1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
MANAJEMEN
KEUANGAN
SEKOLAH
Disampaikan Oleh:
Feri Sunandar
Lusi Anggraeni
Pada Mata Kuliah Administrasi Pendidikan
Jurusan Tarbiyah/ Prodi PAI
Tahun 2023
&

2. Pengantar
Bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam
mengelola keuangan sekolah yang sesuai
dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel,
transparan, dan efisien
Menciptakan suasana sekolah yang
kondusif bagi peningkatan kinerja dan
kualitas sekolah
Memahami serangkaian proses
perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan monitoring serta
evaluasi penggunaan keuangan
yang sesuai dengan regulasi yang
berlaku
Pengelolaan
Keuangan
Mengintegrasikan nilai religiusitas
dan tanggungjawab disertai
kesadaran penuh untuk melakukan
pengembangan sekolah melalui
pengelolaan keuangan yang baik.

3. Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen
keuangan. Secara umum manajemen keuangan merupakan pengendalian atas fungsi-
fungsi keuangan yang meiputi kegiatan perencanaan, pengangggaran, pengelolaan,
pencarian, penyimpanan, pengendalian dan pemeriksaan keuangan.
Pada dasarnya, manajemen keuangan di tingkat satuan pendidikan tidak berbeda dengan
manajemen keuangan secara umum.
Depdiknas (2011) mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai
tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi
pencatatan, perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan
dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Penjelasan Umum

4. TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Mengelola
penggunaan dana
sekolah/
madrasah secara
transparan dan
akuntabel.
2024
2023
1
2022
2
Meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi
penggunaan dana
sekolah
3
Mendorong
pemanfaatan
dana sekolah
secara lebih
ekonomis
4
Mendorong
pemanfaatan
dana sekolah
secara lebih
ekonomis
Meminimalkan
penggunaan
anggaran sekolah
Mendorong
kompetensi
penanggungjawab
keuangan sekolah
5 6

5. Prinsip-prinsip Keuangan
Keadilan.
Efisiensi.
Transparansi.
Akuntabilitas

6. Keadilan.
Adanya kesempatan yang sama untuk mendapatkan
pelayanan publik yang berkualitas. Prinsip ini menjadi
penting pada organisasi yang menyediakan layanan publik,
seperti pendidikan, karena fokus pelayanan agar
masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam
mengakses pelayanan pendidikan. Pengelolaan keuangan
diselenggarakan untuk mendukung pencapaian pemerataan
kesempatan tersebut.

7. Efisiensi terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi
digambarkan sebagai perbaindingan yang terbaik antara masukan (input)
dan keluaran (output). Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran,
waktu, dan biaya.
Efisiensi

8. Transparansi
Transparansi berarti ada keterbukaan. Transparansi di bidang
pengelolaan berarti adanya keterbukaan dibidang pengelolaan keuangan
sekolah. Pada lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan yang
transparan berarti adanya keterbukaan akan kebijakan-kebijakan
keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan
penggunaan serta pertanggungjawabannya sehingga memudahkan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

9. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena
kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai
tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam
pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah
ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan
peraturan yang berlaku, pihak sekolah membelanjakan uang secara
bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang
tua, masyarakat, dan pemerintah

10. LANDASAN
HUKUM
Team Member Name Here
Team Member Name Here
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Pertama PP Nomor 19 Tahun 2005, dan PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua PP Nomor 19 Tahun 2005
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009
Standar Biaya Operasional Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/ MI, SMP/ Mts,
SMA/ MA, SD LB, SMP LB, dan SMA LB.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggarakan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan
dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016
tentang Komite Sekolah
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah dan Perubahannya, yaitu PP Nomor 35 tahun 2011, PP Nomor 70 Tahun
2012, PP Nomor 172 tahun 2014 dan PP Nomor 4 Tahun 2015

11. LANDASAN
HUKUM
Team Member Name Here
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 106/SJ tentang petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggrakan oleh Kabupaten/
Kota dan Belanja Daerah tanggal 1 Juli 2017
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/ PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana desa tanggal 4 April 2017
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 63 Tahun
2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

