O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

15.725 visualizações

Publicada em

Presentasi dalam acara #KenduriDesa 25 Juni 2014
di Wonosobo

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset

  1. 1. MEMBANGUN(KAN) POTENSI/KEKUATAN DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 6/2014 TENTANG DESA Disampaikan dalam Jagongan Desa KabupatenWonosobo, 25 Juni 2014 Oleh: Farid Hadi Tim Sosialisasi UU Desa FDN
  2. 2. Latar Belakang • Desa mengatur dan mengurus hak asal usul dan hak tradisional. • Kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, urbanisasi, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. • Pasal 18B:2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang
  3. 3. Tujuan Pengaturan Desa a. Pengakuan dan penghormatan atas Desa dengan keberagamannya; b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan; e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. Meningkatkan pelayanan publik g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa h. Memajukan perekonomian i. Menjadi subjek pembangunan
  4. 4. Kedudukan Desa (dulu & kini) UU 32/2004 UU 6/2014  Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa. • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (hak berian), melainkan pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)
  5. 5. Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Musyawarah Desa Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes Klp. Dengan kepentingan khusus BagianWilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP- Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip dasar Pemerintahan Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasy/Adat
  6. 6. Kepala Desa • Masa jabatan 6 tahun, 3 kali periode. Kalau sudah tiga periode, tidak boleh menjadi kades di tempat lain di wilayah RI. • Boleh menjadi anggota partai politik tetapi dilarang menjadi pengurus partai politik. • Kades dilarang meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. • Syarat calon kades antara lain: (a) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; (b) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar – jadi tidak ada batas atas; © tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. • Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa melalui pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. • Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
  7. 7. Perangkat Desa • Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. • Perangkat desa bertugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. • Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. • Persyaratan pengangkatan perangkat desa: – berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; – berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; – terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan – syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Ada maksud agar jangan sampai terjadi “ganti kepala desa ganti perangkat desa”.
  8. 8. BPD • BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes. • Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan. • Jumlah anggauta ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan • Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  9. 9. Musyawarah Desa • Musyawarah Desa (Musdes) diselenggarakan oleh BPD. • Musdes atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang strategis (penataan Desa; perencanaan; kerja sama Desa; rencana investasi masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan/pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa (bencana, wabah, keamanan, dll). • Dengan demikian Musdes bukan lembaga yang permanen, melainkan forum perluasan dari BPD.
  10. 10. JENIS DAN Mandat Kewenangan Desa  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  Kewenangan lokal berskala Desa;  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. 11. UU Desa membangun(kan) Aset Desa  Setiap desa pasti memiliki aset yang harus dikenali oleh perangkat dan warganya  Selain fisik, desa memiliki aset sosial yang sangat besar  UU Desa bertujuan agar desa mampu mengelola aset untuk kesejahteraan warga
  12. 12. Sumberdaya (aset) Desa  Sumberdaya desa untuk melaksanakan kewanangan desa antara lain:  Keuangan Desa  Manusia  Sosial dan Budaya  Ekonomi  Alam  Keberhasilan desa bergantung pada bagaimana desa mengelola Sumberdayanya
  13. 13. Pembangunan Desa dalam UU Desa Bab IX Pembangunan Desa Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa (Desa Membangun) Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Membangun Desa) 13
