(sindonews.com) opini sosial-budaya 29 september 2015-31 oktober 2015

(sindonews.com) opini sosial-budaya 29 september 2015-31 oktober 2015
1 DAFTAR ISI MENGAKTUALISASIKAN MAKNA BERAGAMA A Helmy Faishal Zaini 4 MORATORIUM SETENGAH HATI Toto Subandriyo 7 PENYELAMAT KEDAULATAN PANGAN INDONESIA Totok Agung DH 10 NU DAN KEBANGKITAN PANCASILA M Ka’bil Mubarok 12 PRISONS OF LIFE Komaruddin Hidayat 15 PARADOKS KEBERAGAMAAN Faisal Ismail 18 KERETA API (HUKUM EFEK I) Sarlito Wirawan Sarwono 21 RUDY Yuswohady 24 KAPAN RAKYAT MENJADI RAJA? Mohamad Sobary 27 HARAPANKU Andrie Wongso 30 BUMI, MANUSIA, DAN BENCANA KABUT ASAP Dicky Pelupessy 32 BIROKRASI KAMPUS HARUS DIREFORMASI Nanang Martono 35 MANUSIA TERBEBASKAN Komaruddin Hidayat 38 KEDAULATAN KOMUNIKASI Gun Gun Heryanto 40 HUKUM EFEK II Sarlito Wirawan Sarwono 43 DERITA TANPA LUKA Reza Indragiri Amriel 46
2 HADIRKAN NEGARA HADAPI TEROR TERHADAP ANAK Asrorun Ni’am Sholeh 49 NASIONALISME HARI INI Mohamad Sobary 51 PSIKOLOGI HIJRAH NABI Muhbib Abdul Wahab 54 UMAT TANPA PEMIMPIN Abdul Mu’ti 58 MENANGANI BENCANA ASAP Dinna Wisnu 61 AGAMA KEKUATAN PEMBEBAS Komaruddin Hidayat 64 TOTAL FOOTBALL Sarlito Wirawan Sarwono 66 “NEAR WIN” Yuswohady 69 KEBINEKAAN YANG TERKOYAK Biyanto 71 JOKOWI-JK MASIH DIUJI Mohamad Sobary 74 MERUWAT INDONESIA Airlangga Pribadi Kusman 78 MBAH HASYIM DAN SEJARAH RESOLUSI JIHAD A Helmy Faishal Zaini 81 HARI SANTRI, ANTARA JANJI POLITIK DAN PRINSIP KEADILAN Abd Rohim Ghazali 84 LUWES ATAU LEMBEK? Komaruddin Hidayat 87 PEMBERDAYAAN PETANI Posman Sibuea 90 MELAYARKACAKAN TRAUMA Reza Indragiri Amriel 94 EFEK SADISME BAGI PERKEMBANGAN ANAK Yulina Eva Riany 97
3 DARI SUMPAH PEMUDA KE SUMPAH SERAPAH Sarlito Wirawan Sarwono 100 SUKSES ADALAH KESABARAN Yuswohady 103 TAK SELAMANYA BENCANA ITU KELABU Lukas Setia Atmaja 106 BENCANA ASAP YANG MEMPRIHATINKAN Firmanzah 108 DEMOKRASI BERLAKSA EPOS Geger Riyanto 111 DRAMA DAN REVOLUSI MENTAL Mohamad Sobary 114 ROMANTIKA & TANTANGAN PEMUDA A Riza Patria 117 MASA DEPAN PEMUDA Muhammad Arief Rosyid Hasan 120 PEMUDA DAN TANTANGAN MASA DEPAN Anna Luthfie 122 OBAMA, JOKOWI, DAN PERUBAHAN IKLIM Dinna Wisnu 125 URGENSI PEMBERATAN HUKUMAN KEJAHATAN ANAK Asrorun Ni’am Sholeh 128 KITA DAN BAHASA Komaruddin Hidayat 131 KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, APANYA YANG DARURAT? Reza Indragiri Amriel 134 ANAK DALAM KABUT ASAP FX Wikan Indrarto 137 PANCASILA DAN INTOLERANSI Benni Setiawan 140 JALAN TERJAL KURIKULUM KKNI Jejen Musfah 143
4 Mengaktualisasikan Makna Beragama Koran SINDO 29 September 2015 Israel lagi-lagi untuk kesekian kali melakukan tindakan yang menggeramkan. Mereka, tentu saja melalui sekawanan militernya, melakukan penyerangan untuk kesekian kalinya ke Palestina. Targetnya, tentu saja Masjidilaqsha, kiblat pertama umat Islam dan simbol kota suci dua agama, Islam dan Kristen. Penyerangan semacam ini sesungguhnya bukan yang pertama kali. Kita ingat pada 1969 seorang Yahudi bernama Denis Michael Rohan mencoba membakar Masjidilaqsha. Kala itu sejumlah bangunan masjid, termasuk mihrab, berhasil dibakar. Untungnya, api berhasil dipadamkan oleh jamaah salat sebelum menjalar dan membumihanguskan seluruh bangunan masjid. Tindakan Rohan tersebut tak ayal menyulut kemarahan umat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian lahir Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang kemudian berganti nama menjadi Organisasi Kerja Sama Islam. Organisasi ini kini beranggotakan 57 negara Islam atau negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Kekerasan, dalam bentuk apa pun, tidak akan pernah dibenarkan oleh agama dan kepercayaan mana pun. Karen Amstrong dalam The Battle for God pernah mengatakan bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Ia justru akar persoalan yang sangat mungkin membuka peluang untuk menyulut dan melahirkan persoalan selanjutnya. Kekerasan adalah awal dan pangkal, bukan akhir dan pungkasan. Ihwal serangan yang dilakukan oleh militer Israel ini, menarik apa yang dikatakan oleh Sheikh Raed Salah, pemimpin gerakan Islam Israel. Ia mengatakan bahwa tujuan utama penyerangan itu untuk merealisasikan agenda-agenda ekstremis yang didasarkan pada partisi masjid berdasarkan waktu dan tempat. Jika memang tujuan utama gerakan ekstremis penyerangan tersebut adalah sebagaimana dikatakan Raed Salah, pada hemat saya, sesungguhnya rencana tersebut tidak akan pernah bisa dilakukan selama masih ada orang-orang yang membela tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem tersebut. Konflik keyakinan yang lebih dominan dibumbui oleh kepentingan politik yang meletus seminggu belakangan membuat kita, umat Islam Indonesia, merasa waswas pada sederetan masalah dengan latar belakang dan nuansa yang sama. Sebuah konflik yang diseret-seret
5 menggunakan baju agama. Padahal, suatu yang sangat paradoksal tatkala agama disandingkan dengan terma kekerasan. Dalam pada itu Ibnu Kholdun (1986) secara terang-terangan mengatakan bahwa Islam, termasuk agama serta kepercayaan lain, bukanlah agama pedang. Ia secara holistik merupakan agama ritus (din syariaah), agama ilmu pengetahuan (din ilmi), serta sekaligus agama peradaban dan kebudayaan (din tsaqafah wal hadarah). Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satu pun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas kejadian penyerangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Masjidilaqsha tersebut. Perdamaian, kebebasan, juga toleransi adalah prinsip utama dalam menjalankan kehidupan di samping tentu saja prinsip maqaasid syariah yang terdiri atas hifdud din (menjaga agama), hifdzul aql (menjaga akal), hifdzul nasl (menjaga keturunan), hifdu nafs (menjaga jiwa), dan hifdul mal (menjaga harta). Lima prinsip tersebut merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan di mana pun bumi dipijak. Mengutuk Kekerasan Banyak opini dan tanggapan keras dari pelbagai pihak dalam menyikapi serangan terhadap Masjidilaqsha ini. Tidak sedikit pula pihak yang mengutuk apa yang telah dilakukan militer Israel. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai bagian dari komunitas internasional dan organisasi umat Islam terbesar di dunia merasa perlu dan wajib untuk memberikan perhatian dan sekaligus berusaha mengupayakan langkah konkret dalam rangka membantu mengakhiri serangan Israel ini. PBNU mengajak seluruh elemen pemimpin negara Islam untuk menyuarakan keberatan sekaligus nota protes terhadap PBB perihal penyerangan Israel ini. Hal ini sangat penting sebab apa yang dilakukan Israel sesungguhnya telah mencoreng dan membuat malu seluruh dunia. Di pihak lain PBNU meminta kepada OKI untuk ikut berupaya menyelesaikan penyerangan yang dilakukan tentara Israel tersebut. OKI harus lebih bersikap proaktif dalam rangka meresolusi konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut. Langkah diplomasi yang berkesinambungan dengan melibatkan OKI juga PBB misalnya sebagai fasilitator yang menjembatani kemungkinan resolusi tersebut setidaknya akan membuka kemungkinan baru upaya perdamaian. Refleksi Pemeluk Agama Pada akhir tulisan ini, saya ingin mengutip secara utuh sajak yang kental akan nuansa sindiran halus nan sarkastis dari penyair Joko Pinurbo terhadap perilaku para pemeluk agama. Dalam sajaknya yang berjudul “Pemeluk Agama” dituturkan “Dalam doaku yang khusyuk, Tuhan bertanya padaku, hambanya yang serius ini//Halo, kamu seorang pemeluk
6 agama?//Sungguh saya seorang pemeluk agama yang teguh Tuhan//Lho, Teguh si tukang bakso itu hidupnya lebih oke dari kamu, gak perlu kamu peluk-peluk//Benar kamu pemeluk agama?//Sungguh saya pemeluk agama, Tuhan//Tapi aku melihat kamu tak pernah memeluk//Kamu malah menyegel, merusak, menjual agama//Teguh si tukang bakso itu malah sudah pandai memeluk/Benar kamu seorang pemeluk?//Sungguh saya belum memeluk, Tuhan//Tuhan memelukku dan berkata//Doamu tak akan cukup//Pergilah dan wartakanlah pelukanKu//Agama sedang kedinginan dan kesepian//dia merindukan pelukanmu.“ Dalam syair tersebut kemudian kita bertanya sesungguhnya agama itu untuk apa dan siapa? Jawabannya tentu adalah agama untuk perdamaian dan untuk seru sekalian alam. Namun, apakah kondisinya sekarang demikian? Di situlah letak persoalan sehingga pertanyaan untuk siapakah agama sampai saat ini masih relevan diutarakan. Wallahualam bisshowab. A HELMY FAISHAL ZAINI Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
7 Moratorium Setengah Hati Koran SINDO 29 September 2015 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015 pada 13 Mei 2015. Inpres ini perpanjangan Inpres Nomor 6/2013 juncto Inpres Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini lebih dikenal dengan sebutan Inpres Moratorium (Jeda Sementara) Izin Baru Tata Kelola Hutan. Inpres ini dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Inpres ini ditujukan pada tujuh alamat yaitu menteri lingkungan hidup dan kehutanan, menteri dalam negeri, menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional, sekretaris kabinet, kepala Badan Informasi Geospasial, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tersebut untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi), dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Namun, sejak awal diterbitkan inpres tersebut banyak kalangan merasa pesimistis terhadap keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Salah satu bukti yang menunjukkan kurang seriusnya pemerintah menjalankan inpres ini adalah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehari sebelum inpres itu ditandatangani. Selain itu, secara substansi terdapat beberapa hal yang harus dikritisi dari inpres ini. Antara lain masih diberikan ruang pengecualian seperti tertuang dalam diktum kedua khususnya poin (a) dan (c). Yaitu, pengecualian diberikan pada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari menteri kehutanan, serta perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku. Tidak Terulang Tujuan yang terkandung dalam kebijakan moratorium pembalakan hutan ini adalah agar deforestasi dan degradasi hutan yang pernah berlangsung masif dan ekstraktif tidak terulang
8 lagi. Karena itu, selama moratorium berlangsung seharusnya dilakukan kaji ulang terhadap peraturan-peraturan tentang kehutanan, lahan gambut, peraturan yang menyangkut tata ruang, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Namun, pada kenyataannya aktivitas pembakaran hutan dan lahan masih berlangsung masif di sejumlah daerah. Beberapa hari terakhir media dalam dan luar negeri gencar memberitakan masalah ini. Hingga hari ini sudah enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang dinyatakan dalam kondisi darurat kabut asap. Memang, sejak awal sudah banyak yang memprediksi bahwa pelaksanaan moratorium ini bukanlah pekerjaan mudah. Dalam tataran implementasi akan selalu dihadapkan dengan berbagai permasalahan akut di bidang kehutanan dan perkebunan. Termasuk di dalamnya praktik-praktik kolutif yang mendegradasi hutan dan lingkungan. Permasalahan utama yang harus segera dipecahkan adalah masalah tata ruang. Tidak sinkronnya interpretasi undang-undang/peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang telah membuka peluang terjadi deforestasi. Permasalahan besar lain yang perlu segera dituntaskan adalah masalah penguasaan lahan (tenurial). Secara kasatmata kita menyaksikan maraknya konflik agraria struktural yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di berbagai daerah di Indonesia. Menurut hemat penulis, fenomena seperti ini fenomena puncak gunung es yang menyimpan bom waktu jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian secara bijaksana. Lebih jauh pemerintah juga harus segera memperbaiki koordinasi antara pusat dan daerah serta memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut yang masih buruk. Perlu lebih diintensifkan jalinan dalam distribusi pendapatan, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan hutan. Semua itu pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera dituntaskan. Setengah Hati Heboh bencana asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan beberapa hari terakhir salah satu fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan moratorium Izin Baru Tata Kelola Hutan masih setengah hati. Ingat, peristiwa seperti ini bukan yang pertama kali. Selain menguras energi bangsa, bencana kebakaran hutan itu juga mempermalukan martabat bangsa di mata internasional. Di samping sebagai penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, kebijakan moratorium ini juga dimaksudkan sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) ditempuh melalui skema reduce emissions from deforestation and forest degradation (REDD). Dalam praktiknya skema REDD ini perlu dilengkapi dengan inisiatif reforestasi (REDD+).
