang2 Likupang1 Tg. Batuw ok a P. Napodaong Tg. Batum erah Ka huku Ma rins ow Tg.Pintu Pinenek Ba tu Lihunu 1 45’LU 0 125 00’BT 125 15’BT 0 0 200000 mU 180000 mU 720000 740000 KEC. LIKUPANG BARAT KEC. LIKUPANG TIMUR KEC. DIMEMBE Tg.Singkaha Kokoleh 1 Likupan g RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - Hasil Analisis 0 2,5 10 KM KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Gambar : 6.8. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona III (Kawasan Likupang Timur) Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Pariwisata Pantai (Resor & Ekosistem Mangrove) Jasa / Pariwisata Batas Zona II Jalan Kabupaten Terumbu Karang Tg.K er bau Pulisan Rinondoran Garis Bahtimetri 642 70 25 61 1315 60 86 43 37 C 5s108m24M 56 50 18 6 9 88 5 19 29 137
  13. 13. 13 GAMBAR : RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG ZONA IV (KEMA) KABUPATEN MINAHASA INDUK KO TA BITUNG K ema 1 K ema 2 K ema 3 Lau t Ma lu ku Maka lisung Tg. Kinawudan Tg. Kapas Tg. Kaburukan P.Kaburuk an Ke ma Tg.Lilang Waleo Watudambo Kec. Kauditan 125 00’BT 0 160000 mU 74 0000 KECAMATAN KAUDITAN KECAMATAN K E M A TontaleteK E I BU KO TA K AB UP AT EN KE B I TU NG Lansot Lilang L au t Su l awe s i INDEKS PETA RENCANA TATA RUANG PESISIR DAN LAUT KABUPATEN MINAHASA UTARA Sumber : - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000, BAKOSURTANAL, 1991. - Review RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 1996. DIGAMBAR NAMA TTD DIPERIKSA DISETUJUI DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DIREKTORAT TATA RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL - Interpretasi Citra Landsat ETM 7 + Path / Row 112/59 Tanggal 2 Juni 2005 - HasilAnalisis 0 2,5 7. 5 KM KETERANGAN : Batas Kabupaten / Kota Perumahan Dengan Fasilitasnya Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Batas Kecamatan Perkebunan Kelapa Batas Desa Ladang/Kebun Jalan Nasional Lindung Preservasi / Resapan Air Hutan Lindung Dengan Pemanfaatan Terbatas Jalan Provinsi Hutan Mangrove Budidaya Air Tawar (Pertambakan) Jasa / Pariwisata Batas Zona IV Jalan Kabupaten Terumbu Karang Gambar : 6.9. Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Zona IV (Kawasan Kema) 200 129 68 129 299 5 50 153 124 115 C(2)10s17m 12M 531 106 63 32 59 73 50 Garis Bahtimetri
  14. 14. 14 TABEL : RENCANA PEMANFAATAN RUANG TIAP ZONA DI WILAYAH PERENCANAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 Sumber : Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Tahun 2006 No. Jenis Penggunaan Wilayah Perencanaan Jumlah Wori Likupang Barat Likupang Timur Kema (Ha) % I Kawasan Budidaya 1. Perumahan dengan fasilitasnya 966,05 1.073,70 2.357,80 2.820,96 7.218,51 16,42 2. Jasa dan Pariwisata (Hotel dan Resort) 7,41 100,4 254,89 98,97 527,67 1,2 3. Pusat Kegiatan Perikanan - PPI - 58,56 - - 58,56 0,13 - Pelabuhan - - - 0,46 0,46 - Perikanan Darat (Tambak) - - - 29,57 29,57 0,07 4. Tanaman Pangan Lahan Kering (Perkebunan/kebun/ladang) 6.389,00 3.520,00 15.631,00 4.529,00 30.069,00 68,38 II Kawasan Lindung 1. Hutan Lindung dengan pemanafaatan terbatas - 529,85 1.975,45 - 2.505,30 5,7 2. Lindung preservasi (resapan air, simpadan pantai dan sungai 115,92 89,24 344,11 352,5 901,77 2,05 3. Hutan mangrove 394,60 850,6 140,19 4,5 1.389,89 3,16 4. Terumbu Karang 942,86 271,12 57,35 - 1.271,33 2,89 Jumlah 8.882 6.493 20.761 7.836 43.972 100
  15. 15. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  16. 16. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  17. 17. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K Fungsi suatu zona tertentu
