-

1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN
WAWASAN NUSANTARA
Makalah ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan yaang dibina oleh Rose Fitria Lutfiana, M.Pd.
Disusun Oleh Kelompok 6:
Lily Maulidya N. W. (202110140311200)
Yonanda Winasis Aljabar (202110140311203)
Reynaldo Kundrat Junior (202110140311213)
Alfina Damayanti (202110140311216)
Mustika Aurelia (202110140311228)
Diva Faizah (202110140311230)
Salsabil Setya Rahmatul Jannah (202110140311234)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
2022/2023

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya
sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi
dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Kami sangat
berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca
praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa
bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena
keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan
makalah ini.
Malang, 09 Oktober 2022
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................. i
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang............................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................2
1.3 Tujuan Penulisan.........................................................................................2
1.4 Manfaat Penulisan.......................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Wawasan Nusantara ..................................................................4
2.2 Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara................................2
2.3 Asas Wawasan Nusantara ...........................................................................3
2.4 Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara .......................4
2.5 Implementasi Wawasan Nusantara dan Berbagai Tantangannya................4
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan .................................................................................................6
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................7

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan dan
adat istiadat. Oleh karena itu, perlu ada cara pandang dan sikap yang sama
mengenai diri dan lingkungannya. Indonesia merupakan negara yang beraneka
ragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan teori-teori
tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran
aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu
wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan rumusan
pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Banyak pengertian tentang
wawasan nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan nusantara
yang diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat
di Lemhanas tahun 1999.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman
memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna
memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelenggarakan
kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas
hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, ideologi,
aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya
dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah. Upaya
pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatu
konsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin
kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri.
Dengan demikian, wawasan nusantara mencakup semua aspek
kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan
kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina dan
membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Untuk itu,
pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara disusun atas
dasar hubungan timbal balik antara semua aspek dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan nasional. Dari pengertian di atas maka pengertian yang

5. digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan nusantara sebagai
geopolitik Indonesia, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai
serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk
mencapai tujuan nasional.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam menyusun makalah ini, kami akan membatasi masalah yang
akan dibahas dan disusun pada rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.
1. Pengertian Wawasan Nusantara
2. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
3. Asas Wawasan Nusantara
4. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
5. Implementasi Wawasan Nusantara dan Berbagai Tantangannya
1.3 Tujuan Penulisan
Pembuatan makalah ini bertujuan untuk menjawab rumusan
masalah, yaitu sebagai berikut.
1. Dapat Memahami Pengertian Wawasan Nusantara
2. Dapat Memahami Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
3. Dapat Memahami Asas Wawasan Nusantara
4. Dapat Memahami Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan
Nusantara
5. Dapat Memahami Implementasi Wawasan Nusantara dan Berbagai
Tantangannya
1.4 Manfaat Penulisan
Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
yang lebih spesifik kepada pembaca khususnya mahasiswa mengenai
pengertian wawasan nusantara serta kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan
nusantara. Selain itu, penulisan makalah ini juga diharapkan dapat memberikan

6. pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa mengenai asas wawasan
nusantara, serta aspek Trigatra dan Pancagatra dan juga pengimplementasian
wawasan nusantara dan berbagai tantangannya di Indonesia.

7. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Wawasan Nusantara
Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada satu
pendapat pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas Tahun 1999 sebagai
berikut. “Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional”.
Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan
Nusantara. Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa Jawa) yang berarti
pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan,
tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan
cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau
atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.
Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, ian
yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan
Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai
pengganti nama Indonesia. Sedangkan secara terminologis, Wawasan menurut
beberapa pendapat dari para ahli yaitu sebagai berikut.
1. Prof. Wan Usman
Menurut Prof. Wan Usman, wawasan nusantara adalah cara pandang
bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan
dalam segala aspek kehidupan yang beragam.
2. Munadjat Danusaputro
Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan nusantara adalah cara
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi

8. yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan
berdasarkan asas nusantara.
3. Samsul Wahidin
Menurut Samsul Wawasan Nusantara merupakan cara memahami,
cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir dan bertingkah
laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis,
sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagatra.
4. Sumarsono
Menurut Sumarsono, wawasan nusantara merupakan nilai yang
menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di
seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku,
paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan
merupakan identitas atau jati diri Bangsa Indonesia. Wawasan nusantara
sebagai cara pandang Bangsa Indonesia tentang merupakan gejala sosial
yang dinamis dengan tiga unsur:
 Wadah dari wawasan nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI
berupa nusantara dan organisasi negara RI sebagai kesatuan utuh.
 Isi wawasan nusantara adalah inspirasi bangsa Indonesia berupa cita-
cita nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
 Tata laku dari wawasan nusantara adalah tindakan bangsa Indonesia
untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila
dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan nusantara.
2.2 Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan
nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan.
Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah
menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan
wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik
Indonesia.