9 Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan yang sangat berani dengan mematok target penurunan emisi GRK sebesar 26% pada 2020. Tekad dan ambisi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato pada pertemuan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20 di Pitsburg, Amerika Serikat, September 2009. Komitmen tersebut harus didukung seluruh pemangku kepentingan di negeri ini secara berkelanjutan agar ambisi besar tersebut bukan sekadar utopia. Penyiapan lahan dengan pembakaran yang sering dilakukan di lahan gambut akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Suhu akibat pembakaran merusak gambut, menghilangkan kapasitas penyimpanan air, menghilangkan kapasitas penyerapan karbon, serta menghilangkan berbagai fungsi ekologis dan ekonomis. Jika tiga unsur bertemu yaitu bahan organik, api, dan zat asam (oksigen), kebakaran hutan dan belukar tak terhindarkan lagi. Karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum yang lebih tegas bagi para pelanggar hukum dan ketentuan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, semuanya jadi sia- sia. Deforestasi akan tetap berlangsung ekstraktif dan masif. Stigma buruk di mata internasional sebagai bangsa yang tak becus mengelola lingkungan akan terus melekat. Moratorium Izin Baru Tata Kelola Hutan hanya menjadi sebuah ironi karena masih terus berasap. TOTO SUBANDRIYO Pengamat Sosial-Ekonomi Alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed
10 Penyelamat Kedaulatan Pangan Indonesia Koran SINDO 1 Oktober 2015 Saat ini produksi padi di Indonesia masih bergantung pada produktivitas lahan sawah. Ketersediaan air yang tertopang oleh jaringan irigasi, pengolahan lahan yang intensif menjadikan lahan sawah mampu memberikan daya dukung jauh lebih tinggi bagi pertumbuhan dan produksi padi dibandingkan jika ditanam di lahan kering. Pemuliaan tanaman padi sawah yang berlangsung sangat cepat dengan potensi hasil mencapai lebih dari 10 ton per hektare belum mampu mengimbangi pemenuhan ketersediaan bahan pangan pokok nasional sebagai syarat mutlak kedaulatan pangan. Lahan sawah tidak tersedia di seluruh pelosok wilayah Nusantara, tercatat luas lahan sawah hanya 8,5 juta ha, dan mengalami alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Kedaulatan pangan tidak harus tergantung pada padi sawah. Beban penyediaan beras yang semakin berat, keterbatasan lahan sawah yang mengalami alih fungsi lebih dari 45.000 ha per tahun, konsumsi lebih dari 120 kg per orang per tahun, serta tingginya biaya cetak sawah baru hingga sulit mencapai target, menjadi ancaman besar bagi upaya peningkatan produksi padi. Ke depan, padi sawah tetap memegang peranan penting. Produktivitas padi sawah Indonesia per tahun masih tertinggi di dunia, karena penanaman bisa dilakukan 2 atau 3 kali dalam satu tahun. Meskipun demikian, tanpa adanya antisipasi yang strategis dan terencana, kegagalan panen tahunan akibat puso kekeringan maupun banjir dapat mengancam kedaulatan pangan nasional. Peningkatan produksi padi tetap perlu diantisipasi dengan memanfaatkan sumber daya lahan yang ada, di antaranya produksi padi gogo di lahan kering. Lahan kering yang luas di Indonesia bisa dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk pengembangan padi lokal/lahan kering menjadi unggulan padi nasional. Lahan kering di Indonesia cukup luas, dengan taksiran sekitar 60,7 juta hektare atau 88,6% dari luas lahan, sebagian besar tersebar pada dataran rendah yakni hamparan lahan yang berada pada ketinggian 0-700 mdpl (60,65%) dan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian >700 mdpl (39,35%) dari total luasan lahan kering di Indonesia. Penggunaan lahan kering untuk penanaman padi gogo dalam peningkatan areal tanam padi sangat berpotensi menjadi unggulan upaya peningkatan produksi padi nasional. Memang, selama ini padi gogo dipandang rendah oleh masyarakat. Rendahnya daya hasil padi gogo (1,5-2,7 ton per hektare) serta umurnya yang panjang (lebih dari 4 bulan), keragaan tinggi
11 yang menyebabkan mudah rebah menjadi kendala utama bagi peningkatan produksi padi di lahan kering. Kondisi lahan kering dengan kesuburan tanah yang rendah, ketersediaan air yang terbatasi oleh musim hujan, kehadiran gulma dan keterbatasan kultivar unggul berdaya hasil tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri. Kualitas hasil padi gogo yang telah ada (kultivar lokal) sebagian besar juga rendah (pera, tidak wangi), sehingga berdampak pada harga. Fokus peningkatan produksi padi yang selama ini lebih menitikberatkan pada lahan sawah, menjadikan pemuliaan padi gogo tertinggal jauh dari padi sawah. Namun demikian, tidak berarti padi gogo tidak punya potensi. Varietas unggul baru padi gogo yang berdaya hasil dan bermutu hasil tinggi serta umur genjah merupakan jawaban untuk meningkatkan kontribusi padi gogo terhadap produksi padi nasional. Jumlah varietas unggul padi gogo seperti ini masih sangat terbatas. Silugonggo dan Situpatenggang merupakan hasil perbaikan sifat padi gogo dengan umur genjah, produksi telah meningkat menjadi 3-4 ton per hektare, keragaan agronomis lebih baik. Varietas ini dilepas sekitar tahun 2002. Akan tetapi, kualitas hasil masih belum meningkat. Namun, bukannya tak ada bibit unggul padi gogo. Inpago UNSOED 1, dengan potensi hasil 7,42 ton per hektare di lahan kering dan umur 110-117 hari mampu menghasilkan beras mutu tinggi, yaitu nasinya pulen serta aromanya wangi sangat disukai oleh konsumen dan mempunyai harga jual yang tinggi. Harga jual beras aromatik dan pulen mencapai 2-2,5 kali harga jual beras biasa. Dengan demikian, varietas unggul padi gogo berdaya hasil tinggi, aromatik dan rasa nasi pulen dapat meningkatkan keuntungan petani dalam usaha tani di lahan kering. Padi gogo memiliki peran yang lebih penting dengan adanya El Nino dan berbagai kondisi akibat perubahan iklim global. Kondisi alam yang tidak lagi dapat diprediksi mengakibatkan perubahan terhadap musim tanam padi sawah, dan secara langsung berdampak terhadap produksi padi nasional. Kesungguhan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam pengembangan padi gogo dan padi gogo aromatik di lahan kering saat ini bisa menjadi langkah penyelamat bagi penyediaan pangan nasional di masa mendatang, sekaligus menjaga kedaulatan pangan Indonesia. PROF TOTOK AGUNG DH Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman
12 NU dan Kebangkitan Pancasila Koran SINDO 1 Oktober 2015 Setiap peringatan peristiwa G-30-S 1965, ingatan kolektif masyarakat selalu tertuju pada kejadian setelahnya yang menyebabkan huru-hara berdarah dengan skala korban begitu besar. Apalagi, sampai sekarang tafsiran sejarah terhadap kronologi kerusuhan massal pasca- penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI itu masih debatable. Dengan begitu, tuduhan sebagian kalangan yang mendiskreditkan sebagian kalangan lainnya sebagai tertuduh utama aktor pembunuhan massal selalu tidak mempunyai pijakan objektif yang dapat diterima semua elemen bangsa. Dengan kata lain, setiap tahun kita selalu disibukkan pada perdebatan-perdebatan yang cenderung tidak produktif karena disertai berbagai tendensi-tendensi negatif terhadap sesama anak bangsa. Padahal, terdapat beberapa sisi lain yang menarik untuk direfleksikan terkait peristiwa kelam pada akhir September 1965 tersebut. Salah satu isu yang sering terlupa, namun penting untuk direfleksikan kembali pada era sekarang adalah posisi Pancasila pasca-insiden berdarah itu. Dalam wacana yang diproduksi dan disebarkan Orde Baru, 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila mengingat hari itu Mayjen Soeharto dan pasukannya berhasil menumpas para penculik, pembunuh (serta pemberontak) yang dianggap ingin menggulingkan Pancasila sebagai dasar negara NKRI. Dengan kata lain, keberhasilan Mayjen Soeharto menguasai kembali Jakarta waktu itu dianggap sebagai manifestasi dari saktinya Pancasila menghadapi ancaman ideologi lain (baca: komunisme). Padahal, sesungguhnya apa yang selama ini dipersepsikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila tersebut merupakan awal mula dari ”kematian Pancasila”. Penyebabnya, setelah peristiwa tersebut karier Mayjen Soeharto terus berkibar sampai puncaknya dilantik menjadi presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Sejak saat itu Presiden Soeharto menjalankan proyeksi pemerintahan yang dikenal sebagai proyek Orde Baru untuk membedakan diri dari Orde Lama Soekarno. Salah satu elemen penting dari Orde Baru adalah pengarusutamaan pembangunan ekonomi sembari mengebiri pembangunan di bidang sosial-politik. Secara implementatif, pilihan orientasi tersebut tergambar dalam cita-cita Soeharto menjadikan Indonesia sebagai macan ekonomi Asia. Namun, pada saat bersamaan dia menginginkan stabilitas sosial-politik dengan
13 cara membonsai demokrasi, melakukan fusi partai politik, dan membungkam aspirasi kritis dari para aktivis pro-demokrasi. Celakanya, demi mendapatkan legitimasi ideologis dari proyek ekonomi-politiknya tersebut, Soeharto membuat tafsiran subjektif tentang Pancasila yang dirasa sesuai dengan prinsip- prinsip ekonomi-politiknya itu. Sepertinya Soeharto ingin melanjutkan momentum sejarah yang sudah diraihnya dalam peristiwa ”kesaktian Pancasila” pada 1965 dengan kembali menjadikan Pancasila sebagai ”topeng” ideologisnya dalam menjalankan kepentingan ekonomi-politik Orde Baru. Akibatnya, Pancasila tergelincir menjadi rumusan sila-sila yang distortif dan jauh dari esensi dasarnya sebagai dasar negara sebagaimana dirumuskan para founding father pada 1945. ”Korban” dari tafsir distortif Pancasila ala Soeharto ini tidak sedikit. Selain tragedi Malari, tragedi Waduk Kedung Ombo, kerusuhan Tanjung Priok 1984, doktrin NKK/BKK bagi mahasiswa, juga penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi/ormas di Indonesia yang dilaksanakan secara represif dan opresif. Dari situ, Orde Baru semakin alergi dengan oposisi. Segala potensi kritik yang muncul dari masyarakat langsung diberangus dengan bengis. Daniel Dhakidae dalam kata pengantarnya untuk terjemahan Indonesia buku klasik Ben Anderson, Imagined Communities, Komunitas- Komunitas Terbayang (2001) mengatakan, Pancasila waktu itu tereduksi menjadi ”barang mati” yang telah dibakukan dan dibekukan penghayatannya oleh Soeharto demi ambisi ekonomi-politiknya. Alih-alih mampu dihayati dan diamalkan secara substantif sebagai nilai dasar kehidupan sebuah bangsa, rumusan Pancasila malah terpelanting menjadi doktrin yang menakutkan sehingga kehilangan elan vitalnya. Kiai Pembangkit Pancasila Di tengah kegalauan tokoh-tokoh Islam saat itu, muncullah sosok kiai pesantren dari Jember bernama KH Ahmad Shiddiq yang sukses melakukan ijtihad intelektual brilian yang menjadikan prinsip-prinsip tauhid dan akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah kompatibel dengan Pancasila. Sebuah landasan epistemologis yang membuat NU secara sukarela menjadikan Pancasila sebagai asas NU tanpa terintimidasi represivitas Soeharto terkait Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam Komisi I (masa`il fiqhiyyah) pada Muktamar Ke-27 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Situbondo, Jawa Timur, KH Ahmad menyampaikan gagasannya dalam makalah berjudul, ”Penerimaan Asas Tunggal Pancasila bagi NU” yang sebelumnya dipresentasikan dalam Munas Alim Ulama Desember 1983 di Situbondo. Dengan dibantu sekretaris pribadinya, KH Muchit Muzadi, KH Ahmad menawarkan formulasi cerdas menggabungkan hubungan agama dan Pancasila menuju ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah basyariyah NKRI.