  18. 18. NO TAHAPAN PROSES OUTPUT KETERANGAN 1. PERSIAPAN • PEMBENTUKAN TIM (TKPRD) • PENYUSUNAN KAK & RENCANA BIAYA • PENENTUAN WILAYAH PERENCANAAN • PENGUMPULAN & ANALISIS DATA SEKUNDER • PEMBUATAN PETA DASAR • PENYUSUNAN RENCANA KERJA • TIM KERJA • KAK & RENCANA BIAYA • DATA & INFORMASI AWAL • WILAYAH PERENCANAAN • PETA DASAR • RENCANA KERJA 2. SURVEI LAPANGAN • PENGUMPULAN DATA PRIMER • GROUND CHECK PROFIL SUMBERDAYA WAWANCARA, KUISIONER, OBSERVASI, PENGUKURAN & PENGAMBILAN SAMPEL 3. ANALISA • ANALISIS REGIONAL • ANALISIS KEBIJAKAN • ANALISIS KESESUAIAN LAHAN & PERAIRAN • ANALISIS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG • ANALISIS EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA HASIL ANALISA & PETA TEMATIK 4. PERUMUSAN KONSEP RZR WP3K MERUMUSKAN KONSEP RZR WP3K • DOKUMEN AWAL RZR WP3K • PETA TENTATIF ZONASI RZR WP3K MUATAN : • TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN • RENCANA KETERKAITAN HUBUNGAN FUNGSIONAL • RENCANA POLA RUANG RINCI • ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/ZONA • KETENTUAN PENGENDALIAN RUANG/ZONA 5. KONSULTASIPUBLIK • SOSIALISASI KONSEP RZR WP3K • MENJARING MASUKAN KONSEP RZR WP3K MASUKAN KONSEP RZR WP3K 6. PERBAIKAN KONSEP RZR WP3K MEMPERBAIKI KONSEP RZR BERDASARKAN MASUKAN DRAFT FINAL RZR WP3K 7. KONSULTASIPUBLIK SOSIALISASI DRAFT FINAL RZR WP3K KESEPAKATAN RZR WP3K 8. PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL RZR WP3K & NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA • MENYUSUN DOKUMEN FINAL RZR WP3K BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN • MENYUSUN NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA • DOKUMEN FINAL RZR WP3K • PETA ZONASI RZR WP3K • RANCANGAN PERBUP/WALIKOTA 9. PENETAPAN PENGAJUAN RZR WP3K UNTUK PENGESAHAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
  19. 19. Data Sekunder Citra Satelit Data Primer Peta Dasar Peta Tematik Suitability Analisis Regional Analisis Ekonomi, Sosial, Budaya Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Tinjauan Kebijakan Isu Permasalahan WP3K ZONASI RINCI PENETAPAN (PERATURAN BUPATI/WALIKOTA) Analisis Rencana Zonasi WP3K (SUB ZONA) Analisis Spasial KONSULTASI PUBLIK Peta/Data Tematik Kriteria/Parameter untuk Analisis Kesesuaian Lahan INPUTPROSES OUT PUT KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  20. 20. DATA PRIMER: Wawancara DATA PRIMER:  Observasi Lapangan  Wawancara DATA SEKUNDER: Kepmen 15 DATA SEKUNDER:  RTRW Provinsi  Peta Dasar Kepmen 15 CITRA SATELIT 1. Survey Lapangan; 2. Pembentukan Basis Data; 3. Pembahasan di Pusat dan Daerah; 4. Wawancara 1. Inventarisasi Data Sekunder (Instansional): -RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota -Kepmen No.15 -RPJP Nasional/Daerah 2. Interpretasi Citra Landsat ETM-7 Interpretasi Citra: dengan cara deliniasi obyek pada citra cetak kertas (hardcopy) yang telah dilakukan preprocessing lebih dulu. Perkembangan teknologi hardware dan software memungkinkan penafsiran langsung dikomputer dengan metode on screen digitize. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K input
