Makalah ini membahas pengelolaan hutan berbasis ekosistem sebagai pendekatan baru untuk pengelolaan hutan Indonesia yang berkelanjutan. Secara sistematis direview konsep kelestarian hutan, evolusi pendekatan kelestarian, dan transisi tutupan hutan seiring pembangunan. Ditinjau pula pencapaian kelestarian hasil kayu Indonesia dan tantangan pengelolaan hutan tropis. Diskusi ini diharapkan memberi masukan untuk kebijakan pengelolaan hutan Indonesia.

1. 1
A Review Paper
PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS EKOSISTEM :
Teori, Fakta, dan Implementasi1
Oleh:
H. Purnomo2
, A. Hadjib2
, M.B. Saleh2
, B. Kuncahyo2
, T. Rusolono2
, B. Prihanto2
,
S. Rahayu2
, N. Puspaningsih2
, Muhdin2
, T. Tiryana2
, Priyanto2
, Hendrayanto2
,
U. Rosalina2
, N.M. Arifjaya2
, I.N.S. Jaya2
, E. Suhendang2
I. PENDAHULUAN
Kelestarian hutan menjadi harapan banyak pihak, paling tidak itu yang selalu disampaikan oleh
para pihak termasuk pemerintah, masyarakat, penggiat LSM dan pemerhati hutan di seluruh Indonesia
dan dunia. Indonesia mempunyai daratan seluas 187,78 juta Ha dan lebih dari 72% atau 137.09 Ha
dinyatakan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah sesuai dengan TGHK. Dari peta padu serasi diketahui
bahwa luas kawasan hutan adalah 120,36 juta Ha (Kemenhut, 2010). Hasil interpretasi citra Landsat 7
ETM+ 2005/2006, kawasan hutan tersebut terdiri dari 43,8 juta Ha hutan primer, 48,5 juta Ha hutan
bekas tebangan, dan sisanya 40,1 juta Ha bukan berupa hutan (Kemenhut, 2009). Data ini menunjukkan
harapan atas kelestarian hutan pada masa lalu tidak dapat dipenuhi karena sedikitnya 40,1 juta Ha telah
tidak lestari sebagai hutan.
Fakta ketidaklestarian hutan Indonesia bukanlah hal yang aneh. Diketahui bahwa hampir semua
negara maju di dunia ini mengalami pengurangan tutupan hutan pada awal pembangunannya, yang
kemudian dilanjutkan dengan peningkatan tutupan hutan sejalan dengan keberhasilan pembangunan dan
pendapatan masyarakat. Dinamika ini menjadi tambahan tantangan bagaimana seharusnya mengelola
hutan di Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Indonesia sekarang ada dalam fase kritis, apakah
deforestasi dan degradasi di Sumatra, Kalimantan dan Papua sebagai contoh akan berlanjut terus, atau
dapat distabilisasi untuk kemudian pulih.
Pengeloaan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan merupakan amanat konstitusi. Hasil amandemen ke-empat ayat 4, pasal 33,
UUD 1945 menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirina,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Jadi lepas dari semua
konvensi dan ide di tingkat global seperti konvensi keanekaragaman hayati, REDD+, green economy,
kelestarian sumberdaya alam sederhananya adalah amanat konstitusi yang menjadi kewajiban setiap
warganegara untuk melaksanakannya.
Mencari arah dan pelaksanaan baru pengelolaan hutan lestari bersanding dengan fakta bahwa
Indonesia kontemporer sudah terbagi-bagi dalam unit-unit bentang alam, sektor dan administrasi baik
secara horisontal maupun vertikal. Masing-masing unit mempunyai yuridiksi, institusi dan tata kelola
(governance) yang telah ada selama ini. Inovasi-inovasi pengelolaan hutan baru harus mampu melihat
fakta ini jika inovasi tersebut akan dilaksanakan. Pilihan pengelolaan hutan dan lahan harus paling
menguntungkan banyak pihak.
Makalah ini bertujuan untuk mendapatkan arah pengelolaan hutan alam yang berkelanjutan yang
dapat diimplementasikan. Metode yang dipakai adalah tinjauan sistematis (systematic review) terhadap
ragam artikel dan ide yang berkembang. Diharapkan makalah ini dapat menyumbang gagasan bagi
kehutanan baru Indonesia yang lestari dan menyejahterakan banyak pihak.
1
Makalah disampaikan dalam Diskusi Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan untuk Pengelolaan Hutan
Indonesia dalam Paradigma Kehutanan Indonesia Baru. Diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Emas Fakultas Kehutanan
IPB (1963 -2013). Bogor, 20 Agustus 2013.
2
Staf Pengajar Bagian Perencanaan Kehutanan, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB.

2. 2
II. METODE
Makalah ini dibuat dengan metode tinjauan sistematis (systematic review). Pullin dan Stewart
(2006) menyampaikan tahapan tinjauan sistematis sebagai berikut: (a) Perencanaan tinjauan: formulasi
pertanyaan, pengembangan protokol tinjauan; (b) Pelaksanaan tinjauan: pencarian literatur, seleksi
literatur, penilaian kualitas metodologi, ekstraksi literatur, sintesis literatur; dan (c) Pelaporan dan
diseminasi tinjauan. Sedangkan Borenstein et al. (2009) dan The Cochrane Collaboration (2012)
menyampaikan bahwa tinjauan sistematis adalah studi dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: (a)
formulasi pertanyaan yang akan dijawab (research questions); (b) pencarian literatur yang intensif; (c)
formulasi kriteria inklusi dan eksklusinya (inclusion and exclusion criteria); (d) penaksiran hasil literatur;
(e) sintesis kuantitatif data (meta-analysis); (f) interpretasi hasil keseluruhan. Tahapan ini dilakukan pada
makalah ini. Tinjauan sistematis dapat disajikan secara diagramatik seperti pada Gambar 1.
Tinjauan sistematis
(systematic review)
Pertanyaan yang didefiniskan secara jelas
Pencarian literatur yang ekstensif untuk
mendapatkan semua studi yang relevan
Pembahasan/interpretasi hasil
Sintesis statistik, seperti meta-analysis
Penilaian kritis terhadap studi yang ada
Formulasi kriteria inklusi dan eksklusi
Gambar 1. Tinjuan sistematis (Borenstein et al. 2009)
III. HASIL
3.1. Formulasi Pertanyaan, Literatur dan Kriteria Inklusi dan Eksklusinya
Ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini, yaitu (a) Mengapa perlu hutan tetap,
apabila diasumsikan jawabannya adalah perlu, maka bagaimana menetapkan hutan tetap (b) Bagaimana
mengelola hutan tetap tersebut dalam kesatuan bentang alam (landscape)? Pertanyaan pertama terkait
dengan isu kawasan hutan, hutan dan pengelolaan hutan. Pertanyaan kedua, jika hutan dipandang sebagai
bagian bentang alam, maka perlu perumusan bagaimana prinsip dan metode pengelolaanya sehingga
kelestarian dan manfaat bentang alam tersebut optimal.
