O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan

11.704 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação

Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan

  1. 1. Kedudukan RTRW Kabupaten/Kota di Dalam Pembangunan daerah Termasuk KLHS dan Paduserasi RTRW
  2. 2. Penataan Ruang VS Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah (regional development) adalah upaya untuk memajukan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal Penataan ruang adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan wilayah Penataan ruang terdiri dari tiga instrumen utama, yaitu : 1. Perencanaan tata ruang wilayah 2. Pemanfaatan ruang atau implementasi rencana tata ruang wilayah 3. Pengendalian pemanfaatan ruang
  3. 3. Kenapa Harus Memiliki RTRW ? UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ps 14 menyatakan bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 11 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang yang antara lain meliputi pelaksanaan penataaan ruang wilayah kabupaten/kota dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota Keppres 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, ps 4 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pada RTRW
  4. 4. RTRW = Pisau Bermata Dua Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007 Pasal 69 s.d pasal 75 Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang memberikan persetujuan substansi.
  5. 5. Kapan RTRW Harus Selesai ? UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 78 ayat 4c mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April 2010. Apa sanksinya bila pada bulan April 2010 penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota belum selesai? Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis kabupaten/kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat terhambatnya pembangunan dan investasi Apakah penyesuaian RTRW Kabupaten/Kota harus menunggu penyesuaian RTRW Provinsi? Tidak, kabupaten dan kota dapat maju terlebih dahulu, sepanjang Gubernur memberikan rekomendasi
  6. 6. 1-2Bagaimana Proses LegalisasiRTRW ? Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RTRW Kabupaten/Kota, kemudian diajukan kepada Gubernur untuk diberi rekomendasi. Sebelum diberi rekomendasi oleh Gubernur, materi muatan RTRW terlebih dahulu akan diperiksa oleh BKPRD provinsi , tentang kesesuaiannya terhadap materi muatan RTRW Provinsi Dengan dilampiri Rekomendasi Gubernur RTRW Kabupaten/ Kota kemudian diajukan kepada Menteri PU selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN. Menteri PU, melalui Dirjen Penataan Ruang akan mengundang seluruh anggota Tim Pelaksana BKPRN (32 instansi) untuk membahas materi muatan RTRW Kabupaten/Kota
  7. 7. 2-2Bagaimana Proses LegalisasiRTRW ?Setelah semua masukan anggota Tim Pelaksanan BKPRN diakomodasi,Menteri PU melalui Dirjen Penataan Ruang akan menerbitkan SuratPersetujuan SubstansiDengan Surat Persetujuan Substansi tersebut, kabupaten/kota dapatmengajukan rapat pembahasan RTRW Kabupaten/Kota bersamaDPRD, dan sebelum disahkan menjadi Perda RTRW, terlebih dahluharus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasiSetelah hasil evaluasi Gubernur diakomodasi, Bupati/Walikota dapatmenetapkan Perda RTRW Kabupaten/KotaDiagram proses legalisasi selengkapnya terlampir
  8. 8. Bagaimana Materi Muatan RTRW 2 1-?• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat : 1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota) 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota 3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota 4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota • Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman keduanya berbeda
  9. 9. Bagaimana Materi Muatan RTRW 2 2-?• RTRW Kabupaten digambarkan pada peta skala 1: 50.000. RTRW Kota digambarkan pada peta skala 1: 25.000 dan idealnya digambarkan pada peta 1: 10.000.• RTRW Kabupaten lebih menitikberatkan pada pemerataan pengembangan wilayah, khususnya yang berkaitan dengan urban- rural linkage.• RTRW Kota lebih menitikberatkan pengaturan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan yang relatif lebih dinamis• Materi muatan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota dapat diikuti pada Permen PU No. 16/ 2009 dan Permen PU No. 17/ 2009
  10. 10. Hal-hal yang Harus Diperhatikan1. Peta dasar untuk penyusunan RTRW umumnya sudah kada luwarsa. Untuk RTRW Kota bahkan tidak tersedia pada skala yang disyaratkan 1: 25.000. Untuk itu penyusunan RTRW harus selalu diawali dengan updating peta dasar yang sekaligus akan meng-update peta penggunaan lahan. Updating peta dilakukan dengan menggunakan citra satelit yang sesuai. Untuk RTRW Kabupaten dapat digunakan citra satelit ASTER dengan resolusi 15 m atau SPOT 5 dengan resolusi 10 m. Untuk RTRW Kota dapat digunakan citra IKONOS dengan resolusi 1m atau citra Quick Bird dengan resolusi 60 cm.