14 Secara prinsip, KH Ahmad meyakini Pancasila dan Islam adalah dua hal yang harmonis: tidak bertentangan dan jangan dipertentangkan. ”NU menerima Pancasila berdasarkan syariah, bukan semata-mata berdasar pandangan politik. NU tetap berpegang pada ajaran aqidah dan syariat Islam. Ibarat makanan, Pancasila itu sudah kita makan selama 38 tahun, kok baru sekarang kita persoalkan halal dan haramnya,” kata KH Ahmad. Sejak saat itu, tesis Kiai Ahmad tersebut jadi inspirasi bagi banyak ulama lainnya. Penyebabnya, KH Ahmad berhasil membangkitkan kembali roh Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Artinya, secara organis dan genuine, KH Ahmad mampu merevitalisasi fungsi Pancasila melampaui tafsir monolitik Orde Baru. Kesimpulannya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober juga harus dimaknai sebagai momen ”kematian Pancasila” sebagai konsekuensi dari distorsi tafsir yang dirancang oleh Orde Baru. Dengan demikian, ketika kita paham ada fase Pancasila ”dimatikan”, kita akan mengerti sebuah fase ketika Pancasila ”dibangkitkan” kembali oleh sosok kiai pesantren yang berhasil menghasilkan ijtihad intelektual brilian dengan mensinergikan antara prinsip dasar Pancasila dan rumusan fikih Islam sehingga kita dapat menikmati Pancasila sesuai substansi dasarnya. M KA’BIL MUBAROK Ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur
15 Prisons of Life 02-10-2015 Setiap orang menginginkan kehidupan ideal. Hidup yang memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan keamanan. Namun yang ditemukan kadang sebaliknya, tidak seindah yang diharapkan dan dibayangkan. Dunia memang menawarkan banyak sekali pintu sukses, pintu kebahagiaan, dan pintu-pintu lain untuk menikmati keindahan hidup yang selalu dicari dan diburu manusia. Jika manisnya dunia sudah digenggam maka orang pun enggan mati, berpisah dari dunia. Namun di balik tawaran keindahan dunia selalu tersembunyi pintu-pintu jebakan yang bisa mendatangkan sengsara dan nestapa. Dialektika dan pasang-surut kehidupan yang silih berganti itu dalam tradisi Cina secara simpel disimbolkan dengan ying-yang. Suka-duka, tawa-tangis, untung-rugi, jatuh-bangun kesemuanya itu melekat dalam kehidupan setiap orang sebagaimana pasangan siang dan malam, gelap dan terang. Di dalam lingkaran kegelapan hidup selalu tersimpan secercah cahaya yang mampu membalikkan nasib kehidupan. Begitu pun di dalam terang dan keceriaan hidup, kita mesti hati-hati karena di sana tersimpan blind spot, titik hitam yang tidak terlihat dan bisa menggerogoti devisa kebahagiaan. Pengalaman mengajarkan agar kita selalu waspada dan hati-hati terhadap blind spot dan jebakan hidup yang tidak terlihat, ibarat ranjau yang tersembunyi di balik rumput atau pepohonan yang tampaknya indah dan menarik, tetapi begitu kaki menginjak bisa menjerumuskan seseorang ke lubang yang mematikan. Begitu kita keluar rumah kita dihadapkan peluang dan jebakan. Jebakan dan godaan narkoba adalah contoh paling mudah bagi remaja sekarang. Narkoba menawarkan angin surga bagi pemakainya, padahal yang terjadi justru pemakainya tengah melakukan proses bunuh diri yang mengerikan. Jabatan pun bisa saja menjerumuskan seseorang. Jadi kita selalu dihadang oleh ranjau-ranjau dan penjara-penjara kehidupan (prisons of life). Karena sifat dan wujudnya bukan fisik, untuk mengidentifikasi penjara-penjara kehidupan ini memerlukan pengamatan intelektual yang jeli, di samping ketajaman hati nurani. Di antara penjara-penjara kehidupan bisa saja muncul dari pemahaman dan sikap beragama yang awalnya mengajak pada kebaikan dan kedamaian, namun jika ternyata paham keberagamaan malah menjadi sumber dan pemicu konflik berdarah-darah yang menyengsarakan, di situ pemahaman agama telah menjadi penjara. Terjadi situasi paradoksal di mana agama mengajarkan kedamaian, kebaikan dan kebenaran,
16 tetapi berita yang muncul dari berbagai dunia Islam justru perang bersenjata antara sesama mereka. Ironisnya lagi, para korban perang itu lalu mencari suaka dan bantuan pada negara- negara non-muslim. Situasi paradoksal itu juga mirip orang mengendarai mobil yang memilih jalan tol agar cepat sampai tujuan dengan nyaman, namun jika salah masuk malah jadi jauh, lebih mahal dan kesal. Salah pilih dan salah membuat keputusan dalam berbagai kehidupan berimplikasi pada penyesalan dan kesusahan di belakang hari. Dengan statement ini, saya hanya ingin mengingatkan agar hati-hati membuat pilihan dan keputusan mengingat setiap hari kita dihadapkan untuk membuat keputusan, dengan derajat implikasi yang berbeda-beda. Dibanding kehidupan sosial beberapa puluh tahun lalu, sekarang kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang justru datang dan mengejar. Perhatikan saja tawaran produk konsumsi melalui iklan yang selalu tampil di televisi maupun terpampang di pinggir jalan. Seakan kita dihujani, atau bahkan diteror, oleh berbagai bujukan dan rayuan iklan yang akan menguras tabungan kalau saja dituruti. Begitu juga kita disuguhi sekian banyak ceramah agama di mimbar televisi dengan topik dan pendekatan berbeda-beda. Belum lagi dalam hal memilih dan menentukan pasangan hidup, ada-ada saja yang merasa salah pilih sehingga kebahagiaan yang dibayangkan sebelum pernikahan tidak berlangsung lama. Setiap orang mesti membayangkan istana rumah tangga, namun kadang yang menghadang adalah penjara. Kalau kita jeli dan rajin mengamati peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali pembelajaran hidup yang amat berharga agar kita lebih bijak dan dapat mencari solusi di tengah berita yang kebanyakan menyesakkan. Sampai pada batas tertentu ada benarnya ungkapan klasik, nothing new under the sky. Terdapat pengulangan peristiwa sosial dengan pola yang sama, dengan aktor dan setting sosial yang berbeda. Baik dalam dunia politik, kisah cinta, persaingan dan perebutan sumber ekonomi, dan perilaku sehari-hari dari zaman ke zaman terdapat pengulangan dengan pola dan motif yang sama. Yang terjadi kita sering lupa, berpikiran pendek, tidak mampu menguasai nafsu, sehingga mengulangi lagi apa yang dilakukan orang lain, padahal jelas-jelas merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kendati demikian, sejarah juga mencatat berbagai inovasi dan kreasi manusia dalam bidang sains dan teknologi. Jika dulu orang membuat tempat tinggal di gua atau di atas pohon, sekarang bermunculan gedung-gedung megah pencakar langit. Untuk mengalahkan cuaca panas, sekarang diciptakan AC (air conditioner). Lebih dari itu, sekian ragam teknologi rumah tangga juga sudah diciptakan dan diproduksi secara masif. Tetapi dalam hal basis dan nilai-nilai moral, banyak warisan ajaran moral klasik yang kelihatannya abadi, seiring dengan berbagai inovasi sains yang melahirkan kreasi teknologi yang mempersembahkan bantuan kemudahan teknis dalam menopang kehidupan, seperti halnya teknologi automotif yang mengganti peran hewan. Dulu orang mengagumi kelincahan
17 dan kecepatan hewan kijang, sekarang beralih ke mobil Kijang. Begitu pun mobil lain yang bermerek hewan yang dikagumi manusia seperti mobil Kuda, Panther, atau Jaguar. Fungsi primernya tetap sama, yaitu sarana transportasi dan angkutan barang. *** Antara abad kelima sebelum dan sesudah Masehi sejarah mencatat lahirnya tokoh-tokoh pencerah zaman dan peletak dasar agama dan landasan moral kehidupan yang masih bertahan dan dipertahankan manusia sampai hari ini. Abad-abad ini ada yang menyebutnya sebagai Axial Ages atau abad-abad poros peradaban. Yaitu abad munculnya anak-anak zaman yang ajarannya menjadi rujukan putaran sejarah dari sisi moral dan keagamaan. Sebut saja di sana ada Plato, Aristoteles, Budha Gautama, Kong Hucu, Lautze, Musa, Isa, Muhammad yang ajaran moralnya telah menginspirasi penduduk bumi, bahkan dijadikan rujukan dan sumber pencerahan hidup sekalipun ilmuwan modern telah berhasil menciptakan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip moralitas yang mereka wariskan senantiasa dipelajari dan dijaga sejak di lingkungan rumah tangga, lembaga pendidikan, dunia usaha, pemerintahan dan kehidupan sosial. Jutaan buku telah ditulis oleh cerdik pandai dan diterbitkan untuk mengapresiasi, mendalami karya mereka dan menyusun pedoman praktis sebagai bimbingan hidup sehari-hari. Banyak buku yang oleh penerbit disebutkan baru, padahal sebagian besar isinya adalah pengulangan buku-buku lama karena banyak warisan lama yang substansi kebenarannya tidak berubah sebagaimana ditemukan dalam rumusan matematika. Kapan pun dan di mana pun apa yang benar tetaplah benar. Pembaca tidak perlu heran ketika membaca buku yang katanya baru, namun isi, pesan, dan uraian dalam buku itu tidak baru. Justru karena kebenaran, kebaikan dan keindahan itu abadi, maka mesti dikemukakan lagi dan lagi meskipun dengan bahasa dan dalam konteks yang berbeda. Kemalasan, kebodohan dan kesombongan itu penjara yang membuat seseorang tidak berkembang dan hidup merdeka. Di sekitar kita begitu banyak pintu-pintu penjara. Kita mesti hati-hati memilih jalan atau kita mesti berkembang mengatasi penjara. Meminjam bahasa tasawuf, kita jangan sampai ditelan dunia, tetapi dunia yang kita taklukkan dan kita telan. PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah @komar_hidayat
18 Paradoks Keberagamaan Koran SINDO 3 Oktober 2015 Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan (Islam) yang dilaksanakan di Istana Negara dan Masjid Istiqlal Jakarta menjadi pertanda bahwa syiar kehidupan keagamaan dan keberagamaan di negeri ini tak pernah redup. Dengan kata lain, syiar agama, keagamaan, dan keberagamaan terus bersinar di negeri ini. Sejak berdirinya Republik ini, sudah menjadi tradisi kenegaraan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun diselenggarakan di Istana Negara. Peringatan hari-hari besar keagamaan lainnya dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Di tengah maraknya syiar keagamaan dan keberagamaan ini, banyak terjadi paradoks di negeri ini. Di satu sisi terdapat fenomena keberagamaan yang baik, tetapi di sisi lain terdapat fenomena keberagamaan yang buruk. Inilah yang dimaksud paradoks keberagamaan dalam tulisan ini. Berikut ini dipaparkan beberapa sampel tentang paradoks keberagamaan itu. Pertama, secara reguler dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional dengan biaya yang besar. Kegiatannya dilakukan secara bergiliran dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Sebelum dilaksanakan MTQ, terlebih dahulu diselenggarakan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) untuk menjaring para qari dan qariah yang qualified untuk maju ke arena MTQ. Di tengah maraknya penyelenggaraan MTQ dan STQ, justru dana pencetakan Alquran dalam jumlah besar dua tahun lalu dikorupsi di Kemenag Jakarta yang melibatkan anggota DPR RI yang menjadi mitra kerja Kemenag. Anggota DPR RI itu dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta karena terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi miliaran rupiah. Kedua, waiting list jamaah haji sangat panjang. Para pendaftar (calon haji) baru bisa berhaji enam-delapan tahun kemudian. Ini membuktikan bahwa umat sangat antusias untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima walaupun harus lama menunggu. Fenomena yang baik ini tereduksi karena terjadi kasus korupsi dana haji di Kemenag sendiri. Korupsi besar dana haji terkuak pada 2005 dan sekarang ini KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi dan sudah menahan tersangkanya berinisial SDA (mantan menag). Fenomena lain yang memprihatinkan adalah bisnis haji non-kuota (ilegal) dan penelantaran jamaah umrah di Mekkah oleh oknum tertentu. Semua ini semakin memperburuk citra perhajian di negeri ini.