Literatur dan ide utamanya diambil dari staf Bagian Perencanaan Hutan, Departemen Manajemen
Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Literatur terdiri dari jurnal, buku dan makalah yang dipresentasikan.
Ide diambil dari diskusi yang dilakukan Bagian Perencanaan dalam rangka membuat presentasi
„Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem‟ dalam rangka 50 th Fakultas Kehutanan IPB. Publikasi penulis
lain yang terkait yang memenuhi syarat sebagai tulisan ilmiah, terutama yang bisa diakses lewat internet,
kami rujuk dalam tulisan ini.

3. 3
3.2. Penaksiran Literatur dan Ide
3.2.1. Teori kelestarian dan transisi hutan
Bettinger (2009) menyatakan bahwa kelestarian (sustainability) mengacu pada pemeliharaan
sumberdaya untuk masa depan yang tak terbatas dengan tanpa penurunan kualitas. Implementasi konsep
ini dipengaruhi oleh nilai yang dianut masyarakat dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kepemilikan
sumberdaya dan tujuan pengelolaan mempengaruhi bagaimana konsep kelestarian ini diimplementasikan.
Evolusi kelestarian pengelolaan hutan melewati tiga tingkat, yaitu (a) Kelestarian produksi kayu yang
ditujukan untuk kelestarian pasokan kayu (sustained yield principle) dan pengembangan ekonomi lokal;
(b) Kelestarian produksi dan multi-manfaat dari hutan sebagai penghasil barang dan jasa (Kuncahyo,
2006); dan (c) Kelestarian ekosistem dan nilai sosial. Kelestarian pada tingkat 1 lebih sederhana daripada
tingkat 3. Tingkat 1 hanya tentang kelestarian kayu, tidak menyangkut usaha-usaha mengurangi emisi
karbon (Yanai et al. 2012).
Gambar 2. Hasil kayu bulat dari konsesi HPH menurut waktu (FAO 2009)
Indonesia, secara nasional gagal dalam mendapatkan kelestarian hasil kayu dari hutan alam. Pada
tahun 1977 produksi kayu bulat 27 juta m3
, sedangkan sekarang berkisar 10 juta m3
seperti tersaji pada
Gambar 2 (FAO, 2009). Ini adalah indikasi sederhana dari kegagalan mencapai kelestarian hasil kayu.
Banyak penyebab mengapa kelestarian ini tidak terjaga terutama dalam ranah tata kelola hutan
(governance) seperti pembalakan liar, rendahnya patisipasi masyarakat dan korupsi (Contreras-
Hermosilla, 2000). Perlu juga disadari bahwa hutan tropis memiliki tingkat kesulitan pengelolaan yang
lebih tinggi dari hutan non tropis karena kompleksitas hutan termasuk ketidakmantapan kawasan dan
tumpang tindihnya hak, dan keterbatasan pengetahuan kita tentang pertumbuhan pohon.
Ketidaktersediaan data pertumbuhan pohon karena kurangnya petak ukur permanen (PUP) yang
representatif untuk seluruh Indonesia yang sungguh-sungguh diukur dalam waktu yang panjang berakibat
pada tidak seimbangnya antara laju pemanenan dan laju pertumbuhan tegakan hutan. (Muhdin, 2012).
Beragam isu dalam kelestarian hasil kayu ini yang menjadi obyek kajian (Bettinger 2009)
sekarang diantaranya adalah (a) Skala unit pengelolaan (seperti: bentang alam, kabupaten, desa); (b)
Intensitas pengelolaan hutan (seperti: tingkat intensitas dan kecukupan dana) (c) Fluktuasi pasar ; (d)
Penerapan untuk hutan yang belum tertata dalam satu kesatuan unit pengelolaan (seperti: hutan rakyat,
hutan skala kecil); (d) Kerusakan hutan seperti akibat longsor, pembalakan dan banjir.
Evolusi kelestarian tingkat ke-2 adalah kelestarian beragam barang dan jasa hutan. Kelestarian
multi-manfaat ini mensyaratkan pengelolaan ragam sumberdaya hutan secara sungguh-sungguh untuk
memenuhi ragam kebutuhan parapihak. Partisipasi aktif parapihak dalam menentukan barang dan jasa
yang diperlukan menjadi kunci bagi model kelestarian ini. Integrasi dari hasil barang dan jasa non-
tradisional seperti kayu, air, stok karbon dan keindahan bentang alam (landscape beauty) kedalam
perencanana hutan diperlukan. Metode pengaturaran hasil (yield regulation) untuk semua barang dan jasa
perlu diformulasikan secara eksplisit. Metode ini haruslah berbasis pada model pertumbuhan dan
dinamika hutan (Rusolono et al. 1997; Tiryana et al. 2011) yang diamati melalui PUP. Keberadaan ragam

4. 4
PUP untuk kayu dan bukan kayu merupakan syarat keharusan bagi model kelestarian multi-manfaat.
Indonesia sudah mencoba menerapkan model kelestarian ini, dimana kayu dan bukan kayu sama-sama
diperhatikan dalam pengelolaan hutan (BALITBANGHUT 2010) walaupun belum dapat dinyatakan
tingkat keberhasilannya.
Evolusi terakhir adalah pengelolaan hutan berbasis ekosistem dan nilai sosial. Kepedulian publik
global terhadap hutan telah mentransformasi hutan dari pusat kegiatan produksi dan ekonomi lokal
menjadi tempat berlanjutnya fungsi ekosistem. Pendekatan ini sering diasosiasikan dengan intervensi
manusia minimum, yang tentunya tidak harus benar. Ketika ekosistem tidak sehat maka diperlukan
pendekatan intervensi manajemen yang intensif seperti restorasi ekosistem. Masyarakat dan hutan harus
dipandang sebagai sistem yang adaptif dan kompleks. US Forest Service telah berpindah dari
implementasi kelestarian multi-manfaat menjadi kelestarian ekosistem (Bettinger 2009). Kelestarian
ekosistem menempatkan Pusat (Jakarta) sebagai pengembang perencanaam strategis, sedang
implementasinya tergantung pada unit pengelola hutan. Unit pengelola hutan dalam kelestarian tingkat 3
memerlukan (a) Kolaborasi dengan parapihak; (b) Analisis beragam alternatif rencana pengelolaan hutan;
(c) Membuat keputusan-keputusan pengelolaan hutan; (d) Implementasi dan dokumentasi proses; (e)
Memantau dan menilai kelestarian; dan (e) dan memperbaiki pengelolaan hutan. Berbagai literatur
seperti Holling (1978) dan Lee (1993)) menyebutnya sebagai manajemen adaptif (adaptive management).
