Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum, definisi, subjek dan objek pajak, perhitungan, tata cara pelunasan, kewajiban pemotong dan pihak yang menyetor sendiri pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan contoh pengisian surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan bagi subjek pajak terkait

1. PAJAK PENGHASILAN ATAS
PERSEWAAN TANAH - BANGUNAN
K P P P R A T A M A B A N D U N G C I B E U N Y I N G
2 0 1 4

2. DASAR HUKUM
•UU No. 6 Tahun 1983 stdtd UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) huruf d. Undang-undang
•PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan stdd PP No.
5 Tahun 2002.
Peraturan
Pemerintah
• KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong PPh atas Penghasilan
dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
• KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan, Pembayaran
dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan
Keputusan Menteri
Keuangan
Keputusan Direktur
Jenderal Pajak
KMK No. 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan
Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan stdd KMK No. 120/KMK.03/2002.

3. DEFINISI
Penghasilan
Orang pribadi atau badan
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Tanah; rumah; rumah susun; apartemen;
kondominium; gedung perkantoran,
pertokoan, pertemuan termasuk
bagiannya; rumah kantor; toko; rumah
toko; gudang; bangunan industri.
Terhutang Pajak Penghasilan (PPh) Final

4. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK
Subjek
Pajak
•Orang pribadi atau badan yang memperoleh
penghasilan dari persewaan atas tanah dan/ atau
bangunan
Objek
Pajak
• Penghasilan dari persewaan atas tanah
dan/atau bangunan

5. PENGHITUNGAN PPH TERHUTANG
Formula
•PPh : Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
• Tarif :10%
•DPP : Jumlah Bruto Nilai Persewaan
Jumlah Bruto
Nilai Persewaan
•Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya
perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas
lainnya, dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara
terpisah maupun yang disatukan.

6. TATA CARA PELUNASAN
•Apabila Penyewa merupakan
Pemotong Pajak Pemotongan
•Apabila Penyewa bukan
Pemotong Pajak
•Dilakukan oleh Pihak yang
Menyewakan
Penyetoran
Sendiri

7. PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
Badan Pemerintah
Subjek Pajak Dalam Negeri
Penyelenggara Kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Kerjasama Operasi
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

8. ORANG PRIBADI SEBAGAI
PEMOTONG PAJAK
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT kecuali
Camat PPAT, Pengacara dan Konsultan, yang
melakukan pekerjaan bebas;
Orang pribadi yang menjalankan usaha yang
menyelenggarakan pembukuan

9. KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK
Menghitung, memotong
dan menerbitkan Bukti
Pemotongan pada saat
pembayaran atau
terutangnya sewa,
(tergantung peristiwa
mana lebih dahulu)
Menyetorkan PPh
terhutang paling lambat
tanggal 10 bulan
berikutnya
Melaporkan
PPh terhutang
paling lambat
tanggal 20
bulan
berikutnya

10. KEWAJIBAN PIHAK YANG MENYETOR
SENDIRI PPH TERHUTANG
Menghitung
PPh
terhutang
Menyetorkan
PPh
terhutang
paling
lambat
tanggal 15
bulan
berikutnya
Melaporkan
PPh
terhutang
paling
lambat
tanggal 20
bulan
berikutnya

11. CONTOH PENGISIAN SSP
0 7 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 0 0 0
JALMI SOLEH
JL PURNAWARMAN NO 21 BANDUNG
4 1 1 1 2 8 4 0 3
x 2 0 1 4
5.000.000
LIMA JUTA RUPIAH
BANDUNG 9 SEPTEMBER 2014
JALMI SOLEH

12. CONTOH PENGISIAN SPT MASA
(1)
0 7 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 0 0 0
J A L M I S O L E H
x
0 8 2 0 1 4
J L P U R N A W A R M A N N O 2 1 B A N D U N G
50.000.000 5.000.000

13. CONTOH PENGISIAN SPT MASA
(2)
X 1
x
J A L M I S O L E H
0 7 1 2 3 4 5 6 7 4 2 3 0 0 0
1 0 0 9 1 4

14. BUKTI PEMOTONGAN

15. TERIMA KASIH
C I N TA I L A H N E G E R I D E N G A N MEMB AYA R PA J A K