19 Ketiga, pernikahan di kalangan umat meningkat dari waktu ke waktu. Ini berarti terdapat kegairahan di kalangan umat untuk melaksanakan sunah Nabi Muhammad SAW. Di balik fenomena positif ini, beredar buku nikah palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang merusak citra pernikahan. Petugas Bandara Juanda Surabaya tahun lalu menyita sejumlah buku nikah palsu yang mau dibawa oleh calon jamaah haji ke Mekkah. Juga banyak beredar buku nikah palsu di beberapa daerah seperti di Jawa barat yang dikomersialisasikan dan disalahgunakan. Keempat, basis pendidikan kita adalah Pancasila yang ditopang oleh pendidikan spiritualitas keagamaan. Dari tahun ke tahun banyak sarjana yang telah dihasilkan oleh perguruan tinggi. Para sarjana, ilmuwan, dan orang-orang terpelajar di negeri ini semakin bertambah jumlahnya. Ini merupakan fenomena yang sangat baik dan menarik. Namun, di balik itu ada gejala yang sangat mencemaskan. Terjadi jual-beli ijazah dan gelar akademis. Praktik jual-beli ijazah palsu dan gelar akademik ilegal terbongkar di beberapa perguruan tinggi. Di samping itu terjadi pembocoran soal ujian (UMPTN) dan praktik perjokian dalam ujian masuk. Hati nurani, logika, dan akal sehat sudah pasti mengatakan bahwa semua ini merupakan praktik kecurangan dan pelacuran akademis yang sangat tercela. Kelima, sesuai amanat UU Sisdiknas, pendidikan agama diberikan sejak sekolah taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi. Di satu sisi, sudah barang tentu pendidikan agama memiliki dampak positif pada penguatan spiritualitas keagamaan dan perilaku moral anak-anak didik. Namun, pada sisi lain, terjadi banyak paradoks. Di beberapa kota terjadi tawuran antarpelajar, tawuran antarmahasiswa, tawuran antarpemuda, penggunaan narkoba di kalangan pelajar-mahasiswa, dan hubungan seks pra-nikah dan aborsi di kalangan mahasiswi. Kelima, stasiun-stasiun televisi dan radio di Tanah Air semakin banyak bermunculan. Semua program di berbagai televisi dan radio secara beramai-ramai telah memasukkan siaran keagamaan yang menyuarakan ajaran ketuhanan dan ajaran moral keagamaan. Terutama pada bulan suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan, program keagamaan terasa sangat berdenyut dan intensif. Program keagamaan ini berlangsung hampir sepanjang hari, sejak subuh hingga sahur. Tidak dapat disangkal, kegiatan-kegiatan tadi memberi pengaruh positif. Namun, di balik hingar-bingar kesemarakan siaran keagamaan ini terjadi berbagai paradoks. Polisi membongkar prostitusi online di berbagai kota dan menangkap mucikarinya (antara lain di Jakarta dengan inisial RA). Sejumlah artis papan atas diberitakan terlibat dalam praktik prostitusi online ini. Menurut berita di media massa, ada artis yang mematok Rp80-200 juta kepada pelanggannya untuk sekali kencan dan servis selama tiga jam. Keenam, para ustad, kiai, dan ulama melalui program keagamaan di televisi, khutbah, atau tausiah selalu menyerukan penegakan ajaran keagamaan dan moral kejujuran. Pesan-pesan
20 moral kejujuran ini berlaku bagi siapa saja karena ajaran moral kejujuran itu adalah ajaran semua agama. Pada batas tertentu, seruan moral kejujuran dan keagamaan itu sudah pasti memiliki dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, dalam waktu yang sama terjadi paradoks yang mencemaskan. Tingkat korupsi masih memperlihatkan grafik yang tinggi. Dalam peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga internasional, Indonesia masih ditempatkan sebagai salah satu negara di urutan atas dalam tindak pidana korupsi. Kasus-kasus korupsi atau dugaan korupsi yang telah dan sedang ditangani oleh KPK, Bareskrim/Polri, dan Kejaksaan mengindikasikan masih banyaknya kasus yang merugikan keuangan negara. Misalnya, kasus penipuan (investasi bodong), pemalsuan (uang, obat-obatan dan kosmetika), penyelundupan (BBM, kayu, dan bawang) dan pembajakan (kaset, CD/DVD, dan lensa), kasus Pelindo II, serta dwelling time. Semua kasus ini membuktikan bahwa di tengah maraknya kehidupan keberagamaan di negeri ini justru terjadi paradoks yang memprihatinkan dan mencemaskan. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain terus berupaya keras untuk meminimalisasi dan menghilangkan fenomena keberagamaan yang buruk. Pada saat yang sama, sudah seharusnya kita terus mempertahankan dan meningkatkan fenomena keberagamaan yang baik agar ke depan keadaan negeri ini jauh lebih baik. FAISAL ISMAIL Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
21 Kereta Api (Hukum Efek I) 04-10-2015 Kebetulan almarhum ayah saya berasal dari keluarga kereta api. Ayahnya, ayah tirinya dan adiknya, semua bekerja di kereta api, yang perusahaannya pada waktu itu (di zaman Belanda) bernama Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Perusahaan ini pada 28 September 1945, diambil alih oleh organisasi AMKA (Angkatan Muda Kereta Api) dari pemerintah Jepang, dan sejak itu tanggal 28 September dijadikan Hari Kereta Api Nasional. Saya sendiri selama masih tinggal di Tegal, sampai SMA kelas I di tahun 1958, masih suka menggunakan kereta api jurusan Tegal-Purwokerto PP (mbah saya di Cilacap) dan Tegal- Jakarta PP (eyang saya di Jakarta) (Catatan: sampai hari ini saat sendiri tidak mengerti mengapa kakek dan nenek yang dari ayah dipanggil ”mbah”, sedangkan yang dari ibu dipanggil ”eyang”). Pengalaman naik kereta api waktu itu tidak begitu jauh dari cerita-cerita mbah dan paman saya tentang perjalanan dengan kereta api di zaman Belanda (sebagai pegawai NIS beliau- beliau bisa naik KA gratis ke mana-mana). Sama-sama pakai AC (angin cepoi-cepoi) dan di setiap stasiun banyak pedagang asongan, sebagian di antaranya meloncat masuk KA bahkan sebelum KA berhenti. Tetapi yang paling mengganggu adalah waktu perjalanan yang makin lama makin sering terlambat. Keterlambatan bukan hanya hitungan menit, tetapi jam. Terlambat lebih dari tiga jam dianggap biasa. Karena itu, nama perusahaan pertama dari perusahaan KA setelah diambil alih oleh AMKA adalah Djawatan Kereta Api, disingkat DKA, yang kalau diplesetkan menjadi Djam KAret (”Dj” ejaan lama, dibaca ”J”). Setelah saya pindah sekolah ke Bogor dan kuliah di UI Jakarta (sejak 1958), saya hampir tidak pernah lagi naik KA di Indonesia, tetapi saya sering naik KA di luar negeri, mulai KA dari kampung ke kampung di Belanda, sampai kereta api Thalys dan TGV di Eropa dan Shinkansen di Jepang. Pengalaman saya ber-KA di luar negeri menambah keengganan saya ber-KA di Indonesia, kecuali KA superspesial seperti KA Bima (Biru Malam) Jakarta-Surabaya PP yang ada tempat tidurnya (tahun 1969), atau KA Parahyangan Jakarta-Bandung PP (yang AC-nya tidak pernah kendor dan selalu tepat waktu). Saya lebih memilih kapal terbang walaupun untuk perjalanan di Jawa. Sementara itu, kondisi perkeretaapian Indonesia makin parah. Setiap menjelang Lebaran, calon penumpang mengantre sampai menginap di stasiun untuk memperoleh tiket mudik
22 yang sebagian besar sudah di tangan calo. Di dalam gerbong tidak ada lagi ruang tersisa, sampai WC pun terisi manusia, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana caranya orang kalau mau pipis atau mau pup. Bukan itu saja. Sebagai dosen yang hampir setiap hari ke UI Depok, dan melintasi jalan sejajar dengan rel dari Pasar Minggu-Lenteng Agung sampai UI, saya menyaksikan bagaimana KA diperkosa habis-habisan oleh penumpang. Karena itu setelah DKA, nama perusahaan kereta api diganti menjadi PNKA (Perusahaan Negara KA), tetapi penumpangnya malah mau gratisan naik KA, sehingga PNKA diplesetkan menjadi Penumpang Numpang- gratis di KA. Dari PNKA diubah lagi namanya menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan KA), tetapi sama saja, malah PJKA jadinya berarti Penumpang Jalan-jalan di atas KA. Masih penasaran nama PJKA diganti lagi menjadi Perumka, tetapi tetap saja hasilnya: Penumpang Ngerumpi di atas KA. Baru sejak namanya berganti menjadi PT KAI (PT Kereta Api Indonesia, sejak 2011), kereta api Indonesia betul-betul menjadi KA yang nyaman untuk ditumpangi. Saya beberapa kali mencoba menikmati KA gaya PT KAI, dan saya pikir nama baru ini sudah tepat yang artinya adalah Penumpang Tertib di KA Indonesia. Bahkan baru-baru ini saya mengajak tamu saya, seorang psikolog dari Prancis, Dr Roseline Davido, untuk menikmati KA Argo Lawu Yogyakarta-Jakarta. Ternyata beliau sangat menikmati perjalanan itu. Beliau menikmati pemandangan alam, AC yang sejuk terus, dan WC yang bersih dan tidak berbau (walaupun WC jongkok dan goyangannya melebihi gempa bumi 7 skala Richter). Bahkan, beliau membeli sarapan dari petugas restorasi yang berkeliling dari gerbong ke gerbong, dan dengan semangat mengacungkan uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) untuk membayar yang tentu saja ditertawakan oleh mbak petugas restorasi. Cepat-cepat saya sodorkan uang senilai harga yang sebenarnya, yaitu Rp35.000. Mungkin di mata Dr Davido uang lima ribu itu sudah banyak sekali, karena dia terbiasa berpikir dalam euro yang hanya satuan atau maksimal belasan saja. *** Saya tidak tahu apa rahasianya Dirut PT KAI Ignasius Jonan ketika membalikkan kondisi Perumka menjadi PT KAI dan bagaimana penggantinya, Dirut Edi Sukmoro bisa mempertahankan perubahan itu sampai sekarang (biasanya ganti pimpinan, ganti kebijakan). Saya belum pernah mengadakan penelitian di PT KAI, tetapi saya melihat dari luar bahwa PT KAI menjalankan perubahan sistem dengan sangat konsisten. Ketika penertiban stasiun UI berlangsung, dan mendapat perlawanan keras dari PKL yang didukung oleh BEM, mahasiswa, dan dosen-dosen serta didukung oleh LSM, saya lihat petugas penertiban tidak mundur selangkah pun. Hari ini tidak ada lagi yang mengomel dengan keadaan stasiun UI
23 yang sudah bebas dari PKL dan penumpang liar yang tidak mau membayar. Buat saya, PT KAI adalah salah satu contoh bagaimana revolusi mental seharusnya dipraktikkan. Manusia Indonesia bisa diatur dan bisa ditertibkan. Bukan lewat jargon-jargon atau ayat-ayat, melainkan cukup dengan melaksanakan suatu sistem yang ditegakkan secara konsisten dan terus-menerus yang dalam psikologi dikenal dengan Hukum Efek. (bersambung). SARLITO WIRAWAN SARWONO Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
24 Rudy 04-10-2015 Sudah sekitar tujuh bulan ini saya intens melakukan riset mengenai sosok business leader kebanggaan Indonesia. Salah satunya adalah Rudy Soetikno, pendiri Dexa Medica. Riset itu mencoba mengungkap sosok Rudy sebagai seorang apoteker, tokoh prajurit TNI, dan tentu sosok seorang legendary business leader. Namun sayang, belum sepenuhnya tuntas riset dan penulisan buku tersebut, beliau sudah dipanggil Yang Mahakuasa pada Kamis, 30 Juli 2015 lalu. Judul buku tersebut adalah Old Soldier Never Dies. Rudy lahir dengan nama kecil Ko Khing Tik di Jalan Djuritan Kidul, Magelang, 2 Februari 1933. Dia berasal dari keluarga yang menjunjung kesederhanaan, persaudaraan, dan pendidikan. Ibunya memiliki visi besar untuk membentuk anaknya menjadi orang besar dengan memberinya bekal pendidikan yang baik. Itu yang membawa Rudy masuk ke sekolah elite Hogere Burger School (HBS) dan kemudian Technische Hoogeschool, THS (sekarang ITB), hingga lulus sebagai apoteker pada 1959. Tak lama setelah lulus, melalui radio, negara memanggil Rudy muda untuk wajib militer darurat (wamilda) sehingga harus masuk pendidikan tentara selama enam bulan di Cililitan, Jakarta, kemudian menerima penugasan di Sumatera Selatan. Begitu menginjakkan kaki di bumi Sriwijaya, ia menghadapi kenyataan pahit karena Sumatera Selatan mengalami kelangkaan obat parah. Komandannya di Kesdam IV Sriwijaya pun kemudian memerintahkan Rudy untuk mengatasi masalah itu. Maka kemudian terpikir oleh Rudy untuk memanfaatkan sebuah gudang kecil di Kesdam untuk fasilitas produksi obat. Fasilitas produksi sederhana itu rupanya sangat berjasa bagi rakyat Sumatera Selatan, karena mampu mengatasi masalah kelangkaan obat yang terjadi. Prestasi Rudy ini bisa dibilang fenomenal hingga pangab waktu itu, M Panggabean, secara khusus berkunjung ke Palembang dan secara khusus memberikan penghargaan kepadanya. Manusia Langka Rintisan fasilitas produksi obat di gudang kecil itu rupanya menjadi cikal-bakal berdirinya Dexa Medica pada 1969. Sejak awal tak pernah terpikirkan oleh Rudy untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang menjadi mesin uang baginya. Dexa Medica didirikan sebagai wujud kepedulian Rudy terhadap persoalan kesehatan di masyarakat. Kepedulian inilah yang mendorong Rudy memberanikan diri membangun pabrik obat yang lebih besar untuk mengatasi masalah kesehatan di tanah air.