Manajemen ekosistem perlu memperhatikan Hukum II termodinamika, yang menyatakan bahwa
proses-proses transformasi energi tidak terjadi dengan 100% efisien, selalu ada sisa energi yang tidak
terpakai (entropi). Entropi adalah energi yang ada dalam sistem atau proses tetapi tidak dapat dipakai.
Entropi adalah ukuran ketidakberaturan yang ada dalam sistem. Jadi ketika kawasan hutan alam
ditransormasikan menjadi kebun kelapa sawit maka transformasi ini tidak akan 100% efisien.
Ketidakefisienan ini berakibat pada ketidakberaturan baru yang ada dalam kawasan tersebut.
Lalu bagaimanakah dengan tutupan hutan secara makro, apakah stabil dan berubah sejalan
dengan proses pembangunan? Fenomena transisi hutan (forest transition) terjadi di banyak negara
( Yackulic et al., 2011). Pada awalnya tutupan hutan sangat tinggi, kemudian sejalan dengan
pembangunan dan pendapatan masyarakat terjadi deforestasi dan degradasi. Namun kemudian tutupan
hutan meningkat setelah masyarakat mencapai pendapatan tertentu seperti diteorikan pada
environmental Kuznets curve (EKC; Shafik 1994). EKC menghipotesiskan hubungan antara kualitas
lingkungan dan pembangunan ekonomi: beragam indikator degradasi lingkungan meningkat sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi modern sampai mencapai tingkat pendapatan tertentu. Teori transisi hutan
ini dapat dilihat dalam uraian Angelsen (2008) dan Culas (2012). Fakta atau evidence transisi hutan bisa
dilihat di Prancis seperti tersaji pada Gambar 3.
Gambar 3. Evidence Transisi hutan di Prancis (Guizol 2008)
Di Indonesia, transisi hutan ini terlihat pada dinamika penutupan hutan di pulau-pulau besar.
Papua mulai mengalami deforestasi, Kalimantan mempunyai deforestasi terbesar, Sumatra menuju ke
kestabilan, sedangkan Jawa mengarah pada bertambahnya penutupan hutan (Gambar 4). Dalam konteks
hutan tetap, maka tidak mudah kemudian menetapkan dimana sesungguhnya hutan tetap itu, atau
sesungguhnya kita sudah gagal mengelola hutan tetap sehingga berubah menjadi bukan hutan.

5. 5
Pendapatan per kapita atau tahapan pembangunan
Tutupan
hutan
100%
Papua
Jawa
Sumatra
Kalimantan
Gambar 4. Perspektif transisi hutan di Indonesia
3.2.2. Kawasan hutan tetap dan tata ruang
Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999, setelah keluar Amar Putusan Mahkamah Konstitusi,
menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Wilayah tertentu disini berarti tidak harus berstatus
sebagai tanah negara, sehingga kawasan hutan tidak identik dengan hutan negara. Hutan tetap bisa
terletak di lahan negara atau lahan milik (Gambar 5). Namun tidak ada pengertian yang mengikat
secara hukum untuk istilah „hutan tetap‟ (permanent forest) yg bersifat fungsional. Ketidakjelasan ini
berdampak negatif dengan (a) Memaksakan status kawasan yang harus dipertahankan keberadaannya
sebagai „hutan tetap‟ menjadi lahan negara; dan (b) Memaksakan penetapan lahan untuk „hutan tetap‟
berdasarkan status yuridis lahannya. TGHK yang pernah disusun dibuat dengan informasi yang tidak
memadai tentang hutan tetap ini.
Indonesia
Lahan negara
Lahan milik atau privat
Hutan tetap
Gambar 5. Denah venn hutan tetap
Kejelasan mengenai kawasan hutan tetap sangat penting bagi berlangsungnya pengelolaan hutan.
Apakah hutan tetap mengacu pada luas atau fungsi? Terus bagaimana menetapkan hutan tetap ini. Dalam
konteks ini, ada diskursus metode penetapan hutan tetap sebagai berikut (a) Apakah dengan metode yang
sama di wilayah yang berbeda akan menghasilkan hutan tetap yang sama? (b) Sebaliknya, di wilayah
yang sama dengan metode yang berbeda akan menghasilkan hutan tetap yang sama? (c) Apakah di
wilayah-wilayah yang sama kondisinya membutuhkan hutan tetap yang sama? (d) Benarkah ada ukuran-
ukuran yang objektif untuk keperluan itu? (e) Adakah scientific justification untuk ada/tidak ada hutan
tetap, ataukah hutan tetap itu berdasarkan pertimbangan terpadu antara science, belief, faith? Diskursus
ini perlu dicoba dijawab melalui beragam penelitian dan review.

6. 6
Pada dasarnya penetapan hutan tetap tergantung kerangka pikir dan pandangan manusia terhadap
sumberdaya alam-hutan. Berdasarkan hal tersebut, pada saat ini dijumpai beberapa pandangan sebagai berikut:
1. Sumberdaya alami, termasuk hutan terbentuk oleh alam sesuai dengan faktor biofisiknya, sehingga
perlu dialokasikan sumberdaya hutan itu menurut kriteria biofisik dan keterwakilannya.
2. Sumberdaya alami mempunyai faktor pembatas yang berbeda dan efisiensi perlu diperhatikan dalam
pengelolaannya, sehingga sumberdaya hutan yang dipertahankan adalah yang tidak efisien untuk
penggunaan lahan lain atau utilitarian (ukuran ekonomi).
3. Sumberdaya alami, termasuk hutan mempunyai kemanfaatan baik secara privat maupun publik
(masyarakat umum/global), sehingga alokasi hutan tergantung besaran manfaat-manfaat tersebut.
Contoh besaran yang digunakan misalnya hidrologi, karbon, ecological footprint melalui konsep
daya dukung dan daya tampung.
4. Sumberdaya alami tergantung interaksinya dengan manusia, sehingga alokasi hutan ditentukan oleh
persepsi dan keinginan manusianya. Misalnya dikembangkan melalui penerapan konsep game theory,
simulasi teori perilaku (behaviour).
Metode penetapan hutan tetap selalu harus mencari keseimbangan antara anthroposentris (kepentingan
manusia) dengan ekosentris (hak-hak makhluk lain). Manusia dan lingkungan terkoneksi. Arifjaya et al.
(2007) mengulas hubungan antara luas tutupan hutan terhadap potensi banjir dan koefisien limpasan di
beberapa DAS di Indonesia. Pengelolaan DAS perlu dilakukan dalam upaya menangani kejadian banjir
(Arifjaya 2008) serta insentif bagi para pihak yang terlibat (Hendrayanto 2013).
