PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (POK)
KELUARGA BESAR MAHASISWA (KBM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2010

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (POK)
KELUARGA BESAR MAHASISWA (KBM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2010
MUQADDIMAH
Kampus adalah suatu lingkungan pendidikan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya
yang disebut sivitas akademik (masyarakat akademis). Dikatakan demikian karena warga kampus
melaksanakan kegiatan akademis baik bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.
Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat
ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh
kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk akademis memiliki sistematika
dan kerangka berfikir yang sistematik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis,
sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan
bahwa masyarakat akademis bersifat ekslusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk
memelihara karakter dan citra khasnya.
Disamping adanya tradisi, dalam masyarakat akademis diperlukan adanya peraturan-peraturan
bersama yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang
secara sinergis mengatur tata tertib masyarakat akademis dikampus sebagai insan cita demokratis
untuk melakukan sebuah perubahan mencapai cita-cita dan tujuan pendidikan. Jika tradisi
memberikan pemantapan pada kehidupan akademik dikampus, maka peraturan digariskan sebagai
wadah penyesuaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus akan terpelihara
secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh
sivitas akademika dan elemen-elemen kampes lainnya.
Dari pandangan diatas dan untuk mewujudkan landasan tersebut, maka mahasiswa Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menghimpun diri dalam suatu organisasi
kemahasiswaan yang bernama Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dasar Organisasi
Dasar organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip
sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal 2
Tujuan Organisasi
1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik
dan atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu
pengtahuan , teknologi dan atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi bdean atau bakat dan
minat dan atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
Pasal 3
Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab
1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan kelengkapan struktural di IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
2. Organisasi Kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perwakilan mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk menampung aspirasi, minat
dan bakat mahasiswa;
b. Wahana komunikasi antarmahasiswa;
c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuan dan
intelektual yang berguna bagi masyarakat;
d. wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, palatihan keterampilan, organisasi,
manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi
dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma
akademis, etika, moral dan wawasan kebangsan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara
mahasiswa antara mahasiswa dengan pimpinan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan
tetap berpedoman bahwa pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan penanggung
jawab segala kegiatan organisasi kemahasiswaan dikampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Pasal 4

Istilah dan Singkatan
Yang dimaksud dengan:
1. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang merupakan lembaga tertinggi legislatif dalam lembaga
organisasi kemahasiswaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan lembaga tertinggi ksekutif
dalam lembaga organisasi kemahasiswaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. SEMA-F adalah Senat Mahasiswa Fakultas yang merupakan lembaga tertinggi legislatif
dalam lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dikampus IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
4. DEMA-F adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang merupakan lembaga tertinggi
ksekutif dalam lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dikampus IAIN Syekh
Nurjati Cirebon.
5. HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat
Jurusan dikampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa organisasi wadah pengembangan kegiatan minat,
bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
BAB II
SENAT MAHASISWA (SEMA)
Pasal 5
Keanggotaan
1. Anggota SEMA dipilih dari calon legislatif partai peserta pemilu raya yang pelaksanaanya
diatur tersendiri.
2. Anggota SEMA ditetapkan dan dilantik oleh pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Keanggotaan SEMA dapat gugur apabila:
a. Meninggal Dunia
b. mengundurkan diri yang mekanismenya diatur dalam tata tertib SEMA
c. Tidak lagi menjadi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
d. Diminta mundur oleh mahsiswa dari keanggotaan SEMA dengan ketentuan tersendiri.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban
1. Mengawasi ketua DEMA dalam melaksanakan Garis Besar Haluan Program (GBHP)
lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ketetapannya.
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak
terkait.