  11. 11. Hal-hal yang Harus Diperhatikan2. Salah satu amanat UU No. 26/2007 yang paling utama utama adalah untuk mendasarkan penyusunan RTRW pada mitigasi bencana. Sehubungan dengan itu langkah awal dalam penyusunan RTRW adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan rawan bencana. Selanjutnya kawasan rawan bencana harus diarahkan untuk tidak dijadikan sebagai kawasan hunian dan bila sudah terlanjur berkembang menjadi kawasan hunian, harus diberlakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat
  12. 12. Hal-hal yang Harus Diperhatikan3. RTRW Kabupaten harus bersifat komplementer terhadap RTRW Provinsi, a. Rencana Struktur Ruang provinsi yang ada di wilayah kabupaten sepenuhnya harus diadopsi di dalam Rencana Struktur Ruang kabupaten. b. Rencana Pola Ruang Kabupaten harus “duduk” di dalam Rencana Pola Ruang Provinsi. c. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diamanah kan di dalam RTRW provinsi harus diterjemahkan menjadi Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di dalam RTRW Kabupaten.
  13. 13. Hal-hal yang Harus Diperhatikan4. Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai satu titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer untuk RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten. Suatu RTRW Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap RTRW Provinsi apabila fungsi dan peranan yang diembankan oleh RTRW Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara nyata di dalam Tujuan, Kebijakan dan Strateginya5. Agar Rencana Pola Ruang Kabupaten dapat “duduk” di atas Rencana Pola Ruang Provinsi, sangat dianjurkan agar Rencana Pola Ruang kabupaten disusun di atas peta Rencana Pola Ruang Provinsi yang sudah di translasikan ke peta dasar kabupaten 1: 50.000
  14. 14. Hal-hal yang Harus Diperhatikan6. Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan Rencana Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada Strategi Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik ruang yang ada. Demikian pula Rencana Struktur Ruang nya sepenuhnya bergantung pada strategi penataan ruang dan kondisi fisik ruang yang ada.7. Dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten harus diperhatikan prosentase kawasan hutan minimum dalam setiap DAS sebesar 30%8. Dalam Rencana Pola Ruang Kota harus diperhatikan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% , dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kuburan, sempadan sungai, dsb dapat dimasukan sebagai bagian dari RTH publik
  15. 15. Hal-hal yang Harus Diperhatikan9. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang pada dasar nya merupakan jiwa atau ruh dari pada RTRW, bukan sekedar prolog. Disitulah ditentukan akan dibawa kemana kabupaten/ kota di masa datang10. RTRW Kabupaten/Kota merupakan produk rencana tata ruang yang bersifat operasional, sehubungan dengan itu Kebijakan dan Strategi Penataan Ruangnya harus bersifat operasional.11. Perbedaan kedalaman materi muatan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR digambarkan sebagai berikut,
  16. 16. Hal-hal yang Harus Diperhatikan12. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota pada dasarnya adalah bagian wilayah kabupaten/kota yang penataan ruangnya dinilai harus untuk dilakukan secara khusus, lebih dalam dari pada yang diatur di dalam rencana umum tata ruang, oleh karena : a. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus lebih didorong peranannya di dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, atau b. Memiliki nilai strategis tertentu yang harus dilindungi eksistensinya agar tidak mengganggu keseimbangan wilayah secara keseluruhan, dan c. Perencanaan tata ruangnya tidak sepenuhnya terakomodasi di dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di dalam rencana umum tata ruang Oleh karena itu penetapan kawasan strategis kabupaten/kota tidak harus membagi habis seluruh wilayah kabupaten/kota, tapi cukup satu atau dua kawasan saja yang dinilai benar-benar memiliki nilai strategis bagi kabupaten/kota
  17. 17. Hal-hal yang Harus Diperhatikan13. Arahan Pemanfaatan Ruang pada dasarnya merupakan pedoman bagi implementasi Rencana Tata Ruang dan akan menjadi lampiran dari Perda RTRW yang menjadi pegangan dalam penyusunan RAPBD, sehubungan dengan itu arahan pemanfaatan ruang harus disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya bukan sekedar shopping list.14. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perijinan, Ketentuan Insentif- Disinsentif dan Arahan Sanksi, seharus nya sudah berisi dengan ketentuan- ketentuan yang sudah operasional bukan hanya sekedar berisi definisi atau pengertian. Ketentuan-ketentuan inilah yang akan menjadi instrumen hukum di dalam Perda RTRW.15. Dalam menyusun RTRW secara umum agar benar-benar memperhatikan dan mengikuti ketentuan sektor terkait, seperti halnya sektor kehuranan, pengairan, jalan, perhubungan dan lainnya.
