Ringkasan dokumen tersebut adalah: Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut juga membahas sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah:
“Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”
4. Arti penting Otonomi
Daerah-Desentralisasi
Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan.
Sebagai sarana pendidikan politik.
Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik
lanjutan
Stabilitas politik
Kesetaraan politik (Political equality)
Akuntabilitas publik
5. sistem otonomi
Dalam literatur pemerintahan dikenal
adanya tiga sistem otonomi, yakni
Otonomi formil
Otonomi materil
Otonomi Riil
6. Prinsip-prinsip otonomi daerah yang
dianut oleh Undang-Undang No.32
Tahun 2004
•Otonomi Daerah yang
luas
•Otonomi yang nyata; dan
•Otonomi yang
bertanggungjawab
7. Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah
Di Indonesia
Warisan
kolonial
Pemerint
ah
Daerah
menurut
UUD
1945 dan
UU No.1
tahun
1945
Pemerint
ah
Daerah
menurut
UU No.1
tahun
1957
Pemerint
ah
Daerah
menurut
UU
No.18
tahun
1956
Pemerint
ah
Daerah
Menurut
UU No.22
tahun
1948
Pemerin
tah
Daerah
menuru
t UU
No.22
tahun
1999
Pemerint
ah
Daerah
menurut
UU
No.32
tahun
2004
8. Kelebihan dan Kekurangan
Otonomi DaerahKELEBIHAN
Dapat lebih memberdayakan
dan meningkatkan
kemampuan pemerintah
daerah.
Pemerintah daerah
mempunyai keleluasaan
dalam melakukan pengelolaan
pembangunan sesuai dengan
sumber daya yang tersedia.
Struktur organisasi dan
personil dapat ditentukan
sesuai dengan kebutuhan,
sehingga tidak terjadi
penggemukan
Dapat meningkatkan kualitas
dan efisiensi pelayanan publik.
Mempercepat terwujudnya
pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru di daerah.
Meningkatkan sosial budaya
KELEMAHAN
Terbatasnya jumlah dan kualitas
aparat pemerintah di daerah.
Penyerahan urusan sebagian
belum diikuti dengan penyerahan
pembiayaan, personil dan
peralatan.
Rendahnya tingkat pendapatan asli
di beberapa daerah.
Bias ekonomi, bias luar jawa dan
bias sumber daya alam.
Anggapan keseragaman kesiapan
daerah, sehingga pelaksanaannya
dilakukan secara serempak di
seluruh wilayah Indonesia.
Aspirasi masyarakat yang
berlebihan dapat menyebabkan
tidak terjadi integrasi antara
kepentingan daerah dengan
kepentingan nasional.
Tidak ada hirarkhi antara
kabupaten/kota dengan propinsi
Terdapat ambivalensi dan
9. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI INDONESIAPasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:
“Negara Indoesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik.”
Pasal 18 yang berbunyi:
“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan
kecil dengan bentuk sususnan pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undangdengan memandang dan mengingati
dasar pemusyawaratan dalam sistem pemeritahan negaradan
hak-hak asal-ususk dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa.”
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 dinyatakan antara lain:
“Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan
provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di
daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and loccale
rechts gemeenschappen) atau bersifat derah administrative
10. Menela’ah Undang-undang Otonomi Daerah
Nomor 32 Tahun 2004
• Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menganut prinsip pemberian
kewenangan yang seluas-luasnya, seperti halnya tertuang dalam
pasal Konsideran Menimbang Huruf b, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 10
ayat (2)
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan sisa atau residu
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada
Pemerintah Daerah, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 2 ayat
(3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2)
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menetapkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi
urusan Pemerintah. Hal ini tertuang pada pasal 10 ayat (3) mengenai
urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dipetegas pada