3. Memperjuangkan hak-hak mahasiswa secara maksimal dalam konteks akademik dan
kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. SEMA wajib mengadakan pertemuan koordinasi dengan seluruh komponen lembaga
kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. SEMA wajib membahas Rancangan Undang-undang dan peraturan serta usulan-usulan yang
diajukan DEMA
6. Setiap anggota SEMA memiliki ha inisiatif, interpelasi dan budget.
7. Setiap anggota SEMA wajib menjalankan tugas dan funsinya sebagai wakil mahasiswa.
8. wajib melaksanakan tata tertib SEMA.
Pasal 7
Wewenang
Senat Mahasiswa Berwenang:
1. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Meminta proress report DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.
4. Mengesahkan dan menunda atau membatalkan Rancangan Undang-undang yang dibahas atau
diusulkan DEMA.
5. Mengontrol, menegur, mengkritik dan memberikan saran kepada DEMA, DEMA-F,SEMA-F,
HMJ, UKM dan lembaga kemahasiswaan lainnya.
6. Melakukan pemanggilan kepada siapapun dan pihak manapun yang dipandang perlu.
7. Menyidangkan suatu persengketaan, orang atau pihak yang diduga bersalah melalui ketentuan
tersendiri.
8. Memberikan sanksi kepada siapapun dan pihak manapun dalam lingkungan Keluarga Besar
Mahasiswa (KBM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan ketentuan tersendiri.
9. Bila pandangan SEMA, DEMA tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari
ketetapan yang diatur dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswan (POK), maka SEMA
berwenang mengeluarkan memorandum dengan batas waktu dengan batas waktu satu bulan,
jika setelah bats waktu tersebut DEMA belum melaksanakan maka SEMA berwenang
mengadakan sidang Istimewa.
10. Apabila dalam sidang istimewa tersebut SEMA memutuskan untuk memberhentikan
kepengurusan DEMA maka SEMA berhak untuk mengajukan surat rekomendasi kepada
pimpinan lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk mencabut Surat Keputusan (SK)
Kepengurusan DEMA tersebut.

11. Kekosongan posisi DEMA diisi oleh Dewan Presidium yang dibentuk dan di SK-kan oleh
Ketua SEMA IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan ketentuan yang ditentukan hingga pemilu
raya berikutnya.
Pasal 8
Pimpinan SEMA
1. Pimpinan SEMA terdiri dari seorang ketua merangkap sebagai anggota, wakil ketua
merangkap anggota yang jumlahnya sisesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya disebut
pimpinan SEMA.
2. Pimpinan dipilih, dan titetapkan dalam persidangan SEMA.
3. Tugas dan wewenang pimpinan SEMA:
a. Mengatur administrasi SEMA
b. Memimpin sidang, rapat dan musyawarah SEMA
c. Memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban SEMA
d. Berhak memberikan mandat kepada pimpinan dan atau anggota SEMA
4. Pimpinan SEMA tidak berhak mangatasnamakan SEMA dalam mengeluarkan ketetapan
kecuali hasil keputusan musyawarah SEMA.
Pasal 9
Persidangan
1. Tata tertib sidang diputuskan dalam pesidangan SEMA
2. Sidang SEMA terdiri dari sidang pleno, sidang pimpinan, sidang komisi, sidang umum dan
sidang istimewa.
Pasal 10
1. Sidang Pleno SEMA adalah sidang yang dihadiri minimal setengah lebih satu dari anggota
SEMA untuk menetapkan keputusan SEMA.
2. Sidang pleno dapat diadakan atas usulan pimpinan SEMA dan atau atas usul setengah lebih
satu anggota SEMA dan atau usulan minimal tiga komisi.
3. Keputusan sidang pleno SEMA bersifat mengikat kedalam dan atau keluar yang hanya dapat
dibatalkan oleh sidang pleno lainnya.
Pasal 11
Sidang pimpinan adalah sidang yang dihadiri oleh ketua SEMA dan ketua ketua komisi untuk
mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan.
Pasal 12
Sidang komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota komisi untuk membahas dan merancang
keputussan-keputusan SEMA.

Pasal 13
Sidang umum adalah sidang yang diikuti oleh seluruh elemen lembaga kemahasiswaan yang ada di
IAIN Syekh Nurjati Cirebon untu meminta proress report DEMA.
Pasal 14
Sidang istimewa adalah sidang yang dihadiri setengah lebih satu dari anggota SEMA dengan agenda
utama untuk membahas tindak lanjut memorandum kepada DEMA dan atau untuk memberhentikan
kepengurusan DEMA.
BAB III
DEWAN EKEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
Pasal 15
Kepengurusan
1. Kepengurusan DEMA sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
bendahara yang merangkap sebagai anggota, selanjutnya disebut sebagai pengurus divisi dan
bidang-bidang.
2. Penyusunan kepengurusan dan pembentukan divisi dan bidang-bidang merupakan hak
preogratif Ketua DEMA.
3. Kepengurusan DEMA dilantik dan dikukuhkan oleh pimpinan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Ketua DEMA wajib memfungsikan seluruh kepengurusan DEMA.
5. Pengurus DEMA wajib bertanggung jawab kepada Ketua DEMA.
Pasal 16
Ketua DEMA
1. Ketua DEMA adalah ketua umum DEMA yang dipilih oleh mahasiswa melalui pemilu raya
dengan suara terbanyak.
2. Ketua DEMA merupakan pemegang kebijakan tertinggi di DEMA.
3. Masa jabatan DEMA adalah satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan setelah itu
tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Ketua DEMA bertanggung jawab kepada SEMA.
Pasal 17
Wewenang
DEMA Berwenang:

1. Mengadakan acara, kegiatan, dan aksi diluar ataupun didalam lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon dengan mengatasnamakan selama lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon selama tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku.
2. Membentuk kebijakan-kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Membentuk kepanitiaan dalam setiap pelaksanaan program DEMA.
Pasal 18
Hak da Kewajiban
1. DEMA dapat mengajukan Rancangan Undang-undang dan peraturan kepadfa SEMA.
2. DEMA barhak mewakili lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon kedalam atau
keluar kampus.
3. DEMA berhak member usul kepada UKM, SEMA dan komponen lain lembaga
kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. DEMA berhak memberikan penghargaan kepada pihak-pihak ya ng dianggap berjasa.
5. DEMA berhak melakukan koordinasi dengan pihak rektorat dan lembaga lainnya di IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
6. DEMA berkewajiban mentaati POK dan GBHK serta ketentuan lainnya yang berlaku
dilembaga kemahasiswan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. DEMA wajib menjawab dan menaggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan SEMA.
8. DEMA berkewajiban menjaga, mempertahankan dan membela dama baik dan keutuhan
lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dari gangguan pihak lain.
Pasal 19
Sidang Kabinet DEMA
1. Sidang Kabinet adalah sidang yang diikuti kepengurusan DEMA untuk menetapkan kebijakan
DEMA dalam melaksanakan POK dan GBHK lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
2. Mekanisme pelaksanan sidang diatur tersendiri oleh DEMA.
BAB IV
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS (DEMA-F)
Pasal 20
Kepengurusan
1. Ketua DEMA-F dipilih oleh mahasiswa secara langsung dalam pemilu raya jurusan dengan
suara terbanyak.
2. Masa Jabatan Ketua DEMA-F adalah satu tahun terhitung sejak ditetapkan dan setelahnya
tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

3. Kepengurusan DEMA-F sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan
bidang-bidang.
4. Penyusun struktur kepengurusan DEMA-F adalah hak prerogratif Ketua DEMA-F.
5. Kepengurusan DEMA-F di-SK-kan oleh DEMA.
6. Kepengurusan DEMA-F dilantik dan dikukuhakan oleh Dekan Fakultas.
7. Ketua DEMA-F merupakan pemegang kebijakan tertinggi DEMA-F.
8. Ketua DEMA-F bertanggung jawab kepada SEMA-F.
9. Ketua DEMA-F bertanggung jawab kepada DEMA.
Pasal 21
Wewenang
DEMA-F Berwenang:
1. Mengadakan acara, kegiatan dan aksi diluar atau didalam lingkungan kampus IAIN Syekh
Nurjati Cirebon dengan mengatasnamakan mahasiswa fakultas masing-masing selama tidak
bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.
2. Membuat kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan program kerja
DEMA-F.
3. Mambentuk kepanitiaan untuk melaksanakan program kerja DEMA-F
Pasal 22
Hak dan Kewajiban
1. DEMA-F dapat mengajukan rancangan peraturan kepada SEMA-F.
2. DEMA-F berhak mewakili mahasiswa fakultas ke dalam dan atau ke luar kampus.
3. DEMA-F berhak member usul dan pendapat kepada SEMA-F.
4. DEMA-F berkewajiban mentaati POK dan segala ketentuan lain yang berlaku dalam
lingkungan lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. DEMA-F wajib menjawab dan menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan
SEMA-F.
BAB V
SENAT MAHASISWA FAKULTAS (SEMA-F)
Pasal 23
Keanggotaan
1. Anggota SEMA-F dipilih dari calon legislatif partai pemilu raya fakultas dan atau utusan dari
tiap HMJ yang berada dalam fakultas tersebut.