Tata ruang merupakan syarat keharusan pengelolaan hutan yang baik. Adanya unit hutan tetap
(permanent forest) sebagai lokasi yang akan dikelola merupakan syarat keharusan bagi berlangsungnya
pengelolaan hutan. Seperti didefinisikan oleh Suhendang (2012a
, 2013b
) dalam pengelolaan hutan yang
berlandaskan pada prinsip kelestarian hasil, maka jumlah ulangan proses produksi secara lengkap
dilakukan secara tak berhingga. Dengan syarat ini, maka tanpa adanya hutan tetap pengulangan tak
berhingga sulit menjadi kenyataan.. Hutan tetap adalah wilayah-wilayah tertentu yang karena
karakteristik biofisik dan atau kekhasan fungsinya harus tertutup oleh vegetasi hutan secara permanen.
Lahan dalam wilayah tertentu tersebut harus berwujud hutan secara permanen. Teknik-teknik klasifikasi
tutupan lahan dan hutan yang inovatif (Wirakartakusumah dan Abe 2001; Jaya xxxx) menjadi bagian
penting dalam penentuan hutan tetap.
3.2.3. Pengelolaan hutan dan bentang alam ekologis
Pasal 10 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengurusan hutan meliputi
kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, LITBANG dan DIKLATLUH
kehutanan, dan pengawasan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, pemanfaatam hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan
dan perlindungan hutan dan konservasi alam (Gambar 6).
Gambar 6. Pengelolaan hutan dalm UU No. 41 Tahun 1999

7. 7
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (Earth Summit) 1992 di Rio de Janeiro, Brazil
mengharuskan pengelolaan sumberdaya hutan sebagai bagian dari ekosistem sumberdaya alam dilakukan
dengan prinsip dan cara yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dua puluh tahun
kemudian dalam KTT Rio+20 bulan Juni 2012, pesan ini dikuatkan. Dokumen „The Future We Want‟
menekankan green economy dengan mengarusutamakan lebih lanjut pembangunan berkelanjutan, yang
pada intinya terdiri dari tiga hal yaitu: (a) memerangi kemiskinan; (b) promosi pola konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan; dan (c) perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang efisien.
Secara singkat, Rio+20 mengamanatkan reduksi emisi karbon, efisiensi penggunaan sumberdaya alam
dan keterlibatan masyarakat. Beberapa tujuan ini bisa dipadukan (Kuncahyo xxxx, Tiryana 2010).
Rusolono (2006) menyatakan agroforestri bisa menjadi perpaduan antara meningkatkan stok karbon dan
meningkatkan penghidupan masyarakat. Sedangkan Tiryana et al. (2009) dan Priyanto (2012) secara
khusus mengamati besaran dan distribusi karbon di hutan tanaman dan rawa gambut.
Schlaepfer and Elliott (2000) mengembangkan dua belas prinsip dalam pengelolaan hutan dan
sumberdaya lahan untuk pembangunan berkelanjutan yaitu: (1) menuju penggunaan sumberdaya
ekosistem yang berkelanjutan; (2) holistik; (3) berbasis ekosistem; (4) mempunyai perspektif bentang
alam; (5) memenuhi beragam tujuan precautionary atau multi-tujuan; (6) terpadu; (7) partisipasi
parapihak; (8) berbasis pemantauan; (9) adaptif; (10) berbasis ilmu dan pertimbangan yang baik; (11)
mempertimbangkan kognitif, emosi dan moral; dan (12) berbasis prinsip kehati-hatian. Dua belas prinsip
memaknai sasaran wilayah pengelolaan adalah bentang alam ekologis (ecological landscape), sedangkan
kegiatan penyelenggaraannya adalah pengurusan hutan, utamanya perencanaan kehutanan dan
pengelolaan hutan.
Bentang alam adalah sebuah porsi dari permukaan bumi yang dapat dilihat dari satu sudut
pandang (viewpoint) diatas lahan (www3.newberry.org/k12maps/glossary/). Bentang alam adalah mosaik
dari beragam tutupan dan penggunaan lahan yang berkerja sebagai sebuah ekosistem. Bentang alam
adalah tempat interaksi kompleks antara ekosistem dan manusia
(www.nps.gov/plants/restore/library/glossary.htm). Hutan, sebagai bagian dari bentang alam, berperan
sangat penting untuk membuat bentang alam berfungsi secara ekologis, ekonomi dan sosial. Definisi
yang lain, bentang alam adalah satu kesatuan lahan yang terdapat homogenitas pada tipe dan penggunaan.
Tujuan keseluruhan pengelolaan bentang alam adalah kelestarian fungsi ekologi, sosial dan ekonomi.
Diskusi tentang bentang alam umumnya meliputi multi-skala pengelolaan, integritas ekologis,
pemantauan, manajemen adaptif, kolaborasi, manusia sebagai komponen bentang alam dan nilai-nilai
kemanusiaan.
Chomitz (2007) mengelompokkan bentang alam menjadi tiga zone atau wilayah, yaitu inti hutan
(forest core), pinggir hutan (forest edge/margin) dan lahan mosaik (Gambar 7). Tabel 1 menerangkan
fitur ketiga wilayah ini serta tantangan penanggulanan kemiskinan/pembangunan, lingkungan dan tata
kelola (governance). Hutan terdapat di ketiga wilayah tersebut yaitu di inti hutan, pinggir hutan dan
lahan mosaik. Jadi ketika kita bicara pengelolaan bentang alam maka perlu memahami ketiga wilayah
dengan fiturnya serta tantangan yang ada untuk keberlanjutan bentang alam yang ada.
Inti hutan
Pinggir
hutan
Lahan mosaik
Agro-
forrest
Hutan
skala kecil
Gambar 7. Ilustrasi bentang alam hipotetis

8. 8
Tabel 1. Bentang alam berbasis hutan dan tantangannya (Chomitz 2007)
Tipe
wilayah
Fitur
Tantangan penanggulanan
kemiskinan/pembangunan
Tantangan
lingkungan
Tantangan tata
kelola
Inti
hutan
Sebagian besar
wilayah hutan,
dengan sedikit
penduduk/populasi,
banyak masyarakat
lokal/asli
Penyediaan barang dan jasa
untuk masyarakat luas
Pemeliharaan proses-
proses ekosistem
dalam skala besar
Perlindungan hak-
hak masyarakat
lokal/asli,
penanggulangan
deforestasi dan
degradasi hutan
Pinggir
hutan
Ekspansi pertanian,
peningkatan nilai
lahan secara cepat,
dan konflik atas
pemanfaatan hutan
Peningkatan pembangunan
pedesaan dan akses terhadap
lapangan kerja diluar
pertanian (off-farm)
Penghindaran
degradasi yang tak
dapat balik, mitigasi
emisi CO2,
penghindaran
fragmentasi hutan
Pengendalian
pengambilan lahan
oleh aktor-aktor
besar dan klaim
oleh aktor-aktor
kecil.