9. A. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan
nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan
nasional.
B. Fungsi Wawasan Nusantara
Jika mengacu pada pengertian wawasan nusantara, sebenarnya
fungsi utama dari wawasan nusantara adalah sebagai panduan, pedoman,
acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan nusantara
sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu:
 Wawasan Pertahanan dan Keamanan Nasional : Mengarah pada
pandangan geopolitik Negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup
tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Wawasan Kewilayahan Indonesia : Termasuk pemahaman mengenai
batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan
negara lain.
 Wawasan Pembangunan : Dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti
sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara,
ekonomi, dan sosial ekonomi.
 Konsep Ketahanan Nasional : Konsep ketahanan sosial yang memegang
peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta
pertahanan keamanan nasional.
C. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih
mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan
tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme
yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut

10. merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat
kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan
penghayatan wawasan nusantara.
2.3 Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang
wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar
tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan ada
6 asas wawasan nusantara yang wajib kita pahami, diantaranya:
1. Asas Solidaritas
Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk
pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling
percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa
sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian
terhadap orang lain.
Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh
masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa.
Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta
kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi
kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.
2. Asas Kejujuran
Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas
wawasan nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak
hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi
tercapainya kemajuan.
3. Asas Kesamaan Tujuan
Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di
masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang
bersama-sama mengusir para penjajah.
4. Asas Keadilan
Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam
mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional tidak

11. boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan
kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek
kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta
sosial.
5. Asas Kerja Sama
Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama
akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta
koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar
terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab
kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan
suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap
implementasi wawasan nusantara.
6. Asas Kesetiaan
Dengan adanya kesetiaan antar masyarakat dan juga kesadaran
masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat dipastikan bahwa akan
mencapai tujuan dan persatuan dalam kebhinekaan. Salah satu contoh asas
kesetiaan adalah Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945.
2.4 Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara
pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang
dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial
(Pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan
kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra
merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra
yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik
dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara
trigatra dan pancagatra.

12. 1. Aspek Aspek Trigatra
a) Letak dan Bentuk Geografis
Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam
peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut
merupakan suatu kepulauan. Kepulauan itu terletak antara Benua Asia
di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta Samudra
Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak
geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka
dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kedudukan geografis di
tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.
Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga
segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya,
Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak
asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6º LU–11º LS, 95º BT–141º
BT, dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang
garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim
hujan dan kemarau.
b) Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu
tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang
mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut.
1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran,
pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi
positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan
kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force).
Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan
usaha peningkatan kualitas penduduk.
2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur,
kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

13. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan
jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan
penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan
sebagainya.
3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat
memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu
penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan
kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan
cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth
centers), pusat-pusat industri, dan sebagainya. Kemampuan
penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk
dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.
c) Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di
atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi.
Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas
di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-
sumber alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-
sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-
sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna.
Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat
diutarakan, bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber
mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian maupun bahan-
bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.
Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan
penyebarannya tidak merata. Sehingga menimbulkan ketergantungan
dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2
(dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan
berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya saing.

14. 1) Asas Maksimal
Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan
harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.
2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh
menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam.
3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa
bersaing dengan sumber daya alam negara lain.
2. Aspek–aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang
menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat
dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma
tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai berikut.
a) Ideologi
Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of
principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi
adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep
yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang
ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan
ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun
secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam
strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus
diperhatikan.
1) Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh
WNI.
2) Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh
WNI.
3) Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya.

15. 4) Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan
kedinamisan.
5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup
berbangsa dan dijadikan alat untuk menyejahterakan dan
mempersatukan masyarakat.
6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus
mewujudkan cita-cita bangsa dengan melaksanakan GBHN dengan
mengedepankan kepentingan bangsa.
7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius,
demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Menumbuhkan sikap
positif terhadap warga negara dengan meningkatkan motivasi untuk
mewujudkan cita-cita bangsa.
b) Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan
yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan
politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang
memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi
sebagai output. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara
sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan.
Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang
politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara
keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan
pencerminan dari demokrasi Pancasila.
c) Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan
masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi industri
dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan
ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan
kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara.
Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem
ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

16. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism,
etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Struktur ekonomi
dimantapkan secara seimbang dan selaras antar sektor. Pembangunan
ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan
seimbang antarwilayah dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus
ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Ketahanan
di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional
yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis
dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan.
d) Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik
budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan,
halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam
maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan
penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya
merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga
masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan
segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
e) Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi
dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa
Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan
kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa
dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipoleksosbudhankam

17. disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk
menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan Nasional. Prinsip-
prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila,
landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan
nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang
melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem
pertahanan dan keamanan nasional (Sishankamnas) dan sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).
2.5 Implementasi Wawasan Nusantara dan Berbagai Tantangannya
Penerapan nyata wawasan nusantara dapat dilakukan melalui cara
berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan nusantara
sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup
bernegara serta bermasyarakat. Berikut penerapan wawasan Nusantara dan
Tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya di era:
1. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara di bidang pertahanan dilakukan
dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela Tanah Air,
serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang
berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu
daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir membangun sarana
serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengamanan wilayah Indonesia.
2. Implementasi di Bidang Politik
Implementasi wawasan nusantara di bidang politik juga
dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan
dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contoh implementasi wawasan
nusantara di bidang politik yaitu menjalankan komitmen politik pada
lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan

18. persatuan serta kesatuan bangsa. Keikutsertaan Indonesia di dalam politik
luar negeri, dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh
wilayah Indonesia.
3. Implementasi di Bidang Ekonomi
Implementasi wawasan nusantara di bidang ekonomi terdapat pada
pemanfaatan kekayaan alam di indonesia sambil menjaga kelestarian
lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang
strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian
negara.
Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta
pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di tiap-tiap
daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu.
4. Implementasi di Bidang Sosial
Implementasi wawasan nusantara di bidang sosial berada pada
saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman
yang ada di Tanah Air. Mulai dari perbedaan, suku, ras, agama hingga
budaya. Upaya lainnya juga ada pada pelestarian serta pengembangan
budaya Indonesia dan menjadikan budaya sebagai tujuan wisata yang
memberikan sumber penghasilan daerah atau nasional.
Sementara tantangan yang akan dihadapi dalam Implementasi
Wawasan Nusantara di Era Modern, diantaranya:
1) Perkembangan Pesat Teknologi
Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global
dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan
tersendiri untuk Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan ini
dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat
dalam berbangsa dan bernegara.
2) Kapitalisme
Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan
kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu
untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung

19. dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan
kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri.
3) Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan negara harus
dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam
bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan
Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top
Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya
manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan
keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas.
Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah
tertinggal.

20. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada satu
pendapat pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan
MPR Tahun 1999 yaitu sebagai berikut, “Cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai
strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.
Kedudukan wawasan nusantara yaitu menjadi landasan visional
dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan nusantara
adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam
bernegara. Sedangkan wawasan nusantara bertujuan untuk mewujudkan
nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang
lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, suku bangsa atau daerah.
Asas wawasan nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar
yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat
agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan
ada 6 asas wawasan nusantara yang wajib kita pahami, diantaranya yaitu asas
solidaritas, asas kejujuran asas kesamaan tujuan, asas keadilan, asas kerjasama,
dan asas kesetiaan.
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara
pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang
dinamakan astagatra, yang meliputi aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial
(Pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan
kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra
merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra
yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik

21. dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara
trigatra dan pancagatra.
Penerapan nyata wawasan nusantara dapat dilakukan melalui cara
berpikir, bersikap, bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan nusantara
sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup
bernegara serta bermasyarakat. Terdapat penerapan wawasan nusantara dan
tantangan yang dihadapi dalam perwujudannya atau pengimplimentasian di
bidang pertahanan dan keamanan, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang
sosial.

22. DAFTAR PUSTAKA
Adi Sumardiman, dkk. (1982). Wawasan Nusantara, Jakarta : Yayasan Harapan
Nusantara.
Chaidlr Basrie. (2002). Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan
Nasional. Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas.
Purwoko Adi Arief. (2020). Jurnal Pendidikan Pemikiran Islam. The Material of
Wawasan Nusantara as Indonesian Geopolitic Note and the Implementation in
Islamic State University. Islamic State Institute of Pontianak. Pontianak.
Sobana, An. (2002). Wawasan Nusantara. Jakarta: Dikti Depdiknas.
Warassih Asih. (1985). Pelestarian Sumber Kekayaan Daya Perikanan Sebagai
Implementasi Wawasan Nusantara beserta Ketentuan Hukum yang Berkaitan
Dengannya. Yogyakarta.