  21. 21. Proses 1 untuk RZR KABUPATEN/KOTA Spasial Tinjauan Kebijakan Ekonomi, Sosial & Budaya Regional 1. Analisis citra landsat; 2. Analisis arahan struktur ruang; dan 3. Analisis arahan pemanfaatan ruang. 1. Kontrak pelayanan (Service contract); 2. Kontrak pengelolaan (Management Contract); 3. Kontrak sewa (Lease Contract); 4. Bangun-kelola-alih milik (Build, Operate and Transfer)/ Bangun-kelola-miliki-alih milik (Build, Operate, Own and Transfer); 5. Konsesi (Concession). 1. Sosial: Analisis Jumlah dan Proyeksi Penduduk; Persebaran dan Kepadatan Penduduk; Pendidikan; Ketenagakerjaan; permukiman; budaya (nilai-nilai dan tradisi setempat); danPemberdayaan Masyarakat. 2. Ekonomi: Analisis Analisis Struktur Perekonomian (PDRB); Produktivitas Kegiatan Ekonomi; Perkembangan Ekonomi; Potensi Investasi (aspek lokasi, SDA, SDM, dan sumberdaya buatan); Penentuan Sektor/Komoditas Potensial; Penentuan Sektor/Komoditas Unggulan; danPenilaian Kelayakan Sektor/Komoditas Unggulan (NPV&IRR). 1. Analisis hubungan antara wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang direncanakan dengan wilayah sekitarnya; dan 2. Analisis aksesibilitas, meliputi: jaringan jalan, jaringan energi nasional, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
  22. 22. No. Jenis Data Data Primer/Sekunder Sumber 1. Peta dasar Citra Landsat, Ikonos LAPAN Batimetri Deshisdros, ktnl Rupa Bumi, LPI Bakosurtanal 2. Peta Sumber Daya Mangrove, Terumbu Karang Bakosurtanal 3. Kualitas Air Biologi, Kimia, Fisika LH, LIPPI, BRKP, Bappedalda, Dinas Perikanan dan Kelautan 4. Data Fisik Peta hidrologi Dinas Pengairan Peta geologi PPGL, Dinas ESDM Peta Land Use BPN 5. Data Kependudukan Jumlah penduduk, Kepadatan Penduduk BPS Kab (level kecamatan) Mata pencaharian 6. Data Ekonomi PDRB BPS Kab Jumlah industri Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan dan Kelautan Data investasi BKPM 7. Kebijakan RTRW, RPJP, RPJM Bappeda 8. Data Sarana dan Prasarana Pelabuhan umum, Pelabuhan Perikanan Dinas perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan Peta Jaringan Jalan, Peta Drainase Dinas PU
  23. 23. INTERPRETASI CITRA Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis citra digital adalah: • Restorasi citra, yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik untuk memperbaiki kualitas citra. • Pemisahan antara daratan dengan lautan dengan masking. • Interpretasi citra digital untuk memperoleh potensi pesisir/kelautan • Penentuan titik sampel • Survei di lapangan berdasarkan titik sampel yang ditentukan. • Reinterpretasi dan analisis data. • Peta akhir (Peta Tematik berupa peta potensi). • Pengolahan data dengan SIG (Peta-peta tematik dan data sekunder lain) • Peta Arahan
  24. 24. Data digital citra Landsat TM Koreksi radiometric dan geometrik Peta Dasar Data Digital citra Landsat TM terkoreksi Masking Interpretasi citra terkoreksi Interpretasi secara digital : dengan algoritma maupun klasifikasi dengan density slicing Interpretasi potensi sumberdaya secara visual Peta Tentatif potensi Penentuan lokasi Ground ceck Survei dan ground ceck Reinterprestasi Peta Tematik Data-data sekunder Analisis dengan SIG Peta Arahan Zonasi
  25. 25. OUTPUT • Hasil dari analisis citra digital adalah terpetakannnya potensi pesisir dan laut (di wilayah antara beach dan nearshore) yang meliputi – geomorfologi daerah pesisir dan laut, yang meliputi bentuklahan (landform), material dan proses, – geologi, – hidrologi, kondisi air permukaan dan air tanah, – hidrooseanografi, seperti pasang surut, gelombang, arus, kecerahan, temperatur permukaan air, salinitas, klorofil, dan yang lain – kondisi batimetri, – Proses-proses alami lain yang berlangsung, seperti sedimentasi, akresi, erosi dan yang lain, – Kemungkinan rawan bencana alam – kondisi ekosistem di kawasan pesisir dan laut, seperti kondisi mangrove, di pantai, padang lamun, rumput laut, terumbu karang, dan kondisi perairan umumnya.