2. Anggota SEMA-F ditetapkan dan diambil sumpahnya oleh pimpinan fakultas atau Dekan
fakultas.
3. Keanggotaan SEMA-F dapat hilang dan diganti melalui ketentuan tersendiri yang diatur
dalam tata tertib SEMA-F.
Pasal 24
Tugas dan Wewenang
SEMA-F sekurang-kurangnya berwenang:
1. Merumuskan norma-norma yang berlaku dilingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat
fakultas.
2. Membuat peraturan dalam rangka pelaksanaan POK yang mengikat kedalam.
3. Mengesahkan, menunda atau membatalkan rancangan peraturan yang dibahas atau diusulkan
DEMA-F.
4. Mengontrol, mengatur, mengkritik dan memberikan sarn kepada DEMA-F.
5. SEMA-F berwenang mengadakan sidang istimewa fakultas.
6. Bila pandangan SENA-F, DEMA-F tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari
ketetapan yang diatur dalam POK dan GBHK, maka SEMA-F berwenang mengeluarkan
memorandum dengan batas waktu dua minggu, jika setelah batas waktu tersebut DEMA-F
belum melaksanakan , maka SEMA-F berhak mengadakan sidang istimewa fakultas.
7. Meminta progress report DEMA-F, HMJ atas pelaksanaan program kerjanya.
8. Mengadakan persidangan terkait dengan fungsi legislatif.
Pasal 25
Hak dan Kewajiban
1. Setiap anggota SEMA-F memiliki hak inisiatif, hak interpelasi, dan hak badget.
2. Setiap anggota SEMA-F wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil mahasiswa
tingkat fakultas yang bertanggung jawab.
3. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa di tingkat fakultas secara berkala.
Pasal 26
Kepengurusan
1. Kepengurusan SEMA-F terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua
merangkap anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang selanjutnya disebut
sebagai pimpinan SEMA-F.
2. Pimpinan SEMA-F dipilih dan ditetapkan dalam sidang SEMA-F.
3. Tugas dan wewenang pimpinan SEMA-F.
a. Menegatur administrasi SEMA-F.

b. Memimpin sidang SEMA-F.
c. memimpin setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban SEMA-F.
4. Pimpinan SEMA-F tidak berhak mengatasnamakan SEMA-F dalam mengeluarkan ketetapan
keputusan kecuali hasil keputusan sidang SEMA-F.
BAB VI
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)
Pasal 27
Kepengurusan
1. Ketua HMJ dipilih oleh mahasiswa jurusan yang mekanismenya diatur tersendiri.
2. Masa jabatan ketua HMJ adalah satu tahun terhitung sejak ditetapkan dan selanjutnya dapat
tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
3. Kepengurusan HMJ sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris bendahara dan ketua-
ketua bidang, yang selanjutnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH) HMJ.
4. Penyusunan pengurus HMJ adalah hak preogratif ketua HMJ.
5. Kepengurusan HMJ si SK-kan oleh DEMA-F.
6. Pengurus HMJ dikukuhkan oleh ketua HMJ.
7. Ketua umum HMJ merupakan pemegang kebijakan tertinggi ditingkat HMJ.
8. Ketua umum HMJ wajib memfungsikan seluruh kepengurusan HMJ.
9. Ketua umum HMJ wajib bertanggungb jawab kepada DEMA-F.
Pasal 28
Wewenang
HMJ berwenang :
1. Mengadakan acara, kegiatan dan aksi diluar atau didalam lingkungan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon dengan mengatasnamakan mahasiswa jurusan selama tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.
2. Membuat kebijakan-kebijakan internal yang dianggap perlu dalam melaksanakan program
kerja HMJ.
3. Membentuk kepanitiaan dalam setiap pelaksanaan program kerja.
Pasal 29
Hak dan Kewajiban
1. HMJ berhak mewakili mahasiswa program studi kedalam dan atau ke luar kampus.
2. HMJ berhak memberikan pendapat atau usul kepada DEMA-F.