25 Bahkan sampai dengan meninggalnya, Rudy tak menganggap dirinya sebagai seorang businessman. ”Sejak awal, saya menganggap diri saya adalah seorang profesional yang harus mengabdikan ekspertis yang saya miliki sebagai apoteker untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi begitu lulus, yang terpikir di benak saya hanyalah bekerja menerapkan ilmu yang sudah saya pelajari di ITB untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. Terus terang saya trenyuh mendengar ucapannya ini. Yang menarik, walaupun spirit mendirikan Dexa Medica adalah kepedulian terhadap persoalan-persoalan kesehatan masyarakat, bukan berarti bahwa perusahaan tidak berorientasi laba. Menurutnya, laba sangat diperlukan karena dengan laba tersebut perusahaan akan tumbuh dan berkembang melalui investasi kembali laba yang dihasilkan, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghimpun sumber daya akan menjadi lebih besar, dan kontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat juga akan semakin besar dan luas. Makanya saya katakan, Rudy adalah manusia langka di negeri ini. Businessman dengan spirit amat mulia seperti ini kian sulit kita temukan sekarang. Prajurit Sejati Rudy adalah sedikit warga Tionghoa yang sepenuh hati dan begitu bangga menjadi prajurit TNI. Pengalaman menjadi tentara selama sekitar 15 tahun begitu membekas di hatinya. Rudy harus memilih meninggalkan dinas ketentaraan pada tahun 1975 (pangkat terakhirnya letnan kolonel) untuk sebuah misi mulia membesarkan Dexa Media. Walaupun telah meninggalkan dunia ketentaraan untuk masuk dunia bisnis, naluri sebagai prajurit sejati tak meluntur sedikit pun. ”Old soldier never dies,” ujarnya. Seorang prajurit sejati tak pernah patah arang dan tak peduli di mana pun ditugaskan. Pengabdian di mana pun adalah sama, untuk Merah Putih. Secara administratif memang ia pensiun, tetapi jiwanya tetap prajurit. Prajurit sejati selalu berkarya di medan apa pun. Sejak itulah ia berjuang di medan kesehatan masyarakat. Dunia ketentaraan telah mengajarinya rasa cinta tanah air dan pengabdian kepada negara. Spirit prajurit sejati inilah yang menjadi kompas bagi Rudy dalam mengoperasikan Dexa Medica selama 45 tahun terakhir. Salah satu terjemahan nasionalisme menurut Rudy adalah kemandirian industri farmasi nasional. Salah satu keresahannya adalah bahwa industri farmasi kita tak boleh bergantung pada impor dari negara lain. Jadi 40 tahun lebih sebelum Jokowi mengobarkan Nawacita, Rudy sudah menggagas dan memperjuangkannya. Seperti diketahui, industri farmasi kita selama ini rapuh karena tergantung pada produk- produk obat off-patent dari raksasa obat asing. Praktis tak ada perusahaan obat nasional yang mandiri mengembangkan obat originator sendiri. Alasan itulah yang mendorong Rudy mendirikan DLBS (Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences). Tujuannya untuk melakukan riset dan pengembangan obat originator dengan memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati (tumbuhan, hewan, tanah) Indonesia yang begitu kaya. Contohnya adalah Stimuno, fitofarmaka yang dikembangkan dari ekstrak meniran yang tersedia
26 melimpah di bumi pertiwi. 17 Agustus Kalau Anda datang ke pabrik Dexa Medica di Palembang, sejak lima tahun lalu halaman pabrik sudah direnovasi dan disulap menjadi tempat untuk upacara bendera 17 Agustus. ”Bagi saya itu adalah kebanggaan kami bisa melaksanakan upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Setiap kali memperingati Hari Kemerdekaan, saya selalu bertanya, apa yang bisa saya kontribusikan kepada negara sampai dengan sekarang,” ujarnya. Rudy ingin agar tradisi upacara bendera 17 Agustus terus dilestarikan di Dexa Medica agar spirit dan nilai-nilai cinta tanah air tetap menggelora. Saya merenung, mana ada perusahaan swasta memikirkan ini, apalagi di tengah karut-marut globalisasi yang meluluhlantakkan semangat nasionalisme dan kebangsaan kita. Rudy adalah prajurit sejati. Rudy adalah teladan kita semua. Semangat pengabdiannya kepada Merah Putih tak pernah redup, bahkan ketika tubuhnya telah ringkih ditelan usia. Old soldier never dies. YUSWOHADY Managing Partner, Inventure www.yuswohady.com @yuswohady
27 Kapan Rakyat Menjadi Raja? 05-10-2015 Seorang penulis tua membuka jendela di kamar kerjanya. Udara segar masuk bersama debu yang menempel di layar laptop-nya yang disayang-sayang. Dia memeriksa naskah yang belum selesai ditulisnya semalam. Sekarang malah dikoreksi lagi. Kapan selesainya kalau begini Mbah? Nah, lihat, keningnya berkerut-kerut. Apa yang ada di dalam kepala Simbah itu? “Kapan rakyat menjadi raja?” “Ya kapan-kapan saja Mbah, masih banyak waktu.” “Hushh... Diem kau. Simbah sedang berfilsafat.” “Filsafaaaaaat? Filsafat apaan Mbah?” “Kapan rakyat menjadi raja? Kapan rakyat menjadi raja? Ha? Ha? Kapan? Kapan? Ini pertanyaan filsafat politik yang meresahkan. Pernah kamu resah?’ “Ngapain resah Mbah?” “Kamu rakyat apa bukan? Dasar otak bebal hati beku macam batu. Kamu tahu batu?” “Tahu Mbah. Batu bata, batu karang, batu kapur, batu apung. Tapi yang enak gula batu Mbah.” “Gula batu nenek moyang kau? Duduk. Dengerin Simbah.” Dia duduk dengan resah. Kelihatannya takut pada Simbah. ”Dengar. Mana kupingmu?” “Ini Mbah…” dia menunjukkan kupingnya. Simbah menjewernya dengan gemas. “Aduh Mbah, ampun, ampun Mbah.” “Dengar. Di negeri ini, selembar daun kering masih lebih berharga dari rakyat. He… he… he…. Betapa getir kehidupan negeri ini. Betapa nista penggede-penggede kita. Ini ironi politik. Sungguh ironis.” Dia membayangkan rakyat sungguh sengsara. Dan, kemanusiaan betapa sia-sianya. Dalam benaknya, jutaan rakyat yang sengsara itu bertanya. Suara mereka bergulung-gulung seperti
28 bunyi lebah di gua yang dalam. “Kapan rakyat menjadi raja. Kapan rakyat menjadi raja. Kapan rakyat menjadi raja. Kapan, kapan, kapan…Mengapa kita lupa memperjuangkannya?” “Kapan rakyat makan enak? Kapan rakyat sehat-sehat? Kapan rakyat boleh pinjam uang di bank? Kapan rakyat punya rumah? Kapan rakyat kebagian pekerjaan? Kapan rakyat didatangi keadilan? Kapan rakyat berhenti jadi TKI? Kapan pemimpin berhenti menipu diri? Tatanan hidup kita sudah rusak.” Soko guru kehidupan kita doyong, miring, bahkan ambruk. Tak terkecuali soko guru kehidupan di bidang rohani. Lalu kapan datangnya Ratu Adil, yang bakal mengatur lakon Rakyat Menjadi Raja? Kapan, kapan, kapan? Mungkin ini tak akan pernah terjadi kalau para pemimpin rohani masih tetap sibuk berjualan ayat-ayat suci demi memperkaya diri sendiri. Kapan ulama berhenti menjadi ulama usu’, yang sibuk menghias tahta dan mahkotanya sendiri? Dengan kata lain, kapan ulama bisa belajar dari khutbah-khutbah mereka sendiri, tentang zuhud, asketisme, dan tentang kesederhanaan yang tak kalah mentereng dibanding kemegahan duniawi yang mereka tahu hanya fana belaka? *** Kapan rakyat menjadi raja. Ini pertanyaan filsafat politik. Kita telah ditipu para pemimpin. Semua setuju kita mendirikan negara republik, dan demokrasi menjadi ruh utamanya. Tapi, para pemimpin durjana itu diam-diam mengubah republik kita menjadi kerajaan. Kurang ajar. Raja-raja Jawa, yang kekurangan harga diri, yang hidup dalam sindrom Mataram, berkuasa di republik ini, merampok kedaulatanku, kedaulatan Yu Senik, Yu Parni, Yu Siti, dan Kang Kamin, dan kawan-kawannya. Tahta kita dirampok terang-terangan di siang bolong. Kapan rakyat menjadi raja? Kapan Satrio Piningit itu dimunculkan? Apa kerjanya para dewa kalau momentum penting itu ditutup sepanjang abad? Apa kerjanya Mbah Semar kalau rakyat dibiarkan lapar? Penguasa menikam kita sambil tersenyum, gaya jenderal Jawa, yang punya dendam dengan kemiskinan masa lalunya. Semua bicara Pancasila, dengan ketuhanan yang disembunyikan di balik ukiran Jepara di kamar kerjanya. Keadilan ditunda tunda. Kemanusiaan dibiarkan tersia-sia. Kedaulatan kita dirampok. Kita ditipu mentah-mentah. Lalu, kita ber-triwikrama. Kita marah besar. Terjadilah goro-goro. Apa tanda sebuah goro- goro? “Eka bumi, dwi sawah, tri gunung, catur samodra, panca taru, sat pangonan, sapta pandita, asta tawang, nawa dewa, dasa ratu…” Bumi gonjang-ganjing. Kaum munafik mengintip dari dalam kegelapan, mencari siapa yang kelihatan paling reformis, untuk dijadikan kawan. Dan dia pun jadi reformis palsu tanpa malu-malu. Dulu mereka ikut kejam menikami rakyat. Sekarang mereka menikam pemimpin mereka sendiri. Lalu, berteriak reformasi, reformasi, dan reformasi setiap hari. Mereka menjadi kawan para intelektual. Mereka pun bergabung dengan para aktivis. Sering pula mereka hadir di dalam seminar-seminar, sarasehan, dan majelis-majelis di mana nasib rakyat dibicarakan. Nasib rakyat dibicarakan? Ini mengulang diskursus birokrasi bertahun-tahun yang lalu: yang hanya memproduksi kata-kata.
29 Nasib tak bisa sekadar dibicarakan. Nasib harus diubah dan diubah dengan kerja, dengan tindakan, dalam program yang jelas. Ini momentum ketika rakyat sudah bisa menjadi raja? Ternyata bukan. Momentum itu disabot orang. Dan, kita mencatat, reformasi hanya berhasil memindahkan kursi, dan menemukan sepotong ungkapan yang dianggap seperti mantra pembebasan: reformasi birokrasi. Isinya pidato demi pidato yang membikin bising. Dan, pidato hanya memproduksi kata-kata yang tak lagi punya makna. Reformasi birokrasi kehilangan maknanya di ruang kerja menteri, di ruang rapat departemen, dan di istana maupun di bina graha. Tapi, birokrasi masih juga percaya pada kata-kata. Mungkin karena orang-orang di dalamnya tak punya kompetensi lain selain berkata-kata. Tak pernah di birokrasi lahir kesadaran untuk menghemat kata. Apalagi menghemat anggaran. Mereka tak bisa belajar dari dunia teater seperti dilakukan Rendra dengan teater minikata. Jangan terlalu banyak kata-kata. Tapi, birokrasi semakin memperbanyak kata, dengan mengurangi kerja. Tiap pihak membisikkan untuk diri mereka sendiri: kurangi kerja. Perbanyak kata-kata. Dan, kata-kata pun merajalela dalam pidato, dalam upacara, dalam rapat, bahkan juga dalam ibadah demi ibadah yang mereka lakukan. Hidup hanyalah kata-kata. *** Simbah sudah lelah. Punggungnya terasa pegal-pegal. Dia menggeletak sebentar di lantai ruang kerjanya. Dalam tidurnya yang nyenyak karena kelelahan, Simbah bermimpi, orang- orang berkumpul di halaman Istana Presiden. Mereka bertanya. Mereka menuntut. Suara mereka bising seperti dengung ribuan lebah di gua yang dalam. Kapan rakyat menjadi raja…. Kapan rakyat menjadi raja…. Kapan rakyat menjadi raja…. MOHAMAD SOBARY Esais; Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com
30 Harapanku 05-10-2015 Alkisah, di sebuah desa miskin ada satu sekolah dasar. Hanya sedikit muridnya karena kebanyakan anak-anak di desa itu membantu orangtuanya mencari nafkah. Hari itu, satu-satunya guru yang ada di sekolah sedang memberi pelajaran menulis. Setelah menjelaskan cara-cara menulis yang baik, sang guru memberikan pekerjaan rumah. ”Anak- anak, pekerjaan rumahnya adalah menulis tentang cita-cita kalian. Besok, tulisan kalian akan dibaca di depan kelas satu per satu.” Keesokan paginya, murid-murid maju ke depan kelas dan membacakan tulisannya masing-masing. Kebanyakan dari mereka bercita-cita menjadi guru, petani, atau pegawai pemerintah. Sang guru manggut-manggut tanda setuju. Lalu, tiba giliran seorang murid yang paling muda usianya. Bajunya tambal sulam, tubuhnya kurus kecil, tapi suaranya sangat lantang. ”Kalau besar, aku ingin punya rumah besar di atas bukit. Ada pohon cemara dan pohon palemnya. Ada taman bunga dan kebun buahnya. Saya ingin jadi orang kaya...” Mendengar suara lantang si murid kecil itu, kontan seisi kelas tertawa terpingkal-pingkal. ”Dasar pemimpi...!” Ejek murid yang lain. Teman-teman lainnya cekikikan dan mencemooh cita-cita si murid kecil. Melihat kegaduhan itu, sang guru bukannya memuji impian besar di murid, malah menganggap biang kerok kegaduhan itu adalah si murid kecil yang dianggap memiliki impian yang mustahil. Tegurnya, ”Itu mimpi, bukan cita-cita! Contohlah teman- temanmu yang lain. Buat tulisan yang baru.” ”Tidak. Ini cita-citaku,” jawabnya bersikeras. ”Kamu hidup di desa kecil. Keluargamu juga keluarga miskin. Bagaimana kamu akan mewujudkan cita-cita seperti itu? Coba buat tulisan yang lebih masuk akal,” kata sang guru mulai tidak sabar. ”Aku tidak mau cita-cita yang lain. Ini cita-citaku,” si murid kecil ini ngotot. ”Jika kamu tidak memperbaiki tulisanmu itu, nilaimu akan jelek,” sang guru mengingatkan. Namun, walau dipermalukan seperti itu, murid tersebut tetap tidak mau mengubah sikapnya. Tiga puluh tahun kemudian, sang guru ternyata masih tetap mengajar di sekolah dasar itu. Suatu hari, ia mengajak murid-muridnya belajar sambil berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Kebun buah itu berada di desa tetangga, tidak jauh dari desa tempat mereka tinggal. Sesampai di kebun buah yang luas dan indah itu, sang guru dan murid-muridnya berdecak kagum. Kebun buah itu ternyata dilengkapi dengan sebuah taman bunga yang luas dan sangat asri. Yang lebih mengagumkan, di dekatnya terdapat sebuah rumah besar bak istana yang