Lahan
mosaik
Nilai lahan tinggi,
banyak penduduk,
dan fraksi kecil
hutan
Pengelolaan bentang alam untuk produksi barang dan
jasa lingkungan, penanggulangan kepunahan jenis
dan peningkatan sequestrasi karbon.
Penguatan
property right atas
lahan, pohon dan
jasa lingkungan
Sinergi konservasi lingkungan dan pembangunan pada beragam kebijakan dan tata kelola
bukanlah sesuatu yang mudah. Purnomo (2008) menciptakan sebuah permainan bentang alam Landscape
Game untuk pembelajaran bagi para aktor pengguna bentang alam, lembaga keuangan dan pembuat
kebijakan (http://www.cifor.org/lpf/landscapegame/). Permainan ini berbasis konsep relasi landscape-
actor-institution (Purnomo et al. 2009), game theory dan Chomitzian landscape dan telah dimainkan di
banyak negara sebagai cara untuk mempelajari dinamika bentang alam, strategi dan respon aktor
pengguna lahan, kebijakan dan kelembagaan. Pradana (2012) dan Prabowo (2012) melakukan
eksperimentasi keterkaitan antara perubahan ekologis dan pendapatan dari bentang alam para aktor
melalui permainan pada ragam kebijakan yang diambil seperti tersaji pada Gambar 8. Perubahan
ekologis secara sederhana direpresentasikan menjadi positif jika ada patch yang berubah menjadi hutan
dan sebaliknya negatif jika ada patch yang berubah dari hutan menjadi bukan hutan. Sedangkan
pendapatan dinyatakan dengan poin dari ragam usaha yang mungkin dilakukan pada bentang alam
termasuk pembalakan kayu, REDD+, ekowisata, usaha hutan skala kecil seperti jati dan sengon, usaha
jasa air dan pertambangan. Ada korelasi negatif yang lemah antara lingkungan dan pembangunan yang
didapat dari 14 eksperimentasi kebijakan ragam insentif dan kelembagaan bentang alam pada beragam
aktor yang memainkan beragam strategi. Konsep permainan (game) merepresentasikan siklus aksi-
reaksi-aksi-reaksi dari beragam pihak yang mempunyai kepentingan pada bentang alam, rasional dan
saling tergantung. Aktor pengguna lahan bisa memainkan strategi yang berbeda untuk merespon
kebijakan, dan sebaliknya pemerintah sebagai pengambil kebijakan bisa merespon ragam strategi yang
dimainkan para aktor dengan kebijakan baru.
Gambar 8. Korelasi konservasi dan pembangunan ekonomi
(y = -0.0009x + 7.4674; R²= 0.0071 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Perubahanekologis
Pendapatan dari bentang alam

9. 9
3.2.4. Pengelolaan hutan berbasis ekosistem
Ekosistem adalah jaringan interaksi antar-organisme, dan antara organisme dengan
lingkungannya. Ekosistem bisa mempunyai ragam skala, namum biasanya spesifik dan besarnya tertentu.
Ekosistem dikendalikan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti iklim mengendalikan
keseluruhan struktur dan sumberdaya ekosistem seperti dekomposisi, jenis dan suksesinya, yang
merupakan faktor internal ekosistem (http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem). Definisi ekosistem yang
lebih rinci diberikan oleh Odum (1971) sebagai “unit yang melibatkan semua organisme yaitu komunitas
di sebuah kawasan tertentu yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, sehingga terdapat aliran energi
dalam struktur trofik, keragaman biotik dan siklus material antara bagian hidup dan tidak hidup dalam
sistem”.
Secara literal ekosistem adalah sebuah sistem ekologis yang kompleks, dinamis dan adaptif. Kata
kompleks mengandung makna bahwa sifat-sifat pada tingkat sistem bukan merupakan penjumlahan dari
sifat-sifat komponennya. Dinamis berarti berubah menurut waktu, sedang adaptif bermakna setiap
komponen sistem saling mempengaruhi dan menyesuaikan diri dalam interaksinya dengan komponen lain
dalam sistem.
Pengelolaan ekosistem didefinisikan sebagai penerapan ekologi dalam pengelolaan sumberdaya
untuk menghasilkan kelestarian ekosistem dalam jangka panjang, serta barang dan jasa lingkungan yang
diperlukan (Chapin III, 2009). Pengelolaan ekosistem sering dipakai untuk tujuan konservasi hidupan liar,
namun juga bisa dipakai secara intensif mengelola ekosistem itu sendiri seperti dalam konteks agro-
ekosistem dan restorasi ekosistem (Puspaningsih, 2011). Lebih lanjut The Interagency Ecosystem
Management Task Force (1994) yang didirikan oleh Pemerintahan Clinton memberi definisi pengelolaan
ekosistem, sebagai pendekatan yang digerakkan oleh tujuan untuk mengembalikan dan melestarikan
kesehatan ekosistem, fungsi, dan nilainya dengan menggunakan ilmu yang terbaik yang ada.
Walaupun konsep pengelolaan ekosistem baik untuk pembangunan berkelanjutan, namun konsep
ini merupakan obyek kontroversi. Banyak yang mendukung, namun banyak yang menolak. Alasan utama
penolakan adalah karena pengelolaan ekosistem dilakukan secara eksklusif berbasiskan pertimbangan-
pertimbangan ekologis (Bennet 1966 dalam Schlaepfer 1997). Ini berakibat pemanfaatan optimal dari
sumberdaya tersebut tidak terpenuhi. Alasan-alasan ini kemudian membuat argumentasi untuk mencari
cara baru mengelola sumberdaya tertentu seperti hutan secara harmoni dalam ekosistem yang lebih luas,
yang kemudian dikenal sebagai Pengelolaan Berbasis Ekosistem (PBE).
Schlaepfer (1997) mendefinisikan PBE sebagai sebuah proses sistematis di kawasan tertentu,
berbasis pada pertimbangan yang baik dan ilmu yang mumpuni, bertujuan untuk memanfaatkan
sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan praktik manajemen yang sensitif ekologis dengan
memadukan pertimbangan ekonomi, ekologi, sosial dan teknologi, baik dalam jangka pendek maupun
panjang, dari skala tapak sampai dengan bentang alam. Instrumen PBE adalah pendekatan terpadu,
partisipasi, manajemen adaptif, pemantauan dan evaluasi dan proses adaptif yang didefinisikan secara
tegas tapi fleksibel. Definisi lain tentang PBE adalah pendekatan adaptif untuk mengelola aktivitas
manusia untuk bisa hidup berdampingan yang sehat dengan ekosistem yang berbasis hutan, lahan atau air
(http://ecotrust.ca/program_area_overview/forestry). Sedangkan Price et al. (2009) menyatakan bahwa
pada dasarnya PBE adalah pendekatan adaptif mencari koeksistensi antara ekosistem yang sehat dan
berfungsi penuh dengan aktivitas manusia, untuk memelihara karakteristik spasial dan temporal
ekosistem sehingga jenis dan proses-proses ekologi lestari, dan kesejahteraan manusia terdukung dan
meningkat.