3. HMJ berkewajiban mentaati POK dan segala ketentuan lain yang berlaku dalam lingkungan
lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. HMJ waji menjawab dan menanggapi teguran kritik dan saran yang disampaikan mahasiswa
dan atau komponen lain dalam lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
Pasal 30
UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan
kemahasiswaan dan sebagai lembaga otonom di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Pasal 31
Keanggotan
Anggota UKM adalah mahasiswa yang telah menjalani persyaratan yang diselenggarakan oleh UKM
masing-masing.
Pasal 32
Kepengurusan
1. Pembentukan kepengurusan UKM merupakan hak otonom menurut AD/ART masing-masing
UKM.
2. Ketua UKM dipilih oleh anggota UKM masing-masing melalui mekanisme pemilihan yang
berlaku di UKM tersebut.
3. Ketua UKM bertanggung jawab kepada anggotanya.
4. Kepengurusan UKM si SK-kan oleh Ketua DEMA.
5. Kepengurusan UKM dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua DEMA.
Pasal 33
Hak dan Kewajiban
1. UKM berhak:
a. Menyusun AD/ART masing masing sepanjang tidak bertentangan dengan POK IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
b. Mengadakan kegiatan didalam dan atau diluar lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
c. Melakukan koordinasi dengan SEMA, DEMA dan pihak Rektorat IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.

d. Mewakili Lembaga kemahasiswaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam lingkup kegiatan
masing-masing.
2. UKM berkewajiban;
a. Mentaati AD/ART masing-masing dan mentaati POK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
b. Menyerahkan sesenan kepengurusan dan program kerja kepada SEMA dan DEMA.
c. menjawb atau menanggapi teguran, kritik dan saran yang disampaikan oleh SEMA.
Pasal 33
Pembentukan, Pembubaran dan mekanisme pengajuan UKM baru
1. UKM dapat dibentuk dengan syarat:
a. Terdapat kesepakatan minimal 75% mahasiswa dari tiap jurusan yang dibuktikan dengan
tanda tangan dan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
b. mempunyai rancangan AD/ART.
c. Tidak ada kesamaan Visi, Misi dsan wilayah kerja UKM yang telah ada.
d. Disepakati oleh setengah lebih satu nggota SEMA.
2. UKM dunyatakan bubar apabila:
a. Membubarkan diri.
b. Dibubarkan oleh sidang umum SEMA, manakala dalam jangka waktu satu tahun tidak
melakukan kegiatan dan tidak melaporkan kegiatan kepada SEMA dan DEMA.
c. memiliki kesamaan Visi, Misi wilayah kerja dengan UKM lain melalui mekanisme
tersendiri.
d. melanggar POK IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
BAB VIII
KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI
Pasal 34
1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya
terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasasrkan kebutuhan
dengan berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata
cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA).
4. Calon ketua umum di masing-masing tingkatan minimal harus mempunyai indeks prestasi
komulatif (IPK) 3,00 dan minimal duduk disemester V dan maksimal susuk disemester VII.

5. Calon ketua harus memperoleh rekomendasi dari ketua Jurusan untuk tingkat Jurusan, Dekan
untuk tingkat Fakultas dan Rektor untuk tingkat kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
6. Rekomendasi calon ketua organisasi kemahasiswaan diatur oleh pimpinan IAIN Syekh
Nurjati Cirebon.
7. Anggota Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh
mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademnik.
8. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
SK-kan dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 35
1. Yang dimaksud dengan dana kegiatan mahasiswa adalah dana yang disalurkan ke Keluarga
Besar Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui pimpinan IAIN Syekh Nurjati
Cirebon.
2. Dana kegiatan mahasiswa dimanfaatkan sepenuhnya oleh dan untuk mahasiswa.
3. Penggunaan dana kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada:
a. Mahasiswa melalui alat kelengkapan yang berwenang sesuai dengan konstitusi KBM
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
b. Pihak Lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Pasal 36
Ketentuan mengenai mekanisme pengambilan, distribusi dan alokasi dana untuk kegiatan mahasiswa
diatur dalam ketetapan lembaga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
BAB X
PERUBAHAN POK
Pasal 37
Perubahan POK hanya dapat dilakukan oleh Senat Mahasiswa melalui sidang pleno Senat
Masahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam POK ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan
Keluarga Besar Mahasiswa dengan tidak bertentangan dengan POK ini.
Pasal 39
POK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.