31 tinggi, kokoh, megah, dan sangat indah arsitekturnya. ”Orang yang membangun istana ini pastilah orang yang sangat hebat. Mengapa baru sekarang aku tahu ada tempat seindah ini?” gumam sang guru terkagum-kagum. Tiba-tiba terdengar jawaban. ”Bukan orang hebat yang membangun rumah ini, hanya seorang murid bandel yang punya sebuah cita-cita besar. Mari masuk ke dalam rumah. Kita nikmati teh terbaik di negeri ini,” ujar si pemilik rumah itu, yang datang menyambut dengan ramah. Mendengar ucapan itu, mendadak sang guru terpana dan teringat siapa yang berdiri di depannya. Dia adalah si murid kecil keras kepala itu dan sekarang telah menjelma menjadi pengusaha yang sangat sukses. Matanya berkaca-kaca, merasa bersyukur sekaligus menahan malu karena pada masa lalu dirinya melecehkan cita-cita anak itu. The Cup of Wisdom Sering kali terjadi, penghambat kesuksesan seseorang bukan disebabkan oleh kekurangan- kekurangan yang dimilikinya. Tetapi, lebih karena tidak adanya cita-cita yang diyakini dengan kuat serta diperjuangkan dengan sikap pantang menyerah. Tidak semua orang yang berhasil sebelumnya telah memiliki segala-galanya. Justru sebaliknya. Kisah-kisah keberhasilan yang spektakuler di dunia ini diwarnai oleh orang-orang yang sebelumnya lahir dari keluarga sederhana atau miskin, masa kecilnya penuh penderitaan, dipenuhi berbagai persoalan pelik sepanjang sejarah hidupnya, menemui begitu banyak hambatan, tetapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua rintangan itu dan meraih kesuksesan puncak. Cemoohan atau kesangsian orang lain terhadap cita-cita yang besar sebenarnya pasti selalu kita hadapi. Tetapi orang-orang besar selalu memiliki kekayaan mental yang mengagumkan, sehingga mereka tidak pernah berhenti hanya karena ejekan atau kesangsian orang banyak atas cita-cita besarnya. Sebab, bagi orang yang bermental kaya, ejekan dan cemoohan adalah cambuk dan pemacu mereka untuk berusaha lebih keras lagi. Maka apabila ada orang yang mengejek atau mencemooh cita-cita kita, jangan pernah berkecil hati. Hanya satu jawabannya, kuatkan tekad dan semangat! Berjuang sekuat tenaga dan buktikan bahwa kita berhak dan mampu untuk mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita. Salam sukses luar biasa! ANDRIE WONGSO Andriewongso.com
32 Bumi, Manusia, dan Bencana Kabut Asap Koran SINDO 7 Oktober 2015 Untuk kesekian kalinya kabut asap pekat yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan menyelimuti wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Akibat dari kabut asap ini adalah aktivitas normal warga menjadi terganggu. Namun, lebih dari itu, kabut asap ini membahayakan kesehatan warga. Untuk kesekian kalinya pula kabut asap terkirim ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Kabut asap ini pun mengganggu aktivitas dan membahayakan kesehatan warga di Singapura dan Malaysia. Tak pelak, kecaman pun datang dari pemerintah dua negara tetangga tersebut. Kabut asap telah menjadi bencana bagi Indonesia. Dengan cakupan bencananya yang besar di dua pulau besar, kabut asap telah menjadi bencana nasional. Ini terbukti dari diperintahkannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Jokowi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan dan mengatasi kabut asap. Jokowi memberikan perintah kepada BNPB dan beberapa kementerian terkait pada 4 September 2015. Alih-alih makin teratasi, beberapa hari terakhir bencana kabut asap justru makin parah terjadi. Bumi dan Bencana Bencana kabut asap yang sedang kita alami mengingatkan saya pada buku yang ditulis oleh antropolog Anthony Oliver-Smith dan Susanna Hoffman yang berjudul The Angry Earth (Bumi yang Marah). Buku yang terbit pada 1999 ini pada dasarnya menyatakan bahwa bumi tampak marah di mata manusia saat terjadi bencana. Namun, sesungguhnya bumi tidak marah kepada manusia. Manusialah yang memersepsikan bumi yang marah kepada manusia. Manusia sendirilah yang membuat bumi yang marah seolah benar adanya. Lebih dari itu, bumi yang marah sebenarnya pun dikonstruksi sendiri oleh manusia. Bencana sejatinya terjadi bukan karena bumi yang sedang marah kepada manusia, tetapi diakibatkan oleh kecenderungan manusia (human propensity) untuk mengambil risiko yang menyebabkannya rentan terhadap bencana. Pada kenyataannya manusia seringkali mengabaikan risiko bencana (disaster risk). Hanya pada saat manusia mengambil risiko atau bahkan mengabaikan risiko inilah kemudian bumi menjadi tampak marah bagi manusia. Dengan demikian, apa yang kita sebut sebagai bencana sebenarnya adalah dampak bencana, bukan bencana itu sendiri. Sebagai contoh, gempa bumi adalah peristiwa alam yang berubah menjadi peristiwa bencana
33 saat kita mendapati dampaknya yang merusak dan menimbulkan korban. Dampak itu timbul akibat manusia yang bukan semata mengambil risiko— misalnya dengan tinggal di kawasan rawan gempa bumi, tapi lebih dari itu, malah memperbesar risiko dengan tidak melakukan upaya-upaya mitigasi. Dalam bencana gempa bumi, bukan gempa bumi per se yang melukai atau membunuh manusia. Yang bisa melukai atau membunuh manusia sesungguhnya adalah runtuhnya bangunan buatan manusia akibat abainya manusia terhadap risiko dari guncangan (tremor) gempa bumi yang bisa melebihi daya tahan bangunan. Dalam bencana kabut asap jelas sekali terlihat bahwa kita manusialah yang menyebabkannya. Kitalah yang abai terhadap apa yang mungkin terjadi dengan dibakarnya hutan dan lahan, apa pun motif dilakukannya pembakaran. Selagi kita tahu atau pernah mendengar pepatah ”kecil jadi kawan, besar jadi lawan”, kitalah yang abai terhadap risiko melakukan pembakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau yang panjang. Akhirnya kita jugalah yang saat ini menuai bumi yang kita bakar. Bumi seakan sedang membalas tindakan kita membakar apa yang dimiliki bumi. Kita tidak pernah belajar dari pembakaran-pembakaran dan bencana-bencana kabut asap tahun-tahun sebelumnya. Alhasil, bumi pun seakan tak jera untuk marah dan membalas kita sampai kemudian--entah kapan-- kita benar-benar menyadari risiko dari membakar hutan dan lahan secara sewenang-wenang karena keserakahan manusiawi kita. Bencana kabut asap yang sedang kita tuai sekarang adalah bukti gamblang bukan hanya abainya kita terhadap risiko, melainkan lebih dari itu yaitu pongahnya kita terhadap bumi. Seperti yang dikatakan Oliver-Smith (1999) hubungan antara manusia dan bumi pada prinsipnya bersifat mutual. Bencana lewat dampak bencananya menandakan ada ketidakseimbangan (imbalance) dalam mutualitas (mutuality) hubungan antara manusia dan bumi. Ketidakseimbangan ini terutama disebabkan oleh kegagalan manusia untuk bisa beradaptasi secara bijak dengan bumi yang dipijaknya. Bencana kabut asap adalah akibat manusia yang tidak mau hidup secara harmonis dengan bumi. Alih-alih merawat bumi, yang dilakukan oleh manusia justru membakar apa yang tumbuh di atas bumi tanpa kendali. Perlindungan Kultural Bencana datang karena manusia mengabaikan risiko dan tak peduli untuk menjaga hubungan yang mutual dengan bumi atau alam. Hal ini terjadi akibat, meminjam apa yang dikemukakan oleh sosiolog Lowell Carr (1932), telah runtuhnya perlindungan kultural (the collapse of the cultural protection) di dalam masyarakat. Bencana kabut asap di satu sisi adalah akibat langsung dari pembakaran hutan dan lahan. Namun, di sisi lain, pembakaran secara tak bertanggung jawab dari tahun ke tahun
34 menunjukkan bahwa baik mekanisme maupun mereka yang ambil bagian di dalam mekanisme pencegahan pembakaran tidak efektif bekerja, apabila tidak ingin disebut gagal. Karena bencana kabut asap telah berulang kali terjadi, mungkin saja mereka yang seharusnya mencegah pembakaran justru ikut andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung-- mendiamkan atau pura-pura tidak tahu. Untuk mencegah bencana kabut asap terulang kembali pada tahun-tahun yang akan datang, mau tak mau kita harus membangun ”tembok” perlindungan kultural yang dapat efektif mencegah pembakaran hutan dan lahan secara semena-mena. Ada banyak aspek di dalam perlindungan kultural yang harus dibangun atau diperkuat. Satu aspek yang penting adalah kepemimpinan. Mencegah bencana kabut asap memerlukan kepemimpinan--lokal hingga nasional--yang proaktif, bukan yang reaktif dalam mengupayakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kepemimpinan yang proaktif ini ditandai dari inisiatif-inisiatifnya yang bisa menciptakan perubahan mental dari ”reactive mental” menjadi ”preventive mental”, terutama pada aparatus yang bertanggung jawab dan terkait dalam pencegahan berulangnya bencana kabut asap. Mudah-mudahan kepemimpinan seperti itu nyata adanya. DICKY PELUPESSY Dosen UI; Mahasiswa Doktoral di Victoria University, Australia; Mantan Wakil Ketua Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB)
35 Birokrasi Kampus Harus Direformasi Koran SINDO 8 Oktober 2015 Beberapa waktu lalu dunia pendidikan tinggi (PT) kembali ”dikejutkan” dengan aksi pemecatan salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga oleh Kemenag. Pemecatan tersebut hanya disebabkan faktor ”sepele”, kelengkapan administrasi. Ini berkaitan dengan masalah surat-surat serta status dosen yang bersangkutan ketika melaksanakan studi lanjut S-3 di Australia. Ribut masalah administrasi sebenarnya bukan hanya dialami oleh Achmad Uzair Fauzan (AUF), dosen UIN yang dipecat Kemenag tersebut. Saya sebagai dosen bukan hendak membela yang bersangkutan, namun dalam tulisan ini saya hendak membeberkan bagaimana ”keribetan” menjadi dosen di Indonesia. Kasus yang menimpa AUF salah satu kasus yang mencuat ke media. Entah disengaja diangkat ke media oleh yang bersangkutan atau karena hal lain. Ini (masalah administrasi) sebenarnya masalah klasik. *** Dari segi yuridis, dosen memiliki tiga fungsi utama yang disebut Tridharma Pendidikan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Di luar tiga tugas tersebut, dosen masih memiliki kewajiban melaksanakan aktivitas penunjang Tridharma PT. Tiga tugas tersebut sebenarnya sangat simpel. Dalam kondisi normal, semua dosen pasti dapat memenuhi kewajiban melaksanakan tugas sebanyak (minimal) 12 SKS yang terdiri atas empat komponen tersebut. Bila 12 SKS telah terpenuhi, dosen berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Sangat simpel. Namun, masalah besar yang menimpa dunia perdosenan adalah pemerintah, melalui Dikti dan Kemenag, sangat mengagungkan keberadaan dokumen administrasi sebagai bukti bahwa seorang dosen telah melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai bukti telah mengajar, dosen harus memfotokopi semua daftar hadir perkuliahan, baik daftar hadir dosen maupun mahasiswa, serta dokumen SK mengajar dari atasan. Untuk bukti penelitian, dosen harus menunjukkan bukti berupa SK atau surat kontrak penelitian dengan pihak penyedia dana. Dalam hal ini, dosen yang melakukan penelitian dengan dana mandiri akan menghadapi masalah besar karena seringkali penelitian dengan