  14. 14. Sumberdana melaksanakan Kewenangan (Pasal 90 PP No. 43/2014)  Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.  (Selain APB Desa, juga dapat didanai APBN & APBD)  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.  Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemda didanai oleh APBD
  15. 15. Penyaluran & Pengelolaan Pendapatan (Pemerintah) Desa  Penyaluran  Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa (Ps 91, PP 43/2014)  Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa (Ps 92, PP 43/2014)  Pengelolaan Keuangan meliputi  Perencanaan  Pelaksanaan  Penatausahaan  Pelaporan  Pertanggungjawaban
  16. 16. Perencanaan  RKPDesa (dan RPJMDesa) disusun berdasarkan Hasil Musyawarah Desa (Bulan Juni)  RKP Desa mulai disusun (Juli).  RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa (akhir September) - RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.  Kades dan BPD menyepakati Ranperdes APB (Oktober).  Paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati disampaikan oleh Kades kepada bupati/walikota melalui camat utk evaluasi  Penetapan Perdes tentang APB Desa (31 Desember).
  17. 17. Pengelolaan Belanja  Minimal 70% APB Desa utk penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Psl 100 PP 43/2014)  Maksimal 30% APB Desa utk  penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;  operasional Pemerintah Desa;  tunjangan dan operasional BPD; dan  insentif RT & RW.
  18. 18. Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa  Sumber Pendapatan (Pemerintah) Desa a. Pendapatan Asli Desa (pendapatan dari kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal Desa) b. Alokasi APBN (Dana Desa) - 10% dari dan di luar danaTransfer Daerah (on top) secara bertahap. c. Bagian Pajak & Retribusi Daerah (min. 10%) – 60% dibagi rata – 40% proporsi pajak & retribusi desa d. ADD (min. 10% Dana Perimbangan Daerah – DAK) e. Bantuan keuangan dr APBD Provinsi & Daerah f. Hibah & sumbangan yg tidak mengikat g. Lain-lain  InfoADD dan Bantuan Keuangan (Provinsi & Kab/Kota) harus disampaikan paling lambat 10 Hari setelah kebijakan umum, prioritas, serta plafon anggaran sementara disepakati bersama DPRD.
  19. 19. Contoh Pendapatan Desa  Perhitungan ADD Klaten (2013): DBH Kab Klaten : Rp42,610,173,638 DAU: Rp1,066,318,427,000 Jumlah Desa: 391  Rerata ADD: Rp283,613,453  Rerata DD (APBN 2014): Rp812,404,036  Hak desa (DD+ADD): Rp 1,096,017,489
  20. 20. Pelaporan dan Pertanggungjawaban  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tiap semester kepada bupati/walikota. (Juli & Januari)  Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran  Pemdes wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa, dan APBDesa kepada masyarakat melalui layanan informasi dan Musyawarah Desa (Ps 82 UU 6/2014)
  21. 21. Siklus Desa – Merintis Kemandirian RPJMDes 6 tahun RKPDes Jun-Sept APBDes Okt-Des Pelaksanaan Pengawasan Jan-Des th berj Laporan & Pertangjwbn RKPDes & APBDes Juli & Jan Siklus Kab APBDes – P Inklusi Gender dan Sosial
  22. 22. BUM Desa  Desa dapat membentuk BUM Desa  BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  BUM Desa melaksanakan pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi.  Dibentuk melalui Musdes & ditetapkan dg Perdes  Organisasi Pengelola terpisah dengan Organisasai Pemdes  Pengola berkewajiban mengurus BUMDesa sesuai AD & ART
  23. 23. Modal & pertanggungjawaban  Modal awal dari APB Desa  Modal BUM Desa terdiri dari  Penyertaan modal APB Desa  Penyertaan modal masyarakat  Penyertaan Modal APBDesa dapat bersumber dari  Bantuan Pemerintah  Bantuan Pemda  Aset desa yg diserahkan  Kekayaan BUM Desa adalah kekayaan desa yang dipisahkan  Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa (dalam Musyawarah Desa)
  24. 24. Peran camat  Peran Camat dalam penyelenggaraan desa antara lain:  Memfasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades  Memfasilitasi administrasi desa  Memfasilitasi pemilihan kepala desa  Memfasilitasi sinkronisasi pembangunan kawasan  Memfasilitasi batas desa  Memfasilitasi kerjasama antar desa  Memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum
  25. 25. APA YANG PERLU DISIAPKAN?  Tercapainya UU Desa ini bergantung pada kualitas perencanaan dan pengawasan implementasi agenda pembangunan desa. Hal terpenting yang perlu disiapkan adalah: i. sosialisasi UU harus dilakukan kepada seluruh komponen desa (Pemdes, BPD, OrganisasiWarga,Tokoh Adat; ii. pendidikan politik warga agar UU Desa diimplementasikan berbasis modal sosial yang berkarakter saling percaya dan inklusif; iii. pengelolaan anggaran desa harus diintervensi agar akuntabel dan transparans mengarah pada good governance; dan iv. Capacity building kepada pemerintah desa, BPD, Kader, dan SKPD Kabupaten.
  26. 26. “Desa Membangun” – Keluar dari Ketergantungan APBDes Swadaya

×