Dokumen tersebut membahas struktur ekonomi Indonesia dari berbagai sudut pandang, yaitu makro-sektoral, keruangan, penyelenggaraan kenegaraan, dan birokrasi pengambilan keputusan. Secara makro-sektoral, struktur ekonomi Indonesia bergeser dari agraris menjadi industri meski masih bersifat dualistik. Dari segi keruangan, struktur ekonomi bergeser dari pedesaan menjadi perkotaan. Dari segi pen

1. Nama : Firman Sahari
Kelas : 5P_Ak
NIM : 12140049
MK : Perekonomian Indonesia

2. PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi stryktural,
dapat didefisinikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling tekait
satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negri
(ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor
produksi yang diperlukan mendukung proses pembanggunan ekonomi
yang berkelanjutan)
Arti perubahan struktur ekonomi

3. Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada mekanisme
transformasi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang semula
bersifat subsistem dan menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke struktur
lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri jasa.
Cheneri meminjam isttilas Kuznets, menatakan bahawa perubahan sturktur
ekonomi, secara umum disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai
suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposis agregat
demand (AD), ekspor-impor (X - M), Agregat supplay (AS) yang merupaka produksi
dan peng unaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna
mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ada dua teori utama yangumum digunakan dalam menganalisis perubahan
sturktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang migrasi dan Hollis Chenery tentang
teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahasa proses
pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan.
Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasranya
terbagi atas dua, yaitu perekkonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sektor
pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor
utama.

4. Struktur Perekonomian Indonesia
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dariu
berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari
empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan
penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.
Tinjauan makro-sektoral dan keuangan merupakan tinjauan ekonomi murni
sedangkan tinjauan kenegaraan dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan adalah
tinjauan di bidang politik

5. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Makro-Sektoral
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat
berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana
yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkutan.
Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur
perekonomian Indonesia dam[ppai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang
sudah berstruktur industri.
Struktur perekonomian Indonesia yang industrialisasi pada saat ini
sesungguhnya belum mutlak, tetapi masih sangat dini. Industrialisasi di Indonesia
barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk PDB atau pendapatan
nasional. Industrialisasi yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral
dalam penerapan tenaga dan angkatan kerja. Apabila kontribusi sektoral dalam
menyumbang pendapatan dan dalam penerapan tenaga kerja diperbandingkan,
maka struktur ekonomi Indonesia ternyata masih dualisme.
Boeke seoang ekonom Belanda mengatakan bahwa perekonomian
Indonesia berstruktur dualistis. Sebab dari segi penyerapan tenaga kerja dan sumber
kehidupan rakyat (53,69%), sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap
10,51% tenaga kerja.

6. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Keruangan
Pergesern sturktur ekopnomi secara makro-sektoral senada dengan
pergeserannya dengan keruanngan, ditinjau dari sudut pandang keruangan,
struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur
perkotaan. Hal ioni dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era
reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar
dibandingkan dengan di pedesaan., hal ini disebabkan pembangunan industri-
industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana
dan prasarana transportasi dan komunikasi.
Dengan demikian jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan
menjadi lebih sedikit, hal ini bukan semata-mata karena perpindahan pendudik
dari pedesaan ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik tetapi juga karena mekar dan
berkembangnya kota-kota khusunya di pulau Jawa sehingga terjadi penumoukan
penduduk disini. Disamping itu juga kehidupan masyarakat sehari-hari semakin
modern yang tercermin dari perilaku konsumtif masyarakat dan juga penerapan
teknologi modern untuk proses produksi oleh perusahaan-perusahaan.

7. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan
Struktur ekonomi dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggraan
kenegaraan. Ditinjau dari sini maka struktur perekonomian dapat dibedakan menjadi
struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau
kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang
berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa rakyat kebanyakan atau kalangan
pemodal dan usahawan.
Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan
dasawarsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN
dan BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama perekonomian
Indonesia. Baru mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam
perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan
melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar
dlam perekonomian nasional.