36 biaya mandiri dianggap tidak berkualitas. Sebagai bukti pelaksanaan program pengabdian masyarakat, dosen juga harus menunjukkan SK dan dokumen pelengkap lainnya. Memang, segala bentuk pelaksanaan tugas harus ada bukti hitam di atas putih. Namun, ini sangat menyesatkan ketika dokumen tersebut justru menjadi dewa penolong bagi dosen. Maka yang terjadi adalah, dosen memiliki lima tugas pokok. Selain Tridharma PT dan pendukungnya, dosen juga memiliki tugas pokok sebagai kolektor SK dan dokumen lain. Alhasil, ketika dosen mengajukan kenaikan pangkat, ia harus mengumpulkan banyak dokumen, dan seringkali tebal dokumen bisa mencapai 30 sampai 50 cm, dan semuanya berbentuk kertas. Semua berkas dikirim ke Dikti untuk dievaluasi. Dosen yang beruntung akan cepat mendapatkan keputusan hasil penilaian dan dosen yang kurang beruntung ada kemungkinan dokumen-dokumen tersebut akan hilang di Dikti. Kembali, dosen yang seharusnya telah berhak mendapatkan kenaikan tunjangan harus kehilangan hak-haknya hanya karena Dikti terlambat mengevaluasi dokumen. *** Tugas dosen akhirnya tidak beda dengan tenaga administrasi. Asal ada dokumen penunjang, dosen telah layak disebut dosen profesional dan berhak mendapat tunjangan sertifikasi. Untuk itu, menjadi dosen di Indonesia memang tergolong mudah dan simpel, yang penting mereka memiliki surat-surat lengkap. Dikti tidak ingin berpusing ria dengan menilai kualitas dosen dari sisi ”de facto”. Masalah seorang dosen mengajar dengan baik atau tidak, dosen kreatif dalam pembelajaran atau tidak, termasuk aspek kedisiplinan juga, bukan urusan Dikti. Mereka hanya memerlukan bukti hitam di atas putih. Sama halnya ketika dosen menyusun publikasi di jurnal ilmiah, banyak dosen hanya ”numpang nama”. Sebuah artikel ditulis ”keroyokan”, namun dalam kenyataannya artikel tersebut hanya ditulis satu atau dua orang saja, yang lain ”hanya nunut”. Dosen-dosen modal nunut itu pun mudah mengajukan kenaikan pangkat PNS. Sebenarnya berita horor kasus AUF juga dialami banyak dosen yang mendapatkan tugas belajar ke luar negeri. Beberapa dosen gagal atau mengalami hambatan ketika akan berangkat ke luar negeri karena terganjal masalah birokrasi kampus maupun birokrasi di Dikti. Ini juga menyangkut masalah administrasi berkaitan dengan status kepegawaian dan masalah dokumen perbeasiswaan. Kita semua tahu ada dua kata sakti ketika mengurus dokumen di Indonesia: “lama” dan “berbelit-belit”. Ini juga yang menjadi penghambat sebagian besar dosen yang ingin menempuh studi. Banyak di antaranya yang harus terlambat mengikuti proses perkuliahan. Ditambah lagi, pengurusan dokumen harus dilakukan secara manual, bukan online, kemudian dokumen yang dibutuhkan cukup dikirim lewat e-mail atau pos. Semua dosen yang berurusan dengan Dikti harus datang ke Jakarta meski hanya untuk mengambil selembar surat. Saya
37 tidak bisa membayangkan bagaimana dengan dosen yang tinggal di luar Pulau Jawa, berapa banyak rupiah yang mereka keluarkan hanya demi mendapatkan selembar ”surat sakti”. Saya membayangkan ketika dosen bisa fokus pada tugas pokoknya tanpa sibuk mengurus masalah administrasi. Kasus AUF sebenarnya dapat diatasi dengan mudah ketika para birokrat tidak mempersoalkan masalah administrasi sebagai pertimbangan utama. Bila perlu, pemerintah harus mengubah aturan tertulisnya. *** Satu hal yang harus diingat, mendapatkan beasiswa bukanlah perkara mudah. Ratusan ribu dosen harus bersaing untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kesempatan mendapatkan beasiswa tidak akan datang dua kali. Untuk itu, dalam kasus ini, AUF telah mengambil keputusan tepat: menempuh studi lanjut meski tanpa berbekal surat tugas rektor (atau dokumen lain). Ia melaksanakan studi lanjut untuk kemajuan lembaganya, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika secara de facto seorang dosen telah ”telanjur” berada di luar negeri untuk menempuh studi, pengurusan dokumen sebenarnya bisa dilakukan oleh staf administrasi. Dokumen bisa diurus ”belakangan”. Bila perlu, permohonan izin belajar cukup dilakukan secara online melalui e-mail atau perangkat lain ke dekan atau rektor, dan bukti e-mail tersebut dianggap sah. Masalahnya, apakah birokrat UIN memiliki itikad baik atau tidak, atau mereka kemudian tetap mengambil langkah ”kolot” dengan berpegang teguh pada aturan secara kaku dan tunduk pada aturan Kemenag? Secara logika, ketika dosen berhasil menempuh studi di usia muda, berarti ia akan memiliki masa pengabdian yang lebih panjang dengan ilmu yang diperolehnya. Dosen yang berhasil menyelesaikan pendidikan doktor di usia 30 tahun misalnya, ia dapat mengaplikasikan ilmunya selama 30 tahun (asumsi ia pensiun di usia 60 tahun). Lalu, bila seorang dosen dihambat ketika ingin menempuh studi dan baru selesai S-3 di usia 40 tahun, ia hanya memiliki waktu 20 tahun untuk mengaplikasikan ilmunya. Sangat disayangkan, pemerintah membuang waktu 10 tahun. Sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan masalah tata administrasi. Era serba-online seharusnya menjadi faktor yang memudahkan masalah ini. Era online, tapi birokrasi masih manual hanyalah omong kosong. Pemerintah harus fokus pada masalah substansi, bukan administrasi. NANANG MARTONO Dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed); Kandidat PhD Sosiologi Pendidikan, Universite de Lyon 2, Prancis
38 Manusia Terbebaskan 09-10-2015 Mengingat dalam kehidupan ini banyak dijumpai jebakan, ranjau, tipuan dan godaan yang tak mudah dielakkan, pertanyaannya adalah: siapa orang yang merdeka dan terbebaskan itu? Who is the liberated man? Pertanyaan ini penting direnungkan bagi mereka yang ingin membangun kehidupan yang otentik dan bermakna di tengah membeludaknya beraneka ragam informasi yang membuat kita serasa dikurung dan dipaksa membuat keputusan tanpa didasari renungan dalam-dalam. Hidup serasa kehilangan kemerdekaan dan kemandirian. Saya sendiri pernah secara sadar membuat keputusan untuk tidak membuka Twitter, Facebook, dan mengurangi menonton televisi serta tidak membaca surat kabar sampai waktu tertentu karena ingin merasakan ketenangan dan keheningan, terbebaskan dari luapan informasi tanpa seleksi. Ada kalanya media sosial tampil bagaikan agen terorisme yang merampas ketenangan. Dengan kata lain, saya ingin terbebaskan dari hegemoni media massa yang tidak mencerahkan. Bagi kalangan remaja, peredaran narkoba sudah kelewat batas. Serangan bandar narkoba sudah sangat akut, membunuh masa depan anak-anak bangsa. Begitu pun fenomena rokok. Akibatnya kualitas angkatan kerja kita tidak kompetitif baik dari skill maupun kesehatan. Anehnya, mereka yang mengonsumsi merasa bergabung ke dalam komunitas orang bebas, free man, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka telah terampas kemerdekaannya, terjerembap ke dalam ranjau dan penjara kehidupan yang menyengsarakan, tak ubahnya melakukan tindakan bunuh diri secara perlahan. Jadi, untuk meraih kemerdekaan dan kebebasan sungguh tidak mudah. Seseorang justru harus memenangkan perjuangan agar tidak jatuh ke dalam jeratan gaya hidup yang merendahkan dan merusak martabat kemanusiaannya. Cara pandang ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran agama yang merupakan kekuatan pembebasan (liberating force), bukannya beban bagi manusia. Karena agama yang benar datang dari Tuhan yang Mahabenar, maka jika ajaran agama dipahami dan dijalani dengan benar pasti akan mendatangkan kemenangan hidup berupa kebaikan dan kemuliaan. Karena agama anti-kebodohan, kemalasan dan kemiskinan, sesungguhnya ajaran dasar agama adalah sebagai kekuatan pembebas, kekuatan moral, sosial dan intelektual untuk membangun peradaban luhur yang terbebaskan dari kemiskinan, kebodohan dan peperangan.
39 Dengan kalimat lain, orang yang terbebaskan adalah mereka yang tumbuh menjadi pribadi- pribadi yang sehat lahir-batin, pribadi yang produktif dan bermakna. Pribadi yang bisa mengaktualkan potensinya sehingga bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi diri dan orang lain. Dalam pandangan mazhab naturalis murni, untuk menjadi pribadi yang baik dan prima seseorang cukup mengikuti dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai hukum alam. Alam tak ubahnya ibu kandung yang mengasuh dan membesarkan manusia dengan penuh kasih. Dengarkan pesan alam. Cintai alam, alam akan mencintaimu dan melindungimu. Bagi orang beriman, apa yang disebut hukum alam itu sesungguhnya juga hukum Tuhan karena Tuhan yang menciptakannya. Tidak cukup hukum alam, di sana juga ada hukum dan ajaran agama yang dibawa oleh para rasul-Nya demi kebaikan dan keselamatan manusia. Ajaran para rasul Tuhan menyatakan sesungguhnya manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Apa yang manusia miliki hakikatnya anugerah dan pinjaman Tuhan. Oleh karena itu, manusia diminta menggunakan anugerah hidup sesuai petunjuk Tuhan sebagai pemiliknya. Setiap hendak melakukan sesuatu, seorang beriman mesti minta izin dan pertolongan Tuhan mengingat sejatinya manusia tidak memiliki kekuatan dan kontrol kehidupannya secara mutlak. Dalam Islam, semua tindakan hendaknya dimulai dengan: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kepasrahan bercampur doa, semoga yang dilakukan mendapat izin, berkah dan pertolongan Tuhan sang pemilik hidup. Jadi, dengan selalu berpegang ada tali Allah maka manusia akan terbebaskan atau terselamatkan. Manusia yang terbebaskan tidak berarti lari menjauhi dunia, lalu bermeditasi menyembah Tuhannya karena konsep pembebasan mengandung pesan dan agenda perjuangan hidup untuk berkarya membangun peradaban. Jadi, mereka yang terbebaskan adalah mereka yang berhasil menghalau berbagai ranjau dan jebakan hidup yang menghalangi dirinya untuk tumbuh menjadi insan kamil. Manusia yang berhasil meraih kesempurnaannya sesuai dengan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan padanya. Kita menjadi sedih dan kasihan ketika melihat sekian banyak pejabat tinggi negara yang dianugerahi Tuhan untuk bisa berbuat banyak membantu dan melayani sesama hamba Tuhan yang kurang beruntung, namun malah disia-siakan kesempatan itu. Jabatan itu malah disalahgunakan hanya untuk mengumpulkan kekayaan haram dan memikirkan diri dan kelompoknya. Mereka ini bukannya masuk kelompok manusia yang terbebaskan, namun terpenjara oleh pikiran dan tindakannya yang picik. PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah @komar_hidayat
40 Kedaulatan Komunikasi 10-10-2015 Perbincangan soal kedaulatan komunikasi dalam konteks dinamika Indonesia menjadi fokus perhatian para ilmuwan dan sarjana ilmu komunikasi yang menggelar Konferensi Nasional Komunikasi (KNK) di Solo 11-13 Oktober. Perhatian utama Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI) pada isu kedaulatan komunikasi ini sangat relevan dengan konteks dinamis dan strategis Indonesia di tengah beragam persoalan domestik, kawasan, dan global saat ini. Komunikasi menjadi kunci dalam merespons dan mengurai beragam persoalan hulu hingga hilir dalam kinerja sistem politik kita. Tata kelola bidang informasi, pengaturan media massa, problematika dunia siber kerap terhubung dengan ragam persoalan politik, ekonomi, pertahanan, bahkan kewibawaan rezim kekuasaan. Mengelola Informasi Pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan hampir satu tahun. Salah satu kelemahan yang kerap terasa adalah pengelolaan informasi yang kedodoran. Contohnya silang sengketa antarmenteri di Kabinet Kerja, pernyataan yang kerap berbeda antara Joko Widodo dan Jusuf Kalla, koordinasi dalam implementasi kebijakan, dan beragam pergerakan liar opini publik yang tidak tertangani secara memadai. Hal ini berimplikasi pada lemahnya impresi dan resonansi kepemimpinan Jokowi di fase awal take off Kabinet Kerja. Kasus aktual adalah lemahnya pengelolaan informasi seputar penanganan asap dan pembakaran hutan. Informasi yang mengalir dari Jokowi masih dominan bercita rasa personal, belum ajek secara sistemik dan komprehensif menggerakkan sistem pengelolaan informasi pemerintahan. Tentu tersedia ruang bagi Jokowi-JK untuk memperbaikinya sesegara mungkin. Tak hanya pengelolaan informasi dalam konteks urusan domestik, melainkan juga perhatian untuk memosisikan Indonesia di tengah pola hubungan kawasan dengan bangsa-bangsa lain di kawasan dan dunia internasional. Salah satu yang harus menjadi perhatian utama saat kita memperbincangkan kedaulatan komunikasi adalah persoalan pengamanan informasi bersifat privasi di dunia siber. Secara praktik, privasi dapat dibagi ke dalam tiga tipe. Ada personal privacy yakni privasi yang melibatkan atribut-atribut personal; informational privacy berupa informasi personal, finansial, medis, dan internet; serta institutional privacy atau privasi yang dikehendaki institusi dan organisasi. Tiga privasi ini berlimpah setiap hari dan seringkali tak tertangani dengan baik.