Sejalan dengan uraian-uraian tentang bentang alam, ekosistem dan PBE maka kami
mendefinisikan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem (PHBE) sebagai “sebuah proses sistematis pada
bentang alam yang berbasis hutan untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan melalui praktik
manajemen adaptif dengan pertimbangan ekonomi, ekologi, sosial dan teknologi, baik dalam jangka
pendek maupun panjang dari skala tapak sampai dengan bentang alam ”. Purnomo (2012) berbasiskan
pada Holling (1978) dan Lee (1993) mendefinisikan pengelolaan adaptif sebagai pendekatan pengelolaan
yang secara aktif menyadari dan bekerja dalam kompleksitas dan ketidakpastian sistem, dengan
menjadikan setiap tindakan sebagai hipotesis yang diuji dalam sistem atau dunia nyata, sehingga tercipta

10. 10
proses pembelajaran yang terus menerus untuk mengurangi ketidakpastian dalam rangka mencapai
kinerja yang lebih baik. Lebih lanjut Lee (1993) menyatakan bahwa proses adaptif bisa diilustrasikan
dengan cara kerja kompas yang selalu menuju arah utara bumi sehingga pada saat kompas ditempatkan di
sembarang titik di muka bumi maka jarum kompas akan bergerak menuju utara. Proses pergerakan jarum
kompas dari titik semula menuju arah utara bumi itulah yang disebut proses penyesuaian dalam
manajemen adaptif.
Suhendang (2013) menggambarkan arah perkembangan konsep pengelolaan hutan secara
universal seperti tersaji pada Gambar 9. „Baris‟ menunjukkan perkembangan sasaran wilayah
pengelolaan dari tegakan hutan, ekosistem hutan, kemudian menjadi bentang alam. Sedangkan „kolom‟
menunjukkan ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan dimulai dari ekstraksi (eksploitasi), pemanfaatan,
kemudian pengelolaan. Kasus HPH yang banyak terjadi sekarang menggambarkan perpaduan antara
wilayah kelola „tegakan hutan‟ dan lingkup kegiatan „ekstraksi‟. Tentu ini bukanlah yang diinginkan
banyak pihak dalam kehutanan modern. PHBE adalah perpaduan antara wilayah kelola „bentang alam‟
dan lingkup kegiatan „pengelolaan‟. Strategi berubah dari keadaan sekarang yang berbasis ekstraksi
tegakan menuju PHBE disebut sebagai „Strategi Langkah Kuda‟, merujuk pada arah huruf „L” yang
merupakan cara kuda melangkah dalam permainan catur.
Strategi Langkah Kuda
Gambar 9. Perkembangan konsep pengelolaan hutan (Suhendang 2013)
Lebih lanjut Suhendang (2012) mengusulkan langkah-langkah menuju PHBE di Indonesia
sebagai berikut:
a) Menentukan kesatuan bentang alam ekologis untuk pengelolaan (DAS atau pulau kecil).
b) Melakukan tata ruang dalam setiap bentang alam ekologis (= menentukan luas optimal hutan tetap
dalam setiap DAS atau pulau kecil).
c) Menentukan skenario pengelolaan pada setiap kesatuan bentang alam ekologis (landscape scenario).
d) Menentukan kesatuan pengelolaan hutan dan preskripsi pengelolaan hutan dalam setiap kesatuan
pengelolaan hutan yg sesuai dengan huruf c.
e) Terapkan dua belas prinsip pengelolaan hutan.
f) Terapkan paradigma „close to the natural forest’ diantara pilihan-pilihan yang mungkin.
g) Terapkan metode pengaturan hasil berdasarkan jumlah pohon (Muhdin, 2012).
h) Siapkan pengembangan cara pandang, pemikiran, serta sikap dan perilaku rimbawan Indonesia agar
sejalan dengan pengelolaan hutan berbasis ekosistem.

11. 11
IV. PEMBAHASAN
Kembali pada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah (a) apakah hutan
tetap perlu; dan (b) bagaimana mengelola hutan tetap. Untuk pertanyaan pertama, secara teori hutan tetap
atau permanen diperlukan, karena pengelolaan hutan yang mensyaratkan pengulangan tak hingga tidak
mungkin dilakukan jika tidak di hutan tetap. Jika sebuah hutan diproyeksikan dikonversi menjadi
pertanian dalam lima tahun kedepan, maka hutan tersebut tidak perlu dikelola sebagai hutan yang
bersendikan kelestarian ekologis, ekonomi dan sosial. Pengelolaan hutan bersifat jangka panjang, karena
kelestarian ekologis misalnya ada pada perspektif jangka panjang tentu dengan mempertimbangkan
kepentingan-kepentingan jangka pendek seperti pendapatan dari tebangan kayu dan bukan kayu,
kebutuhan pangan dan papan masyarakat, keindahan bentang alam dan lain-lain.
Merujuk pada evolusi teori kelestarian, konsep hutan semakin kita perlukan terutama berkaitan
dengan evolusi teori kelestarian tingkat 3 yaitu kelestarian ekosistem dan nilai sosial. Teori kelestarian
tingkat 1 dan 2 menekankan pada kelestarian hasil kayu dan multi-manfaat dari hutan, yang barangkali
dengan peningkatan produktivitas bisa dihasilkan dengan kuantitias dan kualitas yang sama dengan
luasan hutan yang lebih kecil. Bahkan hasil dan multi-manfaat hutan ini barangkali bisa dihasilkan oleh
sumber-sumber lain secara sendiri-sendiri. Misalnya, kayu dari kebun kayu; air dari destilasi air laut;
pangan dari lahan pertanian, dsb. Namun, kelestarian tingkat 3 bukan merujuk pada kelestarian hasil
dan manfaat, tetapi merujuk pada kelestarian ekosistem hutan itu sendiri. Artinya, tidak mungkin ada
ekosistem hutan itu lestari jika hutannya tidak ada. Jadi hutan tetap adalah sebuah keniscayaan.
Merujuk pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999, setelah keluar Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Kawasan hutan di Indonesia cenderung stabil
luasnya, namun kawasan hutan yang ditumbuhi hutan mengecil. Karena hutan tetap seharusnya
berbentuk hutan, maka evidence menunjukkan bahwa proxy „hutan tetap‟ ini luasnya menurun. Penurunan
ini sejalan dengan teori transisi hutan yang mendapatkan evidence di semua negara maju. Walaupun
dalam evidence ini hanya berbicara tentang tutupan hutan. Pulau Jawa, adalah contoh terbaik transisi
hutan di Indonesia, berhasil memulihkan tutupan hutan setelah mengalami deforestasi. Sedangkan Pulau
Sumatra yang berada pada kondisi stabil, Kalimantan yang mengalami deforestasi hebat, dan Papua yang
mulai terdeforestasi, masih kita tunggu pola yang akan terjadi pada masa mendatang.
Implementasi konsep hutan tetap ini harus ditunjang dengan kebijakan Pemerintah yang jelas.
Hutan tetap tidak seharusnya selalu ada di kawasan hutan yang dikuasai oleh negara. Dimungkinkan
adanya hutan tetap yang terletak di luar kawasan hutan yang merupakan milik rakyat. Pemerintah perlu
mengidentifikasi dan menetapkan hutan tetap di lahan milik negara dan rakyat. Hutan tetap di lahan
negara akan beririsan dengan kawasan hutan yang selama ini terkelompokkan menurut fungsinya, yaitu
hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan tetap di lahan milik (rakyat) memerlukan
fasilitasi dan negosiasi dengan pemiliknya berdasarkan regulasi setingkat undang-undang. Dalam
menetapkan hutan tetap perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: (a) Pengembangan kriteria fisik, sosial
dan ekonomi identifikasi hutan tetap; (b) Studi kasus dan konsultasi para pihak; (c) pengembangan
regulasi hutan tetap dan aturan tambahannya.
Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana mengelola hutan tetap. Hutan tetap harus dipandang sebagai
bagian dari bentang alam ekologis. Hutan tetap harus dikelola berbasis ekosistem bentang alamnya.
Pengelolaan hutan berbasis ekosistem (PHBE) menemukan pembenaran (justification) dari teori
kelestarian tingkat 3 yaitu kelestarian ekosistem dan nilai sosial, dan teori kelestarian tingkat 1 dan 2 yaitu
kelestarian hasil kayu dan multi-manfaat dari hutan. Jadi PHBE merupakan jawaban integratif bagi
kelestarian tingkat 1, 2 dan 3. Tentu PHBE dilakukan secara unik dari satu hutan tetap ke hutan tetap lain.
PHBE ini walaupun secara konseptual baru, namun bisa jadi hakekat praktik PHBE telah ada
pada masyarakat dan profesional rimbawan. Beragam praktik masyarakat lokal yang belum
terinventarisasi dengan baik, perguruan tinggi dan kalangan profesional seperti Berau Forest Management
telah mengarah pada PHBE. Price et al. (2009) menguraikan PHBE di Columbia, Kanada pada areal
seluas 6,4 juta Ha. Namun perlu formalisasi PHBE melalui kejelasan standar (kriteria dan indikator)
pengelolaan hutan. PHBE adalah sebuah proses sistematis pada bentang alam yang berbasis hutan untuk

12. 12
memanfaatkan hutan secara berkelanjutan melalui praktik manajemen adaptif dengan pertimbangan
ekonomi, ekologi, sosial dan teknologi, baik dalam jangka pendek maupun panjang dari skala tapak
sampai dengan bentang alam.
PHBE dapat diterapkan dengan langkah seperti diusulkan oleh Suhendang (2012). Pada intinya
langkah-langkah ini merupakan tahapan dari penentuan bentang alam untuk pengelolaan, penataan,
menentukan alternatif skenario, menentukan preskripsi yang sesuai yang dekat dengan hutan alam yang
ada, serta menerapkan dua belas prinsip dari Schlaeffer dan Elliot (2000). Tentu tidaklah mudah untuk
menerapkan langkah-langkah ini. Namun, rimbawan Indonesia harus berkembang dalam menyongsong
era PHBE, karena (1) Konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan hutan ini lebih lebih maju dibandingkan
pengelolaan hutan yang bersifat konvensional; dan (2) Teori „Meniup Balon‟ (Blowing Balloon Theorm),
yaitu melakukan perubahan dari dalam merupakan strategi terbaik menuju perkembangan yg dikehendaki
secara efektif dan efisien (Suhendang 2012).
V. KESIMPULAN
a) Hutan tetap dan Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem (PHBE) merupakan suatu keharusan untuk
mengelola hutan dengan baik.
b) Hutan tetap diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan hutan bisa berlangsung dalam waktu tak
hingga.
c) PHBE ditujukan untuk melestarikan ekosistem bentang alam. Dalam pendekatan ini hutan menjadi
komponen penting disatu pihak, akan tetapi di pihak lain optimalisasi hasil dan multi-manfaat hutan
terjadi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan para pihak. Untuk implementasi konsep hutan tetap
dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang kuat, lengkap, dan utuh.
d) PHBE lebih kompleks dari pengelolaan hutan konvesional. PHBE memerlukan sikap baru rimbawan
Indonesia dan langkah-langkah baru untuk mengembangkannya.
RUJUKAN
Angelsen A. (ed.) 2008 Moving ahead with REDD: Issues, options and implications. CIFOR, Bogor,
Indonesia.
Arifjaya NM. 2008. Bioregional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam (Studi Kasus Penanganan Banjir
di Jabodetabek). Makalah seminar.
Arifjaya NM, Kusumah C, Abdullah K, Prasetio LB. 2007. Hubungan luas tutupan hutan terhadap
potensi banjir dan koefisien limpasan di beberapa das di indonesia." Workshop Peran hutan dan
kehutanan dalam meningkatkan daya dukung DAS. Surakarta. 2007.
BALITBANGHUT [Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan]. 2010.
Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Departemen Kehutanan, Jakarta
Bettinger P, Boston K, Sirey JP, Grebner D. 2009. Forest Management and Planning. Amsterdam:
Academic Press
Borenstein, M., L. V. Hedges, J. P. T. Higgins, and H. R. Rothstein. 2009. Introduction to meta-analysis.
Wiley, West Sussex, UK.
Chapin III FS, Kofinas GP, Folke C (Eds.). 2009. Principles of Ecosystem Stewardship: Resilience-Based
Natural Resource Management in a Changing World. Springer. 402p.
Chomitz KM. 2007. At Loggerheads? Agricultural expansion, poverty reduction and environment in the
tropical forests. The World Bank, Washington DC. 284pp.
Contreras-Hermosilla A. 2000. The underlying causes of forest decline. Occasional Paper No. 30. Bogor:
CIFOR.

13. 13
Culas RC. 2012. REDD and forest transition: Tunneling through the environmental Kuznets curve.
Ecological Economics 79:44–51
FAO. 2009. Indonesia forestry outlook study. Food and Agriculture Organization of the United Nations
Regional Office for Asia and The Pacific.
Guizol P. 2008. The French Forest. Bahan kuliah Kehutanan Internasioanl. Bogor: IPB.
Hendrayanto. 2013. Hydrological services of forest and their compensation initiative. Jurnal manajemen
hutan tropika 19(1):79-84
Holling CS. 1978. Adaptive Environmental Assessment and Management. Third International Series on
Applied Systems Analysis. Chichester: John Wiley & Sons.
Holmes D. 2000. Deforestation in Indonesia: A review of the situation in 1999. Draft Report for the
World Bank.
Jaya INS. 2010. Analisis citra digital: Perspektif penginderaan jauh untuk pengelolaan sumberdaya alam.
Fakultas Kehutanan IPB.
Kemenhut [Kementerian Kehutanan]. 2009. Upaya Penurunan Emisi Sektor Kehutanan. Presentasi
Powerpoint. Jakarta: Kemenhut
Kemenhut. 2010. Statistik Kehutanan Indonesia. Jakarta: Kemenhut
Kuncahyo. 2006. Model simulasi pengaturan hasil lestari yang berbasis kebutuhan masyarakat desa hutan.
Disertasi. IPB, Bogor
Lee KN. 1993. Compass and Gyroscope: Integrating Science and Politics for the Environment.
Washington D.C.: Island Press.
Muhdin. 2012. Dinamika struktur tegakan hutan tidak seumur untuk pengaturan hasil hutan kayu
berdasarkan jumlah pohon. Disertasi. IPB, Bogor.
Odum EP. 1971. Fundamentals of Ecology. Third edition. W. B. Saunders, Philadelphia.
Prabowo D. 2012. Ekperimentasi kebijakan dalam pengelolaan hutan dengan menggunakan teori
permainan. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Pradana NI. 2012. Aplikasi teori permainan dengan menggunakan landscape game dalam pengelolaan
hutan. Skripsi. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Price K, Roburn A, MacKinnon A. 2009. Ecosystem-based management in the Great Bear Rainforest.
Forest Ecology and Management 258:495–503
Priyanto. 2012. Model pendugaan biomassa tegakan hutan rawa gambut menggunakan citra SPOT
pankromatik. Tesis. IPB, Bogor.
Pullin AS, Stewart GB. 2006. Guidelines for systematic review in conservation and environmental
management. Conservation Biology 20(6):1647-1656
Purnomo H, Guizol P, Muhtaman DR. 2009. Governing the teak furniture business: A global value chain
system dynamic modeling approach. Environmental modelling and software 24: 1391-1401.
Purnomo H. 2008. Landscape Game Manual. CIRAD, CIFOR and IPB. Bogor. 2008
Purnomo H. 2012. Pemodelan dan Simulasi untuk Pengelolaan Adaptif Sumber Daya Alam. Bogor: IPB
Press.
Puspaningsih N. 2011. Pemodelan spasial dalam monitoring keberhasilan reforestasi di kawasan
pertambangan. Disertasi. IPB, Bogor.
Rusolono T, Parthama I BP, Rosmantika M. 1997. Growth Model and Dynamics of Logged-over Forest
Stand: Case Study in The Natural Forest of Pulau Laut, South Kalimantan. BIOTROP Special
Publication, 60, 125-137.
Rusolono T. 2006. Model Pendugaan Persediaan Karbon Tegakan Agroforestri untuk Pengelolaan Hutan
Milik Melalui Skema Perdagangan Karbon. Disertasi. IPB
Schlaepfer R. 1997. Ecosystem-Based Management of Natural Resources: a Step Towards Sustainable
Development. Occasional paper no. 6. Austria: IUFRO.

14. 14
Schlaepfer R, Elliott C. 2000. Ecological and landscape considerations in forest management: The end of
forestry. In K. von Gadow, T. Pukkala & M. Tom6 (Eds), Sustainable forest management (p. 1-
67). Dordrecht, TheNetherlands: Kluwer Academic PublishersShafik N. 1994. Economic
development and environmental quality: an econometric analysis. Oxford Economic Papers 46
(October): 757–773
Suhendang E. 2012a
. Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem dalam DGB IPB. Merevolusi Revolusi
Hijau. 489-501. Bogor IPB Press.
Suhendang E. 2012b
. Konsep pemanfaatan kawasan hutan terpadu di Indonesia. Makalah dalam
Workshop Pemanfaatan Kawasan Hutan Terpadu di Indonesia. Kerjasama antara Forma-
IPH SPs IPB dengan YSWJ. Bogor, 2012.
Suhendang E. 2013a
. Pengantar Ilmu Kehutanan: Kehutanan sebagai ilmu pengetahuan, kegiatan dan
bidang pekerjaan (edisi 2). Bogor: IPB Press.
Suhendang E. 2013b
. Perkembangan paradigma kehutanan. Makalah disampaikan dalam Diskusi
Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem sebagai Pendekatan dalam Pengelolaan Hutan Indonesia
dengan Paradigma Kehutanan Indonesia Baru dalam rangka Ulang Tahun Emas Fakultas
Kehutanan IPB (1963 -2013). Bogor, 20 Agustus 2013.
The Cochrane Collaboration. 2012. The Cochrane Collaboration: Working together to provide the best
evidence for health care. http://www.cochrane.org
Tiryana T, Satoshi T, Norihiko S. 2011. Modeling survival and destruction of teak plantations in Java,
Indonesia. Forest Planning 16(2):35-44
Tiryana T, Tatsuhara S, Shiraishi N. 2009. Applicability of kriging to predict spatial distribution of
carbon stocks of Acacia mangium plantations. Forest Planning 14(1):17-26.
Tiryana T. 2010. Quantitative model for supporting multi-purpose management planning of teak
plantation in Java, Indonesia. PhD thesis. The University of Tokyo, Japan.
UN. 2012. The future we want. Resolution adopted by the General Assembly 66/288 United Nations
General Assembly. 11 September 2012.
Wirakartakusumah MBS, Abe N. 2001. Combining Visual Interpretation and Supervised Classification
Technique with Optical Satellite Data for Classifying Tropical Forest Cover. Forest Planning
7(1): 39-45.
Yackulic CB, Fagan M, Jain M, Jina A, Lim Y, Marlier M, Muscarella R, Adame P, DeFries R, Uriarte M.
2011. Biophysical and socioeconomic factors associated with forest transitions at multiple spatial
and temporal scales. Ecology and Society 16(3): 15. http://dx.doi.org/10.5751/ES-04275-160315
Yanai AM , Fearnside PM, Graça PMLA, Nogueira EM (2012). Avoided deforestation in Brazilian
Amazonia: Simulating the effect of the Juma Sustainable Development Reserve. Forest Ecology
and Management. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.06.029