O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Bab
III.
Metodologi Penyusunan
Rencana Pengembangan Kawasan
Dalam Mendukung
Pengembangan
Sektor Strategis
Kawasan Andalan ...
Laporan Pendahuluan III-1
A. Pendekatan
Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor
Strateg...
Laporan Pendahuluan III-2
keluaran dari pekerjaan ini, akan digunakan pendekatan manajemen. Penggunaan
pendekatan ini dida...
Laporan Pendahuluan III-3
B. Proses Penyelesaian Pekerjaan
1. Aspek-aspek yang Dikaji
Adapun aspek-aspek yang akan dikaji ...
Laporan Pendahuluan III-4
6- Aspek pembiayaan, yang difokuskan untuk mengetahui kemampuan daerah
dalam membiayai pembangun...
Laporan Pendahuluan III-5
 Pola guna lahan.
 Pola pemilikan lahan.
 Pola permukiman.
3- Kependudukan, sosial dan budaya...
Laporan Pendahuluan III-6
dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei
sangat tergantung p...
Laporan Pendahuluan III-7
pengembangan sistem PSD perkotaan. Dengan model ini setiap program PSD
akan dinilai seberapa bes...
Laporan Pendahuluan III-8
 Manajemen perencanaan tata ruang dan manajemen lahan,
 Manajemen pelayanan dasar perkotaan (i...
Laporan Pendahuluan III-9
lingkungan eksternal terdiri atas :
 Faktor politik,
 Faktor ekonomi,
 Faktor sosial,
 Fakto...
Laporan Pendahuluan III-10
faktor internal strategis (strategic internal factors).
(b) Tahap Kedua
Dilakukan penilaian sta...
Laporan Pendahuluan III-11
C. Kegiatan Rinci pada Tiap Langkah Kerja
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Da...
Laporan Pendahuluan III-12
Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pe...
Laporan Pendahuluan III-13
1. Langkah 1 : Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian
Nilai Instrumen Lain, dan ...
Laporan Pendahuluan III-14
(1) Kebijaksanaan Pembangunan Regional
Data dan informasi kebijaksanaan regional pemerintah, ba...
Laporan Pendahuluan III-15
 Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan fisio-
grafis.
 Kebijaksanaan nas...
Laporan Pendahuluan III-16
sarana lingkungan :
(i) Air Bersih
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang...
Laporan Pendahuluan III-17
(h) Kelembagaan Pembangunan Daerah
Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang...
Laporan Pendahuluan III-18
 Transparansi.
Dapat pula berupa peraturan mengenai pelaksanaan desentralisasi. Untuk
globalis...
Laporan Pendahuluan III-19
Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh
Gambar 3. 4 : L...
Laporan Pendahuluan III-20
(a) Kebijaksanaan Pembangunan Regional
Dari Kajian RTRW ini, pertama, diharapkan dapat ditemuke...
Laporan Pendahuluan III-21
faatan ruang bagi Kawasan Andalan Yogyakarta, dari berbagai dokumen
pemerintah. Arahan yang hen...
Laporan Pendahuluan III-22
Gambar 3. 6 : Letak Kajian Demand of Development dalam Keseluruhan Langkah-Langkah
Pekerjaan
Se...
Laporan Pendahuluan III-23
daptan yang digunakan oleh swasta untuk berkonsumsi dan –
sebaliknya meningkatnya porsi pendapa...
Laporan Pendahuluan III-24
Data mengenai rasio amtara pengeluaran untuk konsumsi makanan
terhadap pendapatan dapat diperol...
Laporan Pendahuluan III-25
Dengan memanfaatkan data deret berkala, perkembangan rasio-rasio
tersebut akan menunjukkan apak...
Laporan Pendahuluan III-26
memerlukan tingkat teknologi yang relatif tinggi. Sedangkan dalam
kategori industri berat terca...
Laporan Pendahuluan III-27
(2) Pertumbuhan Ekonomi
(a) Keseluruhan Sektor
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apa...
Laporan Pendahuluan III-28
PDBt - PDB t-1
r (t-1,t) = --------------------- x 100%
PDBt-1
Untuk menghitung tingkat pertumb...
Laporan Pendahuluan III-29
Pada umumnya yang digunakan sebagai proxy untuk basis pajak
dalam penggunaan rumus di atas adal...
Laporan Pendahuluan III-30
terhadap PDB.
 Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.
 Komposisi pengelu...
Laporan Pendahuluan III-31
sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 7 : Letak Kajian Perekonomian
Wilayah/Kawasan dalam Kese...
Laporan Pendahuluan III-32
Andalan Yogyakarta.
 Perkembangan persebaran penduduk di tiap kecamatan dalam masing-
masing d...
Laporan Pendahuluan III-33
 Letak relatif terhadap bentuk geologis tertentu.
(ii) Letak Geografis Ditelaah dari Sektor Pe...
Laporan Pendahuluan III-34
(ii) Pulau
Data mengenai keberadaan pulau ditujukan utamanya pada
pulau-pulau kecil yang terdap...
Laporan Pendahuluan III-35
(iv) Keadaan Angin
Penelaahan atas keadaan angin diarahkan pada :
 Arah angin (derajat) bulana...
Laporan Pendahuluan III-36
(i) Daya Dukung Batuan
Penghimpunan data mengenai daya dukung batuan ditujukan
pada :
 Jenis t...
Laporan Pendahuluan III-37
 Perwatakan materi hanyutan.
3] Penggunaan oleh sektor guna lahan,
 Untuk prasarana perhubung...
Laporan Pendahuluan III-38
secara umum sudah diketahui.
 Kedekatan dengan objek dan daya tarik wisata/kawasan yang
sudah ...
Laporan Pendahuluan III-39
b) Danau dan waduk :
 Banjir.
 Pendangkalan.
 Penggunaan yang berlebihan (misalnya untuk men...
Laporan Pendahuluan III-40
e) Kegiatan Kajian Sumber Daya Buatan
Kajian atas sumber daya buatan diarahkan untuk meneliti k...
Laporan Pendahuluan III-41
rahkan pada :
 Jenis kapal yang bersandar,
 Kualitas pelayanan.
 Tingkat pemanfaatan (load f...
Laporan Pendahuluan III-42
 Pola jaringan perhubungan.
 Kota-kota utama yang melayani jaringan perhubungan tersebut.
 F...
Laporan Pendahuluan III-43
air bersih utama, pipa transmisi air bersih sekunder, bak
penampung, pipa distribusi utama, pip...
Laporan Pendahuluan III-44
 Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.
 Tingkat pelayanan jaringan.
 Kebocoran ya...
Laporan Pendahuluan III-45
ringkat.
 Kapasitas dan tingkat pemanfaatan sediaan fasilitas sosial..
 Perkiraan kebutuhan f...
Laporan Pendahuluan III-46
Gambar 3. 10 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan
Perekonomian...
Laporan Pendahuluan III-47
 Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik
wisata.
c- Hasil Kajian SDA, ...
Laporan Pendahuluan III-48
merintah propinsi dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogya-
karta.
 Bentuk pengembangan y...
Laporan Pendahuluan III-49
c) Perumusan Sistem Pusat Pelayanan
Penentuan sistem pusat pelayanan Kawasan Andalan Yogyakarta...
Laporan Pendahuluan III-50
prasarana lingkungan lainnya tersebut.
 Pola hirarkhi sediaan fasilitas sosial.
j- Hasil Kajia...
Laporan Pendahuluan III-51
 Sistem nilai.
 Adat istiadat.
 Gaya hidup (life style).
 Pandangan penduduk mengenai kegia...
Laporan Pendahuluan III-52
Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor
Strategis Kawasan Andalan Yogy...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta

5.807 visualizações

Publicada em

Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional.
Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei.

Publicada em: Imóveis
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui
  • bermanfaat juga buat saya
       Responder 
    Tem certeza que deseja  Sim  Não
    Insira sua mensagem aqui

Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta

  1. 1. Bab III. Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta  Pendekatan  Proses Penyelesaian Pekerjaan  Kegiatan Rinci pada Tiap Langkah Kerja
  2. 2. Laporan Pendahuluan III-1 A. Pendekatan Pekerjaan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar penduduk (basic need) dan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi dan peran kawsan (development need) yang dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui cara pendekatan makro, pendekatan mikro, pendekatan manajemen dan pendekatan development plan. 1. Pendekatan Makro Pendekatan ini melihat kawasan sebagai sub-sistem yang terpadu dalam konstelasi pembangunan yang lebih luas. Oleh karenanya, dalam pekerjaan ini akan dilakukan tinjauan terhadap SNPPTR, RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RTRW dati II dan rencana lainnya yang terkait. Dari dokumen-dokumen ini diharapkan dapat diidentifikasi dan dianalisis kegiatan-kegiatan fungsional yang potensial beserta lokasinya, agar dapat diketahui sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan fungsional yang potensial dan strategis bagi pembangunan Kawasan Andalan Yogyakarta. 2. Pendekatan Mikro Pendekatan skala kawasan (mikro) dilaksanakan melalui penelahaan rencana yang ada, seperti : RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rencana sektoral, atau rencana lain yang lebih rinci, serta program pembangunan dan kebijaksanaan yang berlaku. Dari dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat diketahui :  Rencana struktur ruang yang dituju serta arah pengembangannya.  Penggunaan lahan serta alokasi kegiatan fungsional dan kawasan strategis.  Rencana dan kebijaksanaan sektoral. Di samping kajian-kajian tersebut di atas, diperlukan pula peninjauan atau survai lapangan untuk mengetahui kondisi Kawasan Andalan Yogyakarta, dengan unit pengamatan antara lain meliputi :  Tingkat pelayanan PSD,  Kondisi kegiatan ekonomi,  Kondisi sumber daya manusia. Dari hasil kajian (studi kepustakaan) dan survai lapangan diharapkan dapat diidentifikasi arah perkembangan kawasan, kegiatan ekonomi yang potensial dan strategis serta kondisi prasarana dan sarana yang ada. Hasil identifikasi ini akan digunakan untuk merumuskan pengembangan kawasan, dengan mempertimbangkan azas pertumbuhan dan pemerataan, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk strategi pembangunan. Azas pertumbuhan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sedangkan azas pemerataan dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. 3. Pendekatan Manajemen Dalam merumuskan skenario pembangunan kawasan, yang merupakan salah satu
  3. 3. Laporan Pendahuluan III-2 keluaran dari pekerjaan ini, akan digunakan pendekatan manajemen. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang ada, bahwa pelaksanaan seluruh aspek pembangunan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, sehingga perlu disusun skala prioritas dalam penanganannya. Dalam merumuskan skala prioritas pembangunan, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan berikut, yaitu :  Asas manfaat (ditinjau dari aspek fisik, sosial, ekonomi) dan dampak gandanya (yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan sosial secara seimbang).  Tingkat kepentingan atau kebutuhan masyarakat sumber daya buatan dan dukungan teknologi.  Sumber dana dan sumber daya manusia.  Kemungkinan pelaksanaan, ditinjau dari segi ekonomi dan teknis. 4. Pendekatan Development Plan Pendekatan yang akan dilakkukan dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Ka- wasan Andalan Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan Rencana Pengembang- an (Development Plan). Pendekatan ini memandang kawasan sebagai suatu sistem produksi yang memiliki input, proses dan output. Sebagai input didalam pengembangan kawasan andalan berupa kombinasi antara :  Sumber daya alam,  Sumber buatan,  Sumberdaya manusia, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan modal, yang dihasilkan berupa kegiatan usaha masyarakat. Kajian lain yang menjadi input dalam pendekatan ini adalah :  Pemahaman terhadap arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW,  Kebijaksanaan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah,  Perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Dari berbagai input tersebut melalui suatu tahapan proses analisis akan meng- hasilkan output berupa perumusan sektor dan kawasan strategis yang dijadikan sebagai dasar perumusan strategi dan skenario pengembangan yang didukung oleh masukan analisis teknologi dan sosial budaya masyarakat setempat. Hasil akhir dari kegiatan pekerjaan ini adalah skenario dan rencana pengembangan kawasan andalan Yogyakarta, di antaranya skenario dan rencana pengembangan :  Ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat,  Kawasan,  SDM dan kelembagaan,  PSD,  Teknologi, serta suatu formulasi tahapan program pengembangan kawasan, yang dapat dilakukan oleh berbagai aktor pembangunan (swasta, masyarakat dan pemerintah).