  26. 26. AnalisisAnalisis CitraCitra Untuk Wilayah Pesisir danUntuk Wilayah Pesisir dan PulauPulau--Pulau KecilPulau Kecil  Inventarisasi SDA Pesisir dan KelautanInventarisasi SDA Pesisir dan Kelautan (mangrove,(mangrove, terumbuterumbu karangkarang,, lamunlamun))  Analisa SedimentasiAnalisa Sedimentasi  Analisa Geologi dan Geomorfologi PesisirAnalisa Geologi dan Geomorfologi Pesisir  Analisa Garis PantaiAnalisa Garis Pantai  Analisa Perkembangan Perkotaan/perkampunganAnalisa Perkembangan Perkotaan/perkampungan pesisirpesisir  Analisa Potensi TambakAnalisa Potensi Tambak  Kawasan Potensi Budidaya LautKawasan Potensi Budidaya Laut  Peta tematik selain aplikasi Pengelolaan WilayahPeta tematik selain aplikasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPesisir dan Pulau--Pulau KecilPulau Kecil
  27. 27. Reselusi citra • CITRA LANDSAT : 15 – 30 M • CITRA IKONOS : 1 – 4 M • QUICKBIRD : 0.6 – 2.5 M
  28. 28. CAKUPAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL SKALASKALA NASIONALNASIONAL 1:1.000.0001:1.000.000 CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Suhu PermukaanSuhu Permukaan LautLaut (potensi(potensi upwelling), sebaran klorofilupwelling), sebaran klorofil--a.a. SKALASKALA PROVINSIPROVINSI 1:250.0001:250.000 Citra LandsatCitra Landsat ETM7+, SPOTETM7+, SPOT ImageImage Wilayah Provinsi, EkosistemWilayah Provinsi, Ekosistem pesisir, guna lahanpesisir, guna lahan SKALASKALA KABUPATEN/KABUPATEN/ KOTAKOTA 1:100.000,1:100.000, 1:50.0001:50.000 Citra LandsatCitra Landsat ETM7+,SPOT, FotoETM7+,SPOT, Foto UdaraUdara Wilayah Kabupaten/Kota, gunaWilayah Kabupaten/Kota, guna lahan, ekosistem pesisir,lahan, ekosistem pesisir, sedimentasi, klorofilsedimentasi, klorofil--a,a, kecenderungan, penggunaankecenderungan, penggunaan ruangruang SKALA DETILSKALA DETIL 1:10.000,1:10.000, 1:5000, 1:10001:5000, 1:1000 Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird, Foto Udara smallFoto Udara small format.format. Site planning, batas tanah, wilayahSite planning, batas tanah, wilayah desa pesisir, sumberdaya pesisirdesa pesisir, sumberdaya pesisir skala desa/komunitasskala desa/komunitas
  29. 29. Cakupan.............. SKALASKALA NASIONALNASIONAL 1:1.000.0001:1.000.000 CITRA NOAA AVHRRCITRA NOAA AVHRR Cakupan Nasional (Indonesia BaratCakupan Nasional (Indonesia Barat dan Indonesia Timur)dan Indonesia Timur) SKALASKALA PROVINSIPROVINSI 1:250.0001:250.000 Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+, SPOTSPOT55 ImageImage Coverage 185 km x 185 kmCoverage 185 km x 185 km Resolusi spatial 30Resolusi spatial 30--15m (Landsat),15m (Landsat), coverage 60 km x 60 kmcoverage 60 km x 60 km (SPOT(SPOT55)) SKALASKALA KABUPATENKABUPATEN /KOTA/KOTA 1:100.000,1:100.000, 1:50.0001:50.000 Citra Landsat ETM7+,Citra Landsat ETM7+, SPOTSPOT55, Foto Udara, Foto Udara Harga LandsatHarga Landsat ±± $6$6000 (new) $50 (new) $500 (archieve)(archieve) Dan SPOTDan SPOT ±± $6200$6200 SKALASKALA DETILDETIL 1:10.000,1:10.000, 1:5000,1:5000, 1:10001:1000 Ikonos, Quickbird,Ikonos, Quickbird, Foto Udara smallFoto Udara small format.format. Resolusi spatial 4 m (multispektral)Resolusi spatial 4 m (multispektral) 1 m (pancromatik), Cakupan1 m (pancromatik), Cakupan minimal 100minimal 100 KKmm22 ($120/Km($120/Km22 min.100min.100 KKmm22)) IKONOSIKONOS Res.spatial 0,61 m (pancromatik)Res.spatial 0,61 m (pancromatik) dan 2,44dan 2,44--2,882,88 (multispektral)(multispektral)QUICKBIRDQUICKBIRD
  30. 30. CITRA LANDSAT ETM 7+ KOMPOSIT 542 Path/Row 116/66 Perekaman tanggal 05 Mei 2002
  31. 31. CITRA IKONOS
  32. 32. CITRA IKONOSCITRA IKONOS
  33. 33. CITRA QUICKBIRDCITRA QUICKBIRD
  34. 34. Zona Dasar Tujuan Penetapan Perikanan Tangkap  Menyediakan tempat penangkapan ikan bagi nelayan. Perikanan Budidaya  Menyediakan tempat bagi nelayan untuk melakukan budidaya perikanan seperti rumput laut, keramba jaring apung, mutiara. Tambat Labuh/ Pelabuhan  Menyediakan pelabuhan atau sarana penunjang kegiatan tambat labuh. Pariwisata  Menyediakan tempat rekreasi yang dapat dikembangkan seperti pasir putih, terumbu karang, dll. Alur  Menyediakan tempat sebagai penunjang sistem alur. Konservasi  Mempertahankan dan melindungi lahan;  Perlindungan lahan yang rawan/sensitif;  Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik; dan  Spesifikasinya berupa RTH lindung, RTH Binaan, dan Ruang Terbuka Tata Air. Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