  18. 18. Hal-hal yang Harus Diperhatikan16. Paduserasi kawasan hutan untuk provinsi Kepulauan Riau masih dalam proses pelaksanaan, dan tidak pernah melakukan padu serasi kawasan hutan sebelumnya. Karena itu persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota hanya dapat diberikan setelah paduserasi ini selesai17. Untuk provinsi lain yang sudah pernah melakukan paduserasi kawasan hutan, persetujuan substansi dapat segera diberikan apabila RTRW tersebut berpegang pada SK Menhut yang sudah ada, sementara perubahan fungsi dan atau peruntukan kawasan hutannya masih dalam proses bersama Kementerian Kehutanan. (PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 30 & 31)
  19. 19. Sekian & Terima Kasih
  20. 20. Prosentase Hutan Minimum 30%• UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ps 17 ay 5 menyatakan bahwa luas kawasan hutan minimal 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).• Apakah kabupaten yang memiliki kawasan hutan lebih besar dari 30% boleh menguranginya hingga sampai dengan 30%? Untuk menjawabnya: a. Pertama harus diingat bahwa 30% luas kawasan hutan adalah dari luas DAS bukan dari luas wilayah administratif b. Di dalam suatu DAS sebagian besar kawasan hutan sebaiknya berada di bagian hulu yang merupakan daerah resapan air, dan sebagian lainnya di kawasan pantai untuk menjaga keanekaragaman hayati pesisir dan melindungi pantai dari abrasi• Hal ini menyebabkan akan ada kabupaten di bagian hulu sungai yang memiliki kawasan hutan jauh di atas 30% dan harus tetap mempertahankannya -> Kabupaten Konservasi
  21. 21. SIKLUS HIDROLOGI PADA SUATU DAERAH ALIRAN SUNGAI evapotranspirasi Aliran Permukaan Peresapan Arus antara Permukaan Air Tanah Pelepasan air tanah
  22. 22. KOMPENSASI• Kabupaten konservasi harus konsisten untuk terus menjaga luasan dan kelestarian kawasan hutannya. Secara langsung hal ini akan menambah beban biaya dan selain itu juga akan mengurangi peluang untuk mengembangkan lahan usaha bagi penghidupan masyarakatnya.• Di sisi lain kabupaten/kota yang berada di bagian hilir akan menikmati manfaat yang sangat besar, antara lain terjaminnya ketersediaan air baku tahun dan terbebas dari ancaman bencana banjir di musim hujan• Untuk itu kabupaten konservasi seharusnya mendapat kompensasi dari kabupaten/kota yang berada di bagian hilir yang menikmati semua manfaat di atas.• Bentuk dan besaran kompensasi ini seharusnya sudah diatur dalam RTRW Provinsi
  23. 23. Materi Muatan RTRW• Sesuai dengan Permen PU no 16 dan 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat : 1. Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota) 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota 3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota 4. Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota 5. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 6. Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota 7. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kabupaten/Kota• Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman keduanya berbeda
  24. 24. Sosial-politikHankamKehutananGeologi tata lingk.PertanianTransportasiKelembagaanUrban designArsitekturSosial-Budaya
  25. 25. Bobot Materi Muatan RTRW RTRW RTRW RTRW RTRW NASIONAL PROVINSI KABUPATEN KOTA RDTRTujuan, Kebijakan &StrategiRencana StrukturRuangRencana Pola RuangArahan PengendalianPemanfaatan Ruang
  26. 26. Bagaimana Menyelesaikan RTRW ?• RTRW Kabupaten/Kota seharusnya segera diselesaikan. Oleh karena RTRW Provinsi sudah mendapat persetujuan substansi, proses legalisasi RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi akan berjalan lebih cepat.• Penyusunan RTRW dapat dimulai dengan mengaktifkan Tim BKPRD, khususnya Pokja Perencanaan Tata Ruang yang akan berperan sebagai Tim Pengarah.• Selanjutnya harus dibentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk menyusun RTRW. Tim Pelaksana ini bisa tim swakelola yang beranggotakan staf SKPD yang dinilai memiliki kemampuan untuk menyusun RTRW, atau konsultan perencanaan yang dikontrak secara khusus.