  4. 4. Laporan Pendahuluan III-3 B. Proses Penyelesaian Pekerjaan 1. Aspek-aspek yang Dikaji Adapun aspek-aspek yang akan dikaji dalam pekerjaan ini meliputi : 1- Aspek kebijaksanaan pembangunan dan tata ruang yang, meliputi :  Repelitada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  Repelitada dati II,  RTRW Nasional,  RSTR Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  RUTR dati II,  RTRW dati II,  RDTR Kecamatan-Kecamatan di dati II - dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  PJM-P3KT dati II - dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2- Aspek fisik dasar Kawasan Andalan Yogyakarta, yang antara lain meliputi :  Topografi,  Geologi,  Hidrologi,  Pola penggunaan lahan kawasan. 3- Aspek kependudukan, yang meliputi kondisi :  Penduduk (jumlah, distribusi, dan pertumbuhan penduduk),  Struktur kependudukan (umur, agama, mata pencaharian dan tingkat penda- patan/penghasilan penduduk di kawasan maupun kabupaten). Selain hal-hal tersebut di atas, perlu juga diketahui aspirasi masyarakat terhadap hasil yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini. 4- Aspek perekonomian, yang meliputi :  Basis ekonomi kawasan dan kabupaten,  Sektor yang menjadi sasaran investasi dari pihak swasta (yang dalam hal ini perhatian difokuskan kepada peran swasta dalam menunjang pembangunan ekonomi dan fisik kawasan. 5- Aspek prasarana dan sarana perkotaan, yang meliputi :  Jalan (transportasi),  Air bersih,  Drainase,  Air limbah,  Persampahan,  Perumahan. Di samping melihat kondisi eksisting (performance dan masalah), dari aspek ini juga diharapkan dapat diketahui tentang rencana-rencana pembangunan prasa- rana dan sarana perkotaan tersebut.
  5. 5. Laporan Pendahuluan III-4 6- Aspek pembiayaan, yang difokuskan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan prasarana dan sarana perkotaan. Dari aspek ini juga diharapkan dapat diketahui tentang besarnya peranserta swasta dalam pembangunan/pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan. 7- Aspek kelembagaan, baik kelembagaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional penyediaan prasarana dan sarana perkotaan (seperti : PDAM, PLN, TELKOM, Dinas Kebersihan Kota, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya) maupun instansi lainnya yang menunjang pengadaan/penyediaan prasarana dan sarana kawasan tersebut. 2. Kebutuhan Data Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan ini dibutuhkan data atau informasi, baik primer maupun sekunder. Adapun jenis data atau informasi yang dibutuhkan, secara ringkas meliputi : 1- Wilayah administratif. 2- Fisik dasar : a- Letak geografis. b- Luas wilayah. c- Fisiografis : 1) Topografi. 2) Pulau. 3) Gunung, pegunungan dan puncak gunung. 4) Pantai dan laut :  Garis pantai.  Gelombang.  Kehidupan bawah laut.  Topografi bawah laut. d- Klimatologi :  Keadaan curah hujan.  Keadaan penyinaran matahari.  Keadaan suhu udara.  Keadaan angin.  Keadaan kelembaban udara.  Tekanan udara.  Jenis iklim. e- Flora dan fauna :  Flora.  Fauna. f- Geologi :  Daya dukung batuan.  Potensi bencana alam.  Potensi bahan galian.  Potensi air tanah. g- Hidrologi :  Sungai.  Danau dan waduk. h- Keadaan pemanfaatan lahan kawasan :
  6. 6. Laporan Pendahuluan III-5  Pola guna lahan.  Pola pemilikan lahan.  Pola permukiman. 3- Kependudukan, sosial dan budaya. 4- Perekonomian :  PDB.  Ketenagakerjaan.  Sektor-sektor perekonomian.  Tingkat pendapatan.  Tingkat investasi. 5- Sistem perhubungan :  Perhubungan darat.  Perhubungan laut dan sungai.  Perhubungan udara. 6- Prasarana lingkungan :  Air bersih.  Persampahan.  Air limbah.  Drainase.  Listrik. 7- Sarana lingkungan :  Sarana peribadatan.  Sarana pendidikan.  Sarana kesehatan.  Sarana perdagangan.  Sarana pemerintahan.  Sarana pariwisata. 8- Pembiayaan pembangunan. 9- Kebijaksanaan pembangunan : a- Kebijaksanaan pembangunan regional. b- Kebijaksanaan pembangunan sektoral. c- Studi-studi :  Studi-studi yang belum diperdakan.  Studi-studi yang sudah diperdakan. 3. Proses Pengumpulan Data Ada 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, yaitu :  Data primer,  Data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, dan wawancara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Andalan Yogyakarta, tokoh masyarakat dan penduduk setempat. Sebelum kegiatan pengamatan di lapangan (survei) dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan persiapan. Pada tahap ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan survei diterjemahkan ke dalam bentuk disain survei dan rencana kerja survei. Selain itu, perlu juga disiapkan dana dan peralatan pendukung (peta, alat tulis, dokumentasi, dan lainnya), serta konfirmasi dengan instansi terkait di daerah penelitian mengenai kegiatan survei tersebut. Pelaksanaan survei ditentukan berdasarkan pertimbangan waktu yang tepat untuk
  7. 7. Laporan Pendahuluan III-6 dapat menemui penduduk di tempat mereka masing-masing. Kualitas hasil survei sangat tergantung pada kebenaran pelaksanaan survei. Oleh sebab itu, untuk men- dapatkan data atau informasi yang akurat, maka pelaksanaan survei ini tidak dapat diselesaikan tanpa kerjasama yang baik antara petugas survei dengan pihak-pihak yang disurvei (penduduk, instansi terkait di daerah dan instansi pusat). 4. Model Analisis Dalam melakukan analisis tersebut di atas, digunakan alat bantu (model analisis) berupa : a) Model Regresi Linier dan Bunga Berbunga Merupakan model-model yang biasa digunakan untuk memproyeksikan pen- duduk. Penentuan model yang digunakan sangat bergantung pada karakteristik pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun relatif sama, maka model yang digunakan adalah Regresi Linier. Akan tetapi, jika laju pertumbuhan penduduk setiap tahun relatif sama, maka model yang digunakan adalah Bunga Berbunga. Adapun rumus dari kedua model tersebut adalah sebagai berikut : (1) Model Regresi Linier Pt = Po + (t X N), di mana : Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke-t. Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (awal perhitungan). t = Jumlah tahun, dihitung dari tahun awal. N = Pertambahan penduduk rata-rata per tahun. (2) Model Bunga Berbunga Pt = Po (1 + R)t , di mana : Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke-t. Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (awal perhitungan). t = Jumlah tahun, dihitung dari tahun awal. R = Laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun. b) Model Peta Tumpang Tindih (Superimpose Map) Biasa digunakan untuk menganalisis kondisi spesifik dari suatu daerah berda- sarkan pertimbangan beberapa peta, seperti : peta toporafi, geologi, hidrologi, kesesuaian lahan, dan sebagainya. Melalui model ini dapat ditetapkan secara efektif area yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tingkat akurasi area yang terpilih sangat bergantung pada skala dan ketelitian peta yang digunakan. Semakin besar skala dan ketelitian peta, semakin tinggi pula tingkat akurasinya. c) Model Biaya Manfaat Adalah model yang biasa digunakan untuk menentukan prioritas penanganan/
  8. 8. Laporan Pendahuluan III-7 pengembangan sistem PSD perkotaan. Dengan model ini setiap program PSD akan dinilai seberapa besar manfaat yang diperoleh dan biaya yang harus di- keluarkan dalam pembangunannya. Variabel atau parameter yang digunakan dalam model ini tidak selalu dalam bentuk mata uang, tetapi dapat juga di- perluas dengan parameter lain, seperti : jumlah penduduk yang terlayani, luas daerah yang dapat ditangani permasalahannya melalui pembangunan PSD yang diperlukan. Perhitungan biaya manfaat dapat dilakukan dengan menggunakan rumus BCR (Benefit Cost Ratio), yaitu : BCR = PV Manfaat/ PV Biaya di mana : PV = Present Value d) Standar Perencanaan Untuk menghitung besarnya kebutuhan air bersih, listrik dan telepon dapat di- lakukan berdasarkan standar yang biasa digunakan pada perhitungan kebutuh- an PSD perkotaan di Indonesia. Standar tersebut umumnya menggunakan data jumlah penduduk, baik saat ini maupun perkiraan di masa mendatang, sebagai dasar untuk perhitungan kebutuhan. e) Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan bagian dari Manajemen Strategis. Definisi strategi secara singkat adalah cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara luas dapat diartikan sebagai rencana yang disatukan, mencakup banyak hal dan terpadu, yang menghubungkan keunggulan strategis untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan lingkungan, dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari bidang sasaran yang dihadapi, dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat dari suatu organisasi. Manajemen Strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan science merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan antar fungsi kegiatan, sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Pengertian ini menghendaki bahwa manajemen seperti pemasaran, pembiayaan, proses produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi untuk mencapai pesan keberhasilan organisasi atau dalam suatu perkotaan adalah menterpadukan functional area secara strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kota. Pengertian Manajemen Strategis secara umum adalah proses pelaksanaan manajemen yang sedang berjalan dan menyeluruh, dengan cara merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif, dengan menetapkan arahan yang jelas antara organisasi dan lingkungannya, serta pencapaian dari tujuan strategis (Griffin, 1990) Manajemen Strategis untuk pembangunan kota, secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pemanfaatan, dalam suatu manajemen perkotaan, beserta cabang-cabang fungsionalnya, antara lain :
  9. 9. Laporan Pendahuluan III-8  Manajemen perencanaan tata ruang dan manajemen lahan,  Manajemen pelayanan dasar perkotaan (infrastruktur),  Manajemen lingkungan perkotaan,  Manajemen keuangan perkotaan,  Manajemen perencanaan dan penganggaran investasi, untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi suatu kota. Manajemen Strategis atau sering juga dikenal pada awalnya perencanaan stra- tegis, merupakan salah satu bentuk perencanaan yang bersifat action oriented, dengan ciri utama memperhitungkan dua sisi penting, yaitu :  Faktor eksternal yang sifatnya dinamis, yang akan mempengaruhi per- kembangan lingkungan,  Kendala maupun kemampuan internal, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, atau menjaga eksistensi akibat perkembangan di luar yang dinamis tersebut. SWOT adalah singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan/ken- dala) dari kondisi internal suatu entity, dan opportunity (peluang) dan threat (ancaman) yang dihadapi entity dari lingkungan sekitarnya (eksternal). Untuk manajemen kawasan, entity yang dimaksud adalah kawasan, yang meliputi :  Lingkungan fisik,  Infrastruktur,  Pengguna-pengguna jasa,  Pemerintah Daerah, Unsur-unsur lain yang terdapat dalam kawasan itu sendiri. Analisis SWOT adalah identifikasi secara sistematik dari faktor-faktor di atas. Tujuan akhir dari Analisis SWOT adalah untuk memilih strategi yang efektif, untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan dan pemanfaatan peluang, serta pada saat yang sama meminimalkan pengaruh kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Secara ringkas, pengertian dari faktor-faktor tersebut adalah :  Strength (kekuatan) adalah keunggulan sumber daya, keterampilan, ke- mampuan atau aspek internal lainnya, relatif terhadap entity kawasan sejenis.  Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan atau ketidakefisienan dalam sumber daya, keterampilan, kemampuan atau aspek internal lainnya, yang menghalangi daya guna yang efektif.  Opportunity (peluang) adalah situasi yang paling diinginkan dari suatu lingkungan di luar entity kawasan.  Threat (ancaman) adalah situasi yang paling tidak diinginkan dari suatu lingkungan di luar entity kawasan. (1) Analisis Peluang dan Ancaman Lingkungan Lingkungan di luar entity/organisasi (dalam hal ini kawasan kawasan/urban area) merupakan sekumpulan faktor-faktor eksternal. Sebagian besar tak dapat dikendalikan oleh entity/organisasi, namun akan mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pemilihan dan perumusan dasar-dasar strate- gi, kebijakan dan taktik yang mengarahkan kegiatan-kegiatan serta proses- proses internal dan struktur organisasi, untuk entity/organisasi. Faktor-faktor