  35. 35. Zona Dasar Tujuan Penetapan Permukiman Nelayan  Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian;  Mengakomodasi bermacam tipe hunian; dan  Merefleksi pola-pola pengembangan yang dinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada di masa yang akan datang. Infrastruktur  Menyediakan lahan untuk pelayanan umum seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bina sosial. Industri  Menyediakan ruangan bagi kegiatan industri;  Memberikan kemudahan dan fleksibilitas kegiatan industri dan manufaktur; dan  Spesifikasinya berupa industri ringan, berat, dan kecil. Perdagangan dan jasa  Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa; dan  Spesifikasinya berupa zona pemerintah, perkantoran, pertokoan, komersial sentra, pariwisata. Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
  36. 36. ARAHAN POLA RUANG KAWASAN IDI DI KABUPATEN ACEH TIMUR RENCANA ZONASI RINCI WP3K KABUPATEN
  37. 37. WILAYAH PERENCANAAN • Deliniasi wilayah perencanaan PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  38. 38. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  39. 39. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  40. 40. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  41. 41. PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
  42. 42. PERANCANGAN PASAR AGRO KABUPATEN MANOKWARI
  43. 43. 45 TABEL : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PER ZONA PENGEMBANGAN DI WILAYAH PERENCANAAN TAHUN 2006 – 2016 Zona Pengembangan Jenis Kegiatan Rencana Program Tahapan Pembangunan Sumber Pembiayaan Intsansi Penanggung Jawab Tahap I Th. 2006 - 2011 Tahap II Th. 2011 - 2016 I. Kawasan Wori 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kab. Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan APBD/Pemda Swasta Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kab. Minahasa Utara 8. Pengembangan sektor pertanian pangan lahan kering (perkebunan/ kebun ladang) APBN/APBD Swasta Dinas Pertanian Kab. Minahasa Utara
  44. 44. 46 Sambungan Hal 56 9. Konservasi hutan lindung. APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai). APBD I/II Dinas PU, Bappeda, dan DKP Kabupaten Minahasa Utara 11. Konservasi hutan mangrove. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 12. Konservasi terumbu karang. APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Prasarana dasar : air bersih, listrik, dan telekomunikasi APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan dermaga APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Pembangunan Kantor TPI APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Jasa pariwisata (Hotel, resort, dan sarana pendukungnya lainnya APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara
  45. 45. 47 II. Kawasan Likupang Barat 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan Pelabuhan Perikanan (PPi) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan dermaga APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan break water APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan kolam pelabuhan APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Pembangunan TPI APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 11. Pembangunan kantor TPI APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 57
  46. 46. 48 12. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Pembangunan Pabrik es APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan Ice Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Pembangunan Cold Storage APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Pembangunan Cool Room APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 19. Konservasi hutan lindung APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 20. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 21. Konservasi hutan mangrove APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 22. Konservasi terumbu karang APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 58
  47. 47. 49 III. Kawasan Likupang Timur 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Konsulidasi tanah dan pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, DKP, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Konsulidasi tanah dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (dermaga) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda, dan Dinas Perhub. Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan kantor TPI APBN/APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa Utara 10. Pembangunan pasar ikan APBD I/II Dinas PU dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 59