12. Perencanaan dan Pembelanjaan Dana Sekolah
Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Sekolah
Program-program yang direkomendasikan dari hasil EDS
Disusun program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja
Sekolah, terdiri dari RKJM (4 Tahun), RKT (1 Tahun) serta Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
RKAS
Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut
waktu pelaksanaannya ini menghasilkan Rencana Kerja Anggaran
Sekolah
Pada perencanaan pengelolaan dana perlu dilakukan analisis sumber-
sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh-dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.
RKAS ini merupakan Pedoman Pembiayaan
Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sehingga
terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan

13.  Untuk mewujudkan asas atau prinsip
penganggaran semua pendapatan dan
belanja sekolah harus dicantumkan dalam
RKAS dan disusun sesuai kemampuan dan
kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan
yang berlaku
 Semua dana yang terkumpul dialokasikan
untuk membiayai berbagai program dan
kegiatan sekolah yang disusun berdasarkan
skala prioritas
Reminder…

14. Proses Penyusunan RKAS
Text Here
Tim Pengembang Sekolah
(TPS) yang sudah terbentuk,
bertugas menyusun RKAS
yang merupakan bagian RKS.
Dalam penyusunannya,
didasarkan pada rencana kerja
satu tahun yang sudah disusun
sebelumnya.
1 2
Menyusun Rencana Biaya
(besar dana, alokasi, dan
sumber dana)
Sekolah merencanakan alokasi
anggaran biaya untuk
kepentingan satu tahun. Setiap
besarnya alokasi dana harus
dimasukkan semua asal
sumber dana, misalnya dana
dari rutin atau daerah/ pusat,
dari komite atau sumber dana
lainnya
3

15. Pembelanjaan Dana Sekolah
1 Pembelanjaan dana mengacu pada
perencanaan yang telah ditetapkan
2
3
Pembelanjaan harus mengacu pada
komponen-komponen yang telah
ditetapkan dalam RKAS
Memahami regulasi yang terkait
dengan pembelanjaan dan
pembukuan keuangan

16. Pemanfaatan Dana Sekolah
(sumber dana: BOS – Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022)
Pengembangan
Perpustakaan
Penerimaan
Peserta Didik Baru
Kegiatan
Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler
Pelaksanaan evaluasi
dan asesmen
pembelajaran
Pengembangan
Profesi pendidik
dan tenaga
kependidikan
Pembiayaan
langganan daya
dan jasa
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Penyediaan alat
multimedia
pembelajaran
Penyelenggaraan kegiatan
peningkatan kompetensi keahlian
(khusus SMK/ SMALB)
Pembayaran Honor

17. Pelaporan Pengelolaan Dana Sekolah
(Data Pendukung)
Buku Kas
Umum
Buku
Pembantu
Bank
Buku Pembantu
Kas
RKAS
Buku Pembantu
Pajak
Berita Acara
Pemeriksaan
Kas
Bukti
Pengeluaran

18. Mekanisme Pelaporan Penggunaan Dana Sekolah
(sumber dana: BOS)
LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET,
Realisasi
Penggunaan
Tiap Sumber
Dana
Rekapitulasi
Realisasi
Penggunaan
BOS
Laporan
Aset
Pencatatan Pelayanan
dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
Laporan ke Dinas
Pendidikan
Laporan Online
ke Laman BOS

19. Kesimpulan
Pengelolaan
keuangan
sekolah,
meliputi
tahapan
perencanaan,
pembelanjaan,
pelaporan,
pertanggungjaw
aban dan
pengawasan
pengelolaan
keuangan
1
Pengelolaan
keuangan
harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
keadilan,
efisiensi,
transparansi
dan
akuntabilitas
Pengelolaan
keuangan
harus mengacu
pada regulasi
yang berlaku
Pengelolaan
keuangan
sekolah terkait
erat dengan
perpajakan
2
3
4

20. Hatur nuhun….
Semoga Bermanfaat, Aamiin
YRA..