1.
INDONESIA

2.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DPD
PRESIDEN
BPK
MA
MENTERI-2
MENTERI2
DEKONSENTRASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DESENTRALISASI
DAERAH
OTONOM
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
MK
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL

3.
Pembagian
sumber pendapatan
Fanatisme daerah
•Putra daerah
•Aset daerah
Disintegrasi?

4.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia
saat ini berdasarkan sistem otonomi.
 Sistem otonomi dengan prinsip otonomi daerah yang
nyata dan seluas-luasnya, dalam arti daerah
diberikan kewenangan mengurus dan mengatur
semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi
urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UndangUndang ini.
 Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan
daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat.


5.
1. Sistem administrasi pemerintahan daerah
adalah kesatuan yang utuh antara berbagai
komponen dalam pemerintahan daerah yang
melakukan proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa
n, dan pengendalian untuk mencapai tujuan
pemerintahan daerah.
2. Komponen-komponen yang penting dalam
sistem administrsi Pemerintahan Daerah
adalah: 1) kewenangan, 2) organisasi, 3)
keuangan, dan 4) kepegawaian.

6.
3. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan
Pemerintah Pusat dibatasi hanya pada bidang politik
luar negeri, pertahahan keamanan, peradilan, fiskal
dan moneter, agama, dan kewenangan bidang lain.
Di luar enam kewenangan pemerintahan tersebut
merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah
terdiri atas Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Masing-masing
satuan pemerintahan tersebut sebagai badan
pemerintahan yang berdiri sendiri, tidak ada
hubungan hirarki. Hubungan antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
hubungan koordinasi yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

7.
5. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber
pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan
Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman
Daerah, dan sumber lain yang sah.
6. Menurut UU No. 32 Tahun 2004
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
untuk merekrut dan membina pegawai di
daerah

8.
N0. 5 Tahun 1974  Posisi pemerintah
Pusat Dominan yang dilaksanakan oleh
Kepala Daerah
 UU No. 22 Tahun 1999  Posisi DPRD
kuat dengan fungsi legislasinya
 UU No. 32 Tahun 2004  Posisi Gubernur
kuat sebagai wakil Pemerintah Pusat di
Daerah.
 UU

9.
• UU No 22 Th 1948, UU No 1 Th 1957, dan UU No 18
Th 1965.
• Pemda terdiri 3 tingkat : Pemda Tk I, Pemda Tk II, dan
Pemda Tk III.
• Penamaan sbb:
1. Propinsi/Kotaraya
2. Kabupaten/Kotamadya
3. Kecamatan/Kotapraja

10.
• UU No 5 Th 1974.
• Dati I (otonom) sekaligus wilayah Provinsi
(wilayah administrasi) dan Dati II sekaligus
wilayah kaupaten/kota (wilayah administrasi)
• Asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada
semua tingkat

11.
III. Model Semi Dua Tingkat dg Otonomi luas pada unit
dasar
• UU No 22 Th 1999 jo UU 32 Th 2004.
• Pemda terbagi atas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Provinsi menganut asas Dekonsentrasi dan
Desentralisasi terbatas.
• Kabupaten/Kota menganut asas desentralisasi.
• Provinsi merupakan wilayah administrasi sekaligus
daerah otonom (terbatas).
• Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom penuh
(luas).

12.


Dalam era reformasi konsep desentralisasi lebih
menguat Hal ini ditandai dengan berlakunya UU Nomor
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004.
Kebijakan ini tentunya sejalan dengan semangat
reformasi, meskipun demikian dalam implementasinya
ternyata belum benar-benar dapat mewujudkan otonomi
daerah.

13.


Sebagian besar urusan pemerintahan telah diserahkan
kepada daerah disertai dengan dukungan
fiskalnya, tetapi pengelolaannya belum berdampak
signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat.
Hal ini diantaranya terlihat dari: fenomena tingginya
political cost yang harus dikeluarkan untuk membiayai
proses demokrasi di daerah, sementara di lain pihak
terdapat fenomena masih rendahnya tingkat pendidikan
pada sebagian besar lapisan masyarakat, tingginya
angka kemiskinan di daerah-daerah, masih rendahnya
indeks pembangunan manusia, dan terbatasnya
penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di
berbagai daerah.