  48. 48. 50 11. Pembangunan Ice Storage APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 12. Pembangunan kedai pesisir APBD I/II Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 13. Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 14. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 15. Konservasi hutan lindung APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 16. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 17. Konservasi hutan mangrove APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 18. Konservasi terumbu karang APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara VI Kawasan Kema 1. Rencana penyebaran jumlah penduduk APBD I/II Dinas Tata Pemerintahan, dan, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 2. Konsulidasi tanah dan pembangunan perumahan. APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 3. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas Pemerintah. APBD/ Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara Sambungan Hal 60
  49. 49. 51 Sumber : Hasil Rencana Tim RTR Pesisir dan Laut Kabupaten Minahasa Utara tahun 2006 4. Konsulidasi tanah dan pembangunan fasilitas : pendidikan, kesehatan, keagamaan, dll. APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 5. Konsulidasi tanah dan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan). APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 6. Peningkatan kualitas tempat pelelangan ikan (TPI) APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, dan Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 7. Peningkatan kualitas dermaga APBD/Pemda/ Swasta Dinas PU, Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 8. Pembangunan kedai pesisir APBN/APBD/ Swasta Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara 9. Pembangunan Ice Storage APBN/APBD Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Utara 10 Pembangunan bengkel, SPBU-N, dll APBD I/II Dinas PU & Bappeda Kabupaten Minahasa Utara 11. Pembangunan jasa dan pariwisata (hotel, resort, dll) APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara 12. Pengembangan tanaman pangan lahan kering APBD I/II Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara 14. Lindung preservasi (resapan air, sempadan pantai, dan sungai APBD I/II/ Swasta Dinas PU, DKP & Bappeda Kab. Minahasa Utara Sambungan Hal 61
  50. 50. Kata Pengantar Sambutan Direktur Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.2 TUJUAN DAN SASARAN 1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN 1.4. KEDUDUKAN ZONASI RINCI 1.4.1. Kedudukan Rencana Zonasi Rinci dalam Kebijakan Nasional 1.4.1. Kedudukan Pedoman dalam UU No.27 Tahun 2007 tetang Pengelolaan WP3K 1.5. ISTILAH DAN DEFINISI 1.6. FUNGSI DAN MANFAAT BAB II KETENTUAN UMUM 2.1 MUATAN RENCANA ZONASI RINCI 2.1.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 2.1.2 Proses Penyusunan Rencana Zonasi Rinci 2.1.3 Potensi Pemanfaatan Sumberdaya di Wilayah Perencanaan 2.1.4 Penetapan Rencana Zonasi Rinci 2.2. FORMAT PENYAJIAN 2.3. SKALA PETA 2.4. MASA BERLAKU OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
  51. 51. BAB III. PROSES PENYUSUNAN 3.1 METODOLOGI 3.2 PERSIAPAN PENYUSUNAN 3.2.1. Penyusunan Rencana Kegiatan 3.2.2. Penentuan Wilayah Perencanaan 3.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 3.3.1. Data Primer 3.3.2. Data Sekunder 3.4 ANALISIS DATA 3.4.1. Analisis Spasial 3.4.2. Analisis Regional 3.4.3. Analisis Ekonomi 3.4.4. Analisis Sosial Budaya 3.4.5. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung 3.4.6. Analisis Tinjauan Kebijakan 3.4.7. Analisis Isu Permasalahan 3.5 PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI 3.6 INDIKASI PROGRAM OUTLINE PEDOMAN RENCANA ZONASI RINCI
  52. 52. NI CHING WANCI……..................................I HEAR I FORGET NI KHAN NI SIANG………………………..I SEE I REMEMBER NI KUNCO NI CHETO…………..I DO THEN I UNDERSTAND PHILOSOPY CHINA Confusius Abad XV Inti pelajaran yang diterima peserta pelatihan adalah: 10% dari apa yg dibaca 50 %dari apa yg dilihat dan didengar 20 % dari apa yg didengar 80 %dari apa yg diucapkan 30 % dari apa yang dilihat 90 %dari apa yg diucapkan dan dilakukan Hasil Riset Harvard Business School (Rigg. 1969
  53. 53. Sekian & Terima kasih

×