  27. 27. Tahapa n • Tahap PertamaPenyelesaia Tim Pelaksana bertugas untuk mengumpul kan data, melakukann analisis tata ruang dan menyusun Profil Lengkap Tata Ruang Kabupaten/Kota. Dari tahapan ini akan dihasilkan Buku DataRTRW dan Analisis • Tahap Kedua berdasarkan Profil Lengkap Tata Ruang tersebut Tim Pengarah merumuskan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota • Tahap Ketiga sesuai dengan Tujuan, Kebijakan dan Strategi di atas, Tim Pelaksana akan menyusun Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan menetapkan kawasan strategis kabupaten/kota. Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dibahas oleh Tim Pengarah yang kemudian disempurnakan oleh Tim Pelaksana1-2
  28. 28. Tahapa n • Tahap KeempatPenyelesaia Tim Pelaksana menyusun konsep Arahan Pemanfaatan Ruangn dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kedua hal iniRTRW sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan dan kesiapan pemerintah daerah untuk menerap kan aturan yang relatif tegas. Karenanya perlu pembahasan yang matang. Produk tata ruang yang dihasilkan pada tahap keempat ini adalah Buku RTRW dan Album Peta RTRW. • Tahap kelima Tim Pelaksana menuangkan Buku RTRW ke dalam Buku Rancangan Perda RTRW. Untuk itu Tim Pelaksana harus didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk menyusun Legal Drafting yang baik. Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota selesai dan dapat diajukan ke BKPRD Provinsi untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi Gubernur2-2
  29. 29. Pasal 30 PP 15/2010(1) Dalam hal terdapat bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya, terhadap bagian kawasan hutan tersebut mengacu pada ketentuan peruntukan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.(2) Bagian kawasan hutan dalam wilayah provinsi yang belum memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi yang akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi sebelumnya.
  30. 30. Pasal 31 PP 15/2010(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.(2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  31. 31. Pengumpulan Pengolahan Penyusunan Data Data/Analisis Rencana
  32. 32. Garis Besar Pendekatan Supply dan Demand Supply adalah ruang budidaya yang tersedia atau yang diperkenankan untuk dimanfaatkan Demand adalah kebutuhan ruang untuk hidup dan beraktivitas guna mencapai Tujuan Penataan Ruang yang ingin dicapai. Analisis Supply dan Demand akan memberikan informasi daya tampung dan karakteristik fisik (lingkungan hidup), sosial dan ekonomi wilayah secara utuh -> Profil Tata Ruang Lengkap Berdasarkan profil tata ruang lengkap ini disusun kebijakan & strategi penataan ruang yang tepat untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang yang ingin dicapai
  33. 33.  KLHS merupakan bagian dari Analisis Tata Ruang, bukan produk rencana, dimana hampir semua hal-hal yang menjadi fokus dalam KLHS juga menjadi fokus dalam analisis tata ruang. Hasil KLHS yang baik dan benar akan tercermin pada:  Profil Lengkap Tata Ruang Wilayah yang ada di Bab I RTRW  Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yang realistis Bagaimana bila proses penyusunan RTRW sudah terlanjur sudah berjalan. Lengkapi penyusunan RTRW tersebut dengan dokumen analisis tata ruang yang benar, dimana di dalamnya terdapat KLHS.
  34. 34. Hal-hal Yang Dipaduserasikan1. Rencana Struktur Ruang a. Rencana struktur ruang kabupaten harus “duduk” di dalam rencana struktur ruang provinsi b. Rencana struktur ruang Kabupaten harus serasi dengan rencana struktur ruang kabupaten yang bertetangga2. Rencana Pola Ruang a. Rencana pola ruang kabupaten harus duduk di dalam rencana pola ruang provinsi b. Rencana pola ruang kabupaten harus serasi dengan rencana pola ruang kabupaten/kota yang bertetangga3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten harus mewujudkan amanah yang ada dalam arahan pemanfaatan ruang provinsi b. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten harus serasi dengan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten yang bertetangga
  35. 35. Bagaimana Dengan Kota?• Di dalam RTRW Provinsi kota hanya akan berbentuk sebagai satu titik atau satu delineasi kecil. Pengertian komplementer untuk RTRW Kota tidak sama dengan RTRW Kabupaten. Suatu RTRW Kota dapat dinyatakan komplementer terhadap RTRW Provinsi apabila fungsi dan peranan yang diembankan oleh RTRW Provinsi terhadap kota tersebut terwujud secara nyata di dalam Tujuan, Kebijakan dan Strateginya• Rencana Pola Ruang Kota sama sekali tidak terkait dengan Rencana Pola Ruang Provinsi, dan sepenuhnya bergantung pada Strategi Penataan Ruang yang ditetapkan dan pada kondisi fisik ruang yang ada. Demikian pula Rencana Struktur Ruangnya sepenuhnya bergantung pada strategi penataan ruang dan kondisi fisik ruang yang ada.
  36. 36. Bagaimana Dengan Kota?• Terhadap kabupaten yang bertetangga paduserasi diukur dari keserasian pola ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruangnya.• Pada dasarnya pola ruang kota/kabupaten yang bertetangga tidak boleh bertentangan satu sama lain. Demikian pula halnya dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

×