8. Struktur ekonomi ini arahnya untuk sementara adalah ke perekonomian
yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang
egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan
cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Maka akibatnya terjadi
ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang
mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya kita rasakan
sekarang yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya
investasi-investasi yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri.
Pada era revormasi ini struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada
strruktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian
dilibatkan dalam membangun perekonomian Indonesia. Misalnya dengan
memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil; dan menengah
karena mereka dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis
ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi
penyangga perekonomian Indonesia.

9. Struktur Ekonomi Dari Tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi
pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat
dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi.
Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan, dapat dikaikan
bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang
tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistis
pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau
kalangan atas pemerintahan. Pemerintah daerah atau kalangan pemerintahan
dibawah, beserta masyarakkkat dan mereka yang tidak memiliki akses ke
pemrintahan pusat, cenderungnya mereka hanya menjadi pelaksana saja, dan dalam
pembuatan perencanaan hanya sekedar sebagai pendengar.

10. Struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini
terpelihara rapi selama pemerintahan orde baru, hal ini disebabkan oleh
budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Walaupun
Indonesia sudah merdeka stengah abad dan menuju era globalisasi namun
budaya ini masih sulit untuk ditngalkan, dan bahkan cenderung dipertahankan.
Struktur perekonomian yang etatis dan sentralistis berkaitan erat.
Pemerintah Pusat menganggap bahwa Pemerintah Daerah belum cukup
mampu untuk diserahi tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.
Argumentasi yang sering dijadikan legitimasi adalah karena sebagai negara
sedang berkembang yang barau mulai melakukan proses pembangunan.
Sehingga dalam kondisi yang demikian diperlukan peran sekaligus dukungan
pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis, dan
sekaligus dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Namun demikian sejak awal
pembangunan jangka panjang tahap kedua (PJP II) struktur perekonomian yang
etatis dan sentralistis tersebut secara berangsur mulai berkurang kadarnya.

11. Keinginan untuk melakukan desentralisasi dan demokratisasi ekonomi
makin besar. Perubahan rezim pemerintahan dari orde baru ke rezim
pemerintahan era reformasi telah membawa angin segar bagi pemerintahan di
daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini seiring dengan
mulai diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan
struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis
menjadi desentralistis.

12. Kesimpulan
Jadi ditinjau secara makro-sektoral struktur perekonomian Indonesia
sesungguhnya masih dualistis. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama
sebagian besar penduduk masih sektor pertanian, yang berarti struktur
perekonomiannya masih agraris. Tetapi penyumbang utama pendapatan nasional
adalah sektor industri pengolahan, yang berati sturktur perekonomian industrial.
Dengan demikian secara makro-sektoral perekonomian Indonesia baru bergeser
dari strukturnya yang agraris menuju struktur yang industrial.
Pembangunan ekonomi memang senagaj diarahkan ke industrialisasi,
tentu saja hal ini menguangi kadar agraris struktur perekonomian. Hal ini sudah
menjadi konsensus nasional (GBHN 1999-2004). Namun yang disayangkan adalah
belum semua lapisan atau golongan masyarakat siap menghadapinya. Akibatnya,
ketika pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bermitra dalam pembangunan,
hanya mereka yang bermodal kuat dan pengusaha besar yang bisa berperan aktif
dalam pembangunan, dan masyarakat terpaksa harus puas menjadi penonton
dalam pembangunan. Jadi tidak heran jika struktur perekonomian kita dilihat dari
kacamata politik, cenderung berstruktur borjuis.

13. Struktur perekonomian Indonesia yang tengah kita hadapi saat ini
sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Sekarang kita sedang
beralih dari struktur yang agraris ke struktur industrial; dari struktur yang etatis ke
struktur yang borjuis; dari struktur pedesaan/tradisional ke struktur
perkotaan.modern, sementara dalama hal birokrasi dan pengambilan keputusan
sudah mulai desentralisasi.