41 Lebih riskan lagi, saat data center informasi justru berpotensi dikendalikan oleh sekelompok orang atau lembaga di luar Indonesia. Contohnya informasi yang setiap saat lalu lintasnya menggunakan teknologi komunikasi. Apakah seluruh provider jasa layanan telekomunikasi benar-benar melindungi informasi privasi yang dimiliki para konsumennya? Pun demikian dengan beragam informasi pemerintahan kita. Kedaulatan komunikasi masih meragukan, saat kita memiliki sejumlah ketergantungan pada teknologi informasi yang dibeli di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan data center dan pengamanan siber. Sudah lama dikhawatirkan ada modus backdoor atau alat sadap yang disusupkan ke dalam setiap peralatan maupun software bila kita membeli dari negara lain. Karena itu, perlu ada upaya serius dari pemerintah untuk membangun sistem pertahanan siber terutama untuk melindungi kedaulatan komunikasi dari potensi eksploitasi informasi yang bersifat privasi, terutama yang menyangkut informasi pertahanan dan keamanan negara. Ada tantangan nyata di depan mata kita yakni soal zona perang informasi global yang bersifat asimetris (zone of asymmetric warfare). Perang yang tak lagi berbasis gerakan militer sebagaimana kita pahami dalam konsep perang konvensional, melainkan melalui penetrasi informasi. Misalnya di penghujung 2013, Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya gusar sekaligus marah saat mengetahui penyadapan yang dilakukan Australia. Ironis memang, karena Australia dan Indonesia merupakan negara bertetangga yang pastinya memiliki banyak persinggungan kepentingan. Laporan yang dipublikasikan harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Kamis (31/10/2013) menyebutkan negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia menjadi objek penyadapan berskala global. Tentunya dunia terperangah! Harian ternama Inggris, The Guardian, juga melaporkan Badan Keamanan Nasional AS (NSA) telah memantau komunikasi 35 pemimpin negara pada 2006, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Brasil Dilma Rousseff. Bocornya dokumen intelijen dari whistleblower bernama Edward Snowden yang dulu bekerja di NSA ini membuka mata banyak pihak bahwa perang informasi itu kini bersifat asimetris. Belum lagi tantangan perang siber. Fenomena seperti ini dibahas panjang lebar oleh Richard A Clarke dan Robert K Knake dalam bukunya, Cyber War (2010), sebagai serangan kontemporer yang harus diwaspadai bagi keamanan nasional. Metode seperti ini misalnya yang dipilih oleh Wikileaks yang membocorkan dokumen-dokumen rahasia untuk memerangi korupsi dan rezim ketertutupan informasi. Beberapa informasi yang dibocorkan Wikileaks juga pernah menohok kehormatan SBY dan pemerintahan Indonesia. Ke depan harus ada kesiapan pemerintah dalam mengelola komunikasi di tengah zona perang informasi global semacam ini. Kedaulatan Media
42 Hal lain yang harus diperhatikan adalah kedaulatan komunikasi di media massa. Dalam beberapa kesempatan penulis selalu mengingatkan fenomena sebaran informasi yang mengalir dari global ke lokal masing-masing negara. Perang informasi juga kerap mengalir melalui media massa. Strategi pengemasan informasi melalui media massa konvensional seperti televisi, radio, majalah, koran, maupun new media yang bersifat interaktif dan dinamis. Tak dinafikan, praktik politik informasi melalui news framing (pengemasan pesan) kerapkali sukses menonjolkan isu pada khalayak dan isu tersebut menjadi penting sehingga memengaruhi persepsi personal maupun opini publik yang berkembang di masyarakat. Para pemangku kekuasaan di dunia ini tentu sangat sadar jika media merupakan second hand reality atau realitas buatan sehingga sangat mungkin dipengaruhi oleh acuan ideologi dan politik yang dikemas menjadi seolah-olah ”kepribadian” masing-masing media. Fenomena inilah yang oleh C Wright Mills dalam buku The Power Elite (1968) dikategorikan sebagai penyajian dunia ”pulasan”. Banyak media yang ”nyaman” menjadi agen propaganda kekuatan dominan baik di negaranya maupun di dunia. Dalam skala global misalnya, dinamika informasi kerap dikendalikan melalui sindikasi pemberitaan melalui kantor-kantor berita besar yang menjadi penyedia banyak informasi antarnegara. Arus informasi internasional mengalir deras dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dengan begitu, muncul ketergantungan media- media massa di negara berkembang seperti Indonesia ke kantor-kantor berita negara maju. Sebanyak 60% hingga 70% berita media di seantero dunia bersumber dari Associated Press (AP), United Press International (UPI), Reuters, dan Agence France Presse (AFP). Kantor berita Amerika (AP dan UPI) sejak lama beroperasi di 110 dan 114 negara. Reuters milik Inggris beroperasi minimal di 153 negara. Sementara AFP milik Prancis beroperasi di 147 negara. Tentu, salah satu perang informasi asimetris bisa dimulai dari sini. Kerapkali berita yang terdistribusikan bukan ruang hampa dari propaganda. Kedaulatan media sangat penting untuk menghindari watak hegemonik kekuatan-kekuatan dominatif di dunia. Semoga isu-isu soal kedaulatan komunikasi di beragam bidang menjadi bahasan serius para ilmuwan komunikasi di Konferensi Nasional Komunikasi ISKI 2015. Selamat berkonferensi! DR. GUN GUN HERYANTO Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI)
43 Hukum Efek II 11-10-2015 Pernah melihat anjing kelaparan yang diberi makan oleh majikannya? Dia meloncat-loncat kegirangan sambil air liurnya bercucuran. Ini terjadi pada setiap anjing di mana pun dan kapan pun. Tidak ada yang aneh dalam gejala ini. Tetapi pada suatu saat di Rusia ada seorang peneliti ilmu faal, bernama Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) tertarik untuk meneliti gejala yang tidak ada anehnya ini. Maka dia bawa seekor anjing ke laboratoriumnya dan dia pasangkan suatu alat tertentu untuk mengukur air liur si anjing. Pertama sekali dia namakan makanan yang menimbulkan selera anjing dengan nama unconditioned stimulus (US) alias rangsangan tanpa syarat dan air liur yang bercucuran menyertai makanan itu disebutnya unconditioned response (UR) atau reaksi tak bersyarat, karena kedua hal itu terjadi tanpa syarat apa pun. Kemudian dia bunyikan bel setiap kali sebelum makanan disajikan. Awalnya anjing tidak bereaksi apa pun ketika bel berbunyi, tetapi liur melimpah ketika makanan tersaji. Tetapi setelah berkali-kali secara konsisten bel dibunyikan setiap kali sebelum makanan tersaji, lama-kelamaan anjing sudah berliur duluan, padahal makanan sama sekali belum muncul. Liur terhadap bunyi bel itu disebut oleh Pavlov sebagai conditioned response (CR) atau reaksi bersyarat, dan bel itu sendiri disebut conditioned stimulus (CS) alias rangsang bersyarat. Disebut bersyarat karena hanya anjing-anjing yang sudah memenuhi syarat yang bisa bereaksi seperti itu. Syaratnya adalah anjing-anjing itu sudah melewati proses tertentu yang oleh Pavlov dinamai proses conditioning. Proses conditioning itulah yang terjadi pada Blacky, anjing milik Bu Sastro. Setiap kali terdengar suara motor ojek, Blacky sudah meloncat-loncat kegirangan sambil air liurnya tumpah ke mana-mana karena ia sudah mengantisipasi tulang yang akan dibawakan Bu Sastro yang pulang naik ojek itu. Antisipasi itu adalah hasil belajar (conditioning) yang terjadi pada Blacky. Penelitian Pavlov ini kemudian menarik perhatian banyak peneliti lain, termasuk Edward Lee Thorndike (1879-1949), seorang psikolog Amerika. Dia kemudian mengamati bagaimana efek proses conditioning ini. Ternyata, jika sebuah CS tertentu selalu diikuti dengan US yang positif (disebut ganjaran atau reward, misalnya makanan), maka CR makin lama makin diperkuat. Sebaliknya kalau CS selalu diikuti oleh US yang negatif (misalnya bel diikuti
44 kejutan listrik) maka anjing itu justru akan menghindari US yang bersifat punishment itu. Oleh Thorndike, kesimpulan ini disebutnya sebagai Hukum Efek. Kemudian John B Watson (1878-1858), seorang murid Thorndike, mengukuhkan Hukum Efek ini sebagai dasar dari aliran psikologinya (yang khas Amerika) yaitu behaviorisme. Behaviorisme percaya bahwa semua perilaku, kepribadian manusia, bahkan moral dan kebudayaan, dasarnya adalah hukum efek. Seseorang menjadi penakut, misalnya, karena sejak kecil ia selalu ditakut-takuti, sedangkan seorang yang selalu dibanggakan oleh orang tuanya akan menjadi orang yang percaya diri. Demikian pula bahasa, yang menurut Watson adalah hasil conditioning sejak masa kecil. Karena itu, menurut Watson, nilai dan moral (termasuk agama) adalah juga hasil conditioning sejak masa kecil masing-masing. Hukum rajam, misalnya, biasa-biasa saja di Arab Saudi sana, tetapi jangan harap terjadi di Indonesia karena memang di Indonesia tidak pernah ada sejarah hukum rajam. Jadi, menurut hukum efek, conditioning dulu yang terjadi, dan kebiasaan yang berkembang akan diinternalisasikan dan akan dilanjutkan sebagai perilaku walaupun rangsang tak berkondisinya sudah tidak ada lagi. Dalam kasus Blacky, anjing itu akan tetap saja meloncat- loncat sambil berliur-liur walaupun majikannya tidak membawa tulang, bahkan kalau itu bukan bunyi ojek majikannya, melainkan ojek lain yang membawa tetangga. *** Di sisi lain, kebanyakan orang awam justru percaya bahwa norma atau moral dulu yang harus ditanamkan kepada anak, sehingga kelak jika dewasa otomatis dia akan berperilaku normatif. Seorang anak, misalnya diajari oleh orang tuanya bahwa anak yang baik adalah anak yang rajin belajar dan rajin salat. Maka anak itu dipaksa belajar atau dipaksa salat. Kalau perlu dihukum (dimarahi, dicubit, atau dikunci di kamar mandi). Makin anak menangis makin keras hukumannya. Si ibu mengira bahwa itulah cara terbaik untuk membina moral anak. Tetapi dari kacamata hukum efek justru belajar atau salat itu diasosiasikan dengan hukuman, bukan ganjaran. Akibatnya terjadi proses conditioning yang negatif. Anak makin malas belajar dan salat. Begitu juga dalam revolusi mental. Bangsa ini memerlukan perubahan mental sehingga semua orang lebih tertib, disiplin, tidak mengamalkan jam karet, melayani dengan sebaik- baiknya, saling menghargai, jujur, anti-korupsi, dan sebagainya. Menurut Hukum Efek akan sia-sia saja kalau metodenya dari mental (pelajaran budi pekerti, pelatihan Pancasila, atau pendidikan agama) ke perilaku. Metode ini akan menghasilkan orang-orang yang normatif (bicara baik), tetapi kelakuan tetap saja nol (tetap saja korupsi, malas bekerja, maksiat, dsb). Revolusi mental harus dimulai dari periferi (pinggir), dengan memaksakan perilaku yang
45 benar dengan berbagai instrumen (termasuk penegakan hukum). Intinya, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Sukses PT KAI adalah contoh konkret sebuah revolusi mental yang berhasil tanpa melalui proses mental itu sendiri. Cukup melalui proses conditioning saja. Semua kebiasaan jelek (penumpang di atap kereta api, penumpang tidak membayar, tidak mau antre, PKL naik ke gerbong dll.) lenyap hanya dalam waktu 1-2 tahun. Semua yang sekolah atau tidak sekolah, yang salat atau tidak salat, pokoknya berperilaku tertib dan disiplin sesuai aturan. SARLITO WIRAWAN SARWONO Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
46 Derita Tanpa Luka Koran SINDO 12 Oktober 2015 Sepakat! Tragedi bocah tewas dan dicampakkan di dalam kardus di sebuah gang di Jakarta itu sangat memilukan hati. Sedih bercampur marah menggumpal satu. Namun, ketika masyarakat luas menaruh perhatian mendalam ke kasus anak di Kalideres itu, mengapa banyak orang pada saat yang sama terkesan abai terhadap penderitaan anak-anak di Riau, Jambi, dan Kalimantan yang tengah pelan-pelan menyongsong ajal? Ini masalah asap, Tuan dan Puan sekalian! Lapar kau bisa tahan. Mengantuk bisa pula kau lawan. Tapi ketika paru-paru sudah tak mampu lagi mencari udara bersih, jangan harap hidup kalian akan panjang! Dan baca baik-baik, simak lamat-lamat: aku pampangkan kepada Tuan dan Puan nama Gibran Doktora Desyra dan sekian banyak anak-anak lainnya yang seakan kalian biarkan mati menghirup gas beracun di dalam kurungan. Gibran dan lainnya memang tidak berdarah- darah. Tak ada luka badan yang menganga terlihat oleh mata. Tak juga tampak lebam dan patah-patah tulang. Tapi mereka, yang ribuan bahkan jutaan jumlahnya, juga menderita. Mereka tersiksa. Orang tua anak-anak malang itu pun bisa berbuat apa? Meladang, khawatir nyawa hilang. Menjala di laut, maut menyambut. Menakik getah, napas bukan main payah. Meminta-minta pun tak berguna, karena tidak ada orang kaya sekalipun yang sanggup menyedekahkan udara. Paling-paling bapak-emak hanya mampu mengungsikan anak-anak ke keluarga di lain pulau. Tengok, akibat asap, anggota keluarga tak pelak hidup berserak. Tak dapat akal; jerebu yang melanda Indonesia saban tahun, dan situasi tahun ini adalah yang terburuk, harus diakui telah menjadi bencana lingkungan berskala nasional. *** Gibran dan lainnya yang juga teracuni jerebu berada di titik simpul dari dua unsur dalam bencana lingkungan di Indonesia. Pertama, mereka masih berusia kanak-kanak. Kedua, akibat jerebu, anak-anak itu kini mengidap penyakit yang mengancam nyawa. Dengan kondisi ”sesempurna” itu Gibran dan teman-teman sebayanya adalah korban kegagalan Tuan dan Puan dalam melindungi salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam situasi bencana, sebagaimana isi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

(sindonews.com) opini sosial-budaya 29 september 2015-31 oktober 2015

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(12)

Similar a (sindonews.com) opini sosial-budaya 29 september 2015-31 oktober 2015(20)

Último(20)

(sindonews.com) opini sosial-budaya 29 september 2015-31 oktober 2015