  10. 10. Laporan Pendahuluan III-9 lingkungan eksternal terdiri atas :  Faktor politik,  Faktor ekonomi,  Faktor sosial,  Faktor lingkungan fisik,  Faktor infrastruktur. Analisis lingkungan dimaksud untuk mencoba menemukenali peluang (opportunity) yang perlu untuk segera mendapatkan perhatian eksekutif dan pada saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman (threat) yang perlu mendapatkan antisipasi. Dalam hal ini, manajemen melakukan iden- tifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali organisasi, te- tapi diperkirakan memiliki pengaruh nyata. Usaha pengumpulan dan pene- mukenalan itu hendaknya dilakukan atas sejumlah variabel secara terbatas dan tidak terjerumus ke arah analisis yang terlalu jauh, terlalu banyak variabel dan terlalu kompleks. Analisis ini berusaha mengetahui implikasi manajerial yang ditimbulkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari berbagai faktor eksternal yang telah ditemukenali berpengaruh pada pros- pek organisasi. Dari langkah ini, diharapkan manajemen akan memiliki gambaran yang lebih jelas dalam menyiapkan strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi implikasi manajerial yang ditimbulkan ileg faktor lingkungan/eksternal. (2) Penilaian Kekuatan dan Kelemahan Analisis kekuatan dan kelemahan kawasan menyangkut segi manajemen fungsional, serta segi organisasi dan manajemen. Pemahaman yang cermat terhadap faktor internal organisasi sangat diperlukan untuk menemukenali dan mengevaluasi keseluruhanvariabel internal, untuk mengetahui kekuat- an (strength) dan kelemahan (weakness). Atas dasar analisis tersebut, suatu organisasi dapat mengetahui profil keunggulan strategisnya, agar dapat mengeksploitasi/memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman yang ditimbulkan lingkungannya. Untuk keperluan tersebut, ada empat macam kemungkinan yang dapat ditempuh suatu organisasi, yaitu :  Memaksimumkan kekuatan untuk secara maksimum memanfaatkan peluang (maxi-maxi).  Meminimkan kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang yang timbul (mini-maxi).  Memaksimumkan kekuatan untuk meminimkan kelemahan (maxi-mini).  Meminimkan kelemahan untuk meminimkan ancaman (mini-mini). Dalam pelaksanaan penilaian faktor-faktor internal, prosedur yang diguna- kan meliputi : (a) Tahap Pertama Dilakukan pengkajian atas faktor-faktor kunci dan operasi organisasi, serta menargetkan ruang lingkup yang dianggap sentral bagi arah strategis organisasi untuk penilaian lebih jauh. Faktor-faktor ini disebut
  11. 11. Laporan Pendahuluan III-10 faktor internal strategis (strategic internal factors). (b) Tahap Kedua Dilakukan penilaian status organisasi pada faktor-faktor tersebut, dengan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa yang lalu. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan apakah status faktor internal tersebut menjadi lebih baik saat ini, daripada masa lalu, dan apakah faktor internal strategis ini memberikan situasi yang lebih menguntungkan atau malah merugikan. (c) Tahap Ketiga Dilakukan studi komparatif dengan entity/organisasi sejenis, untuk menentukan apakah kondisi dari faktor internal strategis ini dapat dianggap sebagai kekuatan atau kelemahan potensial. (d) Tahap Keempat Dalam tahapan ini, manajemen berusaha melakukan ranking dari faktor-faktor internal strategis, mulai dari yang dianggap berpotensi paling kuat untuk keunggulan/kelemahan organisasi, sampai dengan yang potensinya relatif paling lemah. Faktor yang paling kuat mendapat bobot yang paling tinggi dan sebaliknya yang relatif terlemah mendapat bobot terendah. Pembobotan ini perlu dilakukan untuk bahan pemilihan strategi yang akan dijalankan. Selanjutnya dilakukan penilaian (rating) terhadap tiap-tiap variabel dan mengalikan bobot dengan rating, sehingga diperoleh jumlah akhir dari nilai tertimbang dari seluruh variabel.
  12. 12. Laporan Pendahuluan III-11 C. Kegiatan Rinci pada Tiap Langkah Kerja Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengem- bangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta terdiri atas sejumlah langkah pendekatan, yakni sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta. Langkah-langkah tersebut satu demi satu akan diuraikan di bawah ini.
  13. 13. Laporan Pendahuluan III-12 Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta Perekonomian Wilayah/Kawasan  PDRB  Tenaga Kerja  Potensi Pasar Demand of Development Perumusan Sektor & Kawasan Strategis dan Sistem Pusat Pelayanan Strategi & Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Rencana Pengembangan Investasi & KUM Rencana Pengembangan Kawasan & Lingkungan Rencana Pengembangan SDM & Kelembagaan Rencana Pengembangan PSD & Infrastruktur Kebutuhan dan Dukungan PSD Sosial Budaya Masyarakat Program Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Pelaksanaan :  Swasta  Masyarakat  Pemerintah Modal Kegiatan Usaha Masyarakat Sumber Daya Buatan SDA Teknologi Sumber Daya Manusia  Kebijaksanaan Nasional & Daerah  Nilai Instrumen lain Perkembangan Lingkungan Strategis RTRW Arahan Pemanfaatan Ruang
  14. 14. Laporan Pendahuluan III-13 1. Langkah 1 : Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai Instrumen Lain, dan Perkembangan Lingkungan Strategis Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, sebagai titik tolak perumusan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah dilakukannya kajian atas 2 hal. Pertama, Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain. Kedua, Perkembangan Lingkungan Strategis. Secara visual, letak kedua kajian ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 2 : Letak Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai Instrumen Lain, dan Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Sedangkan rincian aktivitas pada langkah pertama ini, dapat diuraikan sebagai berikut : Gambar 3. 2 : Letak Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai Instrumen Lain, dan Perkembangan Lingkungan Strategis dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan a) Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain Sebagai platform untuk kajian ini digunakan dokumen kebijaksanaan :  GBHN.  Repelita Nasional dan Repelita Sektoral Nasional.  Repelitada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Repelitada Sektoral Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Repelita dati II dan Repelita Sektoral dati II. Aspek kebijaksanaan pembangunan pemerintah diarahkan pada berbagai kebijaksanaan pembangunan yang telah dihasilkan pemerintah dan berdampak bagi propinsi yang diteliti. Secara garis besar, ada 2 jenis kebijaksanaan yang ditelaah, yaitu :  Kebijaksanaan regional,  Kebijaksanaan sektoral. Dalam kajian kebijaksanaan regional, perhatian lebih diarahkan pada arahan pengembangan yang terkait dengan ruang. Sedangkan dalam kajian kebi- jaksanaan sektoral, perhatian lebih diarahkan pada arahan pengembangan yang menyangkut berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pariwisata.
  15. 15. Laporan Pendahuluan III-14 (1) Kebijaksanaan Pembangunan Regional Data dan informasi kebijaksanaan regional pemerintah, baik dari tingkat na- sional, propinsi maupun kabupaten yang mengaitkan Propinsi Daerah Isti- mewa Yogyakarta, yang hendaknya dapat diperoleh, dapat dirinci sebagai berikut :  Sistem perwilayahan pembangunan nasional/propinsi/dati II.  Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan na-sional/propinsi/dati II, serta kedudukan Propinsi Daerah Istimewa Yogya-karta dalam sistem tersebut.  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya, keca- matan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan. (2) Kebijaksanaan Pembangunan Sektoral Selaras dengan pembagian aspek-aspek pendataan sebagaimana disebut- kan pada di atas, yaitu :  Wilayah administrasi,  Letak geografis,  Fisik dasar,  Kependudukan, sosial dan budaya,  Perekonomian,  Perhubungan,  Prasarana lingkungan,  Sarana lingkungan,  Kelembagaan pembangunan daerah,  Pembiayaan pembangunan daerah, maka, sesungguhnya perhatian atas kebijaksanaan pembangunan sektoral juga mengikuti hal ini, kecuali untuk hal-hal tertentu, tidak mungkin ada kebijaksanaan untuk itu. Sebagai contoh, untuk letak geografis, tidak ada kebijaksanaan pemerintah yang mengatur hal ini. Data dan informasi kebijaksanaan pembangunan sektoral pemerintah, baik dari tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten yang mengaitkan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang hendaknya dapat diperoleh, dapat dirinci sebagai berikut : (a) Wilayah Administrasi Kebijaksanaan sektoral nasional/propinsi/dati II mengenai pengaturan lingkup administrasi wilayah-wilayah dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (b) Fisik Dasar Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan unsur fisik dasar :  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II pengaturan luas wilayah.
  16. 16. Laporan Pendahuluan III-15  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan fisio- grafis.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan klima- tologi.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan flora dan fauna.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan geo- logi.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan hidro- logi.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II penanganan keadaan pe- manfaatan lahan kawasan. (c) Kependudukan, Sosial dan Budaya Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan kepen- dudukan, sosial dan budaya :  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan ke- pendudukan.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang penanganan sosial dan budaya. (d) Perekonomian Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pere- konomian : a) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang peningkatan PDB. b) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang ketenagakerjaan. c) Sektor-sektor perekonomian :  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang- an sektor pariwisata.  Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembang- an sektor perdagangan.  Dan seterusnya. d) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang peningkatan pen- dapatan penduduk. e) Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengaturan in- vestasi. (e) Perhubungan Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan sektor perhubungan, yang mencakup perhubungan darat, udara serta laut dan sungai, untuk aspek prasarana perhubungan, sarana perhubungan dan pengaturan perhubungan. (f) Prasarana Lingkungan Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pra-
  17. 17. Laporan Pendahuluan III-16 sarana lingkungan : (i) Air Bersih Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan air bersih, yang berisi :  Identifikasi sumber air baku.  Wilayah pelayanan yang direncanakan.  Kapasitas prasarana dan sarana air bersih.  Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih. (ii) Persampahan Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan persampahan, yang berisi :  Sistem pengolahan sampah.  Wilayah pelayanan yang direncanakan. (iii) Air Limbah Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan air limbah, yang berisi :  Sistem pengolahan akhir, baik sistem setempat (septic tank) maupun terpusat (instalasi pengolahan air limbah).  Wilayah jangkauan pelayanan yang direncanakan. (iv) Drainase Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan drainase, yang berisi :  Sistem jaringan drainase, baik sistem terbuka maupun sistem tertutup.  Wilayah jangkauan pelayanan yang direncanakan. (v) Listrik Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan jaringan listrik, yang berisi :  Indikasi sistem jaringan (tegangan tinggi dan ekstra tinggi, menengah dan rendah)  Daerah pelayanan.  Indikasi lokasi gardu-gardu distribusi, depo dan gardu-gardu induk. (g) Sarana Lingkungan Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan sa- rana lingkungan.
  18. 18. Laporan Pendahuluan III-17 (h) Kelembagaan Pembangunan Daerah Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan ke- lembagaan pembangunan daerah. (i) Pembiayaan Pembangunan Daerah Kebijaksanaan nasional/propinsi/dati II di bidang pengembangan pem- biayaan pembangunan daerah. Dari kajian atas kebijaksanaan pembangunan pemerintah tersebut, hasil yang diharapkan adalah :  Kedudukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwilayahan pembangunan nasional.  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kecamatan, dan seba- gainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diarahkan un- tuk memegang posisi kunci dalam pembangunan.  Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan pengem- bangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pemerintah pusat dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan pengem- bangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pemerintah propinsi dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pengembangan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pemerintah dati II dan menyangkut kawasan tertentu dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b) Perkembangan Lingkungan Strategis (1) Masukan Kajian Konsultan juga akan menghimpun berbagai masukan baik yang berskala internasional, nasional, regional, propinsi, maupun skala 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, guna merumuskan :  Globalisasi ekonomi.  Kemitraan.  Desentralisasi.  Transparansi. Segenap masukan tersebut dapat berupa studi yang pernah dilakukan, mi- salnya oleh :  Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri,  Ditjen Cipta Karya, Departemen PU,  Instansi-instansi lainnya, misalnya untuk hal :  Kemitraan,
  19. 19. Laporan Pendahuluan III-18  Transparansi. Dapat pula berupa peraturan mengenai pelaksanaan desentralisasi. Untuk globalisasi, maka masukan tersebut berupa kebijaksanaan berskala inter- nasional, misalnya Kesepakatan AFTA, APEC, NAFTA dan sebagainya. Un- tuk memantau kemitraan, desentralisasi dan transparansi, Konsultan akan memantau kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah 4 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada. (2) Luaran Kajian Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai masukan di atas. Khusus untuk melihat peluang kemitraan bagi Propinsi Daerah Istime- wa Yogyakarta, kajian akan diarahkan pada penemukenalan kemampuan pengusaha dan masyarakat dari lingkup :  Nasional,  Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan PSD-PU. Dari hasil penelaahan tersebut diharap dapat disimpulkan perwatakan rona perkembangan lingkungan strategis yang diperkirakan dapat mempe- ngaruhi Kawasan Andalan Yogyakarta, yang berupa :  Potensi, kendala, peluang dan ancaman yang timbul bagi pengem- bangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, dari upaya globalisasi.  Pola-pola kemitraan yang dapat dilaksanakan bagi pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, khususnya berdasarkan potensi yang terdapat pa- da lingkup nasional, yakni pada skala nasional, Propinsi Daerah Istime- wa Yogyakarta, serta 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem- bangan sektor strategis secara desentralisasi yang dapat dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem- bangan sektor strategis secara desentralisasi secara transparansi yang dapat dilakukan di Kawasan Andalan Yogyakarta. 2. Langkah 2 : Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, Kajian Nilai Instrumen Lain, serta Perkembangan Lingkungan Strategis Selanjutnya, dengan bertolak dari hasil kajian atas pada Langkah 1, yaitu :  Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain,  Perkembangan Lingkungan Strategis, maka dilakukan kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang. Secara visual hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 3 : Kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang. Sedangkan letak aktivitas ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan
  20. 20. Laporan Pendahuluan III-19 Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 4 : Letak Kajian Atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Sedangkan rincian aktivitas pada langkah kedua ini, dapat diuraikan sebagai berikut : Gambar 3. 3 : Kajian atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang  Kebijaksanaan Nasional & Daerah  Nilai Instrumen lain Perkembangan Lingkungan Strategis RTRW Arahan Pemanfaatan Ruang Gambar 3. 4 : Letak Kajian Atas RTRW dan Arahan Pemanfaatan Ruang dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan a) Pengkajian RTRW (1) Masukan Kajian Konsultan juga akan mencari dan kemudian mengkaji RTRW bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemungkinan harus didapat pada skala nasional atau skala Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Luaran Kajian Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari RTRW bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, guna memetik arahan apa saja dari RTRW bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mempengaruhi pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strate- gis di Kawasan Andalan Yogyakarta.
  21. 21. Laporan Pendahuluan III-20 (a) Kebijaksanaan Pembangunan Regional Dari Kajian RTRW ini, pertama, diharapkan dapat ditemukenali kebijak- sanaan pembangunan regional :  Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.  Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pemba- ngunan nasional/propinsi/dati II.  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya, kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan. (b) Kebijaksanaan Pembangunan Sektoral Dari Kajian RTRW ini, kedua, diharapkan dapat ditemukenali kebijak- sanaan pembangunan sektoral :  Wilayah administrasi,  Letak geografis,  Fisik dasar,  Kependudukan, sosial dan budaya,  Perekonomian,  Perhubungan,  Prasarana lingkungan,  Sarana lingkungan,  Kelembagaan pembangunan daerah,  Pembiayaan pembangunan daerah. b) Temukenalan Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan (1) Masukan Kajian Dengan memetik hasil dari :  Kajian RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain,  Perkembangan Lingkungan Strategis, maka selanjutnya dilakukan upaya penemukenalan arahan pemanfaatan ruang Kawasan Andalan Yogyakarta yang pernah dirumuskan. (2) Luaran Kajian Kajian dilakukan secara kualitatif dengan mempelajari berbagai masukan atas :  Kajian RTRW Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain,  Perkembangan Lingkungan Strategis, serta mencari benang merah yang dapat menggambarkan arahan peman-
  22. 22. Laporan Pendahuluan III-21 faatan ruang bagi Kawasan Andalan Yogyakarta, dari berbagai dokumen pemerintah. Arahan yang hendaknya dapat dipetik meliputi :  Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Arahan pengembangan kota-kota.  Arahan pengembangan sumber daya buatan.  Arahan program pembangunan.  Arahan pola pengelolaan.  Arahan pembiayaan pembangunan.  Arahan pentahapan pembangunan.  Arahan pelaku pembangunan yang diharapkan dapat berperan. 3. Langkah 3 : Kajian Demand of Development Upaya penggalian Demand of Development dilakukan dengan bertolak dari berbagai arahan yang terdapat pada berbagai dokumen pemerintah. Arahan yang hendaknya dapat dipetik meliputi :  Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Arahan pengembangan kota-kota.  Arahan pengembangan sumber daya buatan.  Arahan pengembangan sektor.  Arahan program pembangunan.  Arahan pola pengelolaan.  Arahan pembiayaan pembangunan.  Arahan pentahapan pembangunan.  Arahan pelaku pembangunan yang diharapkan dapat berperan. Setelah berbagai arahan dari berbagai dokumen tersebut diperoleh, maka Konsultan akan membedahnya dengan menggunakan teknik analisis Tumpang Tindih (Super Impose) untuk mencari kebutuhan pembangunan apa saja yang perlu diadakan, guna memenuhi segenap arahan tersebut. Kebutuhan pengembangan yang perlu dijawab tersebut meliputi :  Kebutuhan pengembangan sektor,  Kebutuhan pengembangan kawasan pengembangan,  Kebutuhan pengembangan sumber daya buatan. Gambar 3. 5 : Kajian Demand of Development Demand of Development RTRW Arahan Pemanfaatan Ruang
  23. 23. Laporan Pendahuluan III-22 Gambar 3. 6 : Letak Kajian Demand of Development dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan Secara visual, letak Kajian Demand of Development ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 6 : Letak Kajian Demand of Development dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. 4. Langkah 4 : Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan Dalam menyimak keadaan perekonomian, pendataan diarahkan pada lima hal, yaitu PDB, ketenagakerjaan, sektor-sektor perekonomian, serta tingkat pendapatan. a) Lingkup Data (1) Perubahan Struktur (a) Struktur Permintaan Domestik Proses pembangunan ekonomi, biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur permintaan domestik, struktur produksi, serta struktur perdagangan internasional. Acapkali, proses perubahan struktur ini disebut juga dengan proses alokasi. Seperti halnya proses pembangunan ekonomi itu sendiri, proses alokasi pun merupakan rangkaian perubahan yang memakan waktu panjang. Fenomena perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat ada-nya interaksi antara dua proses yaitu : proses akumulasi dan proses peru- bahan konsumai masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pen- dapatan per kapita. Perubahan pola permintaan masyarakat terhadap barang-barang konsumsi inilah yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan. Pada uraian-uraian berikutnya akan dibahas kerangka teoritis, indi- kator-indikantor, serta kecenderungan-kecenderungan umum dari tiap- tiap perubahan struktur di atas. Dilihat dari sisi permintaan, peningkatan pendapatan dan perkapita akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran pada porsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi bahan makanan, porsi pendapatan yang digunakan oleh pihak swasta untuk keperluan konsumsi, dan bagian pendapatan yang digunakan oleh pemerintah untuk keperluan serupa. Persisnya, peningkatan pendapatan per- kapita akan menyebabkan menurunnya bagian pendapatan yang digunakan untuk menkonsumsi makanan,menurunnya porsi pen-
  24. 24. Laporan Pendahuluan III-23 daptan yang digunakan oleh swasta untuk berkonsumsi dan – sebaliknya meningkatnya porsi pendapatan yang dipakai oleh pemerintah untuk keperluan konsumsi. Penurunan persentase pendapatan untuk keperluan konsumsi bahan makanan - secara teoritis - diduga disebabkan oleh bekerjanya hukum Engels. Hukum ini mengatakan bahwa elastisitas permintaan untuk bahan makanan terhadap perubahan pendapatan, lebih kecil dari pada satu (inelastis). 1) Dengan demikian, peningkatan pendapatan perkapita akan menyebabkan permintaan bahan makanan meningkat dengan persentase persentase peningkatan pendapatan tersebut. Untuk menjelaskan penurunan porsi pengeluaran konsumsi swasta, maka landasan terori yang digunakan adalah fungsi konsumsi jangka pendek yang diperkenalkan oleh Keynes. Menurut terori ini persentase pendapatan yang digunakan untuk konsumsi oleh golongan masyarakat berpendapatan tinggi lebih rendah daripada golongan yang berpendapatan rendah. Konsekwensinya, dengan meningkatkan pendaptan perkapita, maka proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi menurun. 2) Berbeda dengan konsumsi swasta, porsi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah justru berdimensi untuk memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan perkapita. Kecenderungan ini dimungkinkan kare- na peningkatan pendapatan per kapita akan memperluas dan mem- perbesar basis pajak – biak pajak langsung maupun tidak langsung. Implikasinya, peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan penerimaan pemerintah yang berarti pula meningkatkan dana yang tersedia bagi pemerintah untuk berkonsumsi. Dari sisi pajak langsung, perluasan basis pajak terjadi karena dengan makin tingginya pendapatan berkapita maka jumlah penduduk yang pendapatan dan kekayaannya melewati batas bebas pajak juga akan bertambah. Selain itu, karena pajak langsung bersifat progresif, maka meningkatnya pendapatan per kapita akan menambah jumlah pen- duduk yang dikenakan tingkat pajak lebih tinggi Perubahan dalam struktur permintaan domestik bisa diamati dengan cara mengikuti perkembangan dalam indikator-indikator berikut :  Rasio antara pengeluaran untuk konsumsi bahan makanan terha- dap total pengeluaran atau total pendapatan.  Rasio antara konsumsi swasta terhadap PDB.  Konsumsi pemerintah terhadap PDB 1) Elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan dirumuskan dengan dQ/dY.Y/Q. Angka Elastitisitas ini menunjukkan persentase perubahan jumlah permintaan apabila terjadi perubahan pendapatan sebesar satu persn. 2) Perlu dicatat, hal ini tidak akan berarti bahwa acara absolut nilai konsumsi masyarakat berpendapatan tinggi lebih rendah daripada masyarakat berpendapatan rendah.
  25. 25. Laporan Pendahuluan III-24 Data mengenai rasio amtara pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap pendapatan dapat diperoleh dari data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS. Sedangkan data untuk menghitung dua indikator lainnya adalah data deret berkala perhitungan pendapatan nasional atas dasar pengeluaran. Dalam menghitung pendapatan nasional, BPS telah memisahkan komponen konsumsi atas konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Dengan demikian kedua indikator tersebut dapat dihitung dengan mudah. (b) Struktur Produksi Pada sisi produksi, perubahan struktur produksi yang terjadi pada saat perekonomian tumbuh biasanya ditunjukkan oleh semakin rendahnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional, yang berarti meningkatnya peran sektor lain di luar pertanian. Dari sisi permintaan, pergeseran ini dijelaskan oleh setidaknya dua argumen. Pertama, elastisitas pertanian permintaan terhadap pendapatan dari bahan pangan bersifat inelastis. 3) Kedua, perkembangan teknologi yang terjadi selain cenderung menghemat penggunaan bahan baku (baca : produk primer), juga cenderung untuk menggantikan hasil alam dengan produk-produk sintesis. Dari sisi penawaran, transformasi struktur produksi dapat dijelaskan oleh bergesernya keuntungan komparatif dari sektor pertanian ke sektor lain di luar pertanian. Pergeseran ini terjadi karena proses akumulasi mengubah komposisi faktor produksi, yaitu meningkatnya rasio kapital per tenaga kerja, jumlah tenaga kerja terdidik dan juga tingkat teknologi yang dikuasai. Implikasi dari perubahan ini adalah perubahan keuntungan komparatif dari sektor pertanian yang relatif padat tenaga kerja terampil ke sektor-sektor lainnya yang relatif lebih padat modal dan tenaga kerja terampil. Selain perubahan keuntungan komparatif, transpormasi struktur produksi juga disebabkan oleh pergeseran kegiatan yang semula masuk pada sektor pertanian ke sektor-sektor di luar pertanian. Umpamanya saja proses pengolahan padi menjadi beras. Proses yang semula dikerjakan sendiri oleh para petani dengan cara menumbuuk ini sekarang diproses dengan huller (mesin penggiling padi), akibatnya nilai tambah bruto dari kegiatan ini masuk dalam sektor industri. Proses perubahan struktur dapat diikuti dengan cara mengikuti perubahan rasio antara :  NTB (Nilai Tambah Bruto) sektor pertanian terhadap PDB  Jumlah NTB sektor-sektor non pertanian terhadap PDB 3) Hal ini tidak berarti setiap bahan makanan memiliki tingkat elastitisat yang rendah. Di Indonesia pernyataan tersebut hanya relavan untuk pemintaan terhadap bahan makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Sedangkan permintaan bahan makanan seperti daging dan buah-buahan bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan (EDY > 1).
  26. 26. Laporan Pendahuluan III-25 Dengan memanfaatkan data deret berkala, perkembangan rasio-rasio tersebut akan menunjukkan apakah pertumbuhan pendapatan per kapita juga akan disertai dengan perubahan struktur yang umumnya terjadi. Untuk menghitung rasio-rasio di atas, maka data yang diperlukan dapat diperoleh dari angka-angka dalam perhitungan pendapatan nasional menurut lapangan usaha. Dalam perhitungan pendapatan nasional Indonesia menurut lapangan usaha, BPS membagi sektor produksi atas 11 lapangan usaha. Namun untuk keperluasan analisis, lapangan usaha tersebut dapat dikelompokkan lagi ke dalam kelompok yang lebih bersifat agregatif. Untuk keperluan tersebut, lapangan usaha dikelompokkan atas :  Sektor pertanian  Sektor pertambangan  Sektor Industri  Sektor bangunan  Sektor pengangkutan  Sektot lainnya (listrik, gas dan air minum, perdagangan, rumah makan dan hotel, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah umum dan pertahanan, serta jasa lainnya). (c) Struktur Industri Manufaktur Selama proses pertumbuhan ekonomi berlangsung, perubahan struktur produksi tidak hanya terjadi pada struktur produksi secara keseluruhan saja. Lebih jauh lagi, pergeseran struktur produksi juga terjadi di dalam industri manufaktur. Sebagaimana perubahan struk-tur produksi secara keseluruhan, transpormasi di dalam industri manufaktur juga merupakan hasil dari interaksi antara perubahan pola permintaan masyarakat dan perubahan pada pola penawaran barang dan jasa yang diproduksi. Perubahan pola penawaran itu sendiri sesungguhnya merupakan hasil dari hubungan yang saling mempengaruhi antara dua kekuatan, yaitu : perubahan dalam pe- nawaran faktor produksi dan karakteristik yang dimiliki oleh berbagai kelompok industri manufactur. Setidaknya ada dua aspek dasar yang membentuk karakteristik dari suatu industri manufaktur yang kemudian menjadi sangat berpenga- ruh pada proses perubahan struktur. Kedua aspek tersebut adalah :  Tingkat kebutuhan akan tingkat keterampilan tenaga kerja, barang modal, dan tingkat serta kecepatan perubahan teknologi.  Pengaruh skala ekonomis terhadap biaya produksi per satuan hari produksi. Berdasarkan karakteristik yang dibentuk oleh kedua aspek di atas, maka industri manufactur dapat dibedakan atas industri berat dan industri ringan adalah industri yang menghasilkan barang-barang konsumsi kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya yang tidak
  27. 27. Laporan Pendahuluan III-26 memerlukan tingkat teknologi yang relatif tinggi. Sedangkan dalam kategori industri berat tercakup industri-industri yang menghasilkan bahan baku, barang modal dan barang konsumsi tahan lama. Karakteristik yang melekat pada industri berat adalah kebutuhannya akan tingkat teknologi yang relatif tinggi dan sangat dinamis perubahannya. Selain itu, apabila dikaitkan dengan pengaruh dari skala ekonomis terhadap biaya produksi, umumnya biaya produksi kelompok industri berat lebih sensitif jika dibandingkan dengan industri ringan. Demikian juga bila dilihat dari kebutuhan akan modal dan tenaga kerja terampil, biasanya industri berat lebih memerlukan tenaga kerja terampil dan lebih padat model ketimbang industri ringan. 4) Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, interaksi antara tiga kekuatan, yaitu : permintaan terhadap output sektor industri, proses akumulasi dan karakteristik dari berbagai kelompok industri, menghasilkan suatu kecenderungan umum berupa membesarnya kontribusi nilai tambah industri berat dalam struktur industri manufaktur dansebaliknya mengecilnya kontribusi nilai tambah industri kecil. Dari sisi permintaan proses transformasi ini diawali oleh kenaikan permintaan terhadap barang-barang industri akibat dari peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Peningkatan permintaan yang juga berarti perluasan pasar ini memungkinkan industri-industri yang sensitif terhadap skala produksi (baca : industri berat) untuk berkembang. Dari sisi lawannya, yaitu penawaran, pergeseran struktur produksi ini terjadi karena proses akumulasi yang didorong olerh pertumbuhan pendapatan perkapita memiliki tendensi untuk mempercepat pertumbuhan faktor produksi modal dan tenaga kerja terlatih dibandingkan tenaga kerja yang terlatih. Kondisi ini tentu saja memberi peluang pada industri- industri padat modal dan padat tenga kerja terampil untuk berkembang. Untuk mengamati kecenderungan di atas, indikator yang digunakan adalah rasio antara :  Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh industri ringan terhadap nilai tambah bruto seluruh industri manufaktur.  Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh industri berat terhadap nilai tambah bruto seluruh sektor industri manufaktur. Data yang digunakan untuk menghitung indikator-indikator di atas dapat diperoleh dari tabel input-output dan dari statistik industri besar dan sedang. 4) United Nation Industries Organization (UNIDO), mengelompokkan undustri-industri dengan nomor ISIC: 21, 32, 33, 342-356 dan 39 dalam kategori industri ringan. Sedangkan industri berat mencakup industri-industri dengan nomor ISIC : 341, 351-354, 36, 37 dan 38.
  28. 28. Laporan Pendahuluan III-27 (2) Pertumbuhan Ekonomi (a) Keseluruhan Sektor Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi tahun ter- tentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digu- nakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan angka-angka pendapatan nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Ada dua alasan mengapa angka-angka pendapatan daerah meru- pakan data dasar yang diperlukan guna menghitung tingkat pertum- buhan ekonomi. Pertama, tentu saja, karena angka statistik tersebut di peroleh dengan jalan menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti pening- katan angka-angka tersebut mencerminkan peningkatan balas jasa. Kedua, angka-angka pendapatan daerah dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept). Artinya, angka pendapatan daerah hanya men- cakup nilai produk yang dihasilkan pada periode-periode sebelumnya. Dengan digunakannya konsep aliran dalam perhitungan angka pen- dapatan daerah maka jumlah output yang dihasilkan dalam tiap-tiap periode dapat dibandingkan. Perlu diperhatikan, untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data Pendapatan Daerah yang digunakan adalah data Pendapatan Daerah atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan Pendapatan Daerah semata- mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan pere- konomian pada periode tertentu. Sebab dengan menggunakan data Pendapatan Daerah atas dasar harga konstan pengaruh perubahan harga terhadap nilai Pendapatan Daerah (nilai dasar harga berlaku), telah dihilangkan. Lebih jauh, apabila tujuan perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masya- rakat, maka pertumbuhan ekonomi seharusnya dihitung dengan data Pendapatan Daerah per kapita atas dasar harga konstan. Karena pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, akibat dari tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan, dan masing-masing metode tentu saja memiliki kekuat- an dank kelemahan. Oleh karena itu pemilihan metode perhitungan pertumbuhan sepenuhnya tergantung pada kebutuhan dan keterba- tasan-keterbatasan yang dihadapi dalam melakukan perhitungan ini. Metode sederhana diformulasikan sebagai berikut :
  29. 29. Laporan Pendahuluan III-28 PDBt - PDB t-1 r (t-1,t) = --------------------- x 100% PDBt-1 Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi untuk periode yang lebih panjang – misalkan saja selama tiga tahun – maka tingkat pertumbuhan per tahun harus dihitung terlebih dahulu dan kemudian dirata-ratakan dengan cara berikut : r(t-1-1) + r(t-1+1) + r(t+1 -t+2) r = --------------------------------- 3 (b) Sektoral Tingkat pertumbuhan PDB yang dihitung merupakan tingkat pertum- buhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengetahui lebih lanjut sumber-sumber pertumbuhan tersebut, dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan PDB dapat berasal dari pertumbuhan permintaan untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor maupun impor. Sedangkan dari sisi penawaran, pertumbuhan tersebut bisa disebab- kan oleh pertumbuhan nilai tambah bruto (NTB) tiap lapangan usaha. Untuk melakukan perhitungan ini, data yang dibutuhkan adalah data perhitungan Produk Domestik Bruto yang dihitung baik menurut pengeluaran maupun lapangan usaha. (3) Sektor-Sektor Pemerintah (a) Penerimaan Pemerintah (i) Penerimaan Pemerintah Terhadap PDB Salah satu indikator untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan dana, adalah melalui rasio : Penerimaan Pemerintah PDB Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai barang dan jasa publik. (ii) Tax Effort Tax effort menunjukkan kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Adapun rumus umum tax effort ini adalah sebagai berikut : Penerimaan Pajak TE = --------------------------- Basis Pajak
  30. 30. Laporan Pendahuluan III-29 Pada umumnya yang digunakan sebagai proxy untuk basis pajak dalam penggunaan rumus di atas adalah nilai PDB. Semakin besar nilai tax effort ini, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjaring dananya melalui pajak. Nilai tax effort di negara maju umumnya lebih tinggi daripada di negara berkembang. Ditambah dengan sistem informasi dan administrasi yang juga jauh lebih baik daripada negara sedang berkembang, maka tidak mengherankan jika angka tax effort ini lebih tinggi di negara maju daripada dengan di negara yang sedang berkembang. (iii) Proporsi Pajak Langsung Dengan Pajak Tidak Langsung Indikator lain yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaring pajak, adalah proporsi pajak langsung dengan pajak tidak langsung. Pada umumnya di negara yang sedang berkembang, penerimaan dari pajak tak langsung, relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak langsung. Hal sebaliknya terjadi di negara maju. Keadaan ini tidak dapat dipisahkan dengan kesiapan administrasi aparat pajak itu sendiri. Pengumpulan pajak langsung memerlukan informasi dan kesiapan administrasi yang lebih daripada penarikan pajak tidak langsung. Keadaan ini yang belum dapat dikembangkan secara baik di negara yang sedang berkembang. Dengan demikian, di negara yang sedang berkembang, fungsi pajak lebih cenderung sebagai sarana untuk mengumpulkan dana, daripada sarana pemerataan, walaupun sesungguhnya pemerataan merupakan salah satu tujuan penting. (b) Pengeluaran Pemerintah Pada umumnya, pengeluaran pemerintah akan meningkat, sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi suatu negara. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner, yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah tidaklah mudah. Selain melihat proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan, juga perlu dilihat komposisi pengeluarannya. Dengan demikian, efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu indikator tertentu, melainkan dari beberapa indikator secara bersama-sama. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana efisiensi pengeluaran pemerintah ini, antara lain adalah :  Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
  31. 31. Laporan Pendahuluan III-30 terhadap PDB.  Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.  Komposisi pengeluaran rutin. Data mengenai pengeluaran pemerintahj dapat diperoleh dari buku Nota Keuangan dan RAPBN yang terbit setiap tahun. Sedangkan untuk angka PDB menurut tahun anggaran dihitung melalui PDB triwulan, yang diterbitkan BPS. (4) Tingkat Pendapatan Pendataan atas unsur tingkat pendapatan diarahkan pada jumlah penduduk dan perkembangan penerima tiap jenjang tingkat pendapatan di tiap kecamatan. (5) Sektor-Sektor Perekonomian Pendataan atas unsur sektor-sektor perekonomian diarahkan pada :  Persebaran sektor perekonomian dominan tertentu di dati II - dati II dan kecamatan-kecamatan tertentu.  Bentuk-bentuk pemilikan modal dari kegiatan-kegiatan usaha pada tiap- tiap sektor perekonomian.  Perwatakan kegiatan masing-masing sektor perekonomian.  Hubungan rona kegiatan masing-masing sektor perekonomian dengan wilayah di luar provinsi yang diteliti, baik hubungan yang terbentuk karena pola demand - supply, maupun hubungan koleksi-distribusi.  Pola ruang masing-masing sektor perekonomian.  Kebutuhan dukungan SDM, prasarana lingkungan dan fasilitas perkotaan bagi keberlangsungan perkembangan sektor perekonomian. b) Informasi Yang Diharapkan Temukenalan kinerja aspek perekonomian bagi pengembangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya sebagai berikut :  Tingkat perkembangan perekonomian kawasan.  Tingkat pendapatan penduduk secara perekonomian, serta dampaknya dalam kesanggupan berperanserta dalam perekonomian.  Keberadaan kesenjangan pendapatan.  Sektor-sektor yang menjadi pemutar roda perekonomian.  Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di tiap kecamatan dan desa dalam kawasan yang diteliti.  Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian.  Kebutuhan yang ada akan SDM, perhubungan, prasarana lingkungan dan fasilitas perkotaan bagi pemutar roda perekonomian.  Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan yang dibangkitkan oleh sektor perekonomian.  Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata. Secara visual, letak Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah
  32. 32. Laporan Pendahuluan III-31 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 7 : Letak Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Gambar 3. 7 : Letak Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan dalam Keseluruhan Langkah- Langkah Pekerjaan 5. Langkah 5 : Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi Langkah-langkah Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber Daya Buatan, Teknologi adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 8 : Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi. Sedangkan letak Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta secara visual, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 9 : Letak Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Rincian kajian atas berbagai aspek tersebut, satu demi satu dapat dilihat pada uraian mendatang. Gambar 3. 8 : Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi Modal Kegiatan Usaha Masyarakat Sumber Daya Buatan SDA Teknologi Sumber Daya Manusia Gambar 3. 9 : Letak Kajian SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha masyarakat, Sumber Daya Buatan dan Teknologi dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan a) Kegiatan Kajian SDM Kajian atas SDM diarahkan pada :  Jumlah dan perkembangan penduduk, secara keseluruhan Kawasan
  33. 33. Laporan Pendahuluan III-32 Andalan Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk di tiap kecamatan dalam masing- masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis agama di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis kelamin di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk menurut tingkat pendidikan di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk menurut tingkat pendapatan di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Perkembangan persebaran penduduk menurut jenis lapangan pekerjaan di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil kajian atas SDM ini diharapkan dapat dirumuskan gambaran perwatakan kependudukan secara umum, serta dinamikanya dalam ruang Kawasan Andalan Yogyakarta. b) Kegiatan Kajian SDA (1) Lingkup Kajian Secara umum aspek fisik dasar meliputi unsur-unsur :  Letak geografis.  Luas wilayah  Keadaan fisiografis.  Keadaan klimatologi.  Keadaan flora dan fauna.  Keadaan geologi.  Keadaan hidrologi.  Pemanfaatan lahan. Secara umum unsur-unsur tersebut akan diuraikan di bawah ini, satu demi satu. (a) Letak Geografis Data aspek ini menjelaskan letak geografis kawasan yang diteliti, dalam berbagai hal, serta peluang keuntungan dari letak tersebut. Hal- hal yang perlu disimak dalam data aspek letak geografis dapat ditelaah di bawah ini. (i) Letak Geografis Secara Umum  Letak pada garis lintang dan bujur.  Letak relatif terhadap wilayah administrasi lain di sekitar.
  34. 34. Laporan Pendahuluan III-33  Letak relatif terhadap bentuk geologis tertentu. (ii) Letak Geografis Ditelaah dari Sektor Perdagangan  Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar ter-tentu.  Kedekatan dengan kota-kota pusat perdagangan regional.  Kedekatan dengan kota-kota pusat perdagangan inter- nasional. (iii) Letak Geografis Ditelaah dari Sektor Kepariwisataan  Kedekatan dengan kota-kota international gateway.  Kedekatan dengan kota-kota pusat persebaran wisa-tawan dunia.  Kedekatan dengan lokasi-lokasi pusat persebaran wisatawan mancanegara dan nusantara nasional.  Kedekatan dengan objek dan daya tarik wisata/kawasan yang sudah lebih dahulu berkembang kepariwisataannya. (b) Luas Wilayah Dalam data mengenai luas wilayah, hal-hal yang hendaknya tercakup meliputi :  Luas dati II - dati II,  Luas kecamatan-kecamatan dalam masing-masing dati II di atas,  Luas desa-desa pada kecamatan-kecamatan dalam masing-masing dati II di atas,  Luas danau besar, jika ada.  Luas pulau-pulau kecil, jika ada. (c) Fisiografis Unsur fisiografis secara garis besar meliputi empat hal, yaitu :  Bentang alam (topografi).  Pulau.  Gunung, pegunungan dan puncak gunung.  Pantai dan laut. Rincian lingkup data untuk aspek fisiografis adalah sebagai berikut : (i) Topografi Data mengenai keadaan bentang alam (topografi) tertuju pada pola bentang alam dan persebarannya dalam ruang wilayah kawasan yang ditinjau. Secara umum, data yang hendaknya diperoleh mencakup :  Ketinggian muka tanah.  Kecenderungan tingkat dan arah kemiringan muka tanah.  Persebaran wilayah yang curam, landai, atau berbukit.
  35. 35. Laporan Pendahuluan III-34 (ii) Pulau Data mengenai keberadaan pulau ditujukan utamanya pada pulau-pulau kecil yang terdapat dalam wilayah yang ditinjau. Hal- hal yang disimak meliputi :  Persebaran pulau-pulau besar dan kecil.  Luas pulau-pulau besar dan kecil. (iii) Gunung, Pegunungan dan Puncak Gunung Data mengenai gunung, pegunungan dan puncak gunung diarahkan pada persebaran pegunungan, gunung, puncak-puncak gunung dan puncak-puncak bersalju di wilayah tersebut. Hal-hal yang perlu disimak meliputi :  Persebaran dan ketinggian rata-rata pegunungan.  Persebaran dan ketinggian rata-rata gunung.  Persebaran dan ketinggian puncak gunung, serta puncak gunung bersalju. (d) Klimatologi Kajian atas unsur klimatologi diarahkan pada tujuh hal, yaitu :  Keadaan curah hujan.  Keadaan penyinaran matahari.  Keadaan suhu udara.  Keadaan angin.  Keadaan kelembaban udara.  Tekanan udara.  Jenis iklim. Butir-butir yang ditelaah dalam menyimak ketujuh hal tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. (i) Keadaan Curah Hujan Penelaahan atas keadaan curah hujan diarahkan pada :  Volume curah hujan (mm) bulanan.  Jumlah hari hujan bulanan.  Jumlah bulan kering per tahun. (ii) Keadaan Penyinaran Matahari Penelaahan atas keadaan penyinaran matahari diarahkan pada rata-rata penyinaran matahari (%) bulanan. (iii) Keadaan Suhu Udara Penelaahan atas keadaan suhu udara diarahkan pada :  Suhu udara (oC) minimum bulanan.  Suhu udara (oC) maksimum bulanan.  Suhu udara (oC) rata-rata bulanan.
  36. 36. Laporan Pendahuluan III-35 (iv) Keadaan Angin Penelaahan atas keadaan angin diarahkan pada :  Arah angin (derajat) bulanan.  Kecepatan angin (knots) bulanan. (v) Keadaan Kelembaban Udara Penelaahan atas keadaan kelembaban udara diarahkan pada kelembaban nisbi (%) bulanan. (vi) Tekanan Udara Penelaahan atas keadaan tekanan udara diarahkan pada tekanan udara rata-rata (milibar) bulanan. (vii)Jenis Iklim Penelaahan atas keadaan jenis iklim diarahkan pada jenis iklim secara umum bagi kawasan yang diteliti. (e) Flora dan Fauna (i) Flora 1] Jenis yang umum ada. 2] Jenis yang khas dan langka 3] Persebaran flora. 4] Keberadaan kawasan konservasi :  Taman nasional,  Hutan lindung,  Suaka alam. (ii) Fauna 1] Jenis yang umum ada. 2] Jenis yang khas dan langka 3] Persebaran fauna. 4] Keberadaan kawasan konservasi :  Suaka margasatwa,  Taman laut. (f) Geologi Penghimpunan data aspek geologi diarahkan pada keadaan :  Daya dukung batuan,  Potensi bencana alam,  Potensi bahan galian,  Potensi air tanah. Butir-butir yang ditelaah dalam menyimak ketiga hal tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
  37. 37. Laporan Pendahuluan III-36 (i) Daya Dukung Batuan Penghimpunan data mengenai daya dukung batuan ditujukan pada :  Jenis tanah/soil dan batuan yang ada.  Persebaran tanah/soil dan batuan tersebut.  Kesuburan tanah/soil.  Daya dukung tiap jenis batuan.  Ragam guna lahan yang sesuai ditumbuhkembangkan pada batuan di atas. (ii) Potensi Bencana Alam Penghimpunan data mengenai potensi bencana alam ditujukan pada :  Jenis dan lokasi bencana alam.  Intensitas, frekuensi dan jumlah korban bencana alam. (iii) Potensi Bahan Galian Penghimpunan data mengenai potensi bahan galian ditujukan pada : 1] Jenis, persebaran, dan kualitas bahan galian. 2] Keadaan pemanfaatan :  Masih dalam tahap eksplorasi,  Sudah dieksploitasi,  Sudah ditinggalkan. (iv) Potensi Air Tanah Penghimpunan data mengenai potensi air tanah ditujukan pada :  Alur air tanah.  Lokasi sumber air.  Debit dan kualitas air. (g) Hidrologi Penghimpunan data hidrologi diarahkan pada keberadaan sungai, danau dan waduk, serta peluang pemanfaatan semua itu bagi pengembangan perekonomian di kawasan yang diteliti. Hal-hal yang didata meliputi keadaan sungai, danau dan waduk. Dalam ketiga hal ini, butir-butir yang disimak adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini. (i) Sungai 1] Panjang, lebar dan kedalamam sungai. 2] Kualitas aliran :  Kejernihan.  Kebersihan.
  38. 38. Laporan Pendahuluan III-37  Perwatakan materi hanyutan. 3] Penggunaan oleh sektor guna lahan,  Untuk prasarana perhubungan,  Untuk sumber air bersih (ii) Danau dan Waduk Penghimpunan data keadaan danau dan waduk ditujukan pada : 1] Jumlah, luas dan kedalaman. 2] Keadaan pemanfaatan :  Penyimpan air untuk tenaga listrik,  Digunakan oleh sektor guna lahan lain,  Sumber air untuk pengairan sawah,  Cadangan air pada musim kemarau,  Pengendali banjir pada musim penghujan. (h) Pemanfaatan Lahan Kawasan Pendataan mengenai pemanfaatan lahan diarahkan pada kea-daan pola guna lahan, pola pemilikan lahan dan pola permukiman. (i) Pola Guna Lahan  Jenis guna lahan yang ada.  Konflik guna lahan yang ada.  Intensitas guna lahan. (ii) Pola Pemilikan Lahan  Jenis dan persebaran pemilikan lahan.  Konflik yang ada. (iii) Pola Permukiman  Sebaran permukiman dalam ruang kawasan yang diteliti. (2) Informasi Yang Diharapkan Dari data keadaan fisik dasar tersebut, hal yang diharapkan dapat diperoleh, yaitu : (a) Letak Geografis Contoh dari tinjauan letak geografis ini, adalah sebagai berikut :  Letak relatif terhadap wilayah administratif lainnya di sekitar.  Letak relatif terhadap bentuk geologis tertentu.  Kedekatan dengan pusat perdagangan regional.  Kedekatan dengan kota-kota international gateway.  Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar tertentu.  Kedekatan dengan kota-kota pusat persebaran wisatawan dunia.  Kedekatan dengan lokasi-lokasi sumber pasar pariwisata, yang
  39. 39. Laporan Pendahuluan III-38 secara umum sudah diketahui.  Kedekatan dengan objek dan daya tarik wisata/kawasan yang sudah lebih dahulu berkembang kepariwisataannya. (b) Luas Wilayah  Kondisi keluasan wilayah. (c) Keadaan Fisiografis a) Pantai dan laut :  Kerusakan terumbu karang.  Spesies yang terancam punah.  Polusi dari pupuk yang digunakan di daratan.  Polusi dari buangan.  Sedimentasi sebagai akibat dari erosi yang terjadi di daratan. b) Jenis keadaan wilayah yang berupa laut dengan banyak pulau kecil, sehingga menyulitkan pembangunan. c) Corak bentang alam yang dipenuhi hutan bakau dan rawa, yang menyebabkan mahalnya biaya pembangunan. (d) Keadaan Klimatologi  Curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan jadual pener- bangan sering terganggu.  Curah hujan yang rendah, sehingga menyebabkan kekeringan. (e) Keadaan Flora dan Fauna  Kawasan perikanan yang berpotensi untuk usaha komersial perikanan.  Ancaman kemusnahan spesies. (f) Keadaan Geologi  Lahan subur untuk pertanian.  Lahan dengan kandungan mineral yang dapat dieksploitasi.  Bencana alam.  Upaya eksploitasi bahan galian yang merusak lingkungan.  Intrusi air laut ke daratan. (g) Keadaan Hidrologi a) Sungai :  Banjir.  Pendangkalan.  Penggunaan yang berlebihan (misalnya untuk mengangkut ka- yu, sebagai prasarana perhubungan sungai, dan sebagainya).  Polusi air sungai.  Guna lahan yang berkembang dalam lingkup sungai.
  40. 40. Laporan Pendahuluan III-39 b) Danau dan waduk :  Banjir.  Pendangkalan.  Penggunaan yang berlebihan (misalnya untuk mengangkut ka- yu, sebagai prasarana perhubungan sungai, dan sebagainya).  Polusi air danau dan waduk.  Guna lahan yang berkembang dalam lingkup danau dan wa- duk. (h) Pemanfaatan Lahan Kawasan a) Kinerja aspek pemanfaatan lahan bagi pengembangan pariwisata kawasan, yang meliputi :  Kecenderungan perubahan pola guna lahan, yang tidak selaras dengan potensi geologi yang ada.  Konflik pemilikan lahan.  Benturan guna lahan. b) Aspek pemanfaatan lahan bagi pengembangan pariwisata kawa- san, yang meliputi :  Peluang pengalihaannya selaras dengan rencana/peraturan yang berlaku, dalam rangka pengembangan sektor-sektor per- ekonomian tertentu.  Sediaan lahan yang belum terbangun. c) Kegiatan Kajian Modal Kajian atas unsur tingkat investasi diarahkan pada :  Besar,  Persebaran secara ruang,  Persebaran secara sektor,  Asal investasi. Temukenalan kinerja aspek investasi bagi pengembangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya sebagai berikut :  Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum pemerintah dan swasta,  Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah dan swasta,  Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh pendatang atau penduduk lokal. d) Kegiatan Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat Kajian atas kegiatan usaha masyarakat diarahkan pada pengelolaan berbagai single business unit dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta, yakni apakan dikelola oleh pemerintah, swasta atau masyarakat. Dari kajian ini hendaknya dapat dipetik kecenderungan pola pengelolaan usaha dan perse- barannya dalam ruang Kawasan Andalan Yogyakarta.
  41. 41. Laporan Pendahuluan III-40 e) Kegiatan Kajian Sumber Daya Buatan Kajian atas sumber daya buatan diarahkan untuk meneliti keberadaan, perse- baran dan tingkat pemanaatan dari dukungan sistem perhubungan, prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum, serta fasilitas sosial. (1) Sistem Perhubungan (a) Lingkup Kajian Untuk unsur angkutan wisata, rincian data yang harus diperoleh, me- liputi perhubungan udara, perhubungan laut dan sungai, serta perhu- bungan darat. Untuk ketiga jenis perhubungan ini, data yang harus diperoleh meliputi :  Keadaan sediaan prasarana.  Keadaan sediaan sarana.  Keadaan pengelolaan prasarana dan sarana. (i) Perhubungan Darat (a) Prasarana Perhubungan Darat Kajian diarahkan pada aspek kualitas dan tingkat peman- faatan. Untuk kualitas sediaan prasarana perhubungan, hal- hal yang dikaji meliputi panjang dan persebaran menurut klasifikasi, panjang dan persebaran menurut kondisi, dan panjang dan persebaran menurut pengelola. Sedangkan untuk kajian diarahkan untuk meneliti tingkat pemanfaatan prasarana perhubungan dalam bentuk LHR. (b) Sarana Perhubungan Darat Kajian keadaan sarana perhubungan darat diarahkan pada :  Jenis dan kapasitas yang digunakan,  Kualitas pelayanan.  Tingkat pemanfaatan sarana. (ii) Perhubungan Laut dan Sungai (a) Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai Kajian keadaan sarana perhubungan data diarahkan pada :  Nama pelabunan,  Lokasi pelabuhan,  Peringkat/kelas pelabuhan,  Jenis kapal maksimum yang dapat bersandar.  Tingkat pemanfaatan pelabuhan, (b) Sarana Perhubungan Laut dan Sungai Kajian keadaan sarana perhubungan laut dan sungai dia-
  42. 42. Laporan Pendahuluan III-41 rahkan pada :  Jenis kapal yang bersandar,  Kualitas pelayanan.  Tingkat pemanfaatan (load factor), (c) Pengelolaan Perhubungan Laut dan Sungai Kajian keadaan pengelolaan perhubungan laut dan sungai diarahkan pada :  Pola pergerakan/tempat-tempat yang dihubungi dan ja- dual layanan kapal,  Sifat pengelolaan jalur pelayaran, yakni komersial, perin- tis, atau carteran.  Pemilikan pelabunan dan kapal,  Tingkat harga pemanfaatan kapal (harga tiket). (iii) Perhubungan Udara (a) Prasarana Perhubungan Udara Kajian keadaan prasarana perhubungan udara diarahkan pada :  Nama bandara,  Lokasi bandara,  Peringkat/kelas bandara,  Jenis pesawatmaksimum yang dapat mendarat.  Tingkat pemanfaatan bandara, (b) Sarana Perhubungan Udara Kajian keadaan sarana perhubungan udara diarahkan pada :  Jenis pesawat yang beroperasi,  Kualitas pelayanan,  Tingkat pemanfaatan pesawat (load factor). (c) Pengelolaan Perhubungan Udara Kajian keadaan pengelolaan perhubungan udara di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada :  Pola pergerakan/tempat-tempat yang dihubungi dan jadual layanan pesawat,  Sifat pengelolaan jalur penerbangan : komersial, perintis, atau carteran.  Pemilikan bandara dan pesawat,  Tingkat harga pemanfaatan pesawat (harga tiket). (b) Keluaran Yang Harus Dihasilkan Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada dukungan perhu- bungan ini, meliputi :
  43. 43. Laporan Pendahuluan III-42  Pola jaringan perhubungan.  Kota-kota utama yang melayani jaringan perhubungan tersebut.  Frekuensi penggunaan ruas-ruas pergerakan dalam jaringan perhubungan.  Jenis sarana perhubungan yang digunakan pada ruas-ruas pergerakan dalam jaringan perhubungan. (2) Prasarana Lingkungan Perumahan dan Utilitas Umum (a) Lingkup Kajian (i) Prasarana Lingkungan Perumahan (a) Air Limbah Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada pra-sarana lingkungan perumahan air limbah ini, meliputi :  Sumber.  Sifat, luas dan dampak daerah genangan air limbah.  Volume pembuangan.  Kondisi sistem jaringan pembuangan yang ada, yang meliputi saluran primer, saluran sekunder, bangunan pengolahan, dan waduk penampungan.  Wilayah jangkauan pelayanan instalasi pembuangan.  Tingkat pelayanan jaringan pembuangan. (b) Pembuangan Air Hujan Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada pra-sarana lingkungan perumahan pembuangan air hujan ini, meliputi :  Sumber.  Sifat, luas dan dampak daerah genangan air hujan.  Volume pembuangan.  Kondisi sistem jaringan pembuangan yang ada, yang meliputi saluran primer, saluran sekunder, dan waduk penampungan.  Wilayah jangkauan pelayanan instalasi pembuangan.  Tingkat pelayanan jaringan pembuangan. (ii) Utilitas Umum (a) Air Bersih Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas umum pembuangan air bersih ini, meliputi :  Sumber.  Jumlah pelanggan.  Tingkat konsumsi air bersih.  Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi ba- ngunan pengambil air, instalasi produksi, pipa transmisi
  44. 44. Laporan Pendahuluan III-43 air bersih utama, pipa transmisi air bersih sekunder, bak penampung, pipa distribusi utama, pipa distribusi se- kunder, sambungan rumah, sambungan halaman, kran umum, dan kran kebakaran.  Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.  Tingkat pelayanan jaringan penyediaan.  Kebocoran yang ada. (b) Pembuangan Sampah Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas umum pembuangan sampah ini, meliputi :  Sumber dan jenis sampah.  Jumlah pelanggan.  Volume sampah.  Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi tem- pat pembuangan akhir, bangunan pengolahan sampah, penampungan sementara, dan pabrik kompos.  Wilayah jangkauan pelayanan jaringan pembuangan.  Tingkat pelayanan jaringan pembuangan.  Kebocoran yang ada. (c) Jaringan Listrik Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas umum jaringan listrik ini, meliputi :  Sumber.  Jumlah pelanggan.  Kapasitas daya yang dimanfaatkan.  Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi ba- ngunan pembangkit, gardu induk ekstra tinggi, gardu in- duk, saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, jaringan transmisi menengah, sumber daya listrik, jarak jaringan listrik, dan penerangan jalan umum.  Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.  Tingkat pelayanan jaringan.  Kebocoran yang ada. (d) Jaringan Telepon Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas umum jaringan telepon ini, meliputi :  Sumber.  Jumlah pelanggan.  Kapasitas daya yang dimanfaatkan.  Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi sta- siun telepon otomat, saluran primer, rumah kabel, dan sa- luran sekunder.
  45. 45. Laporan Pendahuluan III-44  Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.  Tingkat pelayanan jaringan.  Kebocoran yang ada. (e) Jaringan Gas Secara umum, kajian yang harus dilakukan pada utilitas umum jaringan gas ini, meliputi :  Sumber.  Jumlah pelanggan.  Kapasitas daya yang dimanfaatkan.  Kondisi sistem penyediaan yang ada, yang meliputi pabrik gas dan jaringan gas.  Wilayah jangkauan pelayanan jaringan penyediaan.  Tingkat pelayanan jaringan.  Kebocoran yang ada. (b) Keluaran Yang Harus Dihasilkan Secara umum, gambaran yang hendaknya dapat dipetik dari penela- ahan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya ini, meliputi :  Pola jaringan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya.  Kota-kota utama yang melayani jaringan layanan PSD-PU dan prasarana ling-kungan lainnya tersebut.  Tingkat pelayanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya yang ada.  Tingkat kebocoran PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya yang ada. (3) Fasilitas Sosial (a) Lingkup Kajian Keberadaan fasilitas sosial merupakan salah faktor yang mempenga- ruhi perkembangan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan atas berbagai fasilitas sosial yang terdapat di kawasan yang ditelaah. Da- lam upaya pendataan ini, perlu dirinci apa saja yang termasuk dalam fasilitas sosial. Salah satu bentuk rincian adalah sebagai berikut :  Fasilitas pendidikan,  Fasilitas kesehatan,  Fasilitas perbelanjaan dan niaga,  Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum,  Fasilitas peribadatan,  Fasilitas rekreasi dan kebudayaan,  Fasilitas olahraga dan lapangan terbuka,  Fasilitas pariwisata. Bagi ke-8 fasilitas sosial ini, kajian yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut di bawah ini :  Jumlah, persebaran dan perkembangannya menurut jenis/pe-
  46. 46. Laporan Pendahuluan III-45 ringkat.  Kapasitas dan tingkat pemanfaatan sediaan fasilitas sosial..  Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial masa mendatang. (b) Keluaran Yang Harus Dihasilkan Secara umum, gambaran yang hendaknya dapat dipetik dari pene- laahan sediaan fasilitas sosial ini, meliputi : a) Pola hirarkhi sediaan fasilitas sosial. b) Tingkat sediaan fasilitas sosial yang ada. c) Kebutuhan sediaan fasilitas sosial masa mendatang :  Perkiraan jumlah pengguna.  Perkiraan jumlah kebutuhan fasilitas sosial. f) Kegiatan Kajian Teknologi Kajian atas komponen teknologi dilakukan dengan menelah ragam dan tingkat teknologi yang digunakan pada :  Prasarana dan sarana perekonomian.  Prasarana dan sarana sistem perhubungan.  Prasarana dan sarana prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum.  Prasarana dan sarana fasilitas sosial. Dari kajian ini diharapkan dapat ditemukan kondisi pengunaan teknologi pada ke-4 anasir di atas, serta pola persebarannya dalam ruang Kawasan Andalan Yogyakarta. 6. Langkah 6 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan Dengan bertolak dari hasil temukenalan atas Demand of Development, lalu dika- itkan dengan kajian atas :  Perekonomian Wilayah/Kawasan;  SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber Daya Buatan, Teknologi; maka dilakukan Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis, dan Sistem Pusat Pelayanan. Secara visual hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 10 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan.
  47. 47. Laporan Pendahuluan III-46 Gambar 3. 10 : Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan Perekonomian Wilayah/Kawasan  PDRB  Tenaga Kerja  Potensi Pasar Demand of Development Perumusan Sektor & Kawasan Strategis dan Sistem Pusat Pelayanan Modal Kegiatan Usaha Masyarakat Sumber Daya Buatan SDA Teknologi Sumber Daya Manusia Gambar 3. 11 : Letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan Secara visual, letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 11 : Letak Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis serta Sistem Pusat Pelayanan dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. a) Perumusan Sektor Strategis Upaya perumusan sektor strategis dapat dilakukan dengan menelaah : a- Hasil Kajian Demand of Development, yakni :  Kebutuhan pengembangan sektor. b- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :  Sektor-sektor yang menjadi pemutar roda perekonomian.  Sektor penyerap tenaga kerja terbesar di tiap kecamatan dan desa dalam kawasan yang diteliti.  Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan yang dibangkitkan oleh sektor perekonomian.
  48. 48. Laporan Pendahuluan III-47  Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata. c- Hasil Kajian SDA, yakni :  Kedekatan dengan pusat perdagangan regional.  Kedekatan dengan kota-kota international gateway. d- Hasil Kajian Modal, yakni :  Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum pemerintah dan swasta,  Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah dan swasta,  Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh pendatang atau penduduk lokal. e- Hasil Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat, yakni :  Kecenderungan pola pengelolaan usaha berbagai single business unit dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta. f- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain, yaitu :  Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan pe- ngembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan pe- ngembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pe- ngembangan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem- bangan sektor strategis secara desentralisasi yang dapat dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g- Hasil Kajian Perkembangan Lingkungan Strategis, yakni :  Potensi, kendala, peluang dan ancaman yang timbul bagi pengem- bangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, dari upaya globalisasi. Dengan memadukan berbagai keluaran tersebut dengan menggunakan teknik Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan perumusan sektor strategis perekonomian yang dapat menumbuhkembangkan Kawasan Andalan Yogya- karta. b) Perumusan Kawasan Strategis Upaya perumusan sektor strategis dapat dilakukan dengan menelaah : a- Temukenalan sektor strategis di atas. b- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah serta Kajian Nilai Instrumen Lain, yaitu :  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pe- merintah pusat dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pe-
  49. 49. Laporan Pendahuluan III-48 merintah propinsi dan menyangkut Propinsi Daerah Istimewa Yogya- karta.  Bentuk pengembangan yang pernah dilakukan sebelum ini oleh pe- merintah dati II dan menyangkut kawasan tertentu dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. c- Hasil Kajian Perkembangan Lingkungan Strategis, yakni :  Pola-pola kemitraan yang dapat dilaksanakan bagi pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor strategis Kawasan Andalan Yogyakarta, khususnya berdasarkan potensi yang terdapat pada lingkup nasional, yakni pada skala nasional, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 5 dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem- bangan sektor strategis secara desentralisasi yang dapat dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Bentuk upaya pengembangan kawasan dalam mendukung pengem- bangan sektor strategis secara transparansi yang dapat dilakukan di Kawasan Andalan Yogyakarta. d- Hasil Kajian RTRW, yakni :  Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.  Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan nasional/propinsi/dati II.  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya, kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan. e- Hasil Kajian Arahan Pemanfaatan Ruang, yakni :  Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Arahan pengembangan kota-kota. f- Hasil Kajian Demand of Development, yakni :  Kebutuhan pengembangan kawasan pengembangan. g- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :  Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian.  Keberadaan demand/permintaan dari luar kawasan terhadap sediaan yang dibangkitkan oleh sektor perekonomian.  Kegiatan perekonomian yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata. h- Hasil Kajian Modal, yakni :  Kedekatan dengan pusat perdagangan regional.  Kedekatan dengan kota-kota international gateway.  Letak relatif terhadap pelabuhan-pelabuhan besar tertentu. Dengan memadukan berbagai keluaran tersebut dengan menggunakan teknik Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan penemukenalan kawasan strategis bagi lokasi sektor strategis perekonomian yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta.
  50. 50. Laporan Pendahuluan III-49 c) Perumusan Sistem Pusat Pelayanan Penentuan sistem pusat pelayanan Kawasan Andalan Yogyakarta, dilakukan dengan menelaah : a- Hasil Kajian Kebijaksanaan Nasional dan Daerah, serta Kajian Nilai Instrumen Lain, yakni :  Kebijaksanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan pengembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan propinsi yang menjadi landasan pengembangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Kebijaksanaan pembangunan dati II yang menjadi landasan pengem- bangan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b- Hasil Kajian RTRW, yakni :  Sistem perwilayahan pembangunan propinsi/dati II.  Perwilayahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Fungsi dan peranan unsur-unsur sistem perwilayahan pembangunan nasional/propinsi/dati II.  Wilayah-wilayah administratif pemerintahan (propinsi, kotamadya, kecamatan, dan sebagainya) di sekitar Propinsi Daerah Istimewa Yog- yakarta pada skala nasional, yang diarahkan untuk memegang posisi kunci dalam pembangunan. c- Hasil Kajian Arahan Pemanfaatan Ruang, yakni :  Arahan kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan budidaya.  Arahan pengembangan kota-kota. d- Hasil Kajian Perekonomian Wilayah/Kawasan, yakni :  Pola ruang kegiatan masing-masing sektor perekonomian. e- Hasil Kajian SDM, yakni :  Perkembangan persebaran penduduk di tiap kecamatan dalam masing-masing dati II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. f- Hasil Kajian SDA, yakni :  Distribusi strength dan weakness sumber daya alam dalam ruang Kawasan Andalan Yogyakarta. g- Hasil Kajian Modal, yakni :  Kecenderungan besar dan persebaran investasi secara umum pemerintah dan swasta,  Kecenderungan besar dan persebaran investasi sektoral pemerintah dan swasta,  Kecenderungan persebaran pemilikan usaha swasta, yakni oleh pendatang atau penduduk lokal. h- Hasil Kajian Kegiatan Usaha Masyarakat, yakni :  Kecenderungan pola pengelolaan usaha berbagai single business unit dalam perekonomian di Kawasan Andalan Yogyakarta. i- Hasil Kajian Sumber Daya Buatan, yakni :  Pola jaringan perhubungan.  Kota-kota utama yang melayani jaringan perhubungan tersebut.  Pola jaringan layanan PSD-PU dan prasarana lingkungan lainnya.  Kota-kota utama yang melayani jaringan layanan PSD-PU dan
  51. 51. Laporan Pendahuluan III-50 prasarana lingkungan lainnya tersebut.  Pola hirarkhi sediaan fasilitas sosial. j- Hasil Kajian Teknologi, yakni :  Pola persebarannya kondisi pengunaan teknologi pada prasarana dan sarana perekonomian,  Pola persebarannya kondisi pengunaan teknologi pada prasarana dan sarana sistem perhubungan,  Pola persebarannya kondisi pengunaan teknologi pada prasarana dan sarana prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum,  Pola persebarannya kondisi pengunaan teknologi pada prasarana dan sarana fasilitas sosial. Dengan memadukan berbagai keluaran tersebut dengan menggunakan teknik Tumpang Tindih (Super Impose), maka dilakukan perumusan sistem pusat pelayanan bagi Kawasan Andalan Yogyakarta. 7. Langkah 7 : Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD Kajian atas kebutuhan dan dukungan PSD, dilakukan dengan bertitik tolak dari :  Keluaran hasil Kajian Sumber Daya Buatan, utamanya untuk anasir prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum.  Keluaran hasil Kajian Teknologi.  Proyeksi perkembangan penduduk, sebagai keluaran hasil Kajian SDM, yang menuntut sediaan prasarana lingkungan perumahan dan utilitas umum.  Proyeksi perkembangan kegiatan perekonomian penduduk, sebagai keluaran hasil Kajian Aspek 3 : Perekonomian Wilayah/Kawasan. Dengan bertolak dari berbagai hal tersebut, maka sebagai keluaran kajian bagian ini, hendaknya dapat dihasilkan besar kebutuhan dan kebutuhan penyediaan dukungan PSD. Gambar 3. 12 : Letak Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan Secara visual, letak Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 12 : Letak Penentuan Kebutuhan dan Dukungan PSD dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. 8. Langkah 8 : Kajian Sosial-Budaya Masyarakat Kajian atas unsur sosial-budaya diarahkan pada :  Sejarah wilayah.  Struktur sosial.
  52. 52. Laporan Pendahuluan III-51  Sistem nilai.  Adat istiadat.  Gaya hidup (life style).  Pandangan penduduk mengenai kegiatan pembangunan, baik mengenai pengembangan sektor-sektor pembangunan tertentu seperti pariwisata, industri, perhubungan dan sebagainya, maupun mengenai penduduk yang bekerja pada sektor tersebut.  Nilai-nilai agama. Keluaran kajian adalah temukenalan kinerja aspek sosial dan budaya, bagi pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta, yang meliputi :  Keadaan terbentuknya kebudayaan dan adat-istiadat, khususnya di propinsi yang diteliti, baik secara nyata maupun menurut cerita rakyat.  Penerimaan penduduk terhadap kegiatan pembangunan.  Peluang menjadikan penduduk sebagai subjek/SDM pembangunan.  Peluang menggali ODTW tertentu, yang bersumber pada keadaan ke- pendudukan, sosial dan budaya. Secara visual, letak Kajian Sosial-Budaya Masyarakat ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 13 : Letak Kajian Sosial-Budaya Masyarakat dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Gambar 3. 13 : Letak Kajian Sosial-Budaya Masyarakat dalam Keseluruhan Langkah- Langkah Pekerjaan 9. Langkah 9 : Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Untuk pekerjaan ini, upaya perumusan strategi dilakukan dengan bertolak dari keluaran hasil Perumusan Sektor dan Kawasan Strategis, dan Sistem Pusat Pelayanan. Keluaran tersebut selanjutnya dikaitkan dengan hasil kajian atas :  SDM, SDA, Modal, Kegiatan Usaha Masyarakat, Sumber Daya Buatan, Teknologi;  Kebutuhan dan Dukungan PSD;  Sosial Budaya Masyarakat; maka dilakukan perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta. Secara visual hal ini ditunjukkan oleh Gambar 3. 14 : Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta. Secara visual, letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta ini dalam Gambar 3. 1 : Skema Pendekatan Studi Penyusunan
  53. 53. Laporan Pendahuluan III-52 Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembangan Sektor Strategis Kawasan Andalan Yogyakarta adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3. 15 : Letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan. Gambar 3. 14 : Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Strategi & Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Kebutuhan dan Dukungan PSD Sosial Budaya Masyarakat Modal Kegiatan Usaha Masyarakat Sumber Daya Buatan SDA Teknologi Sumber Daya Manusia Gambar 3. 15 : Letak Perumusan Strategi dan Skenario Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dalam Keseluruhan Langkah-Langkah Pekerjaan a) Perumusan Strategi Pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta Formulasi strategis meliputi :  Analisis pengembangan kota dengan menggunakan Model SWOT, untuk menilai lingkungan dan profil kota.  Penentuan misi dan tujuan pembangunan kota.  Analisis dan pemilihan strategi untuk menentukan sasaran jangka panjang/strategi induk. (1) Analisis SWOT SWOT adalah singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemah-

×