Dokumen tersebut membahas tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang dan kriteria besaran modalnya. Juga disebutkan tujuan pengembangan UMKM serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM saat ini.

1. Present By : Kelompok II
Eko Mardianto
Ferry Budi Prasetya
Jamaludin
Nafsiah Hening Pujiastuti
Dede Kusmiati
Linda Farida

2. UMKM telah diatur secara hukum
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.

3. adalah usaha produktif milik orang perorang
atau badan usaha perorangan yang memiliki
kekayaan bersih maksimal Rp. 50
juta tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau hasil
penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta
rupiah

4. usaha ekonomi produktif yang berdiri sndiri,
yang dilakukan oleh perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar < 500 jt

5. usaha ekonomi produktif yang berdiri sndiri,
yang dilakukan oleh perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar >500 jt s.d 10 M

6.  Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan
kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan
prakarsa sendiri
 Perwujudan kebijakan publik yang transparan,
akuntabel dan berkeadilan
 Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan
berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi
UMKM
 Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
 Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian secara terpadu

7.  Mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang seimbang, berkembang dan berkadilan
 Menumbuhkan dan mengembangkan
Kemampuan UMKM menjadi sistem usaha
yang tangguh dan mandiri
 Meningkatkan peran UMKM dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan
kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan

8.  Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu
tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
 Tempat usahanya tidak selalu menetap,
sewaktu-waktu dapat pindah tempat
 Umumnya tidak memiliki izin usaha atau
persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
Contohnya :
1. Industri Makanan & Minuman
2. Usaha Perdagangan seperti PKL & Pedagang
dipasar

9.  Jenis barang / Komuniditi yg diusahakan
umumnya sudah tetap tidak gampang
berubah
 Lokasi usaha umumnya sudah menetap tidak
berpindah
 Pada umumnya sudah melakukan
administrasi keuangan walau masih
sederhana
Contohnya :
1. Usaha Tani
2. Peternakan ayam

10.  Sudah memiliki segala persyaratan legalitas
antara lain izin tetangga,izin usaha, izin
tempat, NPWP
 Telah melakukan pengelolaan dan organisasi
perburuhan, telah ada jamsostek,
pemeliharaan kesehatan
 Telah melakukan manajemen keuangan
denga menerapkan sistem akutansi secara
teratur sehingga memudahkan untukn
auditing dan penilaian atau pemeriksaan
termasuk oleh perbankkan

11.  Usaha pertanian, perternakan, perkebunan,
kehutanan skala menengah;
 Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor
dan impor;
 Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal
Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan
bus antar propinsi;
 Usaha industri makanan dan minuman,
elektronik dan logam;
 Usaha pertambangan batu gunung untuk
kontruksi dan marm

12.  Terbatasnya modal dan akses kepada sumber
dan pelaku lembaga keuangan.
 Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha
(termasuk pengelola koperasi)
 Kemampuan pemasaran yang terbatas.
 Akses informasi usaha rendah.
 Belum terjalin dengan baik kemitraan saling
menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM,
Usaha Besar dan BUMN)

13.  Penyediaan modal Dan akses kepada sumber
dan lembaga Keuangan.
 Meningkatkan kualitas dan kapasitas
kompetensi SDM.
 Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM
& Koperasi.
 Meningkatkan akses informasi usaha bagi
UMKM & Koperasi.
 Menjalin kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku usaha
(UMKMK,Usaha Besar & BUMN).